Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kemenko Polkam Tekankan Kemerdekaan Pers sebagai Pilar Demokrasi
Papuanewsonline.com, Banjarmasin – Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kemerdekaan pers
merupakan pilar penting bagi tegaknya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di
Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS)
bertajuk Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tingkat
Nasional dan Daerah Tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin, Kamis (18/9/2025). Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang diwakili oleh Plt. Asisten Deputi
Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Marsma TNI Arifien Sjahrir,
menekankan bahwa IKP harus dipahami bukan sekadar angka, tetapi cermin kualitas
demokrasi yang menggambarkan sejauh mana kebebasan pers terlindungi dan dijamin
negara. “Indeks Kemerdekaan Pers adalah
tolok ukur kita. Angka ini menjadi refleksi apakah kebebasan pers benar-benar
hadir dan dijaga. Tantangan yang ada bukan untuk kita hindari, melainkan kita
hadapi bersama dengan solusi, termasuk menertibkan praktik pemberitaan yang
dilakukan pihak tanpa kompetensi maupun legalitas,” ujarnya. Forum ini menempatkan Kalimantan
Selatan sebagai model praktik baik peningkatan IKP, karena provinsi ini
berhasil mencatat nilai IKP tertinggi nasional pada tahun 2024 dengan skor
80,91 (kategori Bebas). Keberhasilan tersebut tidak lepas
dari sejumlah faktor pendukung, seperti: Kemitraan setara antara
pemerintah daerah dan media, Keterbukaan informasi publik
melalui PPID dan portal Satu Data Banua, Kebijakan perlindungan pers, Penguatan ekosistem jurnalisme
sehat, di antaranya lewat verifikasi media, konsorsium pers, uji kompetensi
wartawan, serta pembinaan komunitas informasi masyarakat. Pencapaian ini diharapkan menjadi
inspirasi bagi daerah lain yang masih menghadapi tantangan rendahnya capaian
IKP. Dalam diskusi, sejumlah isu
penting turut disoroti, mulai dari perlindungan terhadap jurnalis agar bebas
dari ancaman saat melaksanakan tugas, menjaga independensi media dari
intervensi politik dan kepentingan bisnis, hingga perlindungan hukum bagi karya
jurnalistik sebagai produk kekayaan intelektual. Selain itu, penguatan hak cipta
karya jurnalistik juga dinilai penting untuk mendukung model bisnis media yang
sehat dan keberlanjutan ekonomi pers nasional. Kegiatan ini merupakan bagian
dari upaya berkelanjutan Kemenko Polkam dalam memperkuat indikator IKP di
seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, kementerian akan terus memfasilitasi
koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas jurnalis, serta melakukan advokasi
perlindungan hukum bagi insan pers agar dapat bekerja lebih aman dan
profesional. “Kemerdekaan pers bukan sekadar
milik jurnalis atau media, melainkan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dengan pers yang merdeka,
demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” tegas Marsma Arifien Sjahrir.(GF)
20 Sep 2025, 05:00 WIT
Wabup Mimika Klarifikasi Polemik Slogan “Mimika Rumah Kita”
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, akhirnya buka suara menanggapi kritik yang
muncul terkait penggunaan slogan “Mimika Rumah Kita”. Slogan tersebut
sebelumnya menuai pro dan kontra, salah satunya datang dari Ketua Aliansi
Pemuda Kamoro (APK), Rafael Taorekeyau, yang meminta agar pemerintah daerah
mengembalikan slogan “Eme Neme Yauware” sebagai simbol harga diri dan identitas
kultural masyarakat Mimika. Menanggapi hal itu, Wabup Kemong
menegaskan bahwa slogan “Mimika Rumah Kita” tidak dimaksudkan untuk
menggantikan “Eme Neme Yauware”. Menurutnya, “Mimika Rumah Kita” adalah
identitas tambahan yang dirancang sebagai brand daerah sekaligus strategi
komunikasi publik yang selaras dengan visi pembangunan Smart City di Kabupaten
Mimika. “‘Mimika Rumah Kita’ adalah
identitas tambahan yang menjadi penguat bagi pembangunan menuju kabupaten
cerdas. Sedangkan semboyan ‘Eme Neme Yauware’ tetap dipertahankan sebagai motto
utama, karena mengandung makna kultural yang sangat dalam bagi masyarakat
Amungme dan Kamoro,” jelas Kemong, Jumat (19/9/25). Lebih jauh, Emanuel Kemong
mengajak masyarakat agar menyikapi perbedaan pandangan secara bijak tanpa harus
menimbulkan konflik. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah
keberagaman masyarakat Mimika. “Ini rumah kita bersama. Mau lari
kemana lagi? Kita harus jaga baik-baik. Di sini tidak ada musuh, semua adalah
sahabat. Kalau tidak setuju atau kurang memahami, mari kita diskusi dengan
baik. Itu jauh lebih bijak daripada saling menyalahkan,” ujarnya menekankan. Kemong juga menyampaikan bahwa
penggunaan slogan “Mimika Rumah Kita” telah melalui tahapan sosialisasi kepada
berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat, serta dipublikasikan secara
luas melalui media. Menurutnya, mayoritas pihak telah memberikan dukungan. “Semua sudah setuju. Jadi sekali
lagi saya tegaskan, Eme Neme Yauware tetap menjadi motto orang Mimika. Itu
tidak tergantikan, melainkan diperkaya dengan slogan baru agar Mimika bisa
lebih dikenal luas dan siap menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:41 WIT
Pemprov Papua Pastikan Anggaran Pelantikan Anggota DPRP Jalur Otsus Telah Dialokasikan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan
11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus)
telah disiapkan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Kepastian itu
disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai
menghadiri rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/9/25) malam. Fatoni menekankan bahwa
pelantikan 11 anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan Otsus merupakan
bagian penting dari implementasi kebijakan khusus yang diatur bagi Papua. Dari
sisi eksekutif, pemerintah daerah telah menuntaskan kewajibannya dalam menyediakan
pendanaan, sementara jadwal pelantikan sepenuhnya berada di ranah legislatif. “Terkait dengan pelantikan 11
anggota DPRP dari jalur pengangkatan, itu sepenuhnya kewenangan DPRD untuk
menjadwalkan. Namun, dari sisi anggaran, pemerintah wajib memastikan seluruh
kegiatan DPRP, termasuk proses pengangkatan ini, telah diakomodasi dalam APBD-P,”
tegas Fatoni saat diwawancarai awak media. Agus Fatoni menjelaskan, alokasi
anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di Papua, terlebih dalam
konteks representasi khusus Otsus. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara
eksekutif dan legislatif agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan
memberi kepastian hukum. Menurutnya, keberadaan 11 anggota
DPRP dari jalur Otsus tidak hanya memperkuat peran politik orang asli Papua
(OAP), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan
pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat. “Pemerintah daerah akan terus
berupaya menjaga komitmen ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal
implementasi Otsus di Papua,” ujarnya. Meski anggaran sudah tersedia,
jadwal pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus hingga kini masih menunggu
penetapan dari DPR Papua. Pemerintah berharap, proses tersebut dapat segera
terlaksana sehingga lembaga legislatif di Papua dapat berjalan lebih optimal
dengan keanggotaan yang lengkap. Fatoni menambahkan, kehadiran
anggota DPRP dari jalur Otsus diharapkan mampu memberi warna baru dalam
dinamika politik Papua, serta memperkuat representasi masyarakat adat dalam
pengambilan kebijakan strategis. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:37 WIT
BPKAD Papua Luncurkan SIM Gaji Berbasis Web, Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua resmi
meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji) berbasis web,
Kamis (19/9/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Papua ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi
Papua, Rusdianto Abu. Langkah ini menjadi bagian dari
upaya transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan
transparansi pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran gaji dan
tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Rusdianto
menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk
terus melakukan inovasi. Selama ini, penyusunan daftar gaji di lingkungan
Pemprov Papua masih banyak dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi desktop
terbatas, yang kerap menimbulkan kendala dalam hal kecepatan, akurasi, dan
monitoring. “Pemerintah Provinsi Papua
melalui BPKAD bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura menghadirkan SIM
Gaji berbasis web. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas
tantangan yang selama ini dihadapi, sekaligus menjadi langkah maju dalam mewujudkan
tata kelola keuangan yang modern,” jelasnya. Rusdianto menambahkan bahwa
implementasi SIM Gaji berbasis web diharapkan memberikan banyak manfaat, di
antaranya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gaji, sehingga proses
pembayaran menjadi lebih cepat dan terintegrasi, menjamin akurasi data pegawai,
termasuk perhitungan gaji dan tunjangan, sehingga meminimalisasi risiko
kesalahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan data yang dapat
dipantau secara real-time dan memudahkan monitoring dan evaluasi, baik bagi
bendahara pengeluaran maupun pihak manajemen keuangan daerah. “Kami berharap para bendahara
pengeluaran dan pembuat daftar gaji dapat memberikan dukungan penuh agar
penerapan sistem ini berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak
menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini,” tegas Rusdianto. Peluncuran SIM Gaji berbasis web
menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi keuangan daerah di Papua.
Dengan sistem ini, BPKAD berkomitmen mendukung visi pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan hak ASN terpenuhi tepat waktu. Inovasi ini juga selaras dengan
arah pembangunan nasional yang menekankan pada penerapan teknologi informasi
dalam birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:34 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi
momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
(Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi
Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota
dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam
menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah
bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada
kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi
Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan
kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan
masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata
terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian
dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan
komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat
waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni
menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata
dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut
adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan
lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai
menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN.
Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal
daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung
pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya,
aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun
2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses
akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan
daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini
memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua
terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi
dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 17:26 WIT
Anggota DPR Papua Tengah Jemi Patabang Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Puncak
Papuanewsonline.com, Puncak –
Situasi keamanan di Kabupaten Puncak kembali menjadi perhatian serius. Pada 18
September 2025, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., Anggota DPR Papua Tengah dari
Dapil III Puncak sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan kunjungan
kerja (kunker) ke Polres Puncak yang berlokasi di Ilaga. Kunker ini bertujuan untuk
menggali informasi terkini dari pihak kepolisian terkait kondisi keamanan,
dinamika masyarakat, serta perkembangan terbaru mengenai para pengungsi yang
terdampak situasi sosial di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung
penuh kehangatan, Jemi Patabang berdiskusi langsung dengan Kapolres Puncak,
Kompol Mardi Marpaung, S.Sos., beserta jajarannya. Kapolres memaparkan secara
komprehensif situasi terkini di lapangan, termasuk langkah-langkah strategis
yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas keamanan. “Keamanan adalah prioritas utama
kami. Kunjungan kerja dari Bapak Jemi Patabang sangat penting untuk kami agar
bisa menyampaikan secara langsung mengenai situasi di Kabupaten Puncak,” tegas
Kapolres. Menanggapi pemaparan tersebut,
Jemi Patabang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi aparat kepolisian dalam
menjaga kondusivitas daerah yang rawan gangguan keamanan. “Saya menghargai sekaligus
mengapresiasi upaya Polres Puncak dalam memberikan rasa aman sehingga aktivitas
masyarakat bisa berjalan normal. Saya juga berterima kasih atas sambutan luar
biasa dari Kapolres Puncak dan jajaran dalam kunjungan kerja kali ini,” ujar
Jemi. Kapolres Mardi Marpaung menyambut
baik kehadiran legislator asal Puncak tersebut dan menekankan pentingnya
kerjasama lintas lembaga. “Kami sangat berterima kasih atas
perhatian dan dukungan dari Bapak Jemi Patabang. Sinergi yang baik antara DPR
dan kepolisian sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan, membantu
masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan suasana damai di Puncak,”
ungkapnya. Melalui kunjungan ini, diharapkan
koordinasi antara legislatif dan aparat kepolisian semakin erat. Kehadiran
wakil rakyat di tengah aparat keamanan menjadi bukti nyata bahwa situasi
keamanan di Kabupaten Puncak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kunker tersebut juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan rasa aman dan
damai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa
khawatir.(GF)
19 Sep 2025, 17:20 WIT
Gempa Berkekuatan 6,6 Guncang Nabire, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
Papuanewsonline.com, Mimika –
Guncangan kuat mengguncang sebagian wilayah Papua Tengah pada Jumat dini hari
(19/9/2025) sekitar pukul 01.19 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 6,6 berpusat di laut,
tepatnya 29 kilometer barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km. Koordinat
episenter tercatat pada 3.47° LS dan 134.49° BT. Direktur Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono,
menjelaskan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar Anjak Weyland. Analisis
mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi
di kawasan tektonik aktif Papua. Getaran gempa terasa cukup luas,
meliputi Nabire, Wasior, Enarotali, Timika, Biak, hingga Supiori dengan
intensitas bervariasi. Sejumlah warga dilaporkan berhamburan keluar rumah untuk
menyelamatkan diri saat guncangan terjadi. Meski demikian, BMKG memastikan
gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga pukul 01.47 WIB,
tercatat telah terjadi empat gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo
terbesar M4,2. Daryono mengimbau masyarakat
untuk tetap tenang, tidak terpancing isu yang menyesatkan, dan selalu mengikuti
informasi resmi dari BMKG. “Kami mengingatkan masyarakat
agar menghindari bangunan yang sudah retak atau rusak akibat gempa. Pastikan
tempat tinggal memiliki struktur yang cukup tahan gempa, serta selalu waspada
terhadap kemungkinan gempa susulan,” ujar Daryono. Hingga saat ini, belum ada
laporan resmi terkait kerusakan serius maupun korban jiwa akibat guncangan
tersebut. Namun, tim dari BPBD bersama aparat setempat telah bergerak melakukan
pemantauan lapangan di Nabire dan sekitarnya. Pemerintah daerah bersama BMKG
juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana, mengingat wilayah Papua
termasuk salah satu zona rawan gempa di Indonesia. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 10:22 WIT
Optimalisasi Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Melalui IDI
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat demokrasi nasional melalui
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen strategis pengukuran
kualitas demokrasi di Tanah Air. Komitmen tersebut tercermin dalam
berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN 2025–2029, RPJPN
2025–2045, hingga RPJPD 2025–2045, yang secara eksplisit menempatkan demokrasi
sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan politik dan tata kelola
pemerintahan di Indonesia. Meski demikian, nilai IDI yang
bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi catatan krusial. Dinamika ini
menunjukkan bahwa penguatan demokrasi masih memerlukan perhatian serius,
konsistensi, serta kerja berkelanjutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Asisten Deputi Koordinasi
Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., menegaskan bahwa
penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan
menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas capaian IDI. “IDI bukan sekadar angka
evaluasi, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita saat ini. Karena itu, kami
mendorong agar IDI dijadikan bagian integral dari strategi pembangunan politik
nasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan,
mulai dari perbaikan regulasi, tata kelola data, hingga partisipasi aktif
pemerintah daerah,” tegas Haryadi. Sebagai wujud nyata, Kemenko
Polkam terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi lintas
sektor ini menjadi pilar penting dalam mengawal pengukuran IDI, memastikan
hasilnya tidak hanya akurat tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan
pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkesinambungan. “Demokrasi yang kuat akan
memperkokoh stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta
mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” lanjut
Haryadi. IDI diharapkan menjadi tolak ukur
terpercaya yang tidak hanya dipakai sebagai indikator nasional, tetapi juga
diakui secara internasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus
bertumbuh seiring dengan penguatan institusi, penegakan hukum, serta
peningkatan kualitas partisipasi publik. Melalui upaya berkesinambungan
ini, pemerintah menargetkan agar stabilitas demokrasi dapat terjaga dengan
lebih baik, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian visi Indonesia Emas
2045. (GF)
19 Sep 2025, 02:42 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan
keseriusan dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai salah
satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025–2029. Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang),
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, saat membuka Rapat Koordinasi Analisis
Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN, di Jakarta, Rabu
(17/9/25). “Keamanan laut bukan sekadar
urusan militer. Ia juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan,
perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat
pesisir. Semua aspek ini harus berjalan seiring agar indeks keamanan laut benar-benar
tercapai dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujar Purwito. Purwito menyoroti adanya tumpang
tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut yang dinilai menghambat
efektivitas operasi. Karena itu, ia menegaskan sinergi lintas sektor adalah
kunci utama. “Kemenko Polkam berperan sebagai
koordinator sekaligus motor penggerak. Dengan modernisasi alutsista,
peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, laut Indonesia akan
lebih aman, berdaya saing, sekaligus mendukung kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Rakor yang dihadiri perwakilan 31
kementerian dan lembaga itu menampilkan beragam masukan penting: KNKT menyoroti keterbatasan
jumlah investigator pelayaran yang hanya 9 orang. TNI Angkatan Laut menyampaikan
kesenjangan kebutuhan ideal 250 kapal perang dibanding realisasi 166 unit,
ditambah kendala BBM, radar, dan logistik. Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai (KPLP) menekankan pengawasan keselamatan pelayaran serta pencegahan
pencemaran laut. KLH mengungkap keterbatasan
armada dan personel dalam menindak pencemaran laut. Polairud Polri mengakui
intensitas patroli udara dan laut tinggi, namun wilayah pengawasan yang luas
masih jadi kendala. KKP mengangkat isu perbedaan
metode penghitungan coverage area antar instansi serta minimnya anggaran BBM
dan satelit komunikasi. BRIN menawarkan kajian riset
terkait standar kapal patroli, sistem pemantauan, dan sinkronisasi regulasi. BNN mengingatkan ancaman
narkotika lewat jalur laut serta dampaknya terhadap ekspor perikanan. Setneg menekankan pentingnya
metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar diakui internasional. BMKG menyatakan siap mendukung
dengan data cuaca ekstrem laut untuk mitigasi kecelakaan. Sementara itu, Bakamla menegaskan
manfaat luas dari IKLN. Bagi pemerintah, ia menjadi dasar pembentukan postur
keamanan laut nasional. Bagi akademisi, sebagai bahan riset dan kajian
strategis. Sedangkan bagi dunia usaha, IKLN adalah indikator penting untuk
investasi maritim. Riset bahkan menunjukkan kenaikan
satu poin IKLN berbanding lurus dengan meningkatnya nilai investasi di sektor
maritim. Karena itu, Bakamla mendorong adanya peningkatan kualitas data,
konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN
benar-benar kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui rakor ini, Kemenko Polkam
menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih
terpadu, modern, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. “Dengan komitmen bersama seluruh
K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029.
Laut Indonesia yang aman bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga
menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Purwito.(GF)
19 Sep 2025, 02:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
