Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kemenko Kumham Imipas mengadakan FGD dan Sinkronisasi Kebijakan Roylati Musik
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola
royalti musik nasional. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Focus Group
Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola
Royalti Musik Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Hukum,
HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI. FGD yang berlangsung pada Rabu
(17/9/25) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat
pemerintah, penggiat musik, hingga pelaku industri. Forum ini sekaligus menjadi
ruang strategis untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membayangi
sistem pengelolaan royalti di Indonesia: kurangnya pemahaman, kerumitan
prosedur, serta rendahnya transparansi. Kemenko Kumham Imipas sebelumnya
mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola royalti musik. Di
antaranya, minimnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan aparat penegak
hukum mengenai mekanisme pengelolaan royalti. Selain itu, prosedur pemungutan
dan pendistribusian royalti dinilai masih belum jelas tersosialisasi, serta
lemahnya keterbukaan laporan keuangan yang memicu turunnya kepercayaan publik
terhadap lembaga pengelola royalti. Dalam pembukaan, Asisten Deputi
Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual,
Syarifuddin, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah merumuskan solusi
bersama. “FGD ini adalah ruang diskusi
sekaligus momentum untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat tata kelola
royalti, serta membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan akuntabel,”
ujarnya. Senada, Deputi Bidang Koordinasi
Hukum, Nofli, menekankan bahwa royalti bukanlah beban administratif semata. “Royalti adalah imbalan ekonomi
yang adil atas kerja keras para kreator. Forum ini harus kita jadikan sebagai
titik awal transformasi tata kelola royalti di Indonesia,” tegasnya. FGD ini juga menghadirkan musisi
sekaligus pencipta lagu, Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi). Ia menyoroti
pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme lisensi sebelum membicarakan distribusi
royalti. “Lisensi adalah izin dari
pencipta karya sebelum terjadi pemanfaatan secara komersial. Jika lisensi sudah
dilaksanakan dengan benar, barulah pembicaraan tentang royalti bisa berjalan
adil. Harapan kami, hak ekonomi dari pertunjukan musik benar-benar bisa
diterima para pencipta lagu secara proporsional,” jelas Piyu. FGD ini menghasilkan kesepakatan
awal mengenai tiga pilar utama tata kelola royalti ke depan yaitu, harmonisasi
regulasi agar aturan lebih sinkron dan mudah diterapkan, penguatan kelembagaan
untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga pengelola royalty dan penyederhanaan
prosedur serta edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami hak dan
kewajibannya. Kemenko Kumham Imipas menegaskan
bahwa pihaknya akan menjadi fasilitator sekaligus pengawal seluruh hasil
diskusi. Aspirasi, kritik, dan pandangan dari para pemangku kepentingan akan
dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan regulasi dan
tata kelola royalti musik nasional.(GF)
19 Sep 2025, 02:37 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Gelar Forum Data 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025
sebagai salah satu upaya strategis memperkuat implementasi Satu Data Indonesia
(SDI) di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/9/25) ini
dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua,
MB Setyo Wahyudi, mewakili Penjabat Gubernur Papua. Dalam sambutan tertulis yang
dibacakan Setyo, Pj Gubernur menegaskan bahwa data memegang peranan vital dalam
proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan, arah kebijakan dan program pemerintah berisiko tidak
tepat sasaran. “Data adalah fondasi dari
kebijakan. Dengan data yang valid, program pembangunan Papua akan berjalan
lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya. Forum Data ini diikuti oleh
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua serta perwakilan OPD
dari kabupaten/kota terpilih yang menjadi pengampu Data Sektoral Strategis
Daerah (DSSD). Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Berita
Acara Perencanaan Data Sektoral Strategis Daerah, yang menandai komitmen
bersama dalam penguatan pengelolaan data sektoral di Papua. Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Papua, Jeri Agu Yudianto, selaku Walidata, memaparkan capaian pengelolaan data
sektoral di Papua. Ia menjelaskan daftar perencanaan data, jenis data yang
digunakan, data yang telah terisi, hingga data yang berhasil divalidasi oleh
Walidata bersama BPS Provinsi Papua sebagai pembina data. “Forum ini menjadi momentum
penting untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam menghadirkan data
berkualitas. Hanya dengan data yang solid, pembangunan Papua bisa diarahkan
secara lebih inklusif dan akuntabel,” ungkap Jeri. Melalui forum ini, Pemerintah
Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menempatkan data sebagai landasan
pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memastikan
setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang valid, sehingga manfaat
pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kualitas data yang semakin
baik, Papua diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat
top-down, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan nyata
masyarakat di lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:31 WIT
RSUP Jayapura Jadi Penutup Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran
Rakabuming Raka, di Tanah Papua resmi ditutup dengan peninjauan ke Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Kamis (18/9/25). Kehadiran Wapres disambut hangat
oleh para pegawai rumah sakit yang tampak antusias menyambut rombongan. Kunjungan ini dilakukan setelah
Wapres Gibran sebelumnya meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Hamadi dan Pasar
Youtefa. Peninjauan ke RSUP Jayapura menjadi salah satu agenda penting,
mengingat rumah sakit ini diharapkan menjadi rujukan utama layanan kesehatan
masyarakat Papua. Direktur Jenderal Kesehatan
Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa Wapres
Gibran merasa puas setelah melihat langsung kesiapan operasional, fasilitas,
dan pelayanan rumah sakit tersebut. “Nanti hasil kunjungan ini akan
disampaikan ke Presiden untuk segera meresmikan RSUP Jayapura agar benar-benar
menjadi kebanggaan rakyat Papua,” kata Azhar. Ia menambahkan, dengan hadirnya
RSUP Jayapura, sebagian besar kasus penyakit yang sebelumnya harus dirujuk ke
Makassar atau Surabaya kini bisa ditangani langsung di Papua. “Semuanya bisa selesai di sini.
Ini tentu akan sangat membantu masyarakat Papua dan mengurangi beban biaya
perjalanan maupun perawatan,” ujarnya. Azhar juga menegaskan bahwa
standar pelayanan RSUP Jayapura setara dengan rumah sakit besar di Pulau Jawa. Direktur RSUP Jayapura, Petronela
M. Risamasu, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melayani pasien dengan
jumlah yang cukup signifikan. Saat ini tercatat 450 pasien rawat jalan, 12
pasien rawat inap, dan 2 kasus operasi yang sudah ditangani. “Kami siap melayani masyarakat
Papua dengan sepenuh hati. Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat sudah
sangat lengkap dan modern. Mudah-mudahan kehadiran RSUP Jayapura dapat menjawab
kebutuhan kesehatan masyarakat Papua,” pungkasnya. Dengan adanya RSUP Jayapura,
pemerintah berharap masyarakat Papua mendapatkan akses kesehatan yang lebih
mudah, cepat, dan berkualitas. Rumah sakit ini diharapkan tidak hanya menjadi
pusat layanan kesehatan, tetapi juga simbol kemajuan dan perhatian negara bagi
rakyat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:29 WIT
Wapres Gibran Tinjau PPI Hamadi Didampingi Pj Gubernur Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan
kerja ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Jayapura, Kamis (18/9/25).
Dalam agenda tersebut, Wapres didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus
Fatoni, yang menegaskan bahwa Papua memiliki potensi perikanan yang sangat
besar dan strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. PPI Hamadi selama ini dikenal
sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Jayapura, dengan aktivitas
nelayan dan pedagang ikan yang cukup tinggi setiap harinya. Kunjungan Wapres
Gibran menjadi perhatian masyarakat sekitar yang antusias menyambut orang nomor
dua di Indonesia itu. Dalam keterangannya, Pj Gubernur
Agus Fatoni menyampaikan bahwa potensi laut Papua sangat melimpah, namun belum
sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah
keterbatasan infrastruktur di PPI Hamadi. “Potensi perikanan di Papua cukup
besar, tapi harus kita dukung dengan pembenahan sarana dan prasarana, termasuk
penataan kawasan agar lebih tertib dan produktif,” ujar Fatoni. Menurutnya, penataan kawasan
sangat penting agar pedagang ikan memiliki tempat yang layak tanpa mengganggu
fungsi utama pelabuhan. Dengan pengelolaan yang baik, PPI Hamadi diyakini mampu
menjadi pusat ekonomi baru di Jayapura. Fatoni juga menyampaikan
apresiasinya atas kunjungan Wapres Gibran yang melihat langsung kondisi di
lapangan. Ia menilai kehadiran Wapres akan memperkuat perhatian pemerintah
pusat terhadap pembangunan sektor perikanan di Papua. “Kami berterima kasih kepada
Bapak Wapres. Dengan kunjungan ini, pemerintah pusat bisa langsung melihat
realita di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran untuk
masyarakat Papua,” tutupnya. Selain meninjau aktivitas
nelayan, Wapres Gibran juga berdialog singkat dengan pedagang ikan yang
berharap adanya perbaikan fasilitas seperti tempat pelelangan, area
penyimpanan, dan sarana kebersihan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:27 WIT
Wali Kota Jayapura Serahkan Proposal Pembangunan Pasar Modern ke Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyerahkan proposal pembangunan Pasar Modern
Youtefa kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian
kunjungan kerja Wapres di Jayapura, Kamis (18/9/25). Momen penyerahan dilakukan
langsung saat Gibran meninjau kondisi Pasar Youtefa, salah satu pusat
perekonomian utama di Abepura, Kota Jayapura. Kunjungan Wapres Gibran mendapat
sambutan hangat dari pedagang maupun masyarakat sekitar. Kehadirannya tidak
hanya sekadar agenda pemerintahan, tetapi juga menjadi energi positif bagi
pelaku usaha kecil yang sehari-hari menggantungkan hidup di pasar tersebut.
Wapres bahkan menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah pedagang,
mendengarkan langsung keluhan serta harapan mereka. Dalam keterangannya, Wali Kota
Abisai Rollo menegaskan bahwa usulan pembangunan pasar modern merupakan salah
satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan
sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Jayapura. “Kami ingin Pasar Youtefa tidak
hanya menjadi pusat transaksi, tapi juga ikon perdagangan modern di Papua.
Dengan infrastruktur yang lebih baik, pedagang akan lebih nyaman, pembeli pun
merasa aman, dan produk lokal bisa lebih bersaing,” jelas Abisai. Proposal tersebut memuat rencana
peningkatan fasilitas pasar, mulai dari renovasi fisik bangunan, penataan kios,
sistem kebersihan dan sanitasi, hingga pengelolaan berbasis digital. Pembangunan pasar modern diyakini
akan memberikan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan omzet pedagang,
tetapi juga membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk menembus pasar yang
lebih besar, termasuk sektor pariwisata. Selain itu, dengan fasilitas yang
lebih representatif, Pasar Youtefa diharapkan mampu menjadi wajah baru Jayapura
sebagai kota modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Wapres Gibran, yang menerima
proposal tersebut, menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut
melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga menekankan pentingnya
pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:24 WIT
Polemik Jargon Baru “Mimika Rumah Kita” di Tengah Identitas Asli Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Perdebatan publik di Kabupaten Mimika kian menghangat setelah Pemerintah Daerah
melalui kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong
gencar mensosialisasikan jargon baru “Mimika Rumah Kita”. Jargon ini mulai
digaungkan dalam berbagai acara besar, seremonial, hingga kegiatan resmi
pemerintahan. Namun, langkah tersebut justru menuai penolakan keras dari
masyarakat adat. Masyarakat Amungme dan Kamoro
menilai jargon tersebut berpotensi menggeser eksistensi identitas asli Mimika
yang telah melekat sejak lama, yakni “Eme Neme Yauware”, yang memiliki makna
mendalam: Bersatu, Bersaudara, Membangun. Identitas ini dianggap bukan
sekadar slogan, melainkan simbol kultural yang menyatukan masyarakat lokal. Penolakan masyarakat adat tidak
hanya disampaikan melalui forum-forum resmi, tetapi juga ramai di jagat media
sosial. Unggahan dengan tagar #SaveEmeNemeYauware bermunculan, sebagai bentuk
protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan sejarah
dan nilai luhur masyarakat Mimika. Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK),
Refael Taurekeyau, menyatakan sikap tegas menolak jargon baru tersebut. “Saya, Ketua APK, dengan tegas
menolak slogan Mimika Rumah Kita. Identitas kita adalah Eme Neme
Yauware, itu simbol dan harga diri masyarakat Kamoro. Pemerintah harus
mengembalikannya sebagai jargon utama Mimika,” tegas Refael. Menanggapi polemik ini, Ketua
Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengingatkan agar persoalan ini
dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari aspek
hukum dan kebudayaan. “Elite politik maupun pemerintah
harus bijak menyikapi persoalan ini. Eme Neme Yauware adalah identitas
asli yang lahir dari masyarakat Mimika, dan itu harus dihormati,” ujarnya. Elinus juga mendorong pemerintah
daerah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh adat, pemuda, dan masyarakat
sipil, agar tercipta kesepahaman dan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Bagi masyarakat adat Mimika, “Eme
Neme Yauware” adalah warisan nilai persatuan yang menyatukan berbagai suku dan
golongan sejak dahulu. Penggantian atau pengaburan jargon ini dikhawatirkan
dapat mengikis rasa memiliki terhadap tanah Mimika yang kaya akan keberagaman. Sejumlah tokoh adat pun
menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengedepankan kearifan lokal sebagai
fondasi membangun daerah, sehingga setiap program dan jargon yang dipilih
selaras dengan jati diri masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:22 WIT
Wapres Gibran Ajak Anak Panti Belanja Perlengkapan Sekolah di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai Gramedia Jayapura pada Rabu (17/9/25),
ketika Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara mendadak hadir dan
mengajak 60 anak dari dua panti asuhan berbelanja perlengkapan sekolah.
Kehadiran Wapres Gibran yang tak terduga ini menjadi kejutan manis bagi
anak-anak, yang seketika larut dalam euforia memilih langsung kebutuhan sekolah
mereka. Informasi kedatangan Wapres
Gibran disampaikan secara mendadak melalui koordinasi dengan aparat TNI,
membuat pihak Gramedia harus bergerak cepat menyiapkan segala sesuatu. Meski
serba singkat, suasana penuh kehangatan justru tercipta di dalam toko. Menurut Nonince Merani, Sales
Superintendent Gramedia Jayapura, masing-masing anak diberikan anggaran belanja
sebesar Rp500.000. Dengan dana itu, mereka bebas memilih perlengkapan sekolah
sesuai kebutuhan dan keinginan, mulai dari tas, buku pelajaran, kamus, hingga
alat tulis. “Bapak Wapres membiarkan
anak-anak memilih sendiri barang yang mereka butuhkan. Beliau juga dengan sabar
menunggu dan sesekali bercanda dengan mereka. Suatu kehormatan besar bagi kami
di Gramedia Jayapura bisa menyaksikan langsung momen istimewa ini,” ujar
Nonince. Kebahagiaan anak-anak panti
terlihat jelas. Bukan hanya karena mendapatkan perlengkapan sekolah baru,
tetapi juga karena merasa dihargai, diberi kepercayaan, dan diperhatikan
langsung oleh seorang pemimpin nasional. Bagi sebagian anak, pengalaman
memilih sendiri kebutuhan sekolah di toko besar seperti Gramedia adalah hal
baru yang sangat berkesan. “Ini pengalaman yang luar biasa, kami sangat
senang,” ujar salah satu anak panti dengan penuh semangat. Gaya kepemimpinan Gibran yang
sederhana dan akrab dengan masyarakat kembali terlihat dalam kegiatan ini. Ia
tidak hanya datang untuk melihat, tetapi benar-benar terlibat, bahkan
menyempatkan diri untuk berbincang ringan dengan anak-anak. Nonince berharap kegiatan serupa
dapat berlanjut, bukan hanya di Jayapura, tetapi juga di daerah lain di
Indonesia. “Kami berharap Bapak Wapres bisa sering datang membawa kegiatan
positif seperti ini, karena selain membantu anak-anak, juga memberi semangat
bagi dunia usaha lokal untuk ikut berkontribusi,” katanya. Kunjungan Wapres Gibran kali ini
semakin menegaskan pesan bahwa pembangunan sumber daya manusia, khususnya
anak-anak, tidak hanya bicara soal fasilitas pendidikan, tetapi juga tentang
memberikan motivasi, kebahagiaan, dan pengalaman yang berkesan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:15 WIT
Wamendagri Fokus Perbaikan Fasilitas Kesehatan Papua, Segera Gelar Rapat Teknis Lintas Kementerian
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Upaya perbaikan fasilitas kesehatan (faskes) di Papua kini menjadi prioritas
serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk
menegaskan langkah konkret akan segera dilakukan melalui rapat teknis lintas
kementerian setelah arahan langsung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran
Rakabuming Raka. Arahan tersebut disampaikan
Wapres Gibran usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Papua pada
16–18 September 2025. Dalam kunjungan itu, Wapres mendapati masih banyak
persoalan mendasar terkait kondisi faskes, mulai dari bangunan yang kurang layak,
layanan yang belum maksimal, hingga tata kelola manajemen rumah sakit. Dalam pernyataannya pada Kamis
(18/9/25), Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa evaluasi dan masukan dari
kunjungan Wapres menjadi bahan penting untuk ditindaklanjuti secara cepat. “Banyak fasilitas kesehatan,
rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan
seterusnya. Tadi kami juga bertemu dengan Forkopimda Papua, ada banyak hal yang
memang harus kita selesaikan bersama,” ujar Ribka. Sebagai langkah konkret,
Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian dalam waktu
dekat. Rapat ini diproyeksikan membahas secara detail prioritas perbaikan,
termasuk strategi percepatan pembangunan serta kebutuhan anggaran. “Banyak hal yang harus
diperbaiki. Semua sudah kami catat. Sepulang dari sini, kami akan lakukan rapat
teknis dalam waktu singkat, melibatkan kementerian terkait agar proses
perbaikan bisa segera berjalan,” tegasnya. Selain sektor kesehatan, Wapres
Gibran juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di Papua Selatan yang masih
menghadapi banyak kendala. Menurut Wamendagri, kedua sektor vital ini akan
menjadi prioritas dalam agenda pembahasan lintas kementerian. “Kami tidak hanya fokus di
kesehatan, tetapi juga pendidikan. Arahan dari Bapak Wapres sudah jelas, kita
harus bergerak cepat menindaklanjuti agar masyarakat Papua bisa merasakan
perubahan nyata,” tambah Ribka. Dalam kaitannya dengan pendanaan,
Wamendagri menyebut pembahasan juga akan menyentuh aspek Transfer ke Daerah
(TKD) yang membutuhkan sinergi erat dengan Kementerian Keuangan. “Koordinasi intensif di tingkat
pusat akan terus kami lakukan. Ini penting supaya program perbaikan tidak hanya
terencana, tetapi juga bisa berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 20:01 WIT
Jelang HUT ke-80 TNI, Kodim 1710/Mimika Libatkan Banser dan Pemuda Kerukunan dalam Patroli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia
(TNI) pada 5 Oktober mendatang, Kodim 1710/Mimika menggelar kegiatan Patroli
Humanis di wilayah Kota Timika, Rabu malam (17/9/2025). Berbeda dari patroli
biasanya, kegiatan kali ini melibatkan unsur Banser dan Pemuda Kerukunan,
menciptakan suasana kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat (Kamtibmas). Patroli tersebut dipimpin oleh Danramil
1710-01/Kokonao, Kapten Inf Belli G. Rachmad, S.A.P., dengan menyasar sejumlah
titik rawan sekaligus memberikan imbauan secara humanis kepada masyarakat.
Tujuannya, agar warga ikut berperan aktif menciptakan rasa aman di Kabupaten
Mimika. Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M.
Slamet Wijaya, S.Sos., M.Han., M.A., menekankan bahwa patroli ini bukan sekadar
rutinitas, melainkan simbol kekompakan antara aparat keamanan dan masyarakat
sipil. “Terima kasih kepada seluruh
personel TNI yang terlibat, juga anggota Banser dan pemuda kerukunan yang turut
dalam patroli bersama. Kegiatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan
memastikan bahwa Kota Timika dan sekitarnya tetap aman dan kondusif,” tegas
Slamet Wijaya. Ia juga mengingatkan pentingnya
antisipasi terhadap isu-isu provokatif yang kerap beredar, terutama menjelang
momen penting seperti HUT TNI. Melalui patroli ini, TNI bersama
Banser dan pemuda menyampaikan pesan perdamaian dan solidaritas. Mereka
berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang dapat memicu keresahan. “Menjaga Mimika tetap aman adalah
tanggung jawab bersama. Patroli humanis ini menjadi wujud nyata kolaborasi
lintas elemen demi menjaga stabilitas daerah,” tambah Dandim. Kegiatan ini juga menjadi sarana
mempererat silaturahmi antara TNI, organisasi kepemudaan, dan masyarakat,
sekaligus menunjukkan bahwa keamanan wilayah bukan hanya urusan aparat, tetapi
juga panggilan bersama untuk menjaga tanah Papua tetap damai. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 19:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
