Papuanewsonline.com
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
LPSK Surati Polda Papua Tengah, Minta Penjelasan Penanganan Dugaan Intimidasi terhadap Jurnalis
BERITA TAG Hukum
Homepage
Aksi Solidaritas Peduli Jila di DPRK Mimika Desak Penarikan Militer dan Pencabutan Zona Merah
Papuanewsonline.com, Timika — Solidaritas Peduli Jila (SPJ)
menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Mimika, Rabu (17/12/2025). Aksi ini diikuti ribuan warga yang menyuarakan
keprihatinan mendalam terhadap kondisi keamanan di Distrik Jila yang dinilai
telah memaksa banyak masyarakat meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam
pengungsian.Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah untuk segera
menarik pasukan militer non-organik dari wilayah Distrik Jila. Kehadiran aparat
bersenjata disebut telah menciptakan ketakutan berkepanjangan di tengah warga,
sehingga aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat
berjalan normal.Selain penarikan pasukan, SPJ juga meminta DPRK Mimika
segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menangani persoalan kemanusiaan
yang terjadi di Distrik Jila. Pembentukan pansus dinilai penting untuk
memastikan penanganan yang komprehensif dan berpihak pada keselamatan serta
hak-hak warga sipil.Koordinator aksi, Melianus Alom, dalam orasinya menegaskan
bahwa masyarakat Jila bukanlah musuh negara maupun teroris. Ia menyampaikan
harapan agar negara hadir dengan pendekatan yang melindungi warga, terutama
menjelang perayaan Natal yang seharusnya diisi dengan suasana damai dan aman.Menurutnya, kondisi keamanan saat ini telah menimbulkan
trauma mendalam bagi masyarakat. Keberadaan pasukan bersenjata dan suara
senjata disebut terus menghantui warga, sehingga rasa aman semakin terkikis,
khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRK Mimika dari
Fraksi Partai Gerindra, Dolfin Beanal, menyampaikan sikap empati terhadap
penderitaan masyarakat Jila. Ia menilai persoalan di wilayah tersebut tidak
dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan, melainkan harus mengedepankan
nilai-nilai kemanusiaan dan dialog.Dolfin Beanal juga mengimbau agar TNI dan Polri membangun
hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis. Ia
menegaskan pentingnya kehadiran negara yang melindungi dan menenangkan rakyat,
bukan justru memperdalam luka sosial akibat konflik bersenjata.Selain tuntutan penarikan pasukan, SPJ juga meminta agar
aparat keamanan mencabut status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa,
mulai dari Jigimugi hingga Jelamatagal. Mereka berharap pencabutan zona merah
dapat menjadi langkah awal pemulihan keamanan, stabilitas sosial, serta
kesejahteraan masyarakat Distrik Jila.Aksi unjuk rasa berlangsung secara tertib dan damai dengan
pengamanan dari aparat kepolisian. Aspirasi yang disampaikan SPJ menjadi
penegasan suara masyarakat Jila yang mendambakan rasa aman, kedamaian, dan
kehidupan yang bermartabat di tanah mereka sendiri.Penulis: JidanEditor: GF
17 Des 2025, 17:45 WIT
Peletakan Batu Pertama Gedung Bidlabfor, Wakapolda Maluku: Tingkatkan Kapasitas SCI
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K mendorong peningkatan kapasitas personel dalam bidang penegakan hukum berbasis ilmiah (Scientific Crime Investigation/SCI).Dorongan tersebut disampaikan Wakapolda Maluku dalam kegiatan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Gedung Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Maluku di Lapangan Tembak SPN Polda Maluku, Selasa (16/12/2025).Peletakan batu pertama turut dihadiri Irwasda dan Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Negeri Passo.Tim pemantau dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri yang dipimpin Sespuslabfor Bareskrim Polri, Kombes Pol Muslimin Ahmad, S.I.K., S.H., M.H, turut hadir dalam peletakan bantu pertama tersebut.Kombes Muslimin Ahmad, pada kesempatan itu membacakan sambutan Kepala Puslabfor Bareskrim Polri. Ia mengaku pembangunan Bidlabfor merupakan upaya Polri dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan teknologi yang pesat. Era ini menuntut layanan forensik yang cepat, akurat, dan terpercaya.Proyek ini didanai melalui Program Pembiayaan Luar Negeri Kreditor Swasta Asing (KSA) Tahun Anggaran 2022 senilai 39 juta US Dolar.Perwakilan dari kontraktor pelaksana, Ir. Rudi Haryono Sumantri dari PT Mulia Muda Indonesia, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Polda Maluku dan Puslabfor Bareskrim Polri.Kontrak proyek ini, kata dia, ditargetkan selesai pada Maret 2027. Proyek strategis ini mencakup pembangunan Gedung Utama 2 Lantai, Fasilitas pendukung, dan Bangunan Asrama dengan total luas bangunan mencapai 3.417 m². Ia juga melaporkan progres pekerjaan hingga saat ini telah mencapai 0,8%."Kami memohon dukungan dan restu dari seluruh hadirin agar pekerjaan proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan mutu yang terbaik sesuai rencana yang telah ditetapkan," jelasnya.Mewujudkan Visi Laboratorium Forensik UnggulanWakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni, mengaku pembangunan Bidlabfor adalah bagian dari visi besar Polda Maluku untuk mewujudkan pelayanan forensik yang unggul, profesional, dan terpercaya di wilayah Maluku."Laboratorium forensik memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Dengan fasilitas modern yang mencakup Biologi, Balistik, Narkotika, hingga Forensik Digital, kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi dalam setiap pemeriksaan yang kita lakukan," tegas Wakapolda.Pembangunan Asrama juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan personel. Dengan fasilitas yang lengkap, Bidlabfor Polda Maluku diharapkan menjadi pusat unggulan forensik di wilayah Maluku yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum.Usai ground braking, dilakukan Peninjauan Proyek Pembangunan Bidlabfor Polda Maluku di lokasi konstruksi. Wakapolda Maluku, bersama Tim Pemantau Puslabfor Bareskrim Polri dan perwakilan Tokoh Masyarakat Negeri Passo, secara langsung meninjau area pembangunan.Peninjauan ini merupakan bentuk komitmen pengawasan ketat dari pimpinan Polda Maluku dan Mabes Polri untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, dengan mengedepankan kualitas dan keamanan demi terwujudnya Laboratorium Forensik modern di wilayah Maluku. PNO-12
17 Des 2025, 15:16 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Laksanakan Supervisi di Polres Buru
Papuanewsonline.com, Buru – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Maluku melaksanakan kegiatan supervisi dalam rangka monitoring dan evaluasi tugas kehumasan di Polres Buru. Kegiatan supervisi yang dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, ini berlangsung di Aula Endra Dharmalaksana Polres Buru, Senin (15/12/2025).Turut hadir Ps. Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Maluku, Kabag Log Polres Buru, Kasie Humas Polres Buru, para Bhabinkamtibmas, serta perwakilan personel dari satuan kerja Polres Buru. Kabag Log Polres Buru dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Kabid Humas Polda Maluku beserta tim supervisi. Polres Buru, kata Kabag Log, menyambut baik pelaksanaan kegiatan. Ia berharap seluruh personel, khususnya para Bhabinkamtibmas, dapat mengikuti supervisi dengan baik sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah, dalam sambutannya menegaskan, supervisi yang dilaksanakan merupakan bagian dari fungsi pembinaan Bid Humas Polda Maluku kepada satuan kewilayahan. Tujuan supervisi, lanjut Kombes Rositah, adalah untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Polres Buru. "Sekaligus menyelaraskan pemahaman dan kemampuan personel Polri dalam menyampaikan informasi positif kepada masyarakat melalui media sosial," katanya.Kombes Rositah menekankan pentingnya komunikasi digital di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Kadiv Humas Polri mengungkapkan, kata Rositah, di era digital, kekurangan Polri tidak dapat ditutup-tutupi, namun kebaikan dan prestasi Polri juga tidak boleh disembunyikan. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai sangat strategis dalam membangun citra positif Polri.Para Bhabinkamtibmas, kata Rositah, perlu dibekali kemampuan manajemen media serta keterampilan fotografi dan videografi. Ini agar mampu menghasilkan konten-konten positif terkait pelaksanaan tugas di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri, yang menegaskan bahwa seluruh pegawai negeri pada Polri merupakan pengemban fungsi kehumasan.Pada kesempatan yang sama, Ps. Kasubbid Multimedia Bid Humas Polda Maluku, AKP Alfred Hadapan, juga mensosialisasikan platform Police Tube sebagai salah satu media Polri yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ia mengimbau para Bhabinkamtibmas untuk memiliki akun Police Tube dan berperan aktif sebagai kontributor konten, sekaligus menjelaskan tata cara pembuatan akun serta ketentuan yang berlaku pada platform tersebut.Materi supervisi kemudian dilanjutkan oleh Briptu Kristianto Pesireron, S.Kom., yang memberikan pemaparan terkait teknik dasar fotografi, pengenalan fitur kamera DSLR dan kamera smartphone, serta tips dan trik dalam pembuatan konten. Ia juga menjelaskan tahapan pembuatan konten yang benar, mulai dari proses pengambilan gambar hingga pengeditan, guna menghasilkan konten informasi yang menarik dan informatif.Kegiatan supervisi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kehumasan dan pemanfaatan media digital secara profesional oleh personel Polres Buru, khususnya Bhabinkamtibmas, sehingga penyampaian informasi Polri kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, transparan, dan positif. PNO-12
17 Des 2025, 15:08 WIT
2.403 Personil Gabungan Disiapkan Polda Maluku Untuk Amankan Nataru
Papuanewsonline.com, Ambon - Untuk mendukung pengamanan Nataru 2026, Operasi Lilin Salawaku 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Polda Maluku akan mengerahkan personel gabungan sebanyak 2.403 orang. Terdiri dari Polda Maluku 250 personel, Polres Jajaran 1.356 personel dan Stakeholder terkait 797 personel.Ribuan personel gabungan ini akan mengamankan 676 objek lokasi pengamanan. Terdiri dari Gereja, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, dan lokasi perayaan pergantian tahun baru. Polda Maluku juga menyiapkan 47 pos pengamanan, 27 pos pelayanan dan 8 pos terpadu.Kapolda Maluku Prof. Dadang Hartanto berharap perayaan Nataru berjalan aman dan lancar."Jadi tugas kita bersama-sama untuk menjamin bahwa kegiatan masyarakat (menjelang dan sesudah nataru) dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,"Kapolda merincikan, aktivitas masyarakat berjalan aman artinya mereka tidak terganggu dengan adanya gangguan kamtibmas. Masyarakat merasa nyaman artinya mereka merasa tenang dan damai dalam beraktivitas. Kemudian kondusif, artinya situasi secara keseluruhan dapat mendukung aktivitas masyarakat secara produktif."Nanti sebelum perayaan Natal tanggal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026 kita akan melaksanakan Kegiatan Rutin Kepolisian Yang Ditingkatkan atau KRYD yang akan bekerjasama dengan semua pihak yakni Polri, TNI dan Pemerintah Daerah," tambahnya.KRYD yang dilaksanakan, lanjut Kapolda, bertujuan untuk menciptakan perayaan Nataru berjalan aman, lancar dan kondusif. Pengamanan tempat ibadah (Gereja) menjelang ibadah Natal juga menjadi atensi Kapolda. Ia berharap agar semua gereja diamankan tanpa terkecuali. "Tidak ada rumah ibadah pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu yang tidak dijaga atau diamankan. Metode pengamanannya kita bisa libatkan Pamswakarsa, tapi tidak ada tempat ibadah (gereja) yang tidak dijaga," pintanya.Kapolda juga menyoroti terkait pergerakan masyarakat menjelang dan sesudah Nataru. Menurutnya, Maluku lebih dominan menggunakan transportasi laut. Sehingga transportasi laut menjadi perhatian."Kita harus melakukan pencegahan (kecelakaan laut) mulai dari bagaimana kita mengecek fasilitas-fasilitas keamanan dan keselamatan hingga proses berjalannya di laut,Apabila terjadi kecelakaan, Kapolda juga berharap dapat cepat direspon," Ungkapnya PNO-12
17 Des 2025, 12:54 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Rakor Lintas Sektoral Nataru 2025–2026
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tahun 2025 dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kegiatan ini digelar pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 09.00 WIB di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan.Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Mewujudkan Paradigma Baru Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Semangat Transformasi Polri”, sebagai bentuk kesiapan nasional untuk memastikan perayaan Nataru berlangsung aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Indonesia.Rakor dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., serta dihadiri jajaran pimpinan kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Wakapolri, Menteri Perhubungan RI, Menko PMK RI, Wamen PU, Wamen Agama, Wamen Perdagangan, Wamen Pariwisata, Danpuspom TNI, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kepala BNPB, Dirut Pertamina, Dirut Jasa Marga, Plt Dirut Jasa Raharja, perwakilan Badan Pangan Nasional, seluruh Kapolda jajaran, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan kuatnya komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun.Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa sinergisitas dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru.“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus bekerja sama dan bersatu padu dari pusat hingga daerah,” tegas Kapolri.Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel, khususnya di wilayah dengan potensi lonjakan aktivitas masyarakat serta daerah rawan bencana.“Harus benar-benar siap, bahkan bila perlu menyiapkan cadangan personel. Khusus wilayah rawan bencana, kita harus belajar dari pengalaman dan mempersiapkan pengamanan dengan jauh lebih baik,” ujarnya.Untuk mendukung pengamanan Nataru, Operasi Lilin 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan yang terdiri dari 77.637 personel Polri, 13.775 personel TNI, serta 55.289 personel dari kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait.Dalam operasi tersebut, Polri menyiapkan 44.436 objek pengamanan, meliputi gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata, hingga lokasi perayaan Tahun Baru. Selain itu, disiapkan 763 pos pelayanan dan 333 pos terpadu sebagai pusat pelayanan, pengamanan, dan pengendalian operasi.Kapolri juga mengingatkan pentingnya pemantauan cuaca melalui BMKG, terutama di kawasan wisata.“Objek wisata menjadi perhatian khusus. Jajaran harus aktif berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah, termasuk memberikan imbauan atau larangan jika terdapat potensi kerawanan,” tandasnya.Sementara itu, Kapolda Maluku menegaskan komitmen Polda Maluku untuk menindaklanjuti seluruh arahan Kapolri dan hasil rakor lintas sektoral di wilayah Maluku.“Rapat koordinasi ini menjadi pedoman penting bagi kami di daerah. Polda Maluku siap memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder guna memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” tegas Irjen Pol. Dadang Hartanto.Ia menambahkan, karakteristik geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan kesiapsiagaan khusus, terutama pada jalur transportasi laut dan udara.“Kami akan memastikan pengamanan gereja, pelabuhan, bandara, objek wisata, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan gangguan kamtibmas,” tambahnya.Polda Maluku akan mengoptimalkan Operasi Lilin 2025 melalui penempatan personel di titik rawan dan objek vital, penguatan pos pengamanan dan pelayanan, koordinasi intensif lintas sektor, serta pelayanan humanis dan respons cepat kepada masyarakat.Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Nataru 2025–2026 menjadi penegasan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru bukan semata tugas Polri, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Arahan Kapolri yang menitikberatkan sinergi, mitigasi bencana, serta pelayanan humanis mencerminkan pendekatan pengamanan yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan publik.Kehadiran aktif Kapolda Maluku dalam forum strategis nasional ini menunjukkan keseriusan Polda Maluku dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke tingkat daerah, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan cuaca ekstrem. Implementasi Operasi Lilin 2025 di Maluku diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026 secara damai. PNO-12
17 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Maluku Ikuti Vicon Rakor Lintas Sektoral Bersama Mabes Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Mabes Polri melalui Video Confrence (Vicon) dari ruang Vicon lantai Mapolda Maluku, Senin (15/12/2025).Rakor yang dihelat mengenai kesiapan pengamanan Operasi Lilin tahun 2025 ini di pimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M.Si. Ia didampingi para pejabat utama Mabes Polri. Turut hadir semua unsur Pejabat dari TNI dan kementerian lembaga terkait.Dari Polda Maluku, vicon Rakor Lintas Sektoral diikuti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K, Sekda Provinsi Maluku bersama Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura serta seluruh pejabat utama Polda Maluku. Turut hadir Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Jasa Raharja Cabang Wilayah Maluku, Kabid Binmas Katolik Kanwil Agama Maluku, Kepala Basarnas Wilayah Maluku, Wakil ASOPS Kodam Pattimura Ambon, Kadis Perindag Provinsi Maluku, perwakilan Pertamina Wilaya Maluku dan perwakilan BMKG Wilayah Maluku.Kapolri Jenderal Polisi Listiyo Sigit Prabowo dalam arahannya menyampaikan, pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurut Kapolri, perayaan Nataru tahun ini diselimuti dengan adanya musibah bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia. "Jadi perayaan Natal dan tahun baru di 2025 ini akan terasa berbeda karena banyak saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia terkena dampak musibah banjir," ungkapnya.Kapolri meminta agar dalam pelaksanaan Operasi Lilin semua instansi maupun lembaga terkait dapat bekerja secara maksimal."Saya minta agar dalam pelaksanaan operasi lilin bersama instani terkait nanti agar semua lembaga bisa bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya masing-masing, lakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi," pintanya.Kepada seluruh personel Polri yang akan dilibatkan dalam Operasi Lilin, Kapolri mengingatkan agar dapat mengantisipasi jam-jam rawan pada area atau wilayah yang dianggap rawan. Daerah-daerah tersebut agar dapat menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas atau tindakan kriminal yang fatal yang dapat menipa para pemudik. "Sinergitas dan soliditas yang kuat dalam pelaksanaan operasi akan membuat pelaksanaan operasi berjalan dengan baik dan lancar hingga sukses," harapnya. PNO-12
17 Des 2025, 12:08 WIT
PPATK Diseminasi Indeks Efektivitas APUPPT 2025, Menko Yusril Tegaskan Rezim Anti TPPU
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Pilot Survei
Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan
Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
(APUPPT-PPSPM) Tahun 2025, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi langkah
strategis untuk memperkuat efektivitas rezim APUPPT nasional dalam merespons
dinamika kejahatan keuangan yang semakin kompleks.Diseminasi tersebut berfungsi sebagai forum pemetaan
menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta
implementasi regulasi APUPPT di Indonesia. Melalui kegiatan ini, PPATK
mendorong terciptanya sistem penilaian yang objektif dan berbasis data dalam
mengukur dampak nyata rezim APUPPT terhadap pencegahan dan penindakan kejahatan
keuangan.Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam penyampaian utamanya
menegaskan bahwa Indeks Efektivitas yang telah dikembangkan sejak 2020 kini
mengalami perluasan cakupan. Pada tahun 2025, indeks ini tidak lagi terbatas
pada pengukuran kinerja PPATK semata, tetapi mencerminkan kinerja keseluruhan
rezim APUPPT di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem nasional.Indeks tersebut diposisikan sebagai instrumen self-assessment
nasional yang objektif dan terukur, sekaligus menjadi alat evaluasi atas
kemampuan rezim APUPPT dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan, mulai dari
korupsi, narkotika, judi daring, kejahatan lingkungan, hingga perdagangan
orang. Kompleksitas ancaman tersebut menuntut soliditas koordinasi lintas
sektor agar sistem dapat merespons secara cepat dan efektif.Kegiatan diseminasi ini turut dihadiri Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik
Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, selaku Ketua Komite TPPU. Hadir pula jajaran
pejabat Kemenko Kumham Imipas, perwakilan kementerian dan lembaga terkait,
akademisi, serta para ahli yang tergabung dalam Tim Penjamin Mutu Penilaian
Indeks Efektivitas Rezim APUPPT.Tim Penjamin Mutu berasal dari berbagai perguruan tinggi dan
lembaga independen, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas
Airlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Jember, Politeknik Statistika
STIS, serta Kroll Indonesia. Keterlibatan unsur independen ini memperkuat
kredibilitas dan objektivitas hasil penilaian.Dalam arahannya, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa
penguatan rezim APUPPT merupakan agenda strategis nasional yang tidak semata
ditujukan untuk memenuhi standar internasional. Menurutnya, rezim ini menjadi
perisai integritas bangsa karena pencucian uang telah menjadi penggerak utama
di balik berbagai kejahatan prioritas nasional yang merusak keuangan negara dan
sendi keadilan sosial.Hasil pilot survei menunjukkan bahwa Indeks Efektivitas
Kinerja Rezim APUPPT Indonesia memperoleh skor nasional 6,42 dan berada pada
kategori “cukup efektif”. Capaian ini didorong oleh kuatnya dimensi kerangka
regulasi dan kebijakan dengan skor 7,35, serta dimensi perencanaan dan program
APUPPT dengan skor 6,88. Namun demikian, sejumlah area seperti tata kelola dan
koordinasi, kapasitas sumber daya, serta kinerja operasional masih memerlukan
penguatan berkelanjutan.PPATK menyampaikan bahwa hasil pilot survei ini akan menjadi
dasar penyempurnaan metodologi menuju penilaian nasional Indeks Efektivitas
Rezim APUPPT pada tahun-tahun mendatang. Penilaian tersebut diharapkan
memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) FATF
2029, sekaligus meneguhkan komitmen nasional dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan dan kepercayaan global.Penulis: PNO-1Editor: GF
16 Des 2025, 22:58 WIT
Skandal Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah Aspidsus Kejati Papua Libatkan Sejumlah Jaksa
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa
Malanesia (APMM) menegaskan dugaan transaksi Aspidsus Kejati Papua
melibatkan sejumlah Jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Hal ini disampaikan koordinator APMM Doris Yenjau di
Jakarta, Selasa (16/12/2025). Doris membeberkan dari data
transaksi yang dimiliki APMM ada sejumlah aliran dana miliaran rupiah dari
Rekening Aspidsus Nikzon Mahuse ke sejumlah Jaksa dengan insial, M, JIM, HWK,
RRB, WDS, NS, NS, FW, FCDS, ARR, UNS, NIB, AFS, DA, A, JF, SI, YEK, IEN, IKS, MJP,
IW, CNS, AA. LOF, NS.Sebut Doris Laporan APMM terhadap Asisten Tindak Pidana
Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Mahuse, ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkaitan dengan perkara apa pun yang saat
ini sedang ditangani Kejati Papua.“Kami mendukung penuh kinerja seluruh institusi penegak
hukum dalam pemberantasan korupsi di Papua. Tetapi aparat penegak hukum juga
harus benar-benar bersih,” tegas Doris.Menurut Doris, pernyataan Aspidsus Kejati Papua yang
menyinggung isu counter attack dinilai tidak relevan dan justru mengaburkan
substansi laporan APMM ke KPK.“Aspidsus tidak perlu berkoar-koar soal counter attack. APMM
tetap mendukung semua penanganan perkara korupsi di Kejati Papua. Laporan kami
murni soal dugaan pelanggaran hukum, tidak ada kaitannya dengan perkara yang
sedang berjalan,” ujarnya.Doris menyatakan, APMM melaporkan Nixon Mahuse ke KPK karena
telah mengantongi data transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah yang berasal
dari rekening pribadi Aspidsus Kejati Papua.“Datanya ada dan kami pastikan ini bukan fitnah. Transaksi
miliaran rupiah dari rekening pribadi Aspidsus menyeret sejumlah jaksa di
lingkup Kejati Papua,” tegasnya.APMM mengklaim memiliki data transaksi dari sejumlah
rekening bank atas nama Nixon Mahuse, di antaranya:Bank Mandiri Nomor Rekening 15400075XXXXBank BNI Nomor Rekening 823997XXXX serta rekening di Bank
BRI dan BCADoris menyebut, aliran dana tersebut diduga melibatkan
sejumlah jaksa, pihak swasta, hingga oknum pejabat.Lebih lanjut, APMM menyatakan telah mengantongi bukti kuat
dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).“Kami memegang bukti transaksi mencurigakan bernilai
miliaran rupiah yang diduga mengalir dari dan ke rekening pribadi Nixon Mahuse.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, indikasinya kuat mengarah ke TPPU dan
gratifikasi. Seluruh dokumen sudah kami serahkan ke KPK,” kata Doris.APMM juga menyoroti dugaan penggunaan beberapa rekening bank
berbeda yang diduga bertujuan memecah dan menyamarkan sumber dana.Tak hanya itu, APMM turut menyinggung dugaan manipulasi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Aspidsus Kejati Papua.“Kami menduga terdapat harta kekayaan yang tidak dilaporkan
dalam LHKPN. Ada aset yang tidak tercantum,” ungkap Doris.APMM mengklaim telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung
ke KPK, antara lain:Hasil analisis transaksi PPATKDokumentasi foto dan video aset yang diduga tidak
dilaporkanBukti dugaan kepemilikan properti dan barang mewah.“Kami memiliki dokumen dan bukti visual mengenai aset yang
kami duga milik Nixon Mahuse, namun tidak tercatat dalam LHKPN,” tambahnya.APMM menilai dugaan keterlibatan Aspidsus dan sejumlah jaksa
dalam transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah berpotensi merusak
integritas Kejaksaan dan menggerus kepercayaan publik, khususnya di Papua yang
membutuhkan penegakan hukum yang bersih dan transparan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon
Mahuse belum memberikan tanggapan. Namun seperti dikutip media ini dari RRI, Aspidsus Kejati
Papua sudah memberikan klarifikasi terkait pemberitaan sejumlah media online.Bahkan dalam keterangan Pers, Aspidsus Kejati Papua
membantah keras pemberitaan sejumlah media onlina soal dugaan transaksi
miliaran rupiah dan menyebut itu sebagai informasi bohong. Penulis: Red
Editor: GF
16 Des 2025, 20:13 WIT
APMM Tegaskan Laporan Dugaan Transaksi Miliaran Rupiah Aspidsus Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Aliansi Pemuda Mahasiswa
Malanesia (APMM) menegaskan bahwa laporan mereka terhadap Asisten Tindak Pidana
Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Nikolaus Mahuse, ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkaitan dengan perkara apa pun yang saat
ini sedang ditangani oleh Kejati Papua.Penegasan tersebut disampaikan Koordinator APMM, Doris
Yenjau, dalam rilis pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025). APMM menekankan
dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Papua, namun menilai bahwa
integritas aparat penegak hukum harus tetap dijaga agar kepercayaan publik
tidak tergerus.APMM menilai pernyataan Aspidsus Kejati Papua yang
menyinggung isu serangan balik atau counter attack tidak relevan dengan
substansi laporan. Menurut APMM, laporan yang disampaikan ke KPK murni
berangkat dari dugaan pelanggaran hukum dan tidak memiliki kaitan dengan
penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan.Dalam laporannya, APMM mengklaim telah mengantongi data
transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah yang diduga berasal dari rekening
pribadi Aspidsus Kejati Papua. Transaksi tersebut disebut menyeret sejumlah
pihak, termasuk jaksa di lingkungan Kejati Papua, pihak swasta, serta oknum
pejabat.APMM juga menyebutkan adanya sejumlah rekening bank atas
nama Nixon Mahuse yang diduga digunakan dalam aliran dana tersebut, antara lain
rekening di Bank Mandiri dan Bank BNI, serta rekening lain di Bank BRI dan BCA.
Dugaan aliran dana tersebut disebut bernilai besar dan dinilai tidak wajar.Lebih jauh, APMM menyoroti dugaan adanya praktik gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Laporan tersebut, menurut APMM,
didukung oleh analisis transaksi keuangan yang mengindikasikan adanya upaya
penyamaran sumber dana melalui penggunaan beberapa rekening berbeda.Selain dugaan transaksi mencurigakan, APMM turut menyinggung
dugaan manipulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). APMM
menduga terdapat sejumlah aset yang tidak dilaporkan, termasuk properti dan
barang bernilai tinggi, yang dinilai tidak sejalan dengan laporan kekayaan
resmi yang disampaikan.APMM menilai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam
transaksi keuangan mencurigakan berpotensi merusak integritas institusi
kejaksaan dan melemahkan kepercayaan publik, khususnya di Papua yang
membutuhkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan.Hingga berita ini diterbitkan, Aspidsus Kejati Papua Nixon
Mahuse belum memberikan tanggapan langsung. Namun, sebagaimana dikutip dari
RRI, yang bersangkutan telah membantah keras pemberitaan terkait dugaan
transaksi miliaran rupiah dan menyebut informasi tersebut sebagai tidak benar.(GF)
16 Des 2025, 19:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
