Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
ASN Papua di Luar Daerah Wajib Urus Mutasi, Jika Tidak Gaji Dihentikan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengambil langkah tegas untuk menertibkan
tata kelola kepegawaian. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) Papua yang kini
bekerja di luar wilayah Papua diberi tenggat waktu hingga Senin, 15 September
2025 untuk mengurus kepindahan administratif. Jika tidak, pembayaran gaji dan
tunjangan mereka akan dihentikan mulai Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Penjabat
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Suzana D Wanggai, usai melakukan
pertemuan bersama Penjabat Gubernur Papua dan Kepala Kantor Regional IX Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Kamis (11/9/2025). Suzana menjelaskan, berdasarkan
data terkini, terdapat sedikitnya 83 ASN yang masih berstatus pegawai Pemprov
Papua, tetapi faktanya sudah lama bertugas di daerah lain. Kondisi ini,
menurutnya, sangat mengganggu sistem pengelolaan keuangan dan manajemen
kepegawaian di Papua. “Secara administrasi mereka masih
ASN Pemprov Papua, tapi faktanya sudah bekerja di luar. Ini membebani APBD
karena mereka tetap menerima gaji dan tunjangan dari Papua, padahal
pengabdiannya untuk daerah lain,” ungkap Suzana. Dari catatan Pemprov, pembayaran
gaji dan tunjangan ASN tersebut menguras dana sekitar Rp5 miliar per tahun dari
kas daerah Papua. Suzana menegaskan bahwa Pemprov
Papua sama sekali tidak menutup ruang bagi ASN yang ingin mengembangkan
kariernya di daerah lain. Namun, hal itu harus disertai dengan administrasi
mutasi yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan maupun
kewenangan. “Kami menghormati pilihan karier
ASN yang ingin berkembang di luar Papua. Tetapi proses mutasi adalah kewajiban
hukum. Kalau tidak diurus, kami anggap tidak aktif dan hak-haknya otomatis
tidak lagi ditanggung Pemprov Papua,” tegasnya. Pemprov Papua menetapkan batas
waktu 15 September 2025 bagi ASN yang bersangkutan untuk menuntaskan
administrasi mutasi. Jika tidak ada penyelesaian, maka sejak Oktober,
pembayaran hak mereka akan dihentikan. “Ini langkah tegas untuk
menertibkan sistem kepegawaian dan memastikan anggaran daerah digunakan secara
efisien. Kami ingin setiap rupiah APBD benar-benar kembali ke masyarakat
Papua,” ujar Suzana. Ia juga tidak menutup kemungkinan
jumlah ASN yang belum mengurus mutasi bisa lebih banyak dari yang terdeteksi
saat ini. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh ASN Papua yang berada di
luar daerah segera melapor dan menyelesaikan kewajibannya. Menurut Suzana, kebijakan ini
adalah bagian dari upaya Pemprov Papua untuk menegakkan disiplin aparatur dan
menata birokrasi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. “Kami tidak ingin ada beban
keuangan yang sia-sia. Setiap ASN harus bertanggung jawab terhadap statusnya.
Papua butuh aparatur yang disiplin, loyal, dan memberikan kontribusi nyata bagi
masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:31 WIT
Pemprov Papua Genjot Legalitas Koperasi Desa, Dorong Layanan Sampai ke Pelosok
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan koperasi
sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Melalui program Koperasi
Desa atau Kampung Merah Putih, pemerintah berupaya mempercepat legalitas
koperasi sekaligus memperluas layanan hingga pelosok, meski dihadapkan pada
tantangan hukum, biaya, dan akses geografis. Hal itu ditegaskan Penjabat
Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri agenda resmi di Jayapura, Kamis
(11/9/2025). Menurutnya, koperasi kampung adalah salah satu instrumen penting
untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah
yang masih sulit dijangkau pasar formal. Fatoni mengungkapkan, sebagian
besar koperasi desa sebenarnya telah terbentuk, namun legalitas formal masih
menjadi kendala utama. “Salah satu hambatan adalah
aturan bahwa pembentukan koperasi wajib dilakukan di hadapan notaris. Untuk
kampung-kampung di Papua, jarak jauh dan biaya tinggi membuat proses ini sulit
dipenuhi,” jelasnya. Sebagai jalan keluar, pemerintah
memberikan mekanisme surat kuasa kepada kepala dinas terkait agar dapat
mewakili pengurus dalam proses legalitas. Dengan cara ini, koperasi desa tetap
bisa berjalan tanpa menunggu kehadiran notaris ke lokasi terpencil. “Dengan solusi ini, kami berharap
legalisasi koperasi bisa dipercepat dan lebih efisien,” tegas Fatoni. Selain kendala hukum, masalah
administrasi juga kerap muncul. Banyak pengurus koperasi di kampung belum
memiliki KTP, sehingga menyulitkan proses pendaftaran. Untuk itu, Pemprov Papua
bekerja sama dengan dinas kependudukan guna mempercepat penerbitan dokumen
kependudukan. “Surat keterangan domisili
sementara juga disediakan agar proses tidak terhambat. Intinya, kita harus cari
jalan agar koperasi bisa segera beroperasi,” ujar Fatoni. Ia juga menyoroti aturan
keanggotaan koperasi yang mensyaratkan tidak boleh berasal dari satu keluarga.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri di kampung-kampung Papua, di mana ikatan
kekerabatan antarwarga sangat kuat. Fatoni menekankan bahwa koperasi
desa bukan hanya soal legalitas, melainkan juga soal kemitraan dan
keberlanjutan. Menurutnya, pemerintah telah membuka peluang kerja sama antara
koperasi kampung dengan BUMN maupun BUMD di berbagai sektor. “Koperasi desa bisa menjadi mitra
dalam layanan pembayaran listrik, distribusi LPG, penyediaan sembako, hingga
layanan obat-obatan. Dengan begitu, masyarakat di kampung tidak perlu lagi
jauh-jauh untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya. Ia menambahkan, dukungan regulasi
dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadikan koperasi kampung
sebagai motor penggerak ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. Fatoni menutup dengan penegasan
bahwa kehadiran koperasi desa adalah bentuk nyata pemerintah hadir di tengah
masyarakat, khususnya di daerah pelosok Papua. “Koperasi desa harus menjadi
motor penggerak ekonomi kampung. Kita ingin pelayanan masyarakat semakin dekat,
mudah diakses, dan benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:26 WIT
Bapenda Mimika Optimis Lampaui Target PBB-P2, Realisasi Sudah Tembus 94,58%
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kinerja pajak daerah Kabupaten Mimika kembali menunjukkan tren positif. Hingga
akhir Agustus 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah
mencapai Rp79,4 miliar atau 94,58 % dari target tahun ini yang ditetapkan
sebesar Rp84 miliar. Capaian ini membuat Bapenda
optimistis bisa menutup tahun dengan penerimaan melebihi target (over target). Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda
Mimika, Hendrikus Setitit, menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari
dua sumber utama, yakni pembayaran masyarakat umum serta kontribusi PT Freeport
Indonesia (PTFI). “Dari Rp79,4 miliar yang sudah
kita kumpulkan, sekitar Rp72 miliar berasal dari PT Freeport Indonesia,
sedangkan sisanya kurang lebih Rp12 miliar berasal dari masyarakat umum,”
ungkap Hendrikus. Menurutnya, meski Freeport
menyumbang porsi terbesar, kontribusi masyarakat tetap penting sebagai
indikator kesadaran pajak yang terus meningkat di Mimika. Hendrikus menyatakan pihaknya
yakin target akan terlampaui sebelum akhir tahun anggaran. Optimisme ini muncul
berkat tren peningkatan pembayaran yang konsisten dari wajib pajak, terutama
setelah dilakukan berbagai upaya jemput bola. “Kita optimis bisa melampaui
target. Apalagi masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk mendorong
penerimaan,” tegasnya. Bapenda Mimika juga terus membuka
layanan pembayaran di berbagai titik strategis di Timika, seperti pusat
perbelanjaan, kawasan perkantoran, dan melalui kanal pembayaran digital. Capaian positif ini tidak
terlepas dari strategi Bapenda yang aktif mendekati wajib pajak secara
langsung. Tim Bapenda turun ke lapangan, memberikan sosialisasi, serta membuka
loket pembayaran di lokasi-lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Strategi jemput bola ini efektif
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat merasa lebih dimudahkan karena
tidak harus datang ke kantor Bapenda,” tambah Hendrikus. Selain itu, Bapenda juga
menggencarkan edukasi pajak melalui media sosial dan kerja sama dengan RT/RW
untuk memastikan informasi pembayaran PBB tersampaikan ke seluruh lapisan
masyarakat. Sebagai salah satu sumber utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD), PBB-P2 berperan vital dalam mendukung program
pembangunan Kabupaten Mimika. Penerimaan pajak ini nantinya akan digunakan
untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program
kesejahteraan masyarakat. “Setiap rupiah yang dibayarkan
masyarakat melalui PBB akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan dan layanan
publik,” tutur Hendrikus. Ke depan, Bapenda Mimika
menargetkan peningkatan kepatuhan pajak secara lebih merata, tidak hanya
bergantung pada perusahaan besar. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
tepat waktu diharapkan semakin kuat seiring peningkatan pelayanan dan
transparansi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak yang optimal
akan menjadi fondasi penting bagi Mimika dalam membangun masa depan yang lebih
baik,” pungkas Hendrikus. Penulis: Abim Editor: GF
12 Sep 2025, 00:07 WIT
Pemkab Mimika Genjot Pembentukan Hukum Daerah, 9 Raperda Non-APBD Masuk Tahap Harmonisasi
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat fondasi hukum daerah melalui
proses harmonisasi sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tahun
2025. Kegiatan yang digelar Bagian Hukum Setda Mimika ini berlangsung pada Kamis
(11/09/2025) dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, DPRK Mimika, serta
perwakilan instansi terkait. Harmonisasi ini bertujuan untuk
menyelaraskan isi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, sekaligus memastikan produk hukum yang lahir tidak tumpang
tindih, berkualitas, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj
Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelarasan
menjadi bagian penting dari proses pembentukan peraturan daerah. “Proses penyelarasan ini penting
untuk menjamin bahwa Raperda yang dihasilkan merupakan bagian integral
pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang lahir harus
efektif, berkualitas, dan tertib, serta sesuai dengan kerangka hukum nasional,”
tegas Abraham. Ia menambahkan bahwa harmonisasi
bukan hanya formalitas, tetapi langkah strategis untuk membangun kepastian
hukum yang mampu menopang pembangunan daerah dan memberikan perlindungan bagi
masyarakat. Dari sembilan Raperda yang
dibahas, empat merupakan inisiatif DPRK Mimika, sementara lima lainnya berasal
dari Pemkab Mimika. Kesembilan Raperda ini mencakup berbagai sektor penting,
antara lain: Subsidi transportasi wilayah
pesisir dan pegunungan. Perlindungan serta pemberdayaan
pengusaha orang asli Papua (OAP). Pengendalian minuman beralkohol. Penyelenggaraan administrasi
kependudukan. Rencana pembangunan industri
daerah. Perubahan atas peraturan daerah
tentang perseroan daerah. Pembentukan dan susunan perangkat
daerah. Pembagian saham hasil divestasi
PT Freeport Indonesia. Pengelolaan dana dividen saham
Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Abraham menjelaskan bahwa proses
harmonisasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai
pihak berkompeten.
Tahapan yang ditempuh antara lain; penyusunan naskah akademik dan draf Raperda
rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Konsultasi dengan Biro
Hukum Provinsi Papua Tengah. “Dengan kolaborasi multi-pihak,
kita berharap Raperda yang lahir benar-benar dapat menjawab kebutuhan daerah
sekaligus sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tambahnya. Isi sembilan Raperda yang sedang
diharmonisasikan mencerminkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian besar di
Mimika. Misalnya, subsidi transportasi untuk wilayah pesisir dan pegunungan,
yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Sementara itu, Raperda tentang perlindungan
pengusaha OAP menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian ekonomi
orang asli Papua.
Tak kalah penting, pembahasan mengenai pembagian saham hasil divestasi PT
Freeport Indonesia dan pengelolaan dana deviden mencerminkan kepedulian Pemkab
Mimika dalam mengelola sumber daya strategis agar memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan harmonisasi ini, Pemkab
Mimika menunjukkan komitmen serius dalam menghadirkan tata kelola hukum yang
lebih baik. Proses ini diharapkan menghasilkan Raperda yang tidak hanya selaras
dengan aturan pusat, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat lokal. “Peraturan yang lahir harus
memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh
masyarakat Mimika,” tutup Abraham Kateyau. Penulis: Jid Editor: GF
12 Sep 2025, 00:02 WIT
Sambut HUT Ke-77, Polwan Polda Maluku Gelar Aksi Donor Darah
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-77, Polwan Polda Maluku menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sagu, Gedung Presisi Polda Maluku, Tantui, Ambon, pada Kamis (11/09/2025).Kegiatan kemanusiaan ini mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”, yang diwujudkan secara konkret oleh jajaran Polwan Polda Maluku melalui aksi donor darah. Hadir dan ikut mendonorkan darah secara langsung, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Irwasda, para Pejabat Utama Polda Maluku, Pakor Polwan, serta Pengurus Daerah Bhayangkari Maluku dan seluruh personel Polwan Polda Maluku.“Kegiatan ini menjadi bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Donor darah adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Setetes darah sangat berarti bagi yang membutuhkan,” ujar Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto.Sebanyak 50 kantong darah berhasil dikumpulkan dan akan diserahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Maluku. Bantuan ini diharapkan dapat membantu menambah stok darah di PMI dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan layanan transfusi.Melalui kegiatan ini, Polda Maluku memperkuat semangat humanis dan inklusif dalam pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan semangat yang terus digaungkan oleh Kapolda Maluku melalui tagline #MalukuTarusBikingBae dan #BasudaraTarusBikingBae sebagai ajakan untuk terus berbuat baik, menjaga kebersamaan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di Bumi Raja-Raja.Kegiatan berlangsung tertib, aman dan lancar, serta menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT Polwan RI ke-77. Polwan Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bermanfaat bagi masyarakat Maluku, tak hanya dalam aspek keamanan, namun juga dalam aksi sosial dan kemanusiaan. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
11 Sep 2025, 20:32 WIT
Pemkab Mimika Perketat Pengawasan, Rp1,993 Triliun Sudah Digelontorkan untuk Program 2025
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika
terus menunjukkan komitmen dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat
sasaran. Hal ini tercermin dari pelaksanaan Rapat Monitoring Meja II yang
digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan fokus
pada evaluasi realisasi fisik maupun keuangan sepanjang tahun anggaran 2025.Rapat yang berlangsung di Timika ini dipimpin langsung oleh Penjabat
Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika.
Dalam sambutannya, Abraham menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk
meninjau progres program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, serta
merumuskan langkah solutif agar target pembangunan daerah dapat tercapai.“Monitoring ini bertujuan untuk melihat sejauh mana
kemajuan, kendala, serta dampak dari pelaksanaan rekomendasi program dan
kegiatan di tahun 2025,” tegas Abraham Kateyau dalam arahannya.Ia juga menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) meningkatkan kinerja serta tidak ragu menyampaikan persoalan yang
dihadapi.
“Jika ada kendala, segera sampaikan dalam forum ini. Mari kita cari solusi
secara komprehensif dan berkelanjutan,” tambahnya.Berdasarkan data aplikasi SIMONET Bappeda Mimika, hingga
saat ini, realisasi fisik telah mencapai 47,27 persen dan realisasi keuangan
tercatat sebesar 30,94 persen atau senilai Rp1,993 triliun.Angka tersebut menjadi tolok ukur sekaligus peringatan bagi
seluruh OPD agar segera melakukan percepatan program di sisa waktu tahun
anggaran 2025.Pj Sekda Mimika menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh bukan
hanya formalitas, melainkan langkah penting untuk memastikan pembangunan
benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hasil dari monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan
kinerja program dan kegiatan ke depan,” jelasnya.Ia juga mengingatkan agar laporan kemajuan setiap OPD
disusun lengkap dan akurat, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.Selain pengawasan ketat, rapat ini juga menjadi forum
strategis untuk memperkuat koordinasi lintas OPD. Beberapa langkah yang
ditekankan di antaranya, mempercepat tender dan realisasi program prioritas, memastikan
kualitas pekerjaan sesuai standar, mengoptimalkan sistem digital seperti
SIMONET dalam memantau progress dan menyusun langkah antisipatif terhadap
kendala di lapangan, baik teknis maupun non-teknis.Dengan dana yang sudah digelontorkan hampir Rp2 triliun,
Pemkab Mimika berharap hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat. Dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik,
semua diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga Mimika.“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata. Mari
kita kawal bersama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,”
tutup Abraham Kateyau. Penulis: AbimEditor: GF
11 Sep 2025, 20:19 WIT
Polri Siapkan Bantuan dan Trauma Healing Bagi Korban Banjir dan Longsor di Bali
Papuanewsonline.com, Bali – Kepolisian Daerah (Polda) Bali memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berhenti pada proses evakuasi korban, tetapi juga menyentuh pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Polri bersama instansi terkait menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat, serta menyiapkan program trauma healing bagi para pengungsi, terutama anak-anak dan keluarga korban.Trauma healing menjadi perhatian penting karena bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat. Melalui tim psikolog kepolisian, Polri berupaya membantu para pengungsi mengatasi rasa takut, cemas, dan stres yang muncul akibat banjir dan longsor. Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi pengungsian hingga kondisi masyarakat dinilai stabil.Tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, Polri juga menaruh perhatian pada kondisi psikologis para korban. Kapolda Bali menegaskan bahwa Polri akan terus mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih. “Kami tidak hanya hadir untuk mengevakuasi dan memberikan bantuan logistik, tetapi juga memastikan pemulihan mental warga. Trauma healing menjadi bagian penting agar masyarakat terdampak dapat kembali bangkit,” ujarnya.Kehadiran Polri dalam penanganan bencana ini diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat Bali yang terdampak. Dengan sinergi lintas instansi dan dukungan penuh masyarakat, proses pemulihan pascabencana diyakini dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh. PNO-12
11 Sep 2025, 17:02 WIT
Banjir dan Longsor melanda Bali, Polri Kerahkan Personel Bantu Penanganan
Papuanewsonline.com, Bali – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Provinsi Bali pada 9 hingga 10 September 2025 memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor, sementara beberapa pemukiman warga terendam air. Berdasarkan laporan sementara, bencana ini menewaskan 7 orang, melukai 47 orang, serta memaksa 237 warga mengungsi ke 4 titik lokasi pengungsian.Menanggapi kondisi darurat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat bersama TNI, BPBD, serta instansi terkait. Personel Polri dikerahkan untuk membantu evakuasi korban, membuka jalur yang tertutup material longsor, hingga mengatur arus lalu lintas agar distribusi bantuan logistik tidak terhambat.Kapolda Bali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. “Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat, bersinergi dengan seluruh instansi untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan warga di pengungsian dapat terpenuhi,” ujarnya.Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pembersihan jalur yang terdampak longsor dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian. Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan bencana susulan. PNO-12
11 Sep 2025, 16:51 WIT
Gelar Dialog Damai di Pulau Haruku, Kapolda Maluku Komitmen Tegakkan Hukum dan Serukan Persatuan
Papuanewsonline.com, Haruku - Dalam upaya meredam ketegangan dan memastikan keamanan pasca insiden yang menewaskan satu warga, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, menggelar kunjungan kerja dan dialog damai di kedua negeri yang bertikai di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (10/9/2025).Kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat dan kehadiran negara dalam menangani situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus wujud komitmen seluruh elemen pemerintah dalam menyerap aspirasi dan memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang terdampak konflik.Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke rumah duka korban di Negeri Kabau. Dalam suasana haru, Kapolda Maluku beserta Gubernur, Pangdam XV/Pattimura, Bupati Maluku Tengah, serta pejabat utama Polda Maluku menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban.“Kami turut berduka cita yang mendalam. Saya meminta seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat,” ujar Kapolda.Dalam dialog terbuka dengan tokoh masyarakat, adat, dan pemuda, warga Negeri Kabau menyampaikan sejumlah aspirasi krusial yang membutuhkan atensi dan tindak lanjut penanganan oleh Forkopimda Maluku.Menanggapi hal tersebut diatas, Kapolda Maluku dengan tegas menyatakan, “Polri tidak akan tinggal diam. Namun proses hukum membutuhkan bukti kuat. Kami mohon kerja sama masyarakat untuk menyampaikan setiap informasi, sekecil apa pun.”Usai dari Negeri Kabau, rombongan Forkopimda melanjutkan kunjungan ke Negeri Kailolo, yang juga terdampak situasi konflik. Di hadapan ratusan warga, para pimpinan daerah menyampaikan imbauan damai dan pesan persatuan.“Kami hadir sebagai orang tua dan saudara. Jangan biarkan kekerasan memecah persaudaraan. Mari jaga damai dan hindari provokasi,” seru Kapolda.Gubernur Maluku turut menekankan pentingnya rekonsiliasi. “Cukup sudah pertikaian. Kita semua orang basudara. Tidak boleh ada ruang bagi mereka yang ingin memecah belah,” ujarnya.Dalam sesi dialog, perwakilan pemuda Negeri Kailolo menyuarakan harapan agar oknum yang dianggap sebagai pemicu konflik diproses secara hukum, seraya menyatakan kesiapan untuk berdamai.Kunjungan ini menegaskan sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap proses hukum.Menyikapi situasi dan kondisi pasca kejadian bentrok tersebut, Seluruh unsur Forkopimda Maluku bersepakat untuk menyelesaikan konflik, menjamin dan memberikan rasa aman dengan pendekatan humanis dan rekonsiliatif.Dengan hadirnya Forkopimda secara langsung di tengah masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku mengirimkan pesan kuat bahwa keamanan, keadilan, dan kedamaian adalah tanggung jawab bersama.“Bersama masyarakat, kita akan pastikan Pulau Haruku kembali aman, damai, dan bersatu sebagai tanah para orang basudara,” tutup Kapolda.PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
11 Sep 2025, 16:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
