Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
"Tebarkan Kebaikan": HUT ke-80 PMI Mimika Gaungkan Semangat Tanggung Jawab Bersama
Papuanewsonline.com, Mimika –
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran
peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Hotel Horison Ultima, Rabu (17/9/2025).
Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi panjang
perjalanan PMI dalam menebarkan nilai kemanusiaan, serta momentum memperkuat
tanggung jawab bersama untuk saling peduli. Acara ini dihadiri oleh Penjabat
Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans
Kambu, Ketua Harian PMI Mimika Conis Manusiwa, Sekretaris PMI Mimika Septinus
Timang, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Pj Sekda
Mimika Abraham Kateyau menegaskan bahwa usia 80 tahun PMI adalah bukti nyata
konsistensi nilai kemanusiaan yang selalu relevan di setiap generasi. Tema
perayaan tahun ini, “Tebarkan Kebaikan”, menurutnya menjadi pengingat bahwa
energi positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. “Kebaikan tidak harus hal besar.
Bisa berawal dari tindakan sederhana, tetapi tulus dan berdampak luas. Kebaikan
adalah energi yang memperkuat ikatan sosial kita sebagai masyarakat,” ujar
Abraham. Ia juga memberikan apresiasi
kepada seluruh jajaran PMI Mimika dan para relawan atas kerja kemanusiaan yang
tanpa pamrih. Abraham mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung gerakan
kemanusiaan tersebut. “Kerja kemanusiaan bukan hanya
tanggung jawab PMI, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa,”
tegasnya. Sekretaris PMI Mimika, Septinus
Timang, menuturkan bahwa kiprah PMI Mimika selama ini telah menorehkan jejak
penting, termasuk keterlibatan dalam misi kemanusiaan berskala besar, seperti
menjadi negosiator dalam kasus pembebasan sandera Mapenduma. Selain itu, Septinus menekankan
pentingnya kehadiran Unit Transfusi Darah (UTD) di Mimika sebagai salah satu
kebutuhan mendesak. “Donor darah harus menjadi budaya
masyarakat Mimika. Dari satu kantong darah, banyak nyawa bisa diselamatkan.
Karena itu, kami berharap Mimika segera memiliki UTD agar pelayanan kemanusiaan
semakin maksimal,” jelasnya. Perayaan HUT ke-80 PMI Mimika
menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. PMI Mimika
berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, membangun budaya donor darah, dan
hadir di garda terdepan setiap kali masyarakat membutuhkan. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 09:37 WIT
Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS
Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025).
Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret
terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika. Ketua Komisi III, Herman Gafur,
menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki
persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa
isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis,
peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan
anak-anak Papua dalam bidang kesehatan. “Kita libatkan semua pihak agar
tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten
Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan
itu,” tegas Herman. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold
Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam
mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP
ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait
perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Reynold mengakui bahwa penanganan
penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi
tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena
keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika. Dalam paparannya, Reynold
menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia
menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien
mendapatkan layanan terbaik. “Kami mencoba menyusun skenario
agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan
tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya. Sebagai terobosan, ia menargetkan
agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua
fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan
begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat. RDP ini menjadi langkah awal
untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap,
hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam
bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 09:32 WIT
DPRK Mimika Evaluasi Serapan Anggaran: Program Bappeda Dinilai Belum Optimal Sentuh Kebutuhan Dasar
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Hearing
Tahap II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu
(17/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRK Mimika. Pertemuan ini difokuskan
pada evaluasi serapan anggaran dan efektivitas program-program yang dijalankan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun berjalan. Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus
Balinol Mom, menegaskan bahwa masih ditemukan banyak hambatan dalam realisasi
program yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran. “Banyak sekali kekurangan yang
kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE maupun OPD yang bermitra dengan
Komisi IV. Akibatnya, pelaksanaan fisik banyak terkendala. Hal seperti ini
jangan terulang lagi seperti tahun 2025,” tegasnya. Sekretaris Komisi IV, Yuliana
Dice Amisim, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, sejumlah program yang
dijalankan OPD tidak menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. “Selama ini saya tidak melihat
dampak yang jelas. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan
riil, seperti perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan layanan dasar
masyarakat,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan
anggota Komisi IV lainnya, Amos Jamang, yang menilai ada ketidaksesuaian antara
realisasi program dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris
Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bekerja sesuai
amanat peraturan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penelitian. Ia
menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Bappeda tahun ini mencapai Rp66,2
miliar, dengan realisasi fisik baru 60 persen dan realisasi keuangan 38,24
persen. Meski demikian, Yosep optimistis
target bisa tercapai. “Kami optimis dengan sisa waktu
yang ada, realisasi bisa mencapai 100 persen. Terima kasih atas masukan dari
DPRK, ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian sekaligus
memperkuat koordinasi antarinstansi,” jelasnya. Hearing tahap II ini menegaskan
kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan
implementasi program agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat Mimika. DPRK menegaskan siap mengawal agar program pembangunan tidak
hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata di
lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 00:09 WIT
Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada Dua Purnawirawan TNI dan Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganugerahkan pangkat istimewa
kepada dua purnawirawan TNI dan Polri dalam sebuah prosesi khidmat di Ruang
Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Melalui Keputusan Presiden
(Keppres) No. 84/TNI Tahun 2025 dan Keppres No. 85/POLRI Tahun 2025, Kepala
Negara resmi menganugerahkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Letnan
Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago serta pangkat Jenderal Polisi Kehormatan
kepada Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri. Acara dimulai dengan pembacaan
Keppres oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Kosasih, dilanjutkan
dengan prosesi penanggalan pangkat lama dan pemasangan pangkat baru secara
langsung oleh Presiden Prabowo. Di hadapan para pejabat tinggi
negara, keluarga penerima anugerah, dan undangan terbatas, suasana prosesi
berlangsung penuh wibawa. Tepuk tangan hadirin mengiringi momen ketika Presiden
Prabowo resmi menyematkan pangkat kehormatan kepada kedua purnawirawan
tersebut. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan ini bukan hanya
simbol formal, melainkan bentuk apresiasi negara atas pengabdian panjang,
dedikasi, dan loyalitas kedua tokoh dalam menjaga keamanan serta kedaulatan
bangsa. “Keputusan ini adalah
penghormatan tertinggi negara. Keduanya telah menunjukkan pengorbanan,
integritas, dan kesetiaan yang patut dijadikan teladan bagi generasi penerus
TNI dan Polri,” ujar Presiden. Letjen TNI (Purn.) Djamari
Chaniago dikenal sebagai sosok prajurit yang menorehkan prestasi penting dalam
berbagai operasi militer strategis, sementara Komjen Pol (Purn.) Ahmad Dofiri
memiliki rekam jejak panjang dalam pengabdian di kepolisian, termasuk di bidang
keamanan publik dan reformasi kelembagaan. Penganugerahan ini sekaligus
menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan yang layak bagi
mereka yang telah mencurahkan hidupnya demi bangsa dan negara. Presiden Prabowo berharap
momentum ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran TNI dan Polri, baik
yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, untuk terus menanamkan
semangat pengabdian tanpa pamrih. “Semoga penghargaan ini menjadi
pengingat bagi kita semua bahwa setiap tetes pengorbanan bagi bangsa tidak akan
pernah dilupakan,” tegasnya.(GF)
18 Sep 2025, 00:03 WIT
Presiden Prabowo Tegaskan Tak Akan Bentuk TGPF Kerusuhan Akhir Agustus
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk Tim
Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan yang pecah pada demonstrasi
akhir Agustus lalu. Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza
Mahendra, usai bertemu Presiden di Istana Negara, Selasa (17/9/2025). Menurut Yusril, Presiden Prabowo
menyambut baik langkah enam Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LN-HAM) yang
telah membentuk Tim Independen Pencari Fakta. Presiden mempersilakan tim
tersebut bekerja secara transparan, obyektif, dan independen sesuai mandat
undang-undang. Tim independen ini terdiri dari Komnas
HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas,
Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Lembaga-lembaga ini dibentuk
melalui undang-undang, anggota dan komisionernya dipilih lewat mekanisme
seleksi ketat, serta memiliki kewenangan yang dijamin independen. Jadi
kedudukannya lebih kuat dibanding TGPF yang hanya lahir dari Keputusan
Presiden,” jelas Yusril. Ia menegaskan bahwa dengan dasar
hukum yang jelas, tim independen bentukan LN-HAM akan lebih dipercaya publik
karena tidak berada di bawah tanggung jawab Presiden secara langsung, melainkan
bekerja sebagai lembaga negara yang mandiri. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah,
menyatakan bahwa tim independen akan melakukan penyelidikan non-yustisial.
Fokusnya adalah mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi demonstrasi,
ekses yang terjadi, hingga cara aparat menangani aksi massa tersebut. Langkah ini diharapkan dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai peristiwa yang menimbulkan kerugian
materiil maupun korban jiwa itu, tanpa intervensi dari pihak manapun. Sebelumnya, mantan Menteri Agama
sekaligus aktivis Amnesty International, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut bahwa
Presiden Prabowo setuju dengan pembentukan TGPF. Pernyataan itu disampaikan
setelah ia bersama tokoh Gerakan Nurani Bangsa bertemu Presiden di Istana
Merdeka pada 11 Agustus 2025. Namun, Yusril menepis klaim
tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak pernah secara eksplisit menyatakan
persetujuan. “Presiden hanya menilai usulan
itu masuk akal, bagus, dan perlu dipelajari dengan seksama. Jadi tidak benar
kalau beliau langsung menyatakan setuju,” tegas Yusril. Dengan mandat yang dimiliki,
publik menaruh harapan besar pada tim independen untuk bekerja cepat, terbuka,
dan akurat. Kehadiran mereka dinilai dapat meredam kecurigaan masyarakat
sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap proses hukum dan demokrasi di Indonesia.(GF)
17 Sep 2025, 21:49 WIT
Bantu Pencarian Korban Bencana di Mauponggo, Kapolda NTT Turunkan Personel Tambahan
Papuanewsonline.com, Nagekeo – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) terus mengintensifkan langkah tanggap darurat pascabencana di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Selain menerjunkan personel yang sudah ada di lokasi, Polda NTT juga mengirimkan bantuan personel tambahan (BKO) untuk memperkuat upaya penanganan.Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, menyampaikan bahwa kekuatan tambahan tersebut sudah diberangkatkan sejak pagi dan tengah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak.“Saat ini kami masih terus menerjunkan anggota kami di lapangan. Selain itu, kami juga mengirimkan bantuan personel tambahan atau BKO dari Polda, di luar kekuatan yang sudah dikerahkan oleh Polres Nagekeo, Polres Ende, dan polres-polres sekitarnya,” jelas Irjen Rudi.Selain penguatan personel, Polda NTT juga menurunkan tim dengan anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian korban. Hal ini dilakukan karena hingga kini masih ada tiga korban yang belum ditemukan.“Kami juga akan menurunkan tim dengan anjing pelacak, mengingat masih ada tiga korban yang belum ditemukan. Kami berharap besok anjing pelacak tersebut sudah tiba di sini sehingga bisa segera digunakan untuk membantu proses pencarian,” ungkapnya.Kapolda menegaskan bahwa Polri akan terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi membantu masyarakat terdampak, baik dalam proses pencarian korban maupun pemulihan kondisi pascabencana.“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, dengan segala sumber daya yang ada, untuk membantu pencarian korban dan pemulihan pascabencana,” pungkas Irjen Rudi. PNO-12
17 Sep 2025, 10:28 WIT
50 Calon Purnabakti Polri Ikuti Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Yang Dilaksanakan Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Maluku menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi Anggota dan PNS Polri jajaran Polda Maluku Tahun 2025. Dengan mengusung tema “Siap Pensiun Bahagia”, kegiatan pembekalan yang diikuti 50 peserta, calon purnabakti Polri ini diselenggarakan di Gedung Serba Guna Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Kota Ambon, Selasa (16/9/2025).Kegiatan pembekalan dipimpin Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol. Jemi Junaidi, S.I.K., M.M. Ia didampingi Kepala BPVP Ambon dan Kepala SMBC Ambon. Turut hadir Kabag Watpers Biro SDM Polda Maluku, Kabag Psikologi Biro SDM Polda Maluku, serta Kepala PT Asabri Ambon. Kepala BPVP Ambon Yustianto, S.E., M.M, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini memiliki makna strategis. "Program ini dirancang khusus untuk mempersiapkan calon purnatugas agar tetap produktif, mandiri, dan berdaya saing. Masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari berkarya di bidang yang baru," ujar Yustianto.Ia menjelaskan, pelatihan kali ini berfokus pada sektor pengolahan hasil perikanan sebagai salah satu potensi unggulan di Maluku. "Kami berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal baru di masa purnatugas, sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat," tambahnya. Yustianto juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Maluku atas sinergi yang terjalin.Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku Kombes Jemi Junaidi dalam sambutannya mengaku, purnatugas merupakan akhir dari masa pengabdian kedinasan, sekaligus sebagai awal dari episode kehidupan baru. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menghindari “post power syndrome” atau depresi."Tema yang diangkat, ‘Siap Pensiun Bahagia’, sangat relevan," ujar Kombes Jemi. Tema ini merupakan singkatan dari Sehat, Ikhlas, Aktivitas Bermanfaat, dan Produktif.Pada kesempatan itu, Kombes Jemi juga memberikan pesan penting untuk dilaksanakan puluhan peserta, calon purnatugas Polri. Diantaranya;1. Jaga keimanan dan ketakwaan, serta dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Persiapkan diri dengan sungguh-sungguh menghadapi masa purnatugas dengan membekali diri dengan kompetensi dan integritas.3. Manfaatkan kegiatan pembekalan dan pelatihan ini secara maksimal, sehingga materi yang diberikan dapat diaplikasikan dengan baik.4. Kembangkan wawasan dan keterampilan yang diperoleh untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.5. Jadilah panutan dan ikon perubahan yang lebih baik di tengah masyarakat.6. Tetap berikan kontribusi bagi kemajuan institusi Polri dengan masukan dan pemikiran yang positif.Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian pimpinan Polri dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan kemandirian bagi personelnya di masa purnabakti.Acara pembukaan pelatihan diakhiri dengan penukaran plakat antara Karo SDM Polda Maluku, Kepala BPVP Ambon, dan Kepala SMBC Ambon. Momen ini menjadi penanda terjalinnya kolaborasi yang erat antara institusi Polri dengan pihak terkait dalam mempersiapkan personel menuju masa purnabakti. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
17 Sep 2025, 10:05 WIT
Patroli Presisi, Polda Maluku Sasar Titik Rawan di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui unit patroli kota presisi dan unit tipiring Direktorat Samapta, melakukan patroli kamtibmas di wilayah kota Ambon, Selasa (16/9/2025).Sejumlah daerah rawan di Ambon, ibukota provinsi Maluku menjadi sasaran patroli yang bertujuan memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang semakin kondusif.Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, mengungkapkan, patroli kamtibmas gencar dilakukan Polda Maluku dan jajaran di daerah-daerah rawan."Patroli kamtibmas ini menyasar kegiatan masyarakat, perkumpulan masyarakat, daerah rawan gangguan kamtibmas, aksi premanisme dan kejahatan yang ditemukan," ungkap Kombes Rositah.Saat menyisir sejumlah daerah rawan menggunakan kendaraan dinas, tim menghampiri sejumlah pelajar sekolah. Mereka ditemukan masih nongkrong di ruas jalan Rijali. "Tim patroli menemukan sejumlah siswa yang pulang sekolah tapi masih nongkrong di jalan Rijali. Mereka kemudian diberikan pesan kamtibmas dan diingatkan mengenai bahaya tawuran," ujarnya.Selain patroli menggunakan kendaraan bermotor di ruas-ruas jalan utama, tim juga menghampiri pusat perbelanjaan masyarakat seperti Ambon Plaza. Mereka berjalan kaki di dalam Amplaz melihat situasi kamtibmas yang berjalan aman kondusif."Petugas juga sempat berbincang dengan security menanyakan situasi kamtibmas di lokasi sekitar mall, serta mengingatkan untuk segera menghubungi kepolisian terdekat apabila terjadi gangguan kamtibmas," ujarnya.Selama pelaksanaan patroli sejak pukul 10.00 WIT hingga siang hari, situasi kamtibmas di wilayah kota Ambon terpantau aman dan kondusif. Masyarakat tampak beraktifitas dengan lancar. PNO-12#MalukuTarusBikingBae#BasudaraTarusBikingBae
17 Sep 2025, 09:55 WIT
Gelar Dialog Interaktif, Polda Maluku: Saatnya Suara Perempuan dan Anak Maluku Didengar
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku (Polda Maluku) melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon menggelar dialog publik interaktif bertajuk “Rise and Speak: Suara Perempuan dan Anak Maluku untuk Hidup yang Lebih Aman”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Jors de Fretes, Kantor RRI Cabang Ambon, pada Selasa (16/9).Dialog dengan tema "Rise and Speak" ini, selain merupakan bagian dari upaya Polda Maluku bersama mitra strategis untuk meningkatkan kesadaran publik serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku juga merupakan salah satu kegiatan yang digelar oleh Polwan Polda Maluku dalam rangka memperingati Hari Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-77 yang jatuh pada tanggal 1 September 2025 kemarin.Dialog ini menghadirkan empat narasumber utama yang mewakili berbagai pihak terkait penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yakni:Brigpol Mustika Payung, SH, MH – Penyidik Pembantu Subdit Renakta Dit Krimum Polda MalukuHusein, S.Pd, M.Pd – Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi MalukuCerly Laisina – Direktur Yayasan Peduli Ina Yana MalukuPrisca D. Sampe, S.Psi, M.Psi – Pakar Psikologi dan Akademisi Universitas Pattimura AmbonDalam pemaparannya, Brigpol Mustika Payung mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur selama tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa mayoritas kasus terjadi di lingkungan keluarga, dengan pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban.“Saat ini, terjadi peningkatan kasus dibanding tahun sebelumnya, dan kebanyakan terjadi dalam rumah tangga. Korban sering kali tidak berani melapor karena takut intimidasi dari pelaku yang merupakan orang tua atau kerabat dekat,” ungkap Mustika.“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika melihat atau mengetahui kekerasan. Kepolisian siap memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada para korban.”Cherly Laisina, Direktur Yayasan Peduli Ina Yana Maluku, menyatakan bahwa pelaporan adalah langkah awal penting dalam menghentikan kekerasan. Ia juga mengapresiasi peran aktif Polda Maluku dalam mendampingi kasus-kasus yang ditangani yayasan.“Kami sangat mengapresiasi Polda Maluku atas kolaborasi yang sudah terjalin dalam mendampingi para korban. Namun, kami juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku agar penanganan ini tidak timpang,” ujar Cerly.“Kami bahkan mendorong Polri untuk membentuk direktorat khusus untuk perempuan dan anak agar penanganan lebih fokus dan cepat.”Menanggapi hal tersebut, Husein, S.Pd, M.Pd, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya preventif di lapangan, khususnya di lingkungan sekolah.“Kami rutin melakukan edukasi dan pembagian brosur di sekolah menengah atas, termasuk sosialisasi bahaya bullying dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Husein.“Kami sepakat bahwa koordinasi antar lembaga harus diperkuat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini secara efektif.”Prisca D. Sampe, pakar psikologi dan akademisi Unpatti, menyoroti dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap anak, yang menurutnya dapat menimbulkan trauma hingga dewasa.“Anak-anak korban kekerasan berpotensi mengalami trauma psikis jangka panjang. Di Unpatti sendiri, kami sudah memiliki Satgas yang awalnya fokus pada kekerasan seksual, namun kini diperluas untuk mencakup kasus kekerasan perempuan dan anak secara umum,” jelas Prisca.Seruan Bersama: Bangkit dan Suarakan KebenaranDialog interaktif ini ditutup dengan seruan moral dari para narasumber agar para korban tidak lagi takut untuk bersuara, serta ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melaporkan dan mencegah kekerasan.“Mari kita bangkit dan bersuara. Suara korban adalah langkah awal untuk mendapatkan keadilan. Kami, kepolisian, akan selalu siap berdiri bersama para korban,” tegas Brigpol Mustika. PNO-12
17 Sep 2025, 09:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
