Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Air Bersih Belum Juga Terwujud di Mimika Barat dan Tengah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Program pengadaan air bersih tahun 2024 yang digadang-gadang akan menjadi
solusi bagi warga Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah hingga kini tak
kunjung terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat resah, sebab kebutuhan akan
air bersih merupakan hak dasar yang mestinya segera dipenuhi pemerintah. Menanggapi keluhan warga, Komisi
III DPRK Mimika angkat bicara. Ketua Komisi III, Herman Ghafur, menegaskan
bahwa pihaknya akan mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab
keterlambatan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab. “Ini bukan hanya soal kerugian
materi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
Kalau ada kelalaian, pihak penyedia harus bertanggung jawab penuh,” tegas
Herman Ghafur usai diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025). Menurutnya, DPRK Mimika tidak
akan tinggal diam melihat persoalan ini. Komisi III berkomitmen untuk terus
mengawal jalannya investigasi, sekaligus memastikan ada transparansi dari semua
pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia jasa. Selain menyoroti ketersediaan air
bersih, Komisi III juga mendengar aspirasi lain dari warga, yakni soal mahalnya
biaya transportasi dari wilayah pesisir menuju pusat kota. Warga menilai beban
ongkos transportasi membuat mobilitas mereka semakin sulit, terlebih di tengah
kondisi ekonomi yang belum stabil. Herman Ghafur menyatakan,
meskipun fokus utama adalah air bersih, pihaknya juga mendesak Dinas
Perhubungan agar menghadirkan transportasi publik yang disubsidi pemerintah.
Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih
terjangkau. Komisi III berharap
langkah-langkah konkret dapat segera diambil, sehingga permasalahan air bersih
dan transportasi tidak lagi menjadi mimpi panjang bagi masyarakat. “Kami targetkan pada akhir 2025
atau paling lambat awal 2026, warga sudah bisa merasakan dampak nyata dari
pembangunan ini,” ujar Herman optimistis. Masyarakat kini menunggu bukti
nyata dari komitmen pemerintah dan DPRK Mimika. Mereka berharap agar
investigasi yang didesak Komisi III tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar
menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar yang paling mendesak. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:22 WIT
Rp600 Juta Dana Desa di Nawaripi Hasilkan Pembangunan Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika melakukan
monitoring langsung penggunaan dana desa di Kampung Nawaripi, Senin
(15/9/2025). Agenda ini difokuskan pada evaluasi realisasi program tahun
anggaran 2024 sekaligus pengecekan progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dalam kesempatan itu, tim DPMK
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah kampung berdasarkan usulan
program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)
tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Kepala Kampung Nawaripi, Norman
Ditubun, menegaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hasil pembangunan, kata dia, bisa disaksikan langsung oleh
masyarakat di lapangan. “Semua program yang diusulkan
melalui Musrenbang dan dikerjakan dalam APBK 2024 sudah terealisasi dengan baik
di lapangan,” ujar Norman. Total dana desa yang dikucurkan
ke Nawaripi pada tahun 2024 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut dibagi rata ke
20 RT, masing-masing menerima Rp30 juta. Khusus 4 RT yang dihuni warga asli
Kamoro, alokasi anggaran diprioritaskan untuk rehabilitasi rumah, termasuk
penggantian pintu, jendela, hingga pengecatan rumah warga. Program ini menjadi bukti nyata
bahwa dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama
dalam meningkatkan kualitas hunian warga asli Kamoro. Ke depan, Norman menyampaikan
bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK)
melalui pengembangan wisata lokal di kawasan Mile 21 dan Gua Maria Pelindung
Abadi. “Kalau sudah ada pendapatan asli
yang masuk, saya pasti akan kembalikan dana desa, biar bisa diserahkan ke
kampung lain,” ucap Norman optimistis. Selain sektor wisata, BUMDes
Nawaripi juga akan dilibatkan sebagai pengelola dengan menawarkan harga
terjangkau bagi masyarakat. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan ekonomi
warga sekaligus memperkuat pendapatan asli kampung. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:19 WIT
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penelantaran dan kekerasan berat terhadap seorang anak perempuan berinisial AMK (9 tahun).Subdit II Direktorat PPA-PPO mengumumkan penangkapan dua tersangka, yakni SNK (42), ibu kandung korban, dan EF alias YA (40), pasangan SNK, Senin (15/9/2025).“Pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa penyidik telah mengamankan dua orang tersangka, yaitu saudari EF alias YA dan saudari SNK, terkait tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan berat,” ujar Kombes Pol. Ganis Setyaningrum.Menurut Ganis, kedua pelaku sejak lama tinggal bersama AMK dan saudara kembarnya, ASK, di wilayah Jawa Timur. Selama kurang lebih 8 tahun, korban mengalami kekerasan mendalam secara berulang.“Korban AMK mengalami kekerasan yang sangat berat, berbeda dengan yang dialami saudara kembarnya. Kondisi fisik korban jelas menunjukkan adanya penganiayaan. Motif masih kami dalami, namun diduga korban sengaja dibawa ke Jakarta untuk dibuang,” jelasnya.Ganis menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan psikologis dan pemulihan bagi korban maupun saudara kembarnya.“Saat ini AMK berada dalam perlindungan Kemensos. Kondisinya mulai membaik, berat badan yang sebelumnya hanya 9 kilogram kini sudah meningkat menjadi 16–19 kilogram. Anak sudah bisa berjalan, berlari, bahkan rajin belajar membaca, menulis, dan mengaji,” ungkapnya.Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan ASK, saudara kembar korban, juga mengalami kekerasan, meski berbeda tingkatannya. Penyidik tengah mendalami alasan mengapa terjadi perlakuan berbeda antara keduanya.“Proses penyidikan kasus ini memang memakan waktu panjang, karena korban mengalami trauma yang sangat berat. Setiap keterangan korban kami gali secara hati-hati dan mendetail, sambil dibantu kementerian terkait dan lembaga internal. Alhamdulillah, berkat kerja keras penyidik, akhirnya perkara ini bisa terungkap,” pungkas Kombes Pol. Ganis.Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Rutan Bareskrim Polri, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang menyertai kasus ini. PNO-12
16 Sep 2025, 08:06 WIT
Polda Metro Jaya: Kebebasan Berpendapat di Jamin, Namun Perusuh di Pidana
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu bukan menyasar para pendemo, melainkan individu-individu yang terbukti melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.Penegasan ini disampaikan oleh Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dalam sesi doorstop bersama media, Senin (15/9). Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin dan dihormati, selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.“Yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Yang kami pidanakan adalah perusuh, perusak, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” ujar Brigjen Pol Ade Ary.Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kelompok massa aksi yang telah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak kepolisian sebelum menyampaikan aspirasinya.“Dari beberapa massa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu keteladanan yang baik. Beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh saudara-saudara kami,” katanya.Menurut Brigjen Pol Ade Ary, langkah preemtif dilakukan sejak awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.“Kegiatan himbauan dan penangkalan itu bagian dari tindakan preemtif. Saat ada pemberitahuan, penanggung jawab atau korlap datang ke kantor kepolisian, komunikasi dijalin. Kami sampaikan imbauan agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, bersih, dan sopan,” jelasnya.Lebih lanjut, Brigjen Pol Ade Ary menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap para tersangka kerusuhan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.“Penyidikan dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tentu mengedepankan prinsip proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekarang sudah masuk tahap penyidikan karena sudah ada tersangka yang ditahan,” ungkapnya.Penyidik, kata dia, masih terus mencocokkan keterangan saksi dengan tersangka, barang bukti, serta lokasi kejadian guna mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi.“Penyidikan adalah proses untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan siapa yang patut disangka. Saat ini penyidik terus bekerja, dan dalam waktu dekat akan dilakukan rilis resmi,” tambahnya.Untuk merespons kekhawatiran masyarakat soal kabar orang hilang pasca kerusuhan, Polda Metro Jaya telah membuka Posko Pengaduan Orang Hilang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.“Kami membuka posko ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian. Masyarakat bisa melaporkan keluarga yang hilang ke hotline 0812-8559-9191. Posko ini beroperasi 24 jam,” terang Brigjen Pol Ade Ary.Polda Metro Jaya juga menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Komnas HAM, Pemprov DKI, dan stakeholder lainnya guna mempercepat proses identifikasi dan pelaporan kepada publik.“Mindset kami: orang hilang adalah saudara kami juga. Kami akan bantu menelusuri dan memberikan informasi secepat mungkin,” tegasnya.Menanggapi adanya keterlibatan anak-anak dalam aksi beberapa waktu lalu, Brigjen Pol Ade Ary menjelaskan bahwa sebagian dari mereka diamankan untuk keselamatan karena tidak ada pendampingan orang dewasa.“Anak-anak itu kami amankan untuk dicegah agar tidak berada di lingkungan yang membahayakan. Banyak yang terpengaruh oleh provokasi dari media sosial dan pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.“Kami imbau agar kita semua bijak bermedsos. Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara, tapi mari kita jaga ketertiban bersama,” tutup Brigjen Pol Ade Ary. PNO-12
16 Sep 2025, 07:57 WIT
Bantu Korban Banjir dan Longsor, Polri Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke NTT
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT.Bencana yang terjadi pada Minggu lalu ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta 5 orang luka berat dan 10 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan. Selain permukiman, bencana juga merusak 66 bidang lahan sawah dan kebun, 16 ruas jalan, 6 jembatan, 5 titik irigasi, serta memutus jaringan listrik dan air bersih.Untuk meringankan beban masyarakat, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dua jalur transportasi.Pertama, bantuan diberangkatkan dengan Pesawat Polri CN295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 154 selimut, 50 unit lampu solar cell, serta 5 unit genset berkapasitas 20 Kva. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak.Kedua, bantuan juga diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KP. IBIS – 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo, menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, pada Senin (15/9/2025) pukul 17.00 WITA. Adapun bantuan yang dibawa melalui jalur laut terdiri dari:- 4 unit genset berkapasitas 10.000 watt- 1 unit genset berkapasitas 9.000 watt- 150 kardus air mineral- 500 meter kabel listrik- 50 buah lampu peneranganSelain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Rencana kebutuhan tersebut meliputi:1. Cetrizin – 1000 tablet (Alergi)2. Methylprednisolon – 1000 tablet (Radang)3. Trifamol – 1000 tablet (Demam)4. Asam Mefenamat – 1000 tablet (Anti Nyeri)5. Amoksicilin 500 mg – 1000 tablet (Antibiotik)6. Ambroxol – 1000 tablet (Batuk)7. Lodecon – 1000 tablet (Batuk Pilek)8. Antasida – 1000 tablet (Maag)9. Cimexol – 1000 tablet (Maag)10. Lodia – 1000 tablet (Diare)11. Colidium – 1000 tablet (Diare)12. Alkohol 1 L – 5 botol13. Betadin 1 L – 5 botol14. Kassa 40 x 80 – 5 roll15. Masker – 50 box16. Minor Set – 2 set17. Gentamicin Salf Kulit – 100 tubeKakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Edy Murbowo, menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.“Mudah-mudahan apa yang Polri bawa ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga memastikan anggota Polri yang terdampak mendapatkan bantuan agar bisa kembali bertugas dengan baik melayani masyarakat,” ujar Irjen. Edy Murbowo.Ia menambahkan, bantuan yang dikirimkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mendesak warga, khususnya akses listrik, air bersih, logistik harian, serta layanan kesehatan darurat.“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan menjadi implementasi dari tagline Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen hadir di tengah kesulitan rakyat,” pungkasnya. PNO-12
16 Sep 2025, 07:47 WIT
182 Personil Polda Maluku Terpilih Mengikuti Seleksi Pendidikan Polri 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 182 personel Polda Maluku dari berbagai satuan mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Terpadu Pendidikan Pengembangan Karir Polri Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh SDM Polri di Jakarta, dan diikuti seluruh Polda jajaran, termasuk Polda Maluku.Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (15/9/2025) di Mapolda Maluku, dan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Djemy Junaidi, S.I.K., serta Kabid Keuangan Polda Maluku. Hadir pula para pengawas internal dan eksternal seleksi, serta panitia pelaksana dari Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Melalui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah, seluruh peserta, panitia, dan pengawas seleksi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam proses seleksi.Adapun rincian peserta seleksi terpadu dari Polda Maluku yang mengikuti kegiatan ini meliputi:3 personel Pamen mengikuti seleksi Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangti)8 personel mengikuti seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen)48 personel Bintara mengikuti seleksi Perwira Alih Golongan (PAG)123 personel Tamtama, terdiri dari satuan Brimob dan Polairud, mengikuti seleksi Sekolah Bintara Polri T.A. 2025Dalam kegiatan ini, seluruh peserta bersama panitia dan pengawas juga mengulangi pembacaan sumpah dan janji seleksi yang dipimpin langsung oleh panitia Pakta Integritas dari SDM Polri.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan seleksi pendidikan pengembangan Polri tahun 2025 dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi. PNO-12
16 Sep 2025, 07:33 WIT
Lakukan Kunjugan ke Universitas Darussalam Ambon, Densus 88 Edukasi Mahasiswa Baru
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperkuat daya tangkal generasi muda terhadap paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), Tim Cegah Satgaswil Maluku Densus 88 Antiteror Polri hadir sebagai narasumber pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) di Universitas Darussalam Ambon, Senin (15/9/2025).Bertempat di Aula Kampus Unidar Ambon, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 mahasiswa baru, jajaran dosen, serta pimpinan universitas. Tim Densus 88 dipimpin oleh IPTU Irawan Rumasoreng bersama delapan personel lainnya.Dalam sesi utama, IPTU Irawan Rumasoreng memaparkan berbagai materi krusial terkait ancaman ideologi radikal di kalangan generasi muda, termasuk:Strategi pencegahan IRET di lingkungan kampusPotensi dan pola penyebaran paham radikalisme di IndonesiaData kasus dan deretan aksi terorisme yang pernah terjadi di Tanah AirFaktor penyebab munculnya radikalisme dan ekstremismeSarana dan target penyebaran paham terorismePenjelasan tentang proses terorisme dan karakter pelakuImbauan kepada mahasiswa untuk membentengi diri dan lingkungan dari infiltrasi paham berbahaya“Radikalisme bisa muncul dalam berbagai bentuk dan dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang agama maupun latar belakang,” tegas IPTU Irawan. Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi di era digital membuat penyebaran ideologi ekstrem semakin cepat, termasuk menyasar kalangan kampus.Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Darussalam Ambon, Dr. M. Riyadh Ulupatty, MP, serta Ketua Yayasan Unidar yang juga Ketua MUI Provinsi Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Hadir pula para Wakil Rektor dan jajaran dosen.Dalam sambutannya, Moh. Daud Marasabessy, S.IP., M.Si., selaku moderator sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, menyampaikan apresiasi kepada Densus 88 atas komitmen memberikan edukasi pencegahan radikalisme kepada mahasiswa baru.“Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki kesadaran dan ketahanan ideologi. Materi ini sangat penting sebagai bekal membentengi diri dari pengaruh paham radikal,” ujarnya.Rektor Unidar, Dr. M. Riyadh Ulupatty, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan aparat keamanan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari paham ekstrem.“Kami sangat terbuka untuk kerja sama berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan edukasi seputar radikalisme, demi menciptakan generasi muda yang tangguh secara intelektual dan ideologis,” ungkap Rektor.Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan akademik agar kampus tidak menjadi ladang subur penyebaran ideologi intoleran dan kekerasan. PNO-12
16 Sep 2025, 07:22 WIT
Yusril Tegaskan Pemerintah Hormati Tim Independen HAM
Papuanewsonline.com, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza
Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh inisiatif enam lembaga
negara bidang HAM yang membentuk tim independen pencari fakta atas ekses demo
akhir Agustus 2025. Menurut Yusril, pembentukan tim
independen tersebut murni lahir dari lembaga-lembaga negara yang memiliki
mandat konstitusional. “Bahwa kemudian enam Lembaga Negara HAM itu membentuk
tim independen pencari fakta terkait ekses dan penanganan demo yang berujung
ricuh, hal tersebut adalah sepenuhnya inisiatif mereka sebagai lembaga negara
independen, tanpa ada dorongan apalagi arahan dari Presiden atau Pemerintah,”
tegas Yusril saat menyampaikan keterangan resminya di hadapan awak media. Yusril mengingatkan, hal serupa
sebelumnya juga disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam rapat
koordinasi penanganan ekses demo yang digelar di kantor Kemenko Kumham Imipas
pekan lalu. Dalam rapat itu hadir sejumlah komisi terkait serta LPSK, kecuali
Ombudsman. Dalam forum tersebut,
masing-masing lembaga menyampaikan langkah konkret, mulai dari kunjungan ke
daerah terdampak hingga penyelidikan awal. “Komnas HAM pun menegaskan tengah
melakukan penyelidikan sesuai kewenangan undang-undang,” tambahnya. Adapun enam lembaga negara
independen yang tergabung dalam tim pencari fakta tersebut meliputi: Komnas
HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman
Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta
Komisi Nasional Disabilitas (KND). “Semua lembaga ini dibentuk
dengan undang-undang. Karena itu, ketika kami mengundang mereka ke rakor,
Kemenko Kumham Imipas betul-betul hanya melakukan koordinasi tanpa memberi
arahan. Pemerintah menghormati independensi mereka,” jelas Yusril. Lebih lanjut, Yusril menegaskan
bahwa tim independen bentukan enam lembaga HAM berbeda dengan Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) yang sempat diusulkan mantan Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin, saat bertemu Presiden bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana
Negara. “Berdasarkan pengalaman masa
lalu, pembentukan TGPF biasanya dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres),
yang menetapkan keanggotaan, tugas, serta jangka waktu kerja tim. Jadi
posisinya berbeda,” terang Yusril. Terkait apakah Presiden akan
menganggap cukup tim independen bentukan lembaga HAM atau akan membentuk TGPF,
Yusril menegaskan hal itu sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara. “Saya tidak berani mendahului
beliau. Sampai detik ini, ketika Presiden sudah kembali dari Qatar, kami belum
menerima arahan mengenai hal itu,” pungkas Yusril. Dengan pernyataan ini, pemerintah
menegaskan posisinya sebagai pihak yang menghargai independensi lembaga HAM,
sekaligus membuka ruang koordinasi apabila Presiden memutuskan langkah baru
dalam penanganan ekses demo akhir Agustus lalu.(GF)
15 Sep 2025, 20:39 WIT
Polsek Namlea Gelar Minggu Kasih di Gereja, Masyarakat Diajak Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Namlea - Untuk merawat serta menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Kepolisian Sektor (Polsek) Namlea, Polres Buru, menggelar kegiatan Minggu Kasih di Gereja.Pada Minggu, 14 September 2025, kegiatan Minggu Kasih dilaksanakan di Gereja Katolik Santa Maria Bintang Laut Namlea, Kabupaten Buru.Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh P.S Kapolsek Namlea, Iptu Charles Langitan, S.H., M.H. Himbauan kamtibmas disampaikan usai pelaksanaan ibadah yang dipimpin Pastor Martin Boloawa MSC dengan tema "Kerendahan hati dan Pengampunan"."Lewat kesempatan ini saya Selaku Kapolsek Namlea ingin menyampaikan Program Polsek Namlea setiap hari di gereja yang disebut Minggu Kasih, kami dapat menyampaikan pesan-pesan maupun himbauan Kamtibmas kepada jemaat," kata Iptu Charles.Dalam menyampaikan himbauan kamtibmas, Kapolsek menyoroti terkait minuman keras (miras). Menurutnya, miras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan kamtibmas."Mengonsumsi miras apabila sudah berlebihan maka akan tentu memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan kita dan berpengaruh pada gangguan kamtibmas/perbuatan melawan hukum," katanya.Kapolsek juga menyoroti tentang aksi tawuran antar pelajar. Perkelahian antara para pelajar dapat berdampak luas, bahkan bisa melebar hingga memicu konflik antar kampung. "Tawuran ini merupakan masalah yang sering terjadi terutama di kalangan usia pelajar yang duduk di bangku SMA. Masalah ini bisa berdampak buruk dan dapat merugikan adik-adik sendiri, baik sebagai korban maupun pelakunya, terutama adik-adik yang memiliki cita-cita jauh ke depan agar jauhi perbuatan yang melanggar hukum," pintanya.Kapolsek Namlea mengajak masyarakat, terutama generasi muda penerus bangsa agar dapat bersama-sama memelihara Kamtibmas untuk masa depan yang cerah di kabupaten Buru."Mari kita bersama-sama menjaga kamtibmas agar tetap kondusif dan damai di Kabupaten Buru," ajak Kapolsek.Iptu Charles juga meminta masyarakat agar dapat segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat apabila ditemukan tindakan kejahatan yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas."Saya minta kepada bapak ibu dan adik-adik semua apabila menemukan gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas segera melaporka. Polres Buru saat ini telah menyediakan layanan Pengaduan dan Pelayanan dengan *Nomor 110*. Layanan ini gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali," pintanya.Kasus Pornografi juga disoroti. Menurut Kapolsek, persoalan ini sudah tidak asing lagi di masyarakat terutama di usia remaja. "Masalah itu kini menjadi PR bagi kita selaku orang tua agar lebih sering lagi mengawasi anak-anaknya dalam hal penggunaan handphone. Saat ini konten-konten maupun situs-situs pornografi kadang kalah tanpa disadari sering kali disalahgunakan oleh anak-anak kita. Masalah ini dapat mempengaruhi Psikis mereka untuk terjerumus ke hal-hal yang dapat merugikan diri mereka masing-masing perbuatan yang dapat melanggar hukum," jelasnya.Di akhir himbauannya, Kapolsek Namlea mengajak seluruh masyarakat agar dapat hidup toleransi, saling menghargai, hindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain."Mari kita saling menghargai, saling tolong menolong, dan hindari kita tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Saya mengajak para Jemaat semua mari kita tetap hidup Rukun dengan semboyan "Maluku Tarus Biking Bae, Basudara Tarus Biking Bae," pungkasnya. PNO-12
15 Sep 2025, 14:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
