Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Polda Maluku Sosialisasikan Pentingnya Kamseltibcar Lantas
Papuanewsonline.com, Ambon – Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalulintas (Kamseltibcar Lantas) di jalan raya penting ditaati masyarakat.Untuk meningkatkan Kamseltibcar Lantas, Kepolisian Daerah Maluku melalui Satuan Tugas (Satgas) Preemtif Operasi Patuh Salawaku 2025, secara aktif memberikan himbauan dan sosialisasi di berbagai titik strategis di Kota Ambon. Hari ini, Kamis (17/7/2025), kegiatan yang merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dilakukan bersama komunitas pengemudi taksi di kota Ambon.Dipimpin Ipda Tehuayo, Satgas Preemtif menyambangi memberikan edukasi yang komprehensif mengenai prioritas penindakan dalam Operasi Patuh Salawaku. Polisi lalulintas juga menyampaikan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya. "Kami mengimbau para pengemudi taksi untuk menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas," kata Ipda Tehuayo.Selain menyapa komunitas taksi, satgas preemtif juga menemui para tukang ojek di sejumlah pangkalan ojek. Diantaranya di Talake dan di depan Gereja Maranatha. Di lokasi ini, Ipda Fadli bersama anggota memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait Operasi Patuh Salawaku. Mereka menekankan tentang tujuh prioritas penindakan yang menjadi fokus utama penegakan hukum. "Kami berharap para pengemudi ojek dapat memahami esensi dan mematuhi setiap ketentuan berlalu lintas demi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya," kata Ipda Fadli terpisah.Operasi Patuh Salawaku 2025 merefleksikan dedikasi Polda Maluku dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif. Melalui upaya sosialisasi yang masif, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. PNO-12
18 Jul 2025, 13:59 WIT
Kabid Humas Polda Maluku Silaturahmi Dengan Kepala TVRI Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Mengawali tugasnya sebagai Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK melakukan silaturahmi dengan sejumlah media di kota Ambon.Kemarin, Kombes Rositah yang didampingi para Kasubdit Bidang Humas Polda Maluku menyambangi RRI Ambon dan Ambon Ekspres. Hari ini, Kamis (17/7/2025) kembali mengunjungi Stasiun TVRi Maluku di kawasan Gunung Nona.Saat bersilaturahmi di TVRI Maluku, Kombes Rositah diterima Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku, Sanny Aprilia Linda Damanik beserta staf. "Sebagai pejabat baru kami berharap pertemuan ini merupakan awal yang baik dalam meningkatkan kerja sama yang berkesinambungan yang selama ini telah terjalin antara Humas Polda Maluku dengan TVRI Maluku," pinta Kombes Rositah. Kombes Rositah berharap Stasiun TVRI Maluku dapat membantu mempublikasikan kegiatan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Maluku."Kami mohon dukungan dalam membantu mempublikasikan dan memberitakan kegiatan kepolisian kepada masyarakat" harapnya.Kedatangan Kabid Humas dan sejumlah stafnya disambut hangat oleh Kepala TVRI Maluku dan stafnya. Kepala TVRI Maluku Sanny Aprilia Linda Damanik juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama ini antara Polda Maluku dan TVRI Stasiun Maluku. "Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan selama ini dengan Polda Maluku secara baik," katanya. PNO-12
18 Jul 2025, 13:51 WIT
Menko Yusril: Pemerintah RI Hormati Keputusan Prancis Memberi Pembebasan Bersyarat Serge Atlaoui
Papuanewsonline.com, Jakarta - Menteri Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, danPemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwaPemerintah Indonesia menghormati keputusan Pemerintah
Prancis yang memberikanpembebasan bersyarat kepada Serge Atlaoui, warga negara
Prancis yang sebelumnyadijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI dalam kasus
produksi psikotropika(ekstasi) di Tangerang pada 2005. Keputusan ini diambil Pemerintah
Prancis setelah Pengadilan Prancis mengurangi hukuman Atlaoui dari hukuman mati
menjadi pidana penjara 30 tahun, sesuai dengan ketentuan hukum pidana Prancis
yang menetapkan 30 tahun sebagai pidana maksimum untuk tindak pidana serupa. "Putusan ini membuka jalan
bagi Pemerintah Prancis untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Atlaoui dengan
mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani masa tahanan selama 20
tahun di Indonesia," ujar Menko Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Rabu (17/7). Dalam Practical Arrangement yang
ditandatangani oleh Menko Yusril bersama Menteri Kehakiman Prancis, Gerald
Darmanin, melalui video telekonferensi pada 24 Januari 2025 lalu, Pemerintah Prancis
menyatakan menghormati dan mengakui bahwa warganya telah terbukti bersalah melakukan
kejahatan produksi psikotropika di Indonesia dan dijatuhi hukuman mati. Permohonan grasi
atas nama Atlaoui juga telah ditolak oleh Presiden RI pada 2015, sehingga yang
bersangkutan tinggal menunggu pelaksanaan eksekusi. Namun atas dasar hubungan baik,
prinsip resiprositas, dan prinsip kemanusiaan, mengingat Atlaoui menderita sakit
kanker, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis menyepakati pemulangan Serge
Atlaoui ke negaranya, dengan tanggung jawab pembinaan selanjutnya menjadi kewenangan
penuh Pemerintah Prancis. "Keputusan apakah Atlaoui
akan dieksekusi, diampuni, atau dikurangi hukumannya setelah dipulangkan menjadi sepenuhnya
wewenang Pemerintah Prancis sesuai sistem hukum mereka," kata Menko Yusril. Menko Yusril melanjutkan, karena
hukuman Atlaoui telah dikurangi menjadi 30 tahun, Pemerintah Prancis dapat
memberikan pembebasan bersyarat setelah terpidana menjalani dua pertiga masa pidana, yaitu 20
tahun yang telah dijalani di Indonesia. Menko Yusril menegaskan bahwa
Pemerintah RI tidak mempersoalkan pembebasan bersyarat tersebut karena telah
sesuai dengan hukum Prancis dan kesepakatan kedua negara. "Pemulangan narapidana antar
negara bersifat resiprokal. Apabila di masa mendatang terdapat narapidana WNI yang
dipulangkan oleh Pemerintah Prancis, kita juga dapat melakukan tindakan serupa
sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Prancis terhadap Serge Atlaoui," tutup Menko
Yusril. Serge Atlaoui adalah warga negara
Prancis yang ditangkap pada 2005 dalam penggerebekan pabrik ekstasi di
Tangerang. Ia dijatuhi hukuman mati pada 2007 oleh Mahkamah Agung RI setelah banding
dan kasasi ditolak. Permohonan grasi juga ditolak oleh Presiden RI pada 2015.
Setelah menjalani proses diplomasi dan kerja sama hukum antar negara, Atlaoui dipulangkan
ke Prancis berdasarkan Practical Arrangement pada 4
Februari 2025 untuk menjalani
sisa masa pidana di negaranya. (*)
18 Jul 2025, 02:43 WIT
Karantina Papua Tengah Tolak Impor Bibit Buah Tak Berdokumen dari Surabaya
Papuanewsonline.com, Timika
– Karantina Pertanian Papua Tengah
mencegah masuknya sepuluh jenis bibit buah-buahan asal Surabaya pada tanggal 17
Juli 2025. Bibit yang meliputi jeruk,
anggur, alpukat, apel, dan jambu air tersebut ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan karantina. Komoditas ini
masuk melalui Pos Pelayanan (Pospel) Bandar Udara Mozes Kilangin Timika via
jasa ekspedisi. Kepala Karantina Papua Tengah,
Ferdi, menegaskan komitmen teguh dalam melindungi sektor pertanian di Papua
Tengah dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). “Penolakan ini sesuai prosedur
dan peraturan yang berlaku. Bibit yang
tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan label benih/bibit dari Balai
Sertifikasi Benih tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang kita
tetapkan,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa bibit
yang tidak memenuhi standar tersebut berpotensi membawa OPTK yang dapat
merugikan sektor pertanian. Ketiadaan
sertifikasi resmi juga mengkhawatirkan kemurnian genetik bibit tersebut. Ferdi menekankan pentingnya
kepatuhan seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam melengkapi dokumen
karantina untuk komoditas pertanian yang dikirim atau dibawa masuk ke Papua
Tengah. "Hal ini sangat penting untuk
menjaga keberlanjutan pertanian yang sehat, aman, dan bebas hama
penyakit," tegasnya. Ia menghimbau agar semua pihak
mematuhi regulasi yang berlaku untuk mencegah masuknya OPTK dan melindungi
ketahanan pangan daerah. Pihak Karantina Papua Tengah akan
terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait persyaratan impor
komoditas pertanian. Langkah-langkah pencegahan ini
diharapkan dapat melindungi sektor pertanian Papua Tengah dari ancaman OPTK dan
memastikan keberlanjutan pertanian yang berkelanjutan.
"Bibit yang ditolak akan
dikembalikan ke daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku" pungkasnya. (Jidan)
17 Jul 2025, 23:42 WIT
Fasilitasi Antar Jemput Pasien OAP Gratis, Pemkab Mimika Luncurkan Program “Sa Antar Ko”
Papuanewsonline.com, Timika
– Program “Sa Antar Ko” diluncurkan RSUD Mimika memberikan layanan antar jemput
gratis bagi pasien Orang Asli Papua (OAP) yang telah menyelesaikan rawat
inap. Program ini bekerja sama dengan
perusahaan transportasi online Maxim, memastikan kepulangan pasien yang aman
dan nyaman, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil. Direktur RSUD Mimika, dr.
Antonius Pasulu, Sp.THT-KL, M.Kes, menjelaskan tujuan program ini guna membantu
Pasien OAP. “Program ini bertujuan
meningkatkan kenyamanan pasien, mempermudah akses pelayanan kesehatan
berkelanjutan, serta meringankan beban pasien dan keluarganya. Biaya layanan ini sepenuhnya ditanggung oleh
RSUD Mimika,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa program
ini menargetkan pasien OAP yang telah dinyatakan sembuh oleh tim medis dan siap
untuk kembali ke rumah. “Kami berkomitmen memberikan
pelayanan kesehatan yang holistik, tidak hanya selama perawatan di rumah sakit,
tetapi juga memastikan kepulangan pasien dengan aman dan nyaman,”
tambahnya. Program ini merupakan bagian dari
upaya Pemkab Mimika meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat,
khususnya OAP kurang mampu. Sebelumnya,
pasien OAP telah mendapatkan program jaminan kesehatan gratis, dan kini
ditambah dengan fasilitas antar jemput pulang. Kerja sama dengan Maxim akan
berlangsung selama 3 (tiga) tahun, dengan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) bulan.
Program "Sa Antar Ko" diharapkan dapat menjadi model pelayanan
publik yang lebih inklusif dan humanis, sekaligus merefleksikan komitmen pemerintah
daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat asli Papua.
Penggunaan kendaraan yang layak
dan pengemudi yang sopan merupakan standar pelayanan yang ditekankan kepada
pihak Maxim. (Jidan)
17 Jul 2025, 21:13 WIT
Berdedikasi Tinggi 5 Polisi Teladan Terima Hoegeng Awards 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Penganugerahan Hoegeng Awards 2025 resmi digelar dengan sukses di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025). Lima anggota Polri dengan dedikasi luar biasa di bidangnya masing-masing terpilih sebagai penerima penghargaan bergengsi tersebut.Mengusung tema "Polisi Rakyat, Teladan Mengabdi", ajang ini menjadi momentum refleksi atas pengabdian para insan Bhayangkara yang telah menunjukkan integritas, keberanian, kepedulian, serta inovasi dalam melayani masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, bersama sejumlah tokoh nasional termasuk Chairman CT Corp Chairul Tanjung, serta keluarga besar almarhum Jenderal Hoegeng Iman Santoso.Hoegeng Awards merupakan hasil kolaborasi Polri dengan media detikcom yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Penjaringan dilakukan secara terbuka melalui usulan masyarakat sejak Januari hingga Maret 2025. Dari ratusan nama yang diusulkan, disaring melalui seleksi ketat oleh tim detikcom dan Dewan Pakar independen yang terdiri dari tokoh lintas bidang.Berikut lima penerima Hoegeng Awards 2025 dari masing-masing kategori:- Polisi Berdedikasi: Aipda Rahmad Muhajirin – Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur- Polisi Inovatif: Iptu Andi Sri Ulva Baso – Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulsel- Polisi Berintegritas: Kombes Seminar Sebayang – Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah- Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: Kombes Rita Wulandari – Kasubdit 1 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri- Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Bripka Annas – Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda SultengKaro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pengabdian para penerima penghargaan. Menurutnya, Hoegeng Awards menjadi simbol nyata bahwa Polri terus mendorong budaya kerja yang humanis, transparan, dan profesional.“Hoegeng Awards bukan sekadar penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap anggota Polri yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sepenuh hati. Ini adalah teladan bagi seluruh personel Polri di tanah air,” ungkap Brigjen Trunoyudo.Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang dicintai rakyat.“Masyarakat punya peran penting dalam menilai kinerja kepolisian. Dari situ kita bisa melihat bahwa kepercayaan publik itu bisa diraih melalui kerja nyata, bukan sekadar citra,” imbuhnya.Para pemenang Hoegeng Awards 2025 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi personel Polri lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. PNO-12
17 Jul 2025, 18:50 WIT
Wakapolda Tegaskan Setiap Personel Reserse Maluku Wajib Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menekankan kepada personel Reserse (Krimum, Krimsus, dan Narkoba) Polda Maluku agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku.Penekanan ini disampaikan saat Wakapolda memimpin langsung apel pagi gabungan personel Reserse yang terdiri dari Direktorat Reskrimum, Reskrimsus dan Resnarkoba Polda Maluku. Apel gabungan berlangsung di halaman gedung Reserse (Polda Lama), Jalan Rijali, Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).Brigjen Imam Thobroni menegaskan peran reserse sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Peran ini menuntut komitmen tinggi setiap personel terhadap integritas, moralitas, dan profesionalitas. "Setiap penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip keadilan dan bekerja dalam koridor hukum yang berlaku," tegasnya.Reserse, kata Wakapolda, adalah ujung tombak penegakan hukum. Komitmen, integritas, dan moralitas adalah nilai-nilai yang tidak boleh ditawar.Wakapolda juga mengingatkan pentingnya memahami dan mengimplementasikan berbagai regulasi hukum, mulai dari KUHP, KUHAP, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang menjadi dasar operasional penyidikan. Brigjen Imam mendorong personel untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan kejuruan (Dikjur) dan pelatihan teknis yang mendukung penguasaan bidang tugas secara spesifik.Dalam konteks tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, Wakapolda juga menekankan pentingnya membangun jejaring dan sinergi lintas lembaga, terutama dengan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pengawasan lainnya.“Banyak peluang untuk berkembang. Tinggal bagaimana rekan-rekan memutuskan, ingin menjadi reserse yang handal dan berintegritas, atau justru menjadi bagian dari masalah,” ujarnya.Apel pagi yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit tersebut berjalan aman dan tertib. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Maluku dalam memperkuat kualitas dan karakter personel reserse, agar mampu menjawab dinamika hukum dan ekspektasi masyarakat. PNO-12
17 Jul 2025, 18:34 WIT
Kaops Damai Cartenz: Penanganan Papua Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa situasi keamanan di Papua saat ini masih tergolong kondusif dan terkendali, meskipun terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pernyataan ini disampaikan dalam forum silaturahmi bersama media di Jakarta, Rabu (16/7/2025)."Sampai saat ini situasi di Papua masih dalam kondisi kondusif. Memang ada dinamika dan kerawanan, tetapi seluruhnya masih dalam kendali kami," ujar Kaops Damai Cartenz Brigjen. Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. didampingi Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes. Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. saat di hadapan awak media.Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan konflik dan keamanan di Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada institusi Polri maupun TNI. Menurutnya, adalah bagian dari kebijakan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan."Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Penanganan Papua harus menjadi kerja kolektif seluruh stakeholder. Ini menyangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan," ujarnya.Dijelaskan Kaops Damai Cartenz, pihaknya memetakan aktivitas KKB tersebar di sekitar 14 kabupaten, dengan 11 kabupaten masuk dalam wilayah operasi aktif Satgas Damai Cartenz. Dari jumlah tersebut, 5 kabupaten teridentifikasi memiliki intensitas gangguan keamanan yang tinggi, terutama karena dominasi anggota KKB yang berasal dari kalangan anak muda dan milenial."Kelompok-kelompok ini banyak merekrut pemuda dengan berbagai alasan, tidak hanya karena ideologi Papua merdeka, tetapi juga karena faktor lain seperti minimnya lapangan kerja, kesenjangan pembangunan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan," ungkapnya.Selain KKB, aparat juga mengidentifikasi ancaman dari Kelompok Kriminal Politik (KKP) yang menyebarkan paham separatis melalui pendekatan ideologis dan intelektual."Kalau KKB menggunakan senjata, maka KKP menggunakan wacana politik dan ideologis. Mereka menyasar kesadaran intelektual, termasuk kepada mereka yang awalnya tidak simpati. Kalau ini tidak ditangani dengan serius, bisa menumbuhkan simpati baru dan itu jauh lebih berbahaya," ujarnya.Kaops Damai Cartenz juga mengungkapkan bahwa senjata yang digunakan KKB berasal dari tiga sumber utama: pembelian dari dalam dan luar negeri, hasil perampasan, serta distribusi dari jaringan gelap lokal. Bahkan, kelompok tersebut diketahui menjalin koneksi dengan penyelundup dari Filipina dan Papua Nugini."Tiap tahun kami ungkap jaringan penyalur senjata. Pada Maret lalu kami tangkap pelaku yang menguasai 12 pucuk senjata api dan hampir 4.000 butir amunisi. Mereka membeli, menyelundupkan, bahkan memanfaatkan celah di perbatasan dan jalur laut," jelasnya.Ia menambahkan, Polri terus berupaya memutus mata rantai distribusi senjata, termasuk dengan pengawasan jaringan lintas wilayah hingga ke Sulawesi Utara dan kawasan perbatasan internasional.Terkait pendanaan, disebutkan bahwa KKB memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk aksi kriminal dan penyalahgunaan dana desa. Ada indikasi mereka memaksa kepala desa maupun kepala distrik untuk menyerahkan sejumlah uang."Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini. Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional mereka," katanya.Di sisi lain, medan geografis Papua disebut menjadi tantangan besar dalam pemberantasan KKB. Wilayah yang luas, akses terbatas, serta minimnya infrastruktur memperlambat pergerakan dan jangkauan operasi aparat."Wilayah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses," ungkapnya.Lebih dari itu, ia menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. Tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga perlu penanganan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak."Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang," pungkas Kaops Damai Cartenz. PNO-12
17 Jul 2025, 18:26 WIT
Kapolri Resmikan 28 SPPG Polri, Instruksikan Perkuat Quality Control
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 28 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Polri dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menghadiri secara langsung peresmian simbolis di SPPG Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (17/7/2025). Sementara untuk wilayah lainnya dilakukan secara virtual. "Alhamdulillah hari ini baru saja kita melaksanakan kegiatan peresmian 28 SPPG, termasuk salah satunya di tempat kita berdiri sekarang SPPG Korbrimob Polri," kata Sigit kepada awak media usai meresmikan 28 SPPG.Sigit menegaskan kepada seluruh dapur SPPG Polri untuk betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security. Sehingga, saat didistribusikan ke penerima manfaat dari segi keamanan dan kebersihan dapat terjaga ataupun terjamin dengan baik. "Dan saya selalu berpesan agar khusus seluruh SPPG yang ada betul-betul memperhatikan Quality Control khususnya Food Security sehingga pada saat didistrubisikan kondisi makanan betul-betul fresh dan higienis. Tentunya ini betul bisa bermanfaat untuk meningkatkan kebutuhan gizi dari anak-anak kita," ujar mantan Kabareskrim Polri itu. Menurut Sigit, pembangunan SPPG Polri ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menghadapi Visi Indonesia Emas tahun 2045.Lebih dalam, Sigit memaparkan peresmian 28 SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak 96.000 orang. "Dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar SPPG 1.300 orang," ucap eks Kapolda Banten itu. Di sisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, sampai dengan saat ini, total sudah ada 195 SPPG Polri di wilayah Indonesia. Jumlah tersebut baik yang sudah beroperasi, tahap verifikasi hingga proses pembangunan. "Tentunya kita harapkan dari 195 ini bisa mencover 682.500 penerima manfaat. Dan membuka lapangan pekerjaan bagi 9.750 orang," tutur Sigit. Dengan adanya ratusan SPPG Polri, Sigit berharap, program Presiden Prabowo terkait MBG dapat berjalan dengan maksimal."Harapannya tentunya sebagaimana apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden bahwa makan bergizi gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak kita dalam rangka meningkatkan kualitas SDM mulai yang masih ada di dalam kandungan baik sekolah TK, SD, SMP, dan juga ada menyentuh beberapa selevel dengan sekolah menengah atas," tutup Sigit. PNO-12
17 Jul 2025, 18:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
