Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Ini Fungsi Batalion Baru Yang Akan Dibentuk Pemerintah
Papuanewsonline.com, Jakarta, – Pertahanan negara sangat penting untuk dipersiapkan secara dini oleh pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Terkait hal ini, batalion diharapkan mampu bertempur secara mandiri dengan kemampuan konstruksi untuk membangun bunker-bunker pertahanan.“Batalion ini diharapkan mampu bertempur secara mandiri dengan kemampuan konstruksi untuk membangun bunker-bunker pertahanan, kemampuan peternakan dan pertanian sebagai salah satu sumber utama pangan yang diperlukan dalam pertempuran dengan waktu yang lama, serta kemampuan kesehatan untuk dapat melaksanakan konsolidasi kesehatan bagi satuan tersebut dalam kondisi perang,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Prawoto di Jakarta, Rabu (2/7/2025).Dalam kondisi damai, menurut Kresno, batalion akan menjadi unsur akselerator pembangunan nasional, terkhusus di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Konsep ini sejalan dengan Program Prioritas Nasional kedua pada RPJMN 2025-2029, di mana pertahanan dipadankan dengan swasembada dan kemandirian.“Hal yang berbeda antara Batalion Infanteri yang sudah tergelar saat ini dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan yaitu adanya Kompi Peternakan, Pertanian, Kesehatan dan Konstruksi di samping kompi tempur,” kata Kresno.Dalam kesempatan tersebut, Kresno juga membahas mengenai kondisi perang yang terjadi di dunia saat ini, seperti perang Iran dan Israel yang dikhawatirkan akan memicu perang dunia ke III. Oleh karenanya, pemerintah mendukung pembentukan dan penggelaran Batalion Teritorial Pertempuran yang selaras dengan pembangunan nasional dalam level kebijakan antar K/L terkait dan dalam level pelaksanaan dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait.(Ning)
04 Jul 2025, 09:34 WIT
Kemenko Polkam Dukung Pemusnahan Narkoba 592 Kilogram
Papuanewsonline.com, Jakarta, — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong koordinasi antarlembaga demi efektivitas pemberantasan narkotika secara nasional.“Pemusnahan narkoba ini menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat, bahwa upaya pencegahan hingga penegakan hukum berjalan optimal,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi selaku perwakilan Desk Pemberantasan Narkoba dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (2/7/2025).Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional RI tersebut, mencatat sebanyak lebih dari 592 kilogram narkotika dimusnahkan yang merupakan hasil pengungkapan dari 35 kasus selama periode Maret hingga Juni 2025.Asep juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Desk Pemberantasan Narkoba yang telah menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tugas selama periode semester I tahun 2025.“Desk Pemberantasan Narkoba merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI. Pak Menko Polkam memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota satuan atas hasil yang cukup baik,” ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, Budi Wibowo selaku Plt. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, menyatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara BNN, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. “Ini adalah bukti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di tanah air,” ujarnya.Pemusnahan barang bukti digelar di Lapangan Parkir PT Djarum, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 279.408,31 gram sabu, 313.443,62 gram ganja, dan 471 butir ekstasi.Seluruhnya merupakan hasil pengungkapan kasus dari berbagai daerah seperti Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 82 tersangka telah diamankan dalam operasi tersebut.Proses pemusnahan dilakukan dengan insinerator berteknologi dual chamber bersuhu hingga 1.100°C. Teknologi ini mampu menguraikan zat narkotika hingga 99,99 persen secara aman dan ramah lingkungan.(Ning)
04 Jul 2025, 08:54 WIT
Kejari Nabire Tangkap Buronan Korupsi Muh Nasri di Makasar
Papuanewsonline.com, Makasar-, Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) bersama Tim AMC Kejagung dan Tim Pidsus Kejari Naabire berhasil tangkap Buronan, Muh Nasri di Jln. Teratai No. 09, Matoangin, Kota Makassar, Kamis dini hari (3/7/2025).Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Nomor: R-02/R.1.17/Fu/04/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3765 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Agustus 2024.Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan DPO Muh Nasri (47 tahun) selaku Direktur PT Planet Beckam, bertempat di Kabupaten Nabire Papua, melakukan kasus tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan bendung tetap, saluran irigasi sekunder dan saluran irigasi primer pada daerah Irigasi Topo Jaya, Distrik Uwapa Kab. Nabire yang bersumber dari dana APBD (Dak Penugasan) Tahun anggaran 2018 pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan dan Penataan Ruang Kabupaten Nabire. “ Perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp.10.266.986.500.55 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Soetarmi.Soetarmi menerangkan Perbuatan tindak pidana korupsi terpidana Muh Nasri dilakukan bersama dengan terpidana lainnya, Muh Amir Nurdin (46 tahun), Direktur CV Dammar Jaya. Berdasarkan kesepakatan bersama dan atas Perintah dari H Muh Nasri untuk mengawal dan memenangkan proses lelang hingga selesai untuk proyek pembangunan bendung tetap di Kabupaten Nabire tahun anggaran 2018. Soetarmi menegaskan bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3765 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Terpidana H. Muh. Nasri dinyatakan: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali. Dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, Dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.076.986.500,55, (sepuluh miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah lima puluh lima sen) yang apabila tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang. Bila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan." Saat diamankan, Terpidana H. Muh. Nasri bersikap kooperatif, sehingga proses pengamanan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terpidana diserahterimakan kepada Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Nabire untuk proses eksekusi," Ucap Soetarmi.Lanjut Soetarmi, Penangkapan buronan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara. "Terpidana selanjutnya akan menjalani proses hukum sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," tegas Soetarmi.Terpisah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus salim mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah bergerak cepat dan berhasil mengamankan buronan tersebut.Kajati Sulsel senantiasa meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera mengamankan buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum." Kami juga menghimbau kepada seluruh buronan yang telah dietapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," Pungkasnya.(red)
04 Jul 2025, 08:38 WIT
Dari Korupsi Dana PON Papua, Jaksa Kembali Sita 1,1 Miliar Dari Vendor
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita dana kerugian keuangan negara senilai Rp 1.100.000.000 dari salah satu vendor broadcasting yang berkantor di Jakarta. Dana 1,1 Miliar ini merupakan pengembalian atas pinjaman pembayaran pekerjaan pengawasan Hots Broadcast Production PON XX Papua 2021, yang sebelumnya dibayarkan oleh TR selaku Bendahara Umum PB PON XX Papua.Pengembalian dana ini dilakukan karena item pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun DPA-PB PON XX Papua. Kepala Penyidik Pidsus Kejati Papua, Valery Dedi Sawaki, menyebut bahwa dana tersebut telah dikembalikan oleh BEH, Direktur PT Samuan Rumah Kreasi, selaku pihak yang menerima pembayaran pinjaman.“Sisa kerugian negara dari vendor ini masih sebesar Rp 1,4 miliar dan belum dikembalikan sampai saat ini, bahkan setelah perkara PON XX Papua diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jayapura,” ujar Valery dalam konferensi pers di Jayapura, Kamis (3/7/2025). Valery menegaskan bahwa uang yang disita tersebut bukan hak vendor dan akan dikembalikan ke kas negara.Valery juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, sebanyak 12 saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru. Ia meminta masyarakat untuk bersabar karena proses penyelidikan masih terus berjalan.“Ini pasti akan sampai pada titik akhir. Penanganan perkara ini masih akan berlanjut ke babak kedua,” Jelasnya.Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Nixon Nilla Mahuse, menambahkan bahwa dana Rp 1,1 miliar yang disita akan disetor ke kas negara melalui Bank BNI.Nixon juga menjelaskan bahwa nilai kontrak pekerjaan broadcasting sebesar Rp 96 miliar bersumber dari APBN, sedangkan nilai pengawasan sebesar Rp 3,8 miliar berasal dari APBD. Namun, pembayaran kepada vendor dilakukan tanpa dasar anggaran resmi.“Ini bukan kontrak, tapi pinjaman. Karena tidak tersedia anggaran untuk pekerjaan itu,” tegas Nixon.Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini segera mengembalikan kerugian negara. Pihaknya pun memastikan akan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana PON XX Papua yang hingga kini menjadi sorotan publik.“Kejati Papua tetap mendalami perkara PON part dua. Kami tidak tebang pilih. Siapa pun dia, pasti akan kami tindak tegas,” kata Nixon.Diketahui, total dana yang telah dikembalikan dalam perkara dugaan korupsi PON XX Papua selama 2024-2025 mencapai Rp 23.430.006.666. Sementara kerugian negara secara keseluruhan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.Hingga kini, empat orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Vera Parinussa (Koordinator Venue PON XX) divonis 3 tahun 8 bulan penjara, Recky Douglas Ambrauw (Koordinator Transportasi) dihukum 2 tahun penjara, Theodorus Rumbiak (Bendahara Umum PB PON) divonis 8 tahun 6 bulan, dan Roy Letlora (Ketua Bidang II PB PON) divonis 11 tahun 6 bulan penjara.Sederet fakta dalam persidangan terungkap keterlibatan Bupati Jayapura Yunus Wonda, namun sayangnya fakta persidangan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh penyidik Kejati Papua. (dir)
04 Jul 2025, 08:01 WIT
KPK Temukan 2,8 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR Sumut
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang senilai 2,8 Miliar dalam penggeledahan di rumah tersangka Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topang Ginting dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan dinas PUPR Sumatra Utara, pada Rabu, (2/7/2025).Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah uang senilai Rp2,8 miliar dan dua pucuk senjata api. "Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai Rp 2,8 miliar. Tim juga mengamankan dua senjata api," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (2/7/2025).Budi menerangkan 2 senjata api tersebut akan diserahkan kepada Kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Diketahui terkait perkara OTT ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putera Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap sebagai PPK Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN wilayah I Sumut Heliyanto, kemudian direktur utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar dan direktur PT RN M Rayhan Dulasmi.Dua orang sebagai pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Sementara Kadis PUPR Sumut dan dua orang lainya senagai penerimah suap, mereka dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b, pasal 11 atau pasal 12B, Undang-Udang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Ning)
02 Jul 2025, 21:44 WIT
Pelarian DPO Kejari Nabire Berakhir, Tak Berkutik Saat Ditangkap di Makasar
Papuanewsonline.com, Makasar,- Herni Damayanti yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).Buronan di Kejaksaan Negeri Nabire tak berkutik saat ditangkap pada hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 00.00 WITA, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan.Herni Damayanti ditangkap Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama dengan Tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.Hj. Herni Damayanti merupakan terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3415 K/Pid.Sus/2024.Usai ditangkap, Herni Damayanti diserahkan kepada Tim Kejati Papua, dan Tim Jaksa Eksekutor Kejari Nabire untuk segera dilakukan eksekusi, Pada Selasa tanggal 1 Juli 2025.Hasil pantauan Media ini, Eksekusi telah dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor Kejari Nabire di Lapas Perempuan Kelas II Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.Terpidana dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan di Nabire, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan vonis pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp627.579.610, atau pidana pengganti 2 (dua) bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.Penangkapan dan eksekusi ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari proses hukum, sehingga Tidak Ada Tempat Aman bagi Buronan Hukum.(red)
02 Jul 2025, 20:59 WIT
Kejaksaan Agung Terima Uang Pengganti Kerugian Negara Rp1,37 Triliun Terkait Korupsi CPO
Papuanewsonline.com, Jakarta,- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima uang pengganti kerugian negara senilai Rp1,37 triliun terkait kasus korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Uang tersebut diserahkan oleh Musim Mas Grup dan Permata Hijau Grup, yang terdiri dari enam perusahaan dari kedua grup tersebut. Kapuspen Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa Penerimaan uang pengganti ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian nasional. " Proses hukum terkait kasus ini masih berlanjut, dan uang yang disita akan menjadi bagian dari memori kasasi untuk mempertimbangkan kompensasi kerugian negara," ucap Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Rabu (2/7/2025). Pada kesempatan yang sama Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan bahwa enam perusahaan telah menitipkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara ini." Rinciannya, PT Musim Mas dari Musim Mas Grup menyetor Rp1.188.461.774.666, sementara lima perusahaan dari Permata Hijau Grup, yaitu PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit, menyetor total Rp186.430.960.865,26. Total keseluruhan uang yang disita mencapai Rp1.374.892.735.527,5 dan telah dititipkan di rekening penampungan LPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di bank BRI," ujar Sutikno.Sutikno menjelaskan Setelah mendapatkan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menyita seluruh uang tersebut untuk keperluan pemeriksaan tingkat kasasi, sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf A Junto Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Sutikno menegaskan bahwa uang yang disita akan dimasukkan sebagai bagian dari memori kasasi. " Hal ini bertujuan agar uang tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung dalam proses kasasi, khususnya terkait kompensasi kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi para terdakwa korporasi," Ucapnya. Lanjut Sutikno bahwa dalam perkembangannya, dari 12 perusahaan tersebut terdapat enam perusahaan masing-masing yang tergabung dalam grup, yaitu yang melakukan penitipan uang pengganti. Jadi dari 12 perusahaan tadi, ada enam perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara,” ujar Sutikno. Ia menekankan pentingnya proses hukum ini dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. " Kejagung akan terus berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk korupsi dan memastikan aset negara kembali ke kas Negara," Pungkasnya.( Jidan )
02 Jul 2025, 17:49 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Upacara Peringatan HUT ke 79 Bhayangkara
Papuanewsonline.com, Maluku
- Kepolisian Daerah Maluku menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)
Bhayangkara yang ke-79 di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr Tahapary, Kota Ambon,
Selasa (1/7/2025). Upacara Hari Lahir Polri ini
dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Eddy
Sumitro Tambunan, M.Si. Sementara bertindak sebagai komandan upacara yaitu AKBP
Dennie Andreas Dharmawan, S.IK, Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Maluku. Peringatan hari Bhayangkara turut
dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Pangdam XV/Pattimura dan Forkopimda
Maluku, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H dan seluruh
Pejabat Utama Polda Maluku bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
dan stakeholder terkait lainnya. Kapolda Maluku, dalam
sambutannya, menyampaikan, menjelang HUT ke-79 Bhayangkara, Polda Maluku
bersama Polres Jajaran telah melakukan sejumlah kegiatan bantuan sosial.
Seperti bedah rumah, bakti kesehatan, bakti religi dan kegiatan lainnya. "Aksi sosial yang kami laksanakan
sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, dan selaras dengan tema
peringatan hari Bhayangkara yaitu "Polri untuk masyarakat","
ungkapnya. Selain beragam aksi sosial
kemanusiaan, Polda Maluku juga melakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung program
Asta Cita Pemerintah. Polda Maluku menyelenggarakan 4 program ketahanan pangan
diantaranya program pekarangan pakan bergizi, program pemanfaatan lahan
produktif, program pengawasan distribusi, dan program rekrutmen personil dengan
kompetensi pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat. "Untuk mendukung program
makan bergizi gratis Polres jajaran dan Polda Maluku telah menyalurkan sebanyak
32.642 paket makanan bergizi gratis dengan sasaran mulai dari SD SMP SMA dan
Posyandu," ujarnya. Tak hanya itu, untuk mendukung
Program Presiden, Polda Maluku juga melakukan pembangunan Stasiun Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sisi lain di bidang
peningkatan pelayanan publik, Polda Maluku pun melakukan Inovasi dan terobosan
di antaranya revitalisasi 4 pilar yaitu antara Pemda, TNI-Polri dan tokoh agama
serta tokoh masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, Polda
Maluku juga melakukan penguatan layanan hingga ke desa-desa terpencil dengan
pendekatan yang humanis dan dengan program digitalisasi terbatas. Peringatan ke-79 Hari
Bhayangkara, lanjut Kapolda, menjadi momen yang tepat bagi personil Polda
Maluku untuk merepresentasikan diri terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama ini. Sejauh mana mampu mengemban amanah yang dipercayakan oleh
masyarakat dan negara "Kepada seluruh personel
Polda Maluku agar terus tingkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
tampilkan sikap dan keteladanan sebagai Abdi utama daripada nusa dan
bangsa," pinta Kapolda. Personel Polda Maluku juga
diminta untuk dapat mencegah konflik-konflik sosial di masyarakat yang
berpotensi menjadi kejahatan yang berdampak pada kontijensi. Pencegahan
dilakukan melalui kegiatan cooling system, patroli dan penegakan hukum serta
respon cepat. "Tindaklanjuti segera
laporan masyarakat yang memerlukan pelayanan, perlindungan, dan pelayanan
kepada masyarakat. Tingkatkan soliditas dan sinergitas TNI Polri Pemda dan
unsur lainnya dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," tegasnya. Sebelum menutup amanahnya,
Kapolda menyampaikan selamat hari Bhayangkara ke-79 kepada segenap anggota
Polri, khususnya personil Polda Maluku dan Polres jajaran di manapun mereka
bertugas. "Laksanakan tugas dan
kewajiban kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dengan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara,"
tutupnya. Pada momen upacara hari
Bhayangkara ke-79, Presiden RI Prabowo Subianto, memberikan penganugerahan
tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararia kepada anggota Polri berdasarkan
surat keputusan nomor 50 Tahun 2025. Mereka dinilai telah berjasa besar dengan
keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan yang luar biasa melampaui panggilan
kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian, tidak
pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Dari ratusan anggota Polri yang
mendapatkan Bintang Bhayangkara Nararia tersebut, satu diantaranya personel
Polda Maluku, yaitu Kompol. Raymond A. Latuihamalo, PS. Kasubdit V Dit Intelkam
Polda Maluku. Selain Bintang Bhayangkara
Nararia, Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pengabdian kepada
sejumlah personel Polda Maluku berdasarkan surat keputusan nomor 34 tahun 2025.
Mereka dinilai telah menjalankan tugas pokok dengan menunjukan etika profesi
secara terus menerus selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun atau 32 tahun, sehingga
dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain.
Para penerima Satya Lencana
Pengabdian yakni Iptu Abdul Hafid S, Panit Unit PJR Ditlantas Polda Maluku
mendapatkan Satya Lencana Pengabdian 24 Tahun; Aipda Dolfian Picauly, Banit
Unit 2 Subdit VIP Ditpamobvit Polda Maluku mendapatkan Satya Lencana Pengabdian
16 Tahun; Brigpol Fajrul Fauzi Akbar, Banum Urkeu Subbag Renmin Satbrimob Polda
Maluku mendapatkan Satya Lencana Pengabdian 8 Tahun. (Red)
01 Jul 2025, 23:41 WIT
Longboat Yang Ditumpangi Mahasiswa KKN UGM Terbalik di Malra, 2 Meninggal
Papuanewsonline.com, Tual, - Kecelakaan laut terjadi di perairan kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (1/7/2025) sekitar pukul 15.00 WIT.Satu unit longboat berpenumpang 12 orang, 7 diantaranya mahasiswa KKN dari Universitas Gajah Mada (UGM), terbalik. 2 mahasiswa ditemukan tewas.Korban meninggal dunia yaitu Septian Eka Rahmadi (21 Tahun) dan Bagus Adi Prayogo (21 Tahun).Sementara 5 mahasiswa yang ditemukan selamat, 3 diantaranya tengah di rawat di Rumah Sakit. 2 mahasiswa dirawat di RS Karel Satsuitubun. Mereka yaitu Muhammad Arva Sagara (21 Tahun) dan Ridwan Rahadian (21 Tahun). Sementara seorang lainnya yaitu Afifudin Baliya (24 Tahun) dirawat di RS Hati Kudus Langgur. Sedangkan 2 mahasiswa selamat lainnya yang dalam kondisi baik yaitu Deren dan Pratista Halimawan."Longboat yang terbalik ini mengangkut 12 orang. Lima masyarakat, dan tujuh mahasiswa KKN UGM," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla, S.I.K., M.H.Kecelakaan laut berawal saat longboat naas ini bergerak dari Pulau Wearhu hendak menuju Ohoi/Desa Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Malra.Di tengah perjalanan, longboat tersebut terbalik.(red)
01 Jul 2025, 23:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
