Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kasus Korupsi dan TPPU Pengadaan Batu Bara PLTU Naik ke Tahap Penyidikan, Kerugian Capai Rp5 Triliun
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kortastipidkor Bareskrim Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana korupsi (Tipidkor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.Peningkatan status perkara tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Ruang Rapat Kortastipidkor Polri, Gedung Awaloedin Djamin, Jakarta, Senin (6/7). Konferensi pers dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., serta Dirtindak Kortastipidkor Brigjen Pol. Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana, S.I.K., S.H., M.M., C.F.E.Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto menjelaskan bahwa peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui serangkaian penyelidikan, pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap alat bukti."Peningkatan status tersebut dilakukan melalui diterbitkannya Laporan Polisi Nomor 6/Kortastipidkor Polri tanggal 4 Juli 2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 63/Kortastipidkor tanggal 4 Juli 2026," ujar Totok.Ia mengungkapkan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara yang melibatkan sejumlah perusahaan, yakni PT UBP dan PT BRA. Sementara itu, besaran kerugian negara masih akan dihitung secara resmi melalui audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Sementara itu, Dirtindak Kortastipidkor Brigjen Pol. Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana menjelaskan, hasil penyelidikan menemukan sejumlah dugaan modus operandi, antara lain manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi kuantitas pasokan, hingga dugaan penyimpangan yang menyebabkan pembayaran kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut juga berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah, antara lain Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek."Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian akibat terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Namun demikian, nilai kerugian tersebut masih bersifat sementara dan saat ini masih dikoordinasikan dengan BPK RI untuk dilakukan audit investigatif secara resmi," kata Roberthus.Ia menambahkan, penyidik menerapkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyidik juga akan terus mengembangkan penerapan pasal sesuai hasil penyidikan.Dalam proses penyidikan selanjutnya, Kortastipidkor akan memeriksa para saksi dan ahli, melakukan penyitaan dokumen maupun data elektronik, menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik individu maupun korporasi."Hingga saat ini penyidik telah meminta keterangan terhadap 16 pihak. Pada awalnya diterbitkan 34 undangan klarifikasi, namun baru 16 orang yang hadir dan dimintai keterangan. Penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab serta mengoptimalkan upaya asset recovery guna memulihkan kerugian negara," jelasnya.Kabareskrim Polri Komjen Pol. Syahardiantono menegaskan Bareskrim Polri memberikan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang kini sedang berjalan, termasuk melalui kolaborasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri."Kami dari Bareskrim akan mendukung penuh tindak lanjut proses penyidikan yang telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Kami juga akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pemeriksaan, khususnya yang berkaitan dengan aspek teknis pertambangan. Dittipidter telah berkolaborasi dengan penyidik Kortastipidkor untuk mendukung kelancaran penanganan perkara," tegas Syahardiantono.Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa konferensi pers tersebut merupakan penyampaian awal terkait peningkatan status perkara ke tahap penyidikan. Ia memastikan Polri akan terus memberikan perkembangan informasi kepada publik sesuai perkembangan proses hukum."Perkara ini masih dalam proses penanganan pada tahap penyidikan. Apabila terdapat perkembangan lebih lanjut, kami akan kembali menyampaikan rilis kepada rekan-rekan media," kata Jhonny.Polri menegaskan komitmennya menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan alat bukti, melalui koordinasi dengan BPK RI, PPATK, serta seluruh instansi terkait guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dan memulihkan kerugian keuangan maupun perekonomian negara. PNO-12
07 Jul 2026, 14:07 WIT
Wakapolri Resmikan Laboratorium Sosial Sains dan Kelas Tematik
Papuanewsonline.com, Semarang – Akademi Kepolisian (Akpol) memasuki babak baru modernisasi pendidikan kepolisian melalui peresmian Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Kedua fasilitas ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang mampu mengambil keputusan secara ilmiah, berbasis data, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.Peresmian dilakukan oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Akpol, Semarang, Senin (6/7).Usai peresmian, dalam doorstop kepada awak media, Wakapolri menjelaskan bahwa Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik merupakan bagian dari reformasi pendidikan Polri yang menyiapkan taruna menjadi first line supervisor sekaligus the next leader di lingkungan Polri.“Taruna harus dibekali kemampuan mengambil keputusan berbasis data. Karena itu kami mengembangkan pembelajaran yang memanfaatkan big data, Artificial Intelligence (AI), dan analisis yang komprehensif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum,” ujar Wakapolri.Menurutnya, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian menjadi ruang pembelajaran berbasis simulasi berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui dukungan AI, coding, dan analisis big data, taruna dilatih memahami dinamika sosial, memetakan potensi gangguan kamtibmas, serta menyusun solusi berbasis bukti (evidence-based policing).Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran, Polda Jawa Tengah ditetapkan sebagai Teaching Laboratory Akpol, sehingga para taruna memperoleh pengalaman langsung menganalisis dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebelum melaksanakan tugas di lapangan.Sementara itu, Kelas Tematik dikembangkan sebagai ruang belajar berbasis studi kasus aktual yang memperkenalkan fungsi-fungsi kepolisian secara visual, interaktif, dan aplikatif. Saat ini telah tersedia enam kelas tematik, yakni SDM, Dokkes, Brimob, Reskrim, Ident, dan Laboratorium Forensik. Ke depan, seluruh fungsi teknis kepolisian ditargetkan memiliki kelas tematik sebagai media pembelajaran yang terintegrasi.Perumus Laboratorium Sosial Sains Kepolisian, Pati Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., menjelaskan bahwa pembangunan laboratorium dan kelas tematik merupakan implementasi arahan Wakapolri dalam memperkuat kualitas pendidikan kepolisian melalui pendekatan akademik yang modern.Menurut Irjen Pol. Susilo, Laboratorium Sosial Sains Kepolisian tidak dirancang sebagai laboratorium eksakta, melainkan sebagai ruang diskusi, riset, dan simulasi fenomena sosial yang memungkinkan taruna memahami persoalan masyarakat sebelum bertugas di lapangan. Tujuannya adalah membentuk lulusan yang berpikir sistemik, kritis, reflektif, serta mengedepankan evidence-based policing dalam setiap pengambilan keputusan.Ia menjelaskan, konsep laboratorium ini disusun melalui diskusi dengan para pakar dan guru besar serta studi komparatif ke lembaga pendidikan kepolisian di Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Australia. Dengan peresmian tersebut, Indonesia menjadi negara kelima di Asia yang memiliki Laboratorium Sosial Sains Kepolisian.Pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik didukung melalui dana hibah dari jajaran Bank Himbara yang terdiri atas BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BSI, serta sumbang bhakti para alumni Polri.Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan fasilitas tersebut.“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bank Himbara, para alumni Polri, para donatur, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik. Sinergi ini merupakan investasi penting dalam membangun SDM Polri yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Wakapolri. PNO-12
07 Jul 2026, 13:44 WIT
Tutup Diklatsarnas Brigade Persis, Kapolri: Jaga Persatuan dan Kesatuan
Papuanewsonline.com, Bogor - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara penutupan pendidikan patihan dasar nasional (Diklatsarnas) Komando Pusat Brigade Persis di Satlat Brimob Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Senin (6/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyerukan kepada seluruh peserta untuk pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Menurut Sigit, hal tersebut merupakan kunci utama untuk menyukseskan seluruh program Pemerintah dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Tentunya dalam setiap kesempatan, saya selalu menitipkan untuk menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Karena itu, saya juga mengharapkan Brigade Persis dapat bersama-sama dengan Polri dalam menjaga kerukunan dan persatuan, serta mendukung terwujudnya seluruh program Pemerintah dan situasi kamtibmas yang kondusif," kata Sigit kepada wartawan. Selain itu, Sigit menegaskan, kegiatan ini juga sekaligus memperkuat silaturahmi dan sinergisitas antara Polri dan Brigade Persis serta seluruh lapisan elemen masyarakat. Menurutnya, hal ini sejalan dengan pesan kelima Presiden Prabowo Subianto saat Hari Bhayangkara ke-80 kepada institusi Polri untuk memperkuat sinergi bersama dengan seluruh unsur lapisan masyarakat. "Ini merupakan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergisitas dengan seluruh lapisan elemen masyarakat, sebagaimana pesan Bapak Presiden," ujar Sigit. Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada Brigade Persis untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi segala bentuk tantangan zaman. Apalagi, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Sigit juga menegaskan, menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan sinergisitas bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. "Di tengah tantangan perkembangan teknologi informasi, Brigade Persis diharapkan dapat menjadi pelopor dalam meningkatkan literasi digital masyarakat," ujar Sigit. Pada kegiatan ini, Sigit juga menyaksikan pengucapan janji dan sumpah Brigade Persis oleh seluruh peserta Diklatsarnas Komando Pusat Brigade Persis Tahun 2026. Selain memberikan sambutan, Kapolri juga mengetuk palu di podium sebanyak tiga kali sebagai tanda penutupan acara. PNO-12
07 Jul 2026, 13:10 WIT
Publik Pertanyakan Kenapa Hanya Satu Tersangka Dalam Korupsi Jalan Lingkar Kantor Bupati Jayawijaya
Papuanewsonline.com, Wamena-, Sorotan tajam publik kembali mengarah ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam membongkar kasus korupsi jalan lingkar kantor Bupati Jayawijaya.Pasalnya dalam perkara tersebut Kejaksaan Negeri Jayawijaya baru menetapkan mantan Sekda Kabupaten Jayawijaya Thonny M Mayor sebagai tersangka, padahal ada beberapa pihak yang memiliki peran strategis dalam perkara tersebut, yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.Oktafianus Mahasiswa asal Kabupaten Jayawijaya menegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sudah lama bermain di zonah nayaman, padahal banyak kasus yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan." Sudah lama Kepala Kejaksaan Negeri dan jajaranya nyaman di Wamena padahal banyak kasus yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan," ujar Oktafianus di Jakarta, Senin (6/7/2026).Oktafianus mengatakan kasus jalan lingkar kantor Bupati Jayawijaya seharusnya melibatkan pihak lain, yang harus juga ditetapkan sebagai tersangka." Kok bisa, hanya ada satu tersangka? Seharusnya ada pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana," Tegasnya.Ia Mengatakan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono, tidak produktif dalam pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan." Orangnya sudah lama tugas tapi tidak produktif, ada banyak kasus disana juga tidak jalan-jalan, bagaimana delapan Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan mau maju," Tegas Oktafianus.Oktafianus berharap agar penempatan Kepala Kejaksaan Negeri di Wamena harus benar-benar sosok yang merasah memiliki untuk kemajuan Daerah, bukan sosok yang hanya mencari keuntungan. " Orang yang jadi Kejari di Wamena itu harus orang yang berani dan mengungkap perkara korupsi disana, karena pasti di sayang masyarakat karena penegakan hukum bagian dari kemajuan daerah, tapi hanya mencari keuntungan dan tidak produktif, ya Daerah tidak akan maju," Pungkasnya.Diketahui dalam perkara korupsi proyek fiktif jalan lingkar kantor Bupati Jayawijaya tahun anggaran 2023, Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah menetapkan satu tersangka yakni Thonny M Mayor sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Atas perkara korupsi ini, tersangka Thonny Mayor kini mendekam di hotel predeo, pada Kamis 2 Juli pekan kemarin.Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH., M.H., mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 235 ayat 1 KUHP yang diperoleh melalui serangkaian proses penyidikan yakni penyesuaian keterangan saksi, ahli, kumpulan data dan dokumen.“Kejaksa Negeri Jayawijaya saat ini telah menetapkan Bapak TMM sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan jalan lingkar kantor Bupati Jayawijaya tahun 2023, dengan hasil audit dari penghitungan kerugian negara dari BPKP senilai 7,3 miliar," ujar Kejari Jayawijaya Sunandar Pramono melalui keterangan tertulis yang diterima Media Papuanewsonline.com, Minggu (5/7/2026).Sunandar mengatakan, dari hasil penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Jayawijaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dalam paket proyek pekerjaan jalan lingkar kantor Bupati Tahun 2023 tidak dilakukan, sehingga fiktif.“ Pada tahun 2023 dianggarkan pekerjaan proyek ini, namun tidak dikerjakan, nah pekerjaan tersebut baru dilakukan pada bulan juni tahun 2024 setelah adanya temuan audit rutin BPK RI perwakilan Provinsi Papua dimana BPK merekomendasikan pengembalian seluruh anggaran yang telah dicairkan, namun tersangka TMM selaku PA sekaligus PPK tidak melakukan rekomendasi tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku," Jelasnya.Sunandar mengakui , tersangka TMM selaku PA dan PPK bersama-sama dengan almarhum BLR selaku tim Pokja sebagai penerima manfaat dengan menggunakan menggunakan CV Rumi Jaya sebagai perusahan pemenang sebagaimana ada pada kontrak.Sunandar mengatakan TMM ditahan sesuai KUHAP 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan." Ancaman hukuman sesuai penerapan pasal maksimal 20 tahun penjara," Pungkasnya.Terpisah Arnold warga Jayawijaya mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Jayawijaya, namun merasah ada yang aneh, karena baru pernah dalam perkara korupsi tersangka hanya satu.Penulis: HendrikEditor. : Gf
07 Jul 2026, 02:41 WIT
Dana BLT 34,7 Miliar Intan Jaya Diduga Disunat Oleh Kadis Sosial dan 8 Kadistrik di Nabire
Papuanewsonline.com, Intan Jaya- Dana bantuan langsung tunai (BLT) senilai 34,7 Miliar hak masyarakat Kabupaten Intan Jaya, diduga dibagi-bagi oleh Kepala Dinas Sosial dan delapan kepala distrik di salah satu hotel di Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah.Informasi yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Senin (6/7/2026) menyebutkan Dana BLT yang seharusnya menjadi hak masyarakat ini, disinyalir menjadi ladang korupsi yang diduga melibatkan kepala dinas Sosial Nataniel Kobogau.BT sala satu masyarakat dari Distrik Ugimba mengatakan hingga kini banyak penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Intan Jaya yang tidak menerima hak mereka." Benar, berita yang keluar itu fakta, karena terima uang langsung mereka bagi-bagi di Nabire, habis itu Kepala dinas dan kepala distrik beserta tim sukses Bupati bagi ke masyarakat sedikit dan tidak sesuai," ujar BT.BT menegaskan kondisi kehidupan masyarakat Intan Jaya saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena modus operandi Pemerintah daerah dengan selalu beralasan keamanan untuk menutupi pengelolaan anggaran negara di Kabupaten Intan Jaya." Jangankan BLT saat ini apa yang dibangun di Intan Jaya, perputaran ekonomi tidak ada, masyarakat susah sekali, padahal anggaran negara besar," Tegasnya.BT berharap keluhan dan aspirasi masyarakat dari Intan Jaya kepada Media harus di dengar oleh penegak hukum." Kami berharap Kejaksaan Negeri Nabire tolong bongkar kejahatan-kejahatan korupsi di Intan Jaya ini, agar masyarakat benar-benar merasakan bahwa Intan Jaya ini masuk dalam Negara Indonesia," Jelasnya.Kata dia terutama dana BLT karena menyangkut hak masyarakat kecil.Sementara Oksal masyarakat dari Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya juga menegaskan pada november 2025 Kantor Pos perwakilan di Nabire telah menyerahkan dana BLT kepada Pemerintah Daerah Intan Jaya, melalui Dinas Sosial di dampingi delapan kepala Distrik di Kabupaten Intan Jaya, senilai Rp.34,726.875.000.Oksal merincihkan dari delapan Distrik tersebut sesuai DPA yang dikirim Dinas Sosial ke Kementrian Sosial di Jakarta adalah:Distrik Agisiga Rp 4,411.450.000Distrik Biandoga Rp. 5,434.950.000Distrik Hitadipda Rp. 4.416.925.000Distrik Homeyo Rp. 7.024.950.000Distrik Sugapa. Rp. 6.550.550.000Distrik Tomosiga Rp. 2.750.175.100.000Distrik Ugimba. Rp. 1.751.100.000Distrik Wandai. Rp. 2.386.775.00Sebut Oksal setelah menerima dana tersebut para kepala Distrik melakukan pemotongan sesuai arahan kepala dinas sosial Kabupaten Intan Jaya untuk keperluan pribadi." Ini merupakan dugaan kejahatan korupsi yang tidak boleh dibiarkan, bayangkan hak masyarakat juga mereka sunat untuk kepentingan pribadi," Jelasnya.Kata Oksal, setelah menerima dana tersebut, Kepala dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya beserta para kepala distrik menyewah beberapa kamar hotel di Nabire untuk bersenang-senang, dengan membagi-bagi anggaran negara itu, sehingga sampai di masyarakat jumlah dana Yang tersalur ke Masyarakar sebagai penerima tidak berkurang.Lanjut Dia, dari total anggaran per distrik dari Kementrian Sosial di Jakarta disunat habis oleh Kepala Dinas Sosial dan para kepala Distrik.Distrik Sugapa Yang awal harus menerima Rp. 6.550.550.000, tersalur ke masyarakat hanya senilai Rp.1.740.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik Sugapa senilai Rp. 4.810.000.000.Sementara itu Distrik Agisiga yang awal disalurkan oleh Kemensos senilai Rp.4.411.450.000, yang diterima masyarakat hanya senilai Rp.1.025.000.000, sehingga dana yang digunakan Kepala dinas sosial dan Kepala distrik senilai Rp.3.161.450.000.Lanjut Oksal untuk Distrik Wandae total dana senilai Rp.2.386.775.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.400.000.000, sehingga dana yang disunat kepala dinas sosial dan Kadistrik senilai Rp. 1,986.000.000.Untuk Distrik Homeyo dari total anggaran dari Kemensos Rp.7.024.950.000, yang tersalur ke masyarakat hanya Rp.1.400.000.000, sehinggga dana yang disalahgunakan Kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.5.600.000.000.Sebut Oksal untuk Distrik Hitadipta dari total dana BLT senilai Rp.4.416.925.000 yang tersalur ke masyarakat senilai Rp.700.020.000, sehingga dana yang disalahgunakan kepala dinas sosial dan kepala distrik senilai Rp.3.696.925.000.Oksal menjelaskan dari uraian tersebut maka total penyalagunaan dana BLT tahap akhir tahun 2025 di Kabupaten Intan Jaya, senilai 19,2 Miliar." Yang menyalurkan bantuan BLT kepada semua kampung ini bukan petugas PKH tapi tim sukses Bupati jadi mereka bagi sesuai keinginan mereka saja," Terangnya.Oksal berharap agar Presiden Prabowo Subiantor memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire agar secepatnya menangkap dan memenjarakan para pelaku.Hingga berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Sosial Nataniel Kobogau dan para kepala distrik belum dapat dikonfirmasi, namun publik berharap ada langkah berani Kejaksaan Negeri Nabire untuk mengusut tuntas perkara ini.Penulis : HendrikEditor. : Gf
07 Jul 2026, 02:04 WIT
Skandal Korupsi Dana Hibah KPUD Biak Numfor Diduga Melibatkan 5 Komisoner
Papuanewsonline.com, Biak Numfor- Cawe-cawe anggaran di kantor KPU Biak Numfor masuk penyidikan oleh Satreskrim Polres Biak Numfor.Dengan naiknya status perkara korupsi ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan, maka sudah tentu penyidik Satreskrim Polres Biak Numfor, secara resmi telah mengantongi beberapa pihak sebagai calon tersangka dalam perkara tersebut.Informasi didapat Media Papuanewsonline.com menyebutkan dalam perkara korupsi tersebut, diduga melibatkan Sekretaris, Bendahara dan lima komisoner KPUD Biak Numfor." Ya Mengarah kesana, selain sekretaris dan bendahara, juga melibatkan 5 komisoner KPUD Biak Numfor," ujar salah satu sumber Media Papuanewsonline.com di Polres Biak Numfor, Senin (6/7/2026).Sementara itu dari data yang diterima menyebutkan, Penyidik Polres Biak Numfor secara resmi meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor: B/SPDP/49/V/RES.3.3/2026/Satreskrim tertanggal 16 Mei 2026.Sebelum dikeluarkanya SPDP tersebut, Satreskrim Polres Biak lebih dahulu menggelar perkara tersebut dan meningkatkan ke tahap penyidikan melalui Sprindik dengan nomor: SP. Sidik/53/V/RES.3.3/2026/Satreskrim Polres Biak Numfor pada tanggal 16 Mei 2026.Sayangnya SPDP telah terbit, namun tidak disertai pengumuman tersangka dalam perkara korupsi tersebut.Sumber resmi Media Papuanewsonline.com di Biak Numfor menjelaskan kasus ini menyasar pertanggungjawaban pidana terhadap beberapa pihakTerkait peran dalam skandal korupsi ini pasti melibatkan Sektetaris, Bendahara dan lima komisoner KPUD Biak Numfor sebagai calon tersangka.Indikasi kerugian Negara dalam perkara ini lebih dari tiga miliar rupiah.Sementara itu Aktifis Anti korupsi Johan Rumkorem selaku sekjen LSM Kampak Papua, di Biak mengapresiasi kinerja Polres Biak Numfor." Kami mendukung penuh Polres Biak numfor untuk membongkar mafia hibah yang selama ini tertutup rapih oleh KPUD Biak, kami yakin polres biak akan mengungkap kasus ini karena kinerja polres biak akhir-akhir ini sangat tajam dan tepat sasaran," tegas Johan.Johan menyebutkan sejak tahun 2024-2025, publik sudah mencium bau kejahatan dalam KPUD Biak Numfor."bendahara dan sekertaris tidak transparan soal dana-dana itu, ini dilihat melalui pembayaran anggota KPPS yang tidak berjalan efektif dan transparan. Pada prinsipnya kami mendukung polres biak untuk membongkar kasus ini, bila perlu cek rekening transferan, karena kami menduga komisoner KPUD Biak Numfor semua terlibat," Pungkasnya.Publik kini menanti keberanian Satreskrim Polres Biak Numfor, apakah kasus ini terhenti di Penyidikan, atau sampai penetapan tersangka? Penulis: HendrikEditor. : Gf
07 Jul 2026, 01:40 WIT
Menabrak Pembatas Jalan, Pengendara Motor Tewas di Depan Gereja Marthen Luther
Papuanewaonline.com, Mimika – Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Gereja Marthen Luther, Kabupaten Mimika. Peristiwa nahas berlangsung pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 02.06 WIT, yang merenggut nyawa pengendara sepeda motor berinisial K.S.Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, membenarkan kejadian tersebut. Jelasnya, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam tanpa nomor plat, berboncengan dengan penumpang berinisial S.O dari arah Sempan. Diduga melaju dengan kecepatan sangat tinggi, saat tiba di lokasi, kendaraan menabrak keras pembatas jalan hingga pengendara dan motor terlempar jauh hingga ke area depan gereja.Akibat benturan itu, kepala korban mengalami luka parah dan mengeluarkan darah. Warga sekitar segera menolong dan membawa korban beserta penumpang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Mimika. Namun, tak lama setelah tiba di rumah sakit, nyawa pengendara tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia.Satu unit sepeda motor yang dikendarai diamankan sebagai barang bukti. Pihak kepolisian mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan, menjaga kecepatan, dan memastikan kondisi kendaraan layak jalan demi keselamatan diri maupun orang lain.Penulis: JidEditor: OF
06 Jul 2026, 14:23 WIT
Melaju Cepat, Pengendara Motor Tewas Menabrak Median Jalan di Pertigaan Diana Mall
Papuanewaonline.com, Mimika – Sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal merenggut nyawa seorang pengendara motor berinisial H.R (24). Peristiwa nahas terjadi pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 01.55 WIT di Jalan Cendrawasih, tepatnya di persimpangan lampu lalu lintas kawasan Diana Mall, Kabupaten Mimika.Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, membenarkan kejadian tersebut. Jelasnya, korban datang dari arah pertigaan Tiga Raja. Diduga karena melaju dengan kecepatan tinggi, pengendara kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan bagian tengah, terjatuh, dan mengalami luka parah hingga mengeluarkan darah.Tim Ambulans 119 segera tiba di lokasi dan membawa korban ke RSMM untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, beberapa jam setelah penanganan di rumah sakit, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kendaraan yang dikendarai mengalami kerusakan, yakni lampu depan pecah dan kap bagian bawah terlepas.“Kecelakaan ini diduga murni akibat kecepatan yang berlebihan sehingga pengendara tak mampu lagi mengendalikan kendaraannya,” jelasnya. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mengingatkan seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan, melengkapi perlindungan diri, dan menyesuaikan kecepatan demi keselamatan.Penulis: JidEditor: OF
06 Jul 2026, 14:15 WIT
Bupati Mimika Mengaku Netral Dalam Dinamika KNPI Diduga Sebagai Mainan Sandiwara
Papuanewsonline.com, Timika- Pernyataan Bupati Mimika Johanes Rettob yang mengaku netral dalam dinamika Rapimpurda KNPI kini menjadi sorotan publik, pasalnya beberapa tim suksesnya bahkan turun secara langsung mengintervensi dengan kata lain cara lompat pagar untuk memenangkan Rafael Torekyau sebagai ketua KNPI Mimika.Salah satu senyor KNPI dan mantan MPI Mimika mengatakan Bupati mengaku dalam Posisi "Netral" Sebagai Strategi Politik, karena Dalam dinamika KNPI, klaim netralitas sering jadi tameng paling aman." Mengaku netral agar terlihat Tidak memihak secara terbuka, agar bisa masuk ke semua kubu, mendengar semua strategi, lalu menggeser dukungan di detik terakhir, Netralitas di sini bukan soal prinsip, tapi soal ruang manuver, dan fakta bahwa publik tahu siapa Carateker Arden Temorubun, siapa Yosep Temorubun, siapa ketua KNPI yang ditetapkan Rafael Torekyaw, mereka Semua merupakan tim sukses Bupati Mimika pada Pilkada kemarin," ujar sumber di Timika, Senin (6/7/2026).Sumber mengaku sebagai mantan MPI melihat pengakuan Bupati tentang netralitas, karena memilih posisi aman Ketika melihat ada potensi konflik ketua, dualisme, atau tarik-menarik kepentingan dalam Rapimpurda KNPI, namun Bupati lupa kalau yang jadi pemain semua adalah tim suksesnya." Bupati mengaku netral agar tidak diserang, padahal diam-diam membangun poros sendiri agar memuluskan nafsu tim sukses," Tegasnya.Kata Sumber Ciri-ciri Sandiwara Netralitas biasanya muncul Beberapa polaMemuluskan Nafsu Tim Sukses"Tim sukses" butuh kendaraan KNPI, karena KNPI secara harafia memiliki jaringan dari pusat sampai daerah." KNPI punya akses ke APBD, dan KNPI biasanya jadi batu loncatan ke parpol," Terangnya.Sumber menyebut Bupati Mengaku netral memberi 3 keuntungan yaitu Bupati menghindari serangan awal agar tidak jadi target bersama di awal kontestasi.Bupati juga bisa mengarahkan tim sukses Kumpulkan amunisi - Data, kelemahan, dan janji-janji dari semua calon agar bisa dipetakan sehingga Masuk di injury time - Ketika satu kubu goyah, "si netral" masuk sebagai solusi dengan syarat: posisi strategis untuk orang-orangnya.Dampaknya ke KNPISumber mengatakan Ketika netralitas jadi topeng, maka akan merusak marwah organisasi KNPI terutama anak-anak mudah OAP kedepan." Kader KNPI Mimika kedepan akan jadi bingung bagaimana membedakan negarawan dan pemain, karena Forum musyawarah suda berubah jadi panggung drama," Ungkapnya.Kata Dia, Hasil akhir KNPI terus berputar di konflik elit, sehingga KNPI bukan lagi fokus pada program kepemudaan.Sumber mengatakan bila Bupati benar-benar netral maka semua akan baik adanya, karena ukuran netral, berarti berani konsisten tolak semua tawaran jabatan kepada tim sukses, tidak bagi-bagi kue kekuasaan ke Tim sukses, sampai periode selesai. "Kalau tidak, ya itu sandiwara," Sorotnya.Sosok MPI ini menyebutkan pengakuan netralitas oleh Bupati sebagai kepala daerah bukan menunjukan sikap negarawan, tapi jeda taktis, dimana tidak deklarasi di awal supaya tidak diserang, lalu masuk saat semua kubu kelelahan.Sumber menyebutkan potensi "Nafsu Bersama Tim Sukses" bisa terjadi dalam dinamika KNPI MimikaLanjut kata Dia, bahwa "Nafsu bersama" yang dimaksud biasanya gabungan 3 hal yaitu- Nafsu Jabatan: KNPI dipakai sebagai batu loncatan. Ketua KNPI bisa naik jadi anggota DPRD, tim suksesnya dapat proyek kepemudaan.-Nafsu Anggaran: Dana hibah OKP, event kepemudaan, pelatihan wirausaha. Netral di depan, tapi proposal yang lolos cuma dari gerbong sendiri. -Nafsu Pengaruh: Kendali basis pemuda untuk Pilkada/Pileg. Siapa kuasai KNPI, kuasai panggung kampanye paling murah. Jadi ketika Bupati mengaku netral tapi itu bisa bagian dari sandiwara, maka artinya netralitas dipakai untuk memuluskan pembagian kue kekuasaan tanpa gaduh." Dinamika KNPI Mimika akan sangat terdampak kedepan Kalau pola ini terus berulang, karena yang jadi korban adalah kader ideologis. Mereka ikut Musda bawa gagasan, pulang bawa kecewa karena hasilnya sudah diatur tim sukses, ini merupakan stigma yang harus diputus mata rantai agar jangan lagi terjadi kedepan," Tegasnya.Lanjut Dia, kedepan Kader akan apatis karena KNPI dianggap cuma milik elit, bukan rumah kader.Selain itu Konflik abadi akan tetap terjadi Tiap Musda, karena pasti selalu ada versi tandingan karena ada "sutradara" dari luar." Program Pemuda juga pasti mandek, karena Energi sudah habis untuk rebutan ketua," Ucapnya. Lanjut Sumber Kalau bupati benar netral dalam dinamika KNPI, maka indikatornya jelas:Netral Benaran:- Tidak fasilitasi kubu manapun termasuk carateker yang selalu menggunakan nama Bupati untuk menjadi momok dalam Musda.- Hibah OKP cair merata, tidak tebang pilih.- Tidak ada tim sukses ataupun orang dekat masuk struktur KNPI.Sandiwara:-Bilang netral tapi tim sukses hadir di forum." Netralitas tanpa integritas cuma strategi menunda keberpihakan sampai waktunya panen kuasa dan ini terjadi di Kabupaten Mimika," Pungkasnya.Hingga berita ini terbit Bupati Mimika Johanes Rettob belum dapat dikonfirmasi atas dinamika KNPI di Kabupaten Mimika.Publik berharap Bupati Mimika dapat memfasilitasi penyelesaian polemik KNPI Mimika, agar persatuan Pemuda tetap terjaga sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Mimika.Penulis: HendrikEditor : Gf
06 Jul 2026, 03:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
