Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pemkab Mimika Bangun Perpustakaan di Kampung Uta
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam meningkatkan kualitas
pendidikan masyarakat di wilayah terpencil kembali diwujudkan melalui
pembangunan perpustakaan desa di Kampung Uta, Distrik Mimika Tengah. Fasilitas
ini diharapkan mampu menjadi pusat pengetahuan sekaligus motor penggerak
literasi di kawasan pesisir yang selama ini minim akses terhadap bacaan dan
teknologi. Pembangunan perpustakaan ini kini
tengah difokuskan pada penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, mebel,
pengadaan buku bacaan, serta perangkat komputer. Selain itu, Pemkab Mimika
melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga menyiapkan akses internet
berbasis Starlink, agar masyarakat—khususnya anak-anak sekolah—bisa
memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Yacob Yopi Toisuta, menjelaskan bahwa koleksi
buku yang disediakan tidak hanya terbatas pada bacaan sekolah formal, melainkan
juga buku-buku pengetahuan umum yang relevan dengan kehidupan masyarakat
pesisir. “Selain buku pelajaran, kita
sediakan buku tentang pertanian, pengelolaan ikan, hingga pertambangan yang
sesuai dengan potensi daerah. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi
yang aplikatif dan bermanfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari,” kata Yopi
saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (12/9/2025). Ia menegaskan, pembangunan
perpustakaan di Kampung Uta akan diselesaikan secara bertahap. “Kalau semua
fasilitas sudah 100 persen lengkap, barulah kita resmikan,” tambahnya. Menariknya, keberadaan
perpustakaan ini tidak hanya difokuskan untuk menyediakan akses informasi,
tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah berencana merekrut tiga warga setempat yang akan diberikan pelatihan
khusus untuk menjadi petugas perpustakaan. “Kami ingin perpustakaan ini
dikelola oleh masyarakat sendiri, sehingga ada rasa memiliki. Petugasnya nanti
akan dilatih agar bisa mengoperasikan layanan perpustakaan, termasuk penggunaan
komputer dan internet,” jelas Yopi. Perpustakaan di Kampung Uta saat
ini menjadi satu-satunya fasilitas perpustakaan yang dibangun pemerintah di
wilayah pesisir Mimika. Namun, Yopi memastikan bahwa pembangunan serupa akan
terus digalakkan di distrik-distrik lain. “Ke depan, kami akan berupaya
menghadirkan fasilitas perpustakaan di wilayah lain. Karena literasi bukan
hanya kebutuhan di kota, tetapi juga di pesisir dan pedalaman,” tegasnya. Dengan hadirnya perpustakaan ini,
Pemkab Mimika berharap dapat menumbuhkan budaya membaca, mengurangi kesenjangan
akses informasi, serta memacu semangat belajar generasi muda di pesisir. Langkah ini sekaligus menunjukkan
komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan dan literasi sebagai
prioritas, meski harus menembus keterbatasan infrastruktur di wilayah
terpencil. Penulis: Jid Editor: GF
13 Sep 2025, 20:17 WIT
Menko Yusril: Negara Tak Bisa Menunggu, Penegakan Hukum Harus Segera Dilakukan
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa negara tidak boleh
berdiam diri dalam menghadapi kejahatan yang muncul pada saat maupun pasca
demonstrasi akhir Agustus lalu. Ia menyatakan, langkah cepat aparat kepolisian
yang segera memproses para pelaku merupakan bukti nyata hadirnya negara untuk
melindungi rakyat. Menurut Yusril, penegakan hukum
tidak bisa menunggu terlalu lama, apalagi menunggu terbentuknya tim independen
pencari fakta (TGPF) yang saat ini masih sebatas usulan. “Sesuai arahan Presiden,
Pemerintah harus segera bertindak melakukan penegakan hukum yang tegas dengan
menggunakan aparat penegak hukum yang ada. Kita tidak bisa menunggu
terbentuknya tim independen pencari fakta baru mengambil langkah hukum,” tegas
Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/9/2025). Yusril menjelaskan, dalam dialog
dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Presiden Prabowo Subianto
menilai bahwa gagasan pembentukan tim investigasi independen tetap penting dan
patut dipertimbangkan. Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembentukan dan
kerja tim tersebut akan memakan waktu. “Negara tidak bisa menunggu
terlalu lama. Aparat penegak hukum harus segera menangkap pelaku kejahatan yang
menunggangi demonstrasi, seperti perampokan, perusakan, pembakaran, dan
penganiayaan. Mereka harus segera ditindak tegas agar tidak melarikan diri dan
menghilangkan barang bukti,” ujarnya. Mantan Menteri Kehakiman ini
menekankan, saat ini yang terpenting adalah kepastian bahwa negara hadir
melindungi rakyat dari ancaman kejahatan. Ia memastikan, langkah kepolisian
yang sudah dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. “Negara harus segera bertindak
melawan kejahatan. Kami memastikan penegakan hukum dilakukan sesuai koridor
hukum dan HAM,” kata Yusril. Lebih lanjut, Yusril menyampaikan
apabila nantinya tim independen benar-benar terbentuk, maka keberadaannya akan
menjadi pelengkap untuk mengungkap akar persoalan yang lebih dalam. “Tim itu harus bekerja untuk
mengungkap fakta yang tidak sempat digali aparat, seperti penyebab demonstrasi,
siapa aktor intelektualnya, siapa penyandang dananya, siapa penggeraknya, serta
apa tujuan dan target mereka. Semua harus diungkap secara jujur dan obyektif,”
jelasnya. Ia menegaskan, hasil kerja tim
independen akan membantu negara dan masyarakat dalam mengambil langkah hukum
lanjutan, melakukan evaluasi, serta memastikan agar kejadian serupa tidak
terulang di masa depan.(GF)
13 Sep 2025, 20:09 WIT
Perkuat Jati Diri dan Profesionalisme Polri, Wakapolda Maluku Hadiri Forum Belajar Bersama
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menghadiri Forum Belajar Bersama yang dilaksanakan secara daring dari ruang vicon lantai 2 Polda Maluku, Jumat (12/9/2025).Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat jati diri dan profesionalisme Polri ini turut dihadir Irwasda Maluku dan sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku.Forum belajar bersama dipimpin Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. Narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Mohammad Mahfud M.D, dari Posko Presisi Mabes Polri, Jakarta.Kalemdiklat Polri Ajak Seluruh Anggota Bangkitkan Moral dan ProfesionalismeDalam arahannya, Komjen Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemulihan moral, semangat, dan profesionalisme Polri pasca insiden kerusuhan kolektif. "Kita semua harus termotivasi, pemulihan moril, semangat, dan profesional Polri pasca kekerasan kolektif serta riot akhir Agustus," ungkapnya.Beliau juga mengingatkan kalau polisi harus bekerja menggunakan otak, otot, dan hati nurani. Ia juga menyoroti peran Lemdiklat sebagai "kampus peradaban" yang mengimplementasikan pembelajaran melalui dialog dan pembangunan literasi sosial-kemanusiaan serta kebangsaan.Komjen Chryshnanda menggarisbawahi lima keutamaan Lemdiklat Polri:1. Pendidikan moral, kejujuran, kebenaran, dan keadilan.2. Pengendalian diri, kesadaran tanggung jawab, dan disiplin.3. Peka, peduli, dan berbelarasa demi keteraturan sosial dan peradaban.4. Pimpinan dan kepemimpinan yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.5. Ikon kebhinekaan, toleransi, serta anti narkoba dan anti korupsi.Menurutnya, seorang polisi harus mampu menjadi role model dan siap menghadapi situasi apa pun. "Sebagai polisi, kita harus menjauhi sifat jumawah (sombong) dan amarah," tegasnya.Prof. Mahfud MD Tegaskan Jati Diri Polri sebagai Bhayangkara NegaraPada kesempatan yang sama, Prof. Mohammad Mahfud M.D menegaskan jati diri Polri sebagai Bhayangkara Negara adalah perisai atau tameng negara. Beliau menjelaskan, kewajiban Polri, bersama seluruh elemen bangsa, adalah menjaga dan membangun NKRI. "Secara konstitusional, Polri mendapat bagian menjaga NKRI dari sudut Kamtibmas dan penegakan hukum," jelasnya.Prof. Mahfud juga menyoroti fenomena demoralisasi yang terjadi di tubuh Polri akibat berbagai isu, termasuk banyaknya tudingan, bully, dan adu domba dengan institusi lain. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan khusus Kompas pada 6 September 2025, sentimen negatif terhadap institusi Polri hampir mencapai 90%.Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa secara umum, institusi Polri tetap baik dan berperan penting dalam menjaga keamanan. "Polisi yang baik itu lebih banyak, jauh lebih banyak," katanya.Ia mengajak seluruh anggota Polri untuk kembali menegaskan jati diri mereka, yang berlandaskan pada Tribrata dan Catur Prasetya, guna menghadapi berbagai persoalan. PNO-12
13 Sep 2025, 17:16 WIT
Polres Nagekeo Sinergi Bantu Korban Banjir Mauponggo Nagekeo
Papuanewsonline.com, Nagekeo - Memasuki hari ketiga pasca bencana banjir bandang yang melanda Kecamatan Mauponggo, Polres Nagekeo di bawah pimpinan AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H., terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan darurat bencana. Pada Kamis (11/9/2025) pukul 10.00 WITA, tim gabungan yang terdiri dari warga, personel TNI Batalyon TP 834 WM, dan unsur terkait berhasil menemukan jenazah seorang anak di belakang Kantor Desa Sawu. Jenazah tersebut telah teridentifikasi sebagai Archiles Agustinus Busa Jago (1,2 tahun) dari Desa Sawu dan telah diserahkan secara resmi kepada keluarga untuk dimakamkan.Akibat bencana Di Kec. Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 :a. Korban meninggal :- Eligius Sopi Bela, 35 Tahun, Katolik, Tani, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo- Francelina Meli Boa, 60 tahun, Katolik, Tani, Boawae Kec. Boawae (mertua dari Remigius Sopi Bela. - Maria Kondriani F. Nua, 6 bulan, Katolik, - Agustinus Lena, 56 tahun, Katolik, Tani, Pauleka, Ds. Lokalaba, Kec. Mauponggo. (meninggal akibat shock berat) - Archiles Agustinus Busa Jago, 1,2 thn, Katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (anak dari Mariano Tom Busa Jago).b. Korban hilang :- Mariano Tom Busa Jago, 29 tahun, Katolik, Guru, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo- Sebastiana So'o, 42 thn, Katolik, IRT, Lajawolo, Ds. Keliwatulewa- Desiderius Geraldi Jo, 1,2 thn, Katolik, Lajawolo, Ds. Keliwatulewa. (Anak dari Sebastiana So'o)c. Korban Luka :- Ermelinda Co'o, 36 thn, Katolik, petani, Sawu, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Saudari dari korban MD Eligius Sopi Bela)- Yosefina Meli Boa. 35 Tahun, katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Istri dari Eligius Sopi Bela)- Maria Agusta Mei K. Bela. 4 Tahun, Katolik, Ds. Sawu, Kec. Mauponggo. (Anak dari pasangan Eligius Sopi Bela dan Yosefina Meli Boa).4. Data Dampak akibat Bencana Alam :a. Data KK Pengungsi akibat banjir : 37 KKb. Data Tenda Pengungsian : Nihilc. Rumah terdampak : 37 Unitd. Lahan terdampak : 66 bidang lahan, terdiri dari sawah dan kebun.e. Fasilitas umum terdampak :- akses Jalan : 16 ruas jalan termasuk jembatan. - Jembatan : 6 Unit yang putus total dan rusak berat- Jaringan Listrik : padam di 6 desa : Ds. Wolokisa, ds. Bela, ds. Ua, ds. Sawu, ds.lodaolo dan ds. Woloede.- Jaringan Air bersih : seluruh desa dalam Kec. Mauponggo terputus- Jaringan Seluler : hilang total di 15 desa hilang total.- Irigasi : 5 titik yang rusak totalDengan temuan ini, data korban terkini mengalami perubahan menjadi 5 orang meninggal dunia, 3 orang masih dinyatakan hilang, dan 3 orang mengalami luka-luka. Bencana ini mengakibatkan dampak signifikan berupa 37 KK mengungsi, 37 unit rumah rusak, 66 bidang lahan pertanian terdampak, serta kerusakan infrastruktur yang meliputi 16 ruas jalan tertutup material, 6 jembatan rusak total, dan gangguan pada jaringan listrik, air bersih, serta komunikasi.Kapolres Nagekeo menegaskan bahwa hingga hari ketiga ini, pendataan masih terus dilaksanakan untuk memastikan kerugian yang dialami pasca bencana. Telah didirikan Posko Siaga Bencana terpadu yang berpusat di Kantor Camat sebagai Posko Komando Darurat. Posko tersebut telah menerima bantuan sembako dari BRI Cabang Bajawa dan mengoperasikan Dapur Umum dari Kementerian Sosial Kabupaten Nagekeo.Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dapat menghubungi Posko Siaga Bencana di Kantor Camat Mauponggo untuk memenuhi kebutuhan mendesak berupa pakaian pantas pakai, selimut, kasur, sembako, dan air bersih. Polres Nagekeo mengucapkan terima kasih atas solidaritas semua pihak dan akan terus bekerja sama dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana ini. PNO-12
13 Sep 2025, 16:59 WIT
Polri Tegaskan Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata dia, telah menginisiasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program tersebut.“Polri tidak tinggal diam. Kami turut membantu pemerintah dengan membangun SPPG untuk mendukung program MBG. Hingga saat ini sudah ada 464 unit yang dibangun bersama MBG, dan lebih dari 40 di antaranya sudah beroperasi,” ungkap Irjen Anwar, Kamis (11/9/2025).Ia menambahkan, keberhasilan program MBG akan menjadi investasi besar bagi generasi mendatang. “Harapannya, kebutuhan gizi anak-anak Indonesia bisa terpenuhi sejak dini. Inilah yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas,” ujar mantan Kapolda Bengkulu itu.Selain itu, Anwar juga menekankan pentingnya pembinaan SDM Polri sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Menurutnya, perhatian Kapolri dalam pengembangan SDM sangat besar, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga pemberian reward and punishment.Ia mencontohkan, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah keterlibatan SDM Polri dalam program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Bidang SDM diminta untuk mengawal program ketahanan pangan sampai ke jajaran bawah, dari tingkat Mabes hingga Polres dan Polsek,” ucapnya.Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa Polri mendapat target mendukung penanaman jagung seluas 1 juta hektare. Target tersebut selaras dengan rencana Presiden yang mencanangkan penghentian impor jagung di akhir tahun ini.“Jika terealisasi, maka bisa menghasilkan sekitar 4 juta ton. Satu juta ton disiapkan sebagai cadangan pangan, sementara sisanya untuk didistribusikan kepada masyarakat,” jelas Anwar. PNO-12
13 Sep 2025, 16:53 WIT
Pemkab Mimika Dorong Pengusaha OAP Lewat Pelatihan Usaha Pinang
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya para pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Melalui Dinas Koperasi dan UMKM,
Pemkab Mimika menggelar pelatihan khusus bagi puluhan pengusaha pinang, Jumat
(12/9/25), dengan fokus pada peningkatan keterampilan pengelolaan usaha pinang
secara modern dan berkelanjutan. Pinang, yang selama ini dikenal
sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi dan budaya masyarakat Papua, kini
dipandang sebagai komoditas potensial dengan nilai ekonomi yang tinggi. Selain
menjadi simbol sosial dalam interaksi masyarakat, pinang juga berpeluang besar
dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, baik dalam bentuk olahan maupun
pemasaran yang lebih luas. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa usaha pinang
dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat lokal untuk lebih mandiri secara
ekonomi. “Melalui kegiatan ini, pemerintah
bermaksud memberikan pembinaan yang terarah kepada para pelaku usaha pinang,
agar mereka mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Pinang bukan hanya tradisi, tetapi peluang ekonomi yang bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat OAP,” ujar Abraham. Menurutnya, pelatihan ini tidak
hanya membekali pelaku usaha dengan keterampilan teknis, tetapi juga
mengajarkan strategi pengelolaan, pemasaran, hingga inovasi produk agar lebih
kompetitif di pasar. Pelatihan ini juga dimaksudkan
untuk memperkuat kapasitas UMKM OAP dalam menghadapi tantangan pasar, baik di
tingkat lokal maupun regional. Pemerintah Kabupaten Mimika turut menyiapkan bantuan
usaha berupa pendampingan, akses modal, hingga jaringan pemasaran yang lebih
luas untuk memastikan keberlanjutan usaha pinang. “Kami berharap pelatihan ini akan
berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pengusaha
pinang OAP. Giat ini juga diarahkan untuk membentuk pelaku usaha yang mandiri,
inovatif, dan mampu bersaing,” tambah Abraham. Kegiatan ini juga melibatkan
kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari kalangan swasta, akademisi, maupun
komunitas lokal, yang ikut memberikan materi dan dukungan teknis. Dengan
sinergi ini, Pemkab Mimika berharap usaha pinang dapat naik kelas, bukan hanya
menjadi bagian dari budaya, tetapi juga produk unggulan daerah. Penulis: Jid Editor: GF
13 Sep 2025, 16:54 WIT
Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 27 Pati Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia kembali melaksanakan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri pada Jumat (12/9/2025) pukul 10.00 WIB, bertempat di Rupattama Mabes Polri.Dalam upacara tersebut, sebanyak 27 personel resmi mendapatkan kenaikan pangkat, terdiri atas:- 2 personel ke pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Pol, yakni Komjen Pol Karyoto, S.I.K. (Kabaharkam Polri) dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. (Kepala BNN).- 7 personel ke pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.- 18 personel ke pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, yang terdiri atas Wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.Dengan demikian, total kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri pada periode ini berjumlah 27 personel.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.“Kenaikan pangkat bagi 27 Pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan. Tentunya dengan pangkat baru, tanggung jawab semakin besar, dan kami berharap seluruh Pati Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo.Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Mabes Polri dan perwakilan keluarga Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat. PNO-12
13 Sep 2025, 16:31 WIT
BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Papua Resmikan Kerjasama Pembayaran Iuran
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya memberikan layanan yang lebih mudah, praktis, dan terjangkau terus
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini, lembaga jaminan sosial tersebut
menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank
Papua) untuk membuka kanal pembayaran iuran yang lebih luas dan modern. Peresmian kerjasama ini ditandai
dengan peluncuran kanal bayar Host to Host Bank Papua, yang memungkinkan
peserta membayar iuran baik melalui teller maupun mesin ATM. Inovasi ini
berlaku untuk segmen Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU),
sehingga seluruh kalangan pekerja dapat dengan mudah mengakses layanan
pembayaran. Direktur Keuangan dan Manajemen
Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, dalam kesempatan tersebut
menyampaikan apresiasi kepada Bank Papua yang telah menjadi mitra penting dalam
menghadirkan solusi layanan bagi peserta di Tanah Papua. “Kami berharap kanal bayar ini
tidak hanya mempermudah peserta dalam membayar iuran, tetapi juga meningkatkan
kepatuhan perusahaan serta memperluas cakupan kepesertaan di Papua,” ujar Asep,
Jumat (12/9/2025). Ia menegaskan, ke depan BPJS
Ketenagakerjaan juga akan mengembangkan kanal pembayaran melalui Internet
Banking dan Mobile Banking Bank Papua agar semakin memudahkan pekerja,
khususnya di daerah yang sudah terbiasa dengan layanan digital. Sementara itu, Direktur
Operasional Bank Papua, Isak Samuel Wopari, menegaskan komitmen pihaknya untuk
mendukung langkah BPJS Ketenagakerjaan. “Kami berupaya menghadirkan
layanan perbankan yang cepat, aman, dan efisien. Dengan kerjasama ini, pekerja
di seluruh Papua bisa lebih mudah memenuhi kewajiban iuran tanpa harus
menghadapi hambatan teknis,” ungkap Isak. Bank Papua memandang kolaborasi
ini tidak hanya sebagai kemitraan bisnis, tetapi juga sebagai bentuk nyata
dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dan pembangunan sumber daya manusia di
Papua. Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Papua Mimika, Rudyanto Panjaitan, juga mengajak para pelaku
usaha dan pekerja di wilayahnya untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran ini. “Tidak ada lagi alasan terlambat
atau kesulitan membayar iuran. Fasilitas ini hadir untuk mendekatkan layanan ke
masyarakat, sehingga semakin banyak pekerja yang terlindungi dan sadar akan
pentingnya perlindungan sosial,” ujarnya. Dengan langkah ini, diharapkan
semakin banyak pekerja di Papua yang aktif sebagai peserta, sekaligus
memperkuat misi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh
bagi tenaga kerja Indonesia. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 22:05 WIT
Menko Yusril: Presiden Prabowo yang Tentukan Pembentukan TGPF Demo Ricuh
Papuanewsonline.com, Jakarta
– Polemik terkait usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas
peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu mendapat
tanggapan serius dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa
keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. “Jika Presiden memutuskan, maka
sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen
untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril dalam keterangan
tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Yusril menjelaskan, wacana
pembentukan TGPF menguat setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan
sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di
Istana Negara, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan itu, para tokoh menekankan
pentingnya kehadiran tim investigasi independen guna memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam mengungkap tragedi demonstrasi yang menyebabkan 10
orang meninggal dunia di berbagai daerah. Mantan Menteri Agama Lukman
Hakim Saifuddin bahkan menyebut Presiden telah menyetujui usulan tersebut.
Namun, Yusril meluruskan bahwa hingga Jumat siang belum ada arahan resmi dari
Presiden untuk menindaklanjutinya. “Presiden mendengarkan aspirasi
itu dan menyatakan ide tersebut sebagai gagasan yang baik, namun belum ada
keputusan final yang disampaikan kepada kami,” jelas Yusril. Meski demikian, Yusril menegaskan
bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Aparat penegak hukum telah mengambil
langkah tegas dalam merespons aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan.
Dari ribuan peserta aksi yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan
sebagai tersangka atas dugaan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga
penghasutan. “Dari hasil pengecekan langsung
saya ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar,
saya memastikan langkah hukum sudah dijalankan dengan tegas terhadap mereka
yang terlibat,” tegas Yusril. Kini, publik menanti sikap resmi
Presiden Prabowo apakah akan membentuk TGPF atau menyerahkan sepenuhnya pada
mekanisme hukum yang berjalan. Pembentukan tim independen dipandang penting
oleh sejumlah kalangan untuk menjamin keadilan serta mengungkap kemungkinan
adanya pelanggaran prosedural dalam penanganan unjuk rasa. Yusril memastikan, jika Presiden
memberi lampu hijau, pemerintah akan mendukung penuh serta menyediakan
fasilitas yang diperlukan. “Pemerintah siap mendukung
sepenuhnya pembentukan TGPF jika Presiden menyatakan perlu. Prinsip kami adalah
keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.(GF)
12 Sep 2025, 21:21 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
