Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Polda Maluku akan Gelar Operasi Keselamatan Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku akan menggelar Operasi Keselamatan Salawaku Tahun 2026. Sebelum operasi kemanusiaan tersebut berlangsung, Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Pelatihan Pra Operasi yang dihelat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).Latihan Pra Operasi Keselamatan Salawaku 2026 dibuka oleh Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor S.I.K, didampingi Direktur Lalulintas Polda Maluku.Seluruh personel Polda Maluku yang dikerahkan pada setiap satuan kerja diingatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tupoksinya dengan baik. Karo Ops juga menekankan agar target operasi untuk keselamatan masyarakat dapat tercapai. "Operasi ini sudah sering kita laksanakan, Saya minta agar operasi kemanusiaan ini dapat dikerjakan secara maksimal," pinta Kombes Refli.Operasi Keselamatan, lanjut Kombes Refli, dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Apalagi menjelang arus mudik lebaran. "Apalagi kita tau bersama bahwa daerah kita ini punya riwayat permasalahan di beberapa daerah sehingga hal ini harus benar-benar bisa kita antisipasi dengan baik," harapnya.Karo Ops juga meminta seluruh personel yang dikerahkan untuk meningkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat terkait pentingnya keselamatan saat berkendara di jalan raya. Termasuk masyarakat yang beraktifitas di Pelabuhan Laut, Terminal, Bandara, dan tempat-tempat keramaian."Saya minta agar kita tingkatkan himbauan kamtibmas kepada masyarakat yang berkendara di jalan raya agar mereka selalu menjaga keamanan diri dalam berkendara," pintanya.Pada kesempatan itu, Kombes Refli juga menekakan terkait pentingnya menjaga marwah Polri dan disiplin diri dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya operasional di lapangan.Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Lat Pra Ops Keselamatan, Polda Maluku menghadirkan narasumber dari Dit Lantas, Biro Ops, Dit Intelkam, Dit Reskrimum, Dit Samapta dan Dit Pol Airud Polda Maluku. PNO-12
29 Jan 2026, 21:23 WIT
Seleksi PKP 2026, Dua ASN Polda Maluku Jalani Tes CAT Psikologi
Papuanewsonline.com, Ambon - Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026). Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC. "Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional. "Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal," harapnya. PNO-12
29 Jan 2026, 21:16 WIT
Kapolda Maluku: Harmoni Sosial Kunci Mengubah Citra Maluku di Tingkat Nasional dan Global
Papuanewsonline.com Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menilai harmonisasi sosial berbasis kearifan lokal sebagai kunci utama untuk mengubah persepsi negatif tentang Maluku di mata nasional maupun internasional.Hal tersebut disampaikan Kapolda saat tatap muka dengan Majelis Latupati Kota Ambon dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Mapolda Maluku, Rabu (28/1/2026).Kapolda mengungkapkan bahwa hingga kini Maluku masih kerap dikaitkan dengan citra konflik dan kekerasan. Padahal, Maluku memiliki kekayaan budaya, nilai persaudaraan, dan sistem adat yang kuat sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat.“Jika kita ingin memperkenalkan Maluku ke dunia, maka yang harus kita benahi adalah persepsi masyarakat luar. Kita harus membuktikan bahwa Maluku adalah daerah yang indah, aman, dan penuh nilai persaudaraan,” kata Kapolda.Ia menegaskan bahwa upaya membangun citra positif Maluku tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi harus melalui kerja nyata dan berkelanjutan, salah satunya dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial.Kapolda juga memberikan apresiasi kepada para Raja yang berani menetapkan peraturan negeri, termasuk pembatasan kegiatan masyarakat dan penerapan jam malam, guna mencegah tindak kekerasan.“Keberanian pemimpin adat dalam menetapkan aturan memberi ruang bagi masyarakat untuk menertibkan dirinya sendiri. Ini sangat efektif mencegah konflik sebelum meluas,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, menegaskan bahwa akar berbagai persoalan sosial di Maluku tidak dapat dilepaskan dari melemahnya tata kelola adat akibat proses penyeragaman sistem pemerintahan di masa lalu.Ia berharap sinergi dengan Polri dapat memperkuat kembali posisi adat sebagai instrumen pemersatu masyarakat sekaligus penyangga stabilitas keamanan.Penekanan Kapolda Maluku terhadap pentingnya harmonisasi sosial menunjukkan bahwa isu keamanan hari ini tidak dapat dipisahkan dari pembentukan persepsi publik. Stabilitas daerah bukan hanya soal angka kriminalitas, tetapi juga tentang rasa aman yang dirasakan masyarakat dan citra yang dipersepsikan publik nasional maupun internasional.Dalam konteks ini, sinergi Polri dengan Majelis Latupati Kota Ambon menjadi strategi sosial-politis yang relevan. Ketika pranata adat berfungsi optimal, potensi konflik horizontal dapat ditekan, sehingga ruang bagi investasi, pariwisata, dan pembangunan ekonomi terbuka lebih luas. Ini menjadikan keamanan bukan sekadar tujuan, tetapi prasyarat pembangunan daerah.Pendekatan Polri yang merangkul tokoh adat juga memperkuat narasi bahwa negara hadir melalui dialog dan kolaborasi, bukan semata-mata kekuatan koersif. Di tengah tantangan global dan dinamika sosial nasional, langkah ini mempertegas peran Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus mitra pembangunan. PNO-12
29 Jan 2026, 21:08 WIT
Polda Maluku Bersama Majelis Latupati Rumuskan Langkah Konkret Penguatan Pranata Adat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku terus mendorong pendekatan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggandeng tokoh adat sebagai mitra strategis penyelesaian persoalan sosial di tingkat akar rumput.Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menilai, banyak gangguan kamtibmas terjadi karena pranata sosial tidak berfungsi optimal. Akibatnya, persoalan kecil yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat adat berkembang menjadi konflik besar dan berujung pada penegakan hukum.“Polisi sering menjadi muara terakhir dari persoalan yang tidak selesai di hulu. Jika pranata sosial bekerja dengan baik, potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” jelas Kapolda.Ia menambahkan, ketika konflik telah bergeser dari persoalan individu menjadi persoalan kelompok dan identitas, maka dampaknya akan jauh lebih berbahaya bagi persatuan bangsa.“Di sinilah pentingnya nasionalisme. Indonesia adalah bangsa multikultural yang harus dijaga bersama,” tegasnya.Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella, dalam kesempatan tersebut memaparkan bahwa Maluku secara historis merupakan negeri adat yang dipimpin oleh Raja-raja jauh sebelum Indonesia merdeka. Melemahnya pranata adat, menurutnya, berdampak langsung pada munculnya konflik sosial dan krisis kepemimpinan negeri.Dalam pertemuan ini, Polda Maluku dan Majelis Latupati sepakat merumuskan langkah konkret penguatan pranata adat yang selaras dengan hukum nasional, guna menciptakan masyarakat yang patuh hukum, harmonis, dan berkeadilan.Kapolda menegaskan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku agar peraturan berbasis adat dapat memiliki kekuatan hukum positif dan diimplementasikan secara efektif.Audiensi antara Polda Maluku dan Majelis Latupati Kota Ambon memperlihatkan paradigma keamanan modern yang menempatkan pencegahan konflik sebagai investasi pembangunan. Konflik sosial yang berlarut bukan hanya mengganggu kamtibmas, tetapi juga menghambat layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.Dengan menghidupkan kembali pranata adat sebagai instrumen resolusi konflik, Polri mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan. Pendekatan ini relevan dengan visi nasional tentang pembangunan inklusif, di mana stabilitas sosial menjadi fondasi keberlanjutan.Lebih jauh, sinergi Polri, tokoh adat, dan pemerintah daerah membuka ruang lahirnya regulasi berbasis kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus mengorbankan identitas lokal, tetapi justru dapat diperkuat melalui kolaborasi antara negara dan adat. PNO-12
29 Jan 2026, 20:55 WIT
Polri–BNI Bangun Benteng Keamanan Siber, Dorong Literasi Keuangan Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan dinilai krusial dalam menghadapi tantangan kejahatan di era ekonomi digital. Hal tersebut ditegaskan Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto dalam penandatanganan PKS antara Polda Maluku dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Rabu (28/1/2026).Kapolda menyoroti meningkatnya modus kejahatan berbasis teknologi, khususnya penipuan online dan pinjaman online ilegal, yang kerap merugikan masyarakat.“Kami berharap kerja sama ini dapat diperluas ke bidang edukasi dan pencegahan kejahatan. Melalui program CSR, Polri dan perbankan dapat turun langsung memberikan sosialisasi bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal,” ujar Kapolda.Area Head 2 Wilayah 07 BNI Hasanul A. Nasution menyatakan bahwa BNI berkomitmen mendukung stabilitas keamanan nasional melalui inovasi layanan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.“Kerja sama ini bukan hanya kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” kata Hasanul.Di tengah masifnya transformasi digital nasional, sinergi Polri dan BUMN perbankan menjadi kebutuhan strategis. Kejahatan siber tidak bisa ditangani secara sektoral. Kolaborasi Polda Maluku dan BNI menunjukkan pendekatan preventif dan edukatif yang relevan dengan agenda nasional keamanan siber dan literasi keuangan. Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak perlindungan masyarakat di ruang digital. PNO-12
29 Jan 2026, 20:42 WIT
Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polda Maluku Kerahkan 305 Personel Dalam Operasi Pekat Salawaku 2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi menggelar Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 sebagai langkah strategis menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.Operasi tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026). Sebanyak 305 personel gabungan diterjunkan untuk mendukung pelaksanaan operasi.Kapolda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 difokuskan pada penanggulangan penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, premanisme, narkoba, serta kejahatan jalanan yang berdampak langsung terhadap keamanan publik.“Minuman keras ilegal menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas menjadi konflik komunal, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga,” tegas Kapolda.Menurutnya, operasi ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan preemtif dan preventif agar hasil yang dicapai lebih berkelanjutan.Pelaksanaan Operasi Pekat Salawaku melibatkan lintas sektor, termasuk TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para raja negeri di wilayah hukum Polda Maluku.“Keberhasilan operasi ini bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa,” ujar Kapolda.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjalankan operasi secara profesional, humanis, dan berintegritas, dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat serta personel di lapangan.Operasi Pekat Salawaku 2026 menunjukkan konsistensi Polri menekan penyakit masyarakat sebagai isu strategis keamanan nasional, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Di banyak wilayah Indonesia, miras ilegal dan kejahatan sosial kerap menjadi trigger konflik horizontal, kekerasan domestik, hingga gangguan stabilitas lokal.Langkah Polda Maluku mengerahkan 305 personel gabungan sekaligus mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif mencerminkan pergeseran paradigma Polri ke arah penegakan hukum yang modern, adaptif, dan berorientasi pencegahan. Pendekatan ini sejalan dengan agenda nasional penguatan keamanan berbasis deteksi dini dan partisipasi masyarakat.Dalam konteks Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keragaman sosial-budaya yang tinggi, Operasi Pekat Salawaku 2026 menjadi indikator penting bahwa stabilitas kamtibmas tetap menjadi prioritas utama negara dalam menjaga keutuhan sosial dan rasa aman publik. PNO-12
29 Jan 2026, 17:16 WIT
7 Raja Terima Piagam Penghargaan, Kapolda Maluku: Terima Kasih Atas Dedikasinya
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan piagam penghargaan kepada 7 Raja Negeri atas dedikasinya dalam berperan aktif mencegah peredaran dan pemanfaatan minuman keras ilegal di wilayah hukum Polda Maluku.Penyerahan piagam penghargaan dirangkai dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Salawaku Tahun 2026 yang dihelat di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Rabu (28/1/2026).Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan unsur Forkopimda Maluku, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Irwasda dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolres Maluku Tenggara, Kapolres Seram Bagian Timur, beserta para kepala desa/Raja penerima penghargaan.7 Raja/Kepala Desa/ Negeri/Ohoi yang mendapatkan penghargaan yaitu Benediktus Farneubun, S.Sos, Kepala Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara; Abdul Rahman Hanubun, Kepala Ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara; Semuel Bastian Elisa Masbaitubun, Kepala Ohoi Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara; Josep Renyaan, S.Sos, Kepala Ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Basri Kelanit, S.Pd, Pejabat Kepala Ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Paulinus Andreas Ongirwalu, S.Sos, Penjabat Kepala Ohoi Letman Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara; Suilani Kelian, Raja Negeri Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur."Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Pekat Salawaku tahun 2026 dan sekaligus pemberian penghargaan kepada Raja Negeri atas dedikasi dan peran aktifnya dalam pencegahan, pengendalian minuman keras ilegal, termasuk mengatasi pemanfaatan minuman keras yang dapat menimbulkan perilaku kekerasan dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Maluku," ungkap Kapolda Maluku dalam sambutannya.Pemberian piagam penghargaan kepada Para Raja tersebut, kata Kapolda, merupakan bentuk apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan peran aktif mereka untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di lingkungan masing-masing."Kemarin saat Saya kunjungan di beberapa wilayah Saya melihat beberapa Raja yang memiliki peraturan negerinya yang berusaha untuk mencegah terjadinya pemanfaatan minuman keras yang dapat memicu perilaku kekerasan dan gangguan kamtibmas," ungkap Kapolda.Jenderal Bintang 2 Polri ini berharap Peraturan Desa terkait pengendalian minuman keras ilegal tidak berhenti pada beberapa negeri/ohoi tersebut. Namun dapat juga dilakukan oleh seluruh negeri di Maluku. Sehingga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, damai dan bermartabat benar-benar dirasakan di Maluku. "Ini (penghargaan) merupakan bentuk apresiasi yang sangat luar biasa (kepada Para Raja) karena sudah dituangkan (peraturan miras) dalam peraturan negeri. Ini juga diharapkan mampu mendorong Raja-raja atau Negeri-negeri lainnya bisa melakukan hal yang sama sehingga kemudian minuman keras ini dapat benar-benar dikendalikan sehingga tidak dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas," harapnya.Kapolda mengingatkan bahaya minuman keras (miras) ilegal, menjadi faktor dominan pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan, "termasuk apabila terus dibiarkan dapat meluas menjadi konflik komunal, juga kecelakaan lalu lintas, bahkan kekerasan dalam rumah tangga," pungkasnya. PNO-12
29 Jan 2026, 17:10 WIT
BPN Mimika Digugat Ahli Waris, Sengketa Ganti Rugi Tanah Kantor BPN Berujung Proses Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Sengketa hukum terkait
kepemilikan tanah mencuat di Kabupaten Mimika setelah ahli waris almarhum
Dominikus Beanal menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika atas dugaan
ketidaktransparanan dalam proses ganti rugi lahan yang saat ini digunakan sebagai
lokasi kantor BPN setempat, Rabu (29/1/2026).Ahli waris, yakni Helena Beanal dan Yance Beanal, menyatakan
bahwa tanah yang menjadi lokasi pembangunan kantor BPN Mimika merupakan milik
sah Dominikus Beanal. Mereka menilai proses peralihan hak dan ganti rugi lahan
tersebut tidak dilakukan secara terbuka dan adil.Kuasa hukum ahli waris, Jeremias M. Patty, S.H., M.H.,
menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada BPN Mimika
untuk meminta peninjauan kembali seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan
status kepemilikan dan mekanisme ganti rugi tanah tersebut.Selain itu, ahli waris juga mengajukan permohonan pertemuan
langsung dengan Kepala BPN Mimika, Josep Simon Done, guna membahas persoalan
tersebut secara terbuka dan konstruktif. Permohonan itu diharapkan dapat
ditindaklanjuti dalam rentang waktu 27 Januari hingga 5 Februari 2026.Melalui langkah tersebut, pihak ahli waris berharap BPN
Mimika dapat memberikan penjelasan secara transparan, sekaligus membuka ruang
dialog untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.Jeremias menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan
harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa ini, mengingat
menyangkut hak kepemilikan yang sah serta kepastian hukum bagi ahli waris.Ia juga menyampaikan bahwa apabila upaya komunikasi dan
klarifikasi tidak memperoleh tanggapan yang memadai, pihaknya siap menempuh
jalur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kliennya.Sengketa ini diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme
dialog dan penegakan hukum yang objektif, sehingga memberikan kepastian hukum
sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pertanahan di daerah. Penulis: HendEditor: GF
29 Jan 2026, 17:01 WIT
Operasi Pekat Salawaku 2026, Polda Maluku Tekankan Keamanan Sebagai Fondasi Pembangunan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan bahwa Operasi Pekat Salawaku 2026 merupakan bagian dari upaya strategis mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai fondasi utama.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, menekankan bahwa tanpa situasi kamtibmas yang kondusif, berbagai sektor pembangunan seperti perekonomian, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan optimal.“Keamanan dan ketertiban adalah pondasi bagi tumbuhnya pembangunan. Tanpa rasa aman, seluruh program pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegas Kapolda.Operasi yang melibatkan 305 personel gabungan ini secara khusus menyasar penyakit masyarakat yang dinilai dapat merusak generasi muda, seperti narkoba, miras ilegal, dan kejahatan jalanan.Kapolda juga memberikan penekanan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas secara humanis, profesional, dan berintegritas, dengan mengutamakan langkah persuasif namun tetap tegas terhadap pelanggaran hukum.“Hindari tindakan arogan, jaga sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, serta utamakan keselamatan diri dan masyarakat,” pesannya.Di akhir sambutan, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan sebagai investasi sosial bagi masa depan provinsi kepulauan tersebut.“Mari kita jaga Maluku bersama, demi masa depan generasi muda dan Maluku yang lebih baik,” pungkasnya.Penegasan Kapolda Maluku bahwa keamanan adalah fondasi pembangunan menempatkan Operasi Pekat Salawaku 2026 dalam konteks yang lebih luas, yakni investasi sosial jangka panjang bagi masa depan daerah.Keberadaan penyakit masyarakat seperti miras ilegal, narkoba, dan kejahatan jalanan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Jika dibiarkan, dampaknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kepercayaan investor.Dengan menjadikan Operasi Pekat sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan, Polda Maluku menunjukkan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas sekaligus enabler pembangunan. Keamanan yang kondusif bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat agar masyarakat dapat tumbuh, berdaya, dan sejahtera. PNO-12
29 Jan 2026, 16:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
