Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Aksi Peduli Tim SAR Brimob BKO Polda Sumbar Bantu Korban Banjir di Palembayan
Papuanewsonline.com, Agam - Tim SAR Resimen II Pasukan Pelopor BKO Polda Sumatera Barat terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera Barat. Pada Jumat, (9/1), tim melaksanakan kegiatan pencarian korban sekaligus penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.Kegiatan diawali dengan apel pagi gabungan yang dipimpin oleh DPP Iptu I Putu Astika, S.H., sebagai bentuk kesiapan personel sebelum diterjunkan ke lapangan. Usai apel, sebagian personel melaksanakan kegiatan pendukung berupa memasak untuk kebutuhan logistik personel dan masyarakat terdampak di wilayah Randurlap.Selain itu, Tim SAR juga melaksanakan drop bantuan logistik dari Desa Unggun menuju SD Negeri 36 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Bantuan tersebut kemudian dibagikan secara langsung kepada warga terdampak banjir di Desa Unggun sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi darurat.Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri di lokasi bencana merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam menjalankan tugas kemanusiaan.“Polri melalui personel di lapangan terus berupaya hadir membantu masyarakat terdampak bencana, baik melalui pencarian korban, pendistribusian bantuan logistik, maupun dukungan lainnya. Ini adalah wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.Ia menambahkan, selain fokus pada aspek kemanusiaan, kehadiran personel Polri juga bertujuan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama proses penanganan bencana berlangsung.“Sinergi dan kerja sama seluruh pihak menjadi kunci dalam percepatan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
10 Jan 2026, 14:35 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Pelatihan SAR di Pantai Ngurbloat Malra
Papuanewsonline.com, Malra – Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, memimpin Kegiatan Pelatihan Search and Rescue (SAR) bagi masyarakat dan instansi terkait.Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Ngurbloat (Pantai Pasir Panjang), Ohoi Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kamis siang (8/1/2026).Pelatihan SAR merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang berorientasi pada penyelesaian konflik, peningkatan keamanan wilayah pesisir, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, khususnya di kawasan destinasi wisata bahari.Pelatihan SAR dihadiri jajaran Polda Maluku, unsur pemerintah daerah, instansi teknis, serta masyarakat setempat. Turut hadir Ketua MUI Maluku, Kapolres Tual, Kapolres Malra, Kadis Pariwisata Malra, Kepala Basarnas Tual, Sekretaris BPBD Malra dan pejabat lainnya beserta masyarakat.Kehadiran berbagai elemen masyarakat dan instansi lintas sektoral ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem keamanan dan keselamatan terpadu, terutama di wilayah pesisir yang menjadi tumpuan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malra dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Kapolda Maluku beserta rombongan. Ia menyebutkan, Kabupaten Malra memiliki 76 destinasi wisata, dengan Pantai Ngurbloat sebagai salah satu ikon wisata unggulan nasional.Kadis juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian atas dukungan pengamanan di berbagai event pariwisata, termasuk Festival Meti Kei yang telah masuk dalam kalender pariwisata nasional. Menurutnya, kehadiran Kapolda Maluku akan memberikan dampak positif bagi promosi dan peningkatan kunjungan wisatawan di Maluku Tenggara.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, dalam sambutannya menegaskan pelatihan SAR yang dilakukan memiliki makna strategis, tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek pembangunan pariwisata berkelanjutan.Kapolda mengaku, Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa, termasuk Pantai Ngurbloat yang dikenal dengan pasir putih halus dan panorama laut yang indah.“Salah satu cara menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, adalah dengan menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Kegiatan seperti snorkeling dan wisata bahari harus didukung dengan kesiapsiagaan SAR yang baik,” ungkap Kapolda.Ia menegaskan, kehadiran Polri bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman, mendukung promosi pariwisata, serta memastikan destinasi wisata memiliki daya jual yang tinggi dan berkelanjutan."Pelatihan SAR diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan petugas di lapangan dalam merespons cepat setiap potensi kecelakaan laut atau kondisi darurat lainnya, sehingga dapat meminimalisir risiko dan dampak yang mungkin terjadi," harapnya.Pelatihan SAR yang dilaksanakan meliputi pengenalan peralatan keselamatan, teknik pertolongan di air, prosedur evakuasi korban, serta simulasi penanganan keadaan darurat di wilayah pesisir. Masyarakat tampak terlihat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan, mengingat wilayah pesisir Maluku Tenggara sangat bergantung pada aktivitas laut dan pariwisata.Kapolda Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mendukung pengembangan pariwisata Maluku yang aman dan berdaya saing."Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh, sekaligus memperkuat citra Maluku Tenggara sebagai destinasi wisata bahari yang indah, aman, dan ramah bagi wisatawan," pungkasnya. PNO-12
10 Jan 2026, 14:19 WIT
Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman Apresiasi Nasionalisme Alumni Lemhannas Aceh
Papuanewsonline.com, Banda Aceh — Penasihat Khusus Presiden
Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung
Abdurachman, S.E., M.M., menggelar kegiatan Ngopi Kebangsaan bersama Alumni
Lemhannas Aceh, Jumat pagi (9/1), di Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi ruang
dialog kebangsaan yang hangat antara tokoh nasional dan para alumni Lemhannas
di wilayah Aceh.Di hadapan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL)
Aceh dan sejumlah undangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman berbincang
panjang mengenai dinamika geopolitik global serta tantangan pertahanan nasional
yang dihadapi Indonesia. Diskusi berlangsung dalam suasana santai namun sarat
gagasan strategis mengenai arah bangsa ke depan.Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Dudung memberikan
apresiasi kepada DPD IKAL Aceh atas kiprah dan konsistensinya dalam
menghadirkan berbagai kegiatan kebangsaan. Menurutnya, aktivitas kajian,
diskusi publik, penelitian, hingga ngopi kebangsaan yang rutin dilaksanakan
telah menjadi ikon DPD IKAL Aceh di tingkat nasional dan berkontribusi bagi
kemajuan Indonesia dan Aceh secara berkeadilan.Menyikapi kondisi bangsa dan percaturan dunia yang terus
berubah, Jenderal Dudung menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai bahwa masyarakat Indonesia tidak
boleh berdiam diri, melainkan harus terus menjaga keutuhan dan eksistensi
bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.Ia juga menyoroti fenomena sosial di ruang publik yang kerap
diwarnai sikap saling menghujat dan menjelekkan pimpinan maupun pemerintah.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat
dan melemahkan semangat kebangsaan sebagai bangsa besar.Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif
terhadap sejarah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa. Pancasila, wawasan
kebangsaan, serta konsensus nasional disebut sebagai landasan penting yang
harus terus dipegang untuk melangkah menuju Indonesia yang lebih maju dan
berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Jenderal Dudung menyampaikan apresiasinya
terhadap nasionalisme masyarakat Aceh.Kunjungan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke Aceh
juga dirangkai dengan kegiatan sosial sebagai bentuk empati dan simpati
terhadap masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi beberapa waktu
lalu. Selain menyalurkan bantuan kebutuhan warga, ia turut menyumbangkan 100
unit Starling yang secara simbolis diserahkan di Pidie Jaya dan Langkahan, Aceh
Utara, Kamis (8/1).Selain agenda kebangsaan dan sosial, Jenderal Dudung juga
melaksanakan ibadah salat serta mengisi ceramah Subuh di Masjid Raya
Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (9/1). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari
rangkaian kunjungannya selama berada di Aceh.Ketua DPD IKAL Lemhannas RI Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas,
MA, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jenderal TNI (Purn) Dudung
Abdurachman beserta rombongan. Ia menegaskan bahwa ngopi kebangsaan telah
menjadi agenda rutin IKAL Aceh sebagai wujud kontribusi alumni Lemhannas dalam
menyikapi isu kebangsaan dan kemasyarakatan, sekaligus diharapkan melahirkan
gagasan yang dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat
maupun daerah.Kegiatan ngopi kebangsaan ini turut dihadiri Kapolda Aceh
Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, perwakilan Forkopimda Aceh, pengurus dan
alumni IKAL Aceh, unsur pemerintah, tokoh agama, swasta, LSM, serta insan media
massa.(GF)
10 Jan 2026, 12:58 WIT
Ultimatum Tokoh Amungme Menggema, Pemkab Mimika Diminta Tuntaskan Pembayaran tanah
Papuanewsonline.com, Timika —Tokoh Amungme, Paulus Pinimet,
secara tegas menyampaikan ultimatum kepada Bupati Mimika Johanis Rettob dan
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong terkait penyelesaian pembayaran aset tanah
milik masyarakat adat yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.Ultimatum tersebut disampaikan melalui surat resmi yang
menyoroti aset tanah pemerintah daerah yang berada di bawah pengelolaan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Mimika. Dalam surat
itu, Paulus Pinimet mempertanyakan kepastian dan waktu realisasi pembayaran
tanah kepada para pemilik hak ulayat.Paulus Pinimet menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan
tanpa alasan, melainkan demi menjaga situasi daerah agar tetap aman, nyaman,
dan kondusif. Ia meminta pemerintah daerah memberikan jawaban yang jelas dan
bersifat kolektif atas persoalan yang telah berlangsung cukup lama ini.Surat tersebut sekaligus menjadi peringatan keras kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Paulus menilai, ketidakpastian penyelesaian aset tanah berpotensi memicu
kekecewaan yang lebih luas di tengah masyarakat Suku Amungme dan Suku Kamoro.Dalam pernyataannya, Paulus Pinimet menekankan bahwa
masyarakat adat telah menunggu terlalu lama tanpa kejelasan dari pemerintah. Ia
menyampaikan bahwa jawaban yang tidak pasti dan berlarut-larut tidak lagi dapat
diterima oleh pemilik hak ulayat.Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa masyarakat Suku
Amungme dan Suku Kamoro memiliki hak yang sama atas keadilan dan kesejahteraan
di tanah mereka sendiri. Ia menolak segala bentuk penguasaan aset tanah tanpa
penyelesaian yang adil dan transparan.Ultimatum ini menandai meningkatnya ketegangan antara
masyarakat adat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset tanah. Paulus
Pinimet menyatakan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam apabila persoalan
ini kembali diabaikan.Pemerintah Kabupaten Mimika kini diharapkan segera
memberikan respons resmi dan langkah konkret guna menyelesaikan sengketa aset
tanah tersebut, demi menjaga stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat
adat terhadap pemerintah daerah.Penulis: HendEditor: GF
10 Jan 2026, 12:51 WIT
Polda Maluku Klarifikasi Dugaan Praktik Curang: Seleksi SIP TA 2026 Berjalan Sesuai Ketentuan Polri
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menegaskan bahwa proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan dengan prinsip BeTAH yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri. Penegasan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan praktik curang dalam seleksi SIP di Polda Maluku.Polda Maluku menyatakan bahwa pemberitaan media online yang menyebut "Adanya dugaan Praktek Curang Seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku", terkait dengan kelulusan salah satu peserta seleksi, yakni Bripka ST, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.Bripka ST dinyatakan lulus terpilih Seleksi SIP Angkatan 55–56 melalui kuota Penghargaan Kapolri, yang merupakan salah satu jalur resmi dalam pendidikan pengembangan Polri. Jalur ini diberikan kepada anggota yang memperoleh penghargaan pimpinan atas prestasi, dedikasi, dan pengabdian.“Perlu dipahami bahwa pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) merupakan pendidikan pengembangan karier, dan di dalamnya terdapat jalur penghargaan pimpinan. Dalam hal ini penghargaan bapak Kapolri dan penghargaan bapak Kapolda Maluku. Penilaian terhadap jalur ini merupakan hak prerogatif pimpinan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang sah,” jelas kabid Humas Polda Maluku.Terkait proses seleksi pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Karo SDM Polda Maluku menegaskan bahwa Bripka ST mengikuti seluruh tahapan seleksi dari awal hingga akhir, sebagaimana peserta lainnya. Tidak ada tahapan yang dilewati atau dikecualikan. Hal ini dibuktikan dengan absensi kehadiran Bripka ST dan berita acara pelaksanaan seleksi. Jadi tidak benar bahwa bripka ST tidak mengikuti tahapan seleksi Tes Pengetahuan Kepolisian (TPK).Dengan demikian, pemberitaan yang menyebutkan adanya praktik curang dalam proses seleksi SIP TA 2026 di Polda Maluku tidak sesuai dengan fakta di lapangan.Menanggapi isu mengenai nilai psikotes yang disebut tidak memenuhi passing grade, Karo SDM Polda Maluku menjelaskan bahwa jalur Penghargaan dalam seleksi pendidikan pengembangan yaitu“Salah satu ketentuan pada jalur Penghargaan adalah telah dilakukan pemetaan personel yang mendapatkan penghargaan oleh Biro SDM Polda Maluku. Pemetaan ini menjadi bagian dari sistem pembinaan karier yang terintegrasi dan sah secara organisasi,” tegasnya.Polda Maluku memastikan bahwa seluruh proses tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan internal Polri, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas.Polda Maluku dibawah kepemimpinan Irjen Pol.Dr. Dadang Hartanto, S.H, S.I.K, M.SI, berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan seleksi pendidikan dan pembinaan personel yang bersih dari praktik KKN. Setiap tahapan seleksi diawasi secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.“Polda Maluku terbuka terhadap klarifikasi dan pengawasan publik, namun mengimbau agar dalam pemberitaan disampaikan secara berimbang, sesuai fakta, tidak berpersepsi, serta tidak membentuk opini publik yang menyesatkan,” tutup Kabid Humas. PNO-12
09 Jan 2026, 20:38 WIT
Menko Yusril Tegaskan Pilkada Langsung dan Lewat DPRD Sama-Sama Sah Menurut Konstitusi
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah baik secara langsung oleh rakyat
maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama-sama memiliki dasar
konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Penegasan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan
kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan
mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Menurut Yusril, norma konstitusi
tersebut memberikan ruang bagi berbagai model demokrasi sepanjang dijalankan
secara sah dan beradab.Dalam pandangannya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD
justru dinilai lebih selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat sebagaimana
dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menekankan prinsip
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan.Yusril menjelaskan bahwa secara filosofis, konsep musyawarah
tidak mungkin dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dalam jumlah
besar. Oleh karena itu, mekanisme permusyawaratan diwujudkan melalui lembaga
perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD, yang menjadi pilar utama demokrasi
perwakilan di Indonesia.Dari sisi implementasi, ia menilai pemilihan kepala daerah
secara langsung justru melahirkan berbagai persoalan serius, terutama tingginya
biaya politik. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyalahgunaan kekuasaan
oleh kepala daerah terpilih untuk menutup ongkos politik yang telah dikeluarkan
selama proses Pilkada.Selain biaya politik, Yusril juga menyoroti lemahnya
pengawasan terhadap praktik politik uang dalam Pilkada langsung. Menurutnya,
pengawasan terhadap jutaan pemilih jauh lebih kompleks dibandingkan pengawasan
terhadap anggota DPRD yang jumlahnya relatif terbatas.Ia menambahkan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD
membuka peluang lebih besar bagi terpilihnya kepala daerah yang memiliki
kapasitas, kompetensi, dan integritas. Berbeda dengan pemilihan langsung yang
kerap memberi ruang bagi kandidat yang lebih mengandalkan popularitas atau
kekuatan modal.Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa perdebatan mengenai
sistem Pilkada tidak seharusnya disikapi secara hitam-putih. Dalam kondisi saat
ini, perbaikan terhadap sistem Pilkada langsung tetap menjadi kebutuhan
mendesak, terutama dalam penataan pembiayaan politik, penguatan pengawasan,
serta peningkatan kualitas kaderisasi calon oleh partai politik.Yusril juga menekankan bahwa aspirasi publik harus tetap
menjadi rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan demokrasi daerah.
Pemerintah dan DPR diminta mencermati kehendak rakyat secara adil dan
bijaksana, serta memastikan sistem apapun yang dipilih nantinya dijalankan
secara jujur, adil, dan beradab sebagai keputusan demokratis yang wajib
dihormati bersama.(GF)
09 Jan 2026, 20:42 WIT
Tahun 2026, Bapenda Mimika Prioritaskan Penguatan Organisasi dan Kualitas Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Mimika - Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika menetapkan tahun 2026 sebagai tonggak penting untuk
menguatkan kinerja organisasi melalui tiga pilar utama: konsolidasi internal,
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan inovasi pendapatan
daerah yang berkelanjutan. Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifa menyampaikan bahwa
langkah ini merupakan wujud komitmen untuk memberikan kontribusi lebih optimal
bagi pembangunan daerah.“Tahun 2026 akan kita jadikan momentum untuk membawa Bapenda
Mimika ke level yang lebih baik, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.Seluruh kegiatan tahun 2025 telah dievaluasi secara
menyeluruh, mencakup capaian target yang telah diraih serta berbagai kekurangan
yang masih perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dijadikan landasan dalam
menyusun strategi kerja Bapenda untuk tahun 2026. Dwi Cholifa menegaskan bahwa
fondasi yang kuat harus dibangun dari dalam organisasi. “Langkah awal yang kami sepakati adalah memperkuat internal
organisasi. Kita harus membangun tim yang solid, satu visi, satu misi, dan satu
pemahaman dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” tegasnya. (9/1/26) Ia menambahkan bahwa kerja sama yang erat antar anggota tim
akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan.Seluruh strategi kerja Bapenda di tahun 2026 diselaraskan
secara penuh dengan visi Bupati Mimika, yaitu pembangunan yang berbasis dari
kampung ke kota, penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur,
serta keterbukaan informasi publik. Sebagai organisasi perangkat daerah yang
berinteraksi langsung dengan masyarakat luas, Bapenda menyadari bahwa mereka
dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. “Kita tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan pendapatan
daerah, tetapi juga harus menjadi ujung tombak pelayanan publik yang handal dan
dapat dipercaya,” jelasnya.Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik
menjadi salah satu fokus utama dalam agenda kerja tahun 2026. Selain itu, Bapenda juga berkomitmen untuk memperkuat
komunikasi publik melalui pembentukan tim khusus yang menangani media dan
konten visual. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun hubungan yang
lebih intens dan terbuka dengan insan pers serta seluruh lapisan masyarakat. “Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat menyampaikan
informasi secara jelas dan menerima masukan konstruktif untuk terus
meningkatkan kinerja kita. Semoga dengan semua upaya ini, Bapenda Mimika dapat
memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan Kabupaten Mimika,” pungkas Dwi
Cholifa. Penulis: Abim
Editor: GF
09 Jan 2026, 16:49 WIT
Bapenda Mimika Revitalisasi Struktur, Bentuk Bidang Baru untuk Pengembangan Pendapatan Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melakukan langkah strategis
melalui penataan kelembagaan dengan membentuk Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah. Pembentukan bidang ini merupakan bagian dari
implementasi Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
terbaru. Langkah tersebut diambil sebagai
upaya memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah agar lebih terarah,
profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin
dinamis. Penataan struktur ini juga menjadi fondasi penting dalam merumuskan
kebijakan pendapatan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menegaskan bahwa pembentukan bidang baru tersebut mencerminkan
komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah
secara lebih sistematis dan terstruktur, seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan
publik dan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah ini terdiri dari tiga subbidang, yakni Subbidang
Inovasi Pendapatan Daerah, Subbidang Regulasi Pendapatan Daerah, serta
Subbidang Retribusi Daerah. Masing-masing subbidang memiliki peran spesifik
yang saling terintegrasi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Melalui struktur baru ini,
Bapenda Mimika menargetkan penguatan perencanaan strategis jangka menengah dan
panjang, sekaligus mendorong lahirnya inovasi-inovasi pendapatan yang
berkelanjutan dan relevan dengan kondisi daerah. Setiap subbidang diarahkan untuk
bekerja fokus sesuai mandatnya demi memastikan efektivitas kebijakan. Dalam pelaksanaannya, bidang baru
ini akan memprioritaskan penyusunan perencanaan strategis, penguatan regulasi
turunan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pengembangan inovasi
pendapatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis
Kabupaten Mimika. Pendekatan kontekstual menjadi
prinsip utama agar kebijakan yang dirumuskan tidak sekadar meniru daerah lain,
melainkan benar-benar mencerminkan karakter masyarakat Mimika serta potensi
riil yang dimiliki daerah. Setiap kebijakan diharapkan mampu memberikan manfaat
langsung bagi masyarakat dan mendukung pembangunan secara menyeluruh. Pengembangan inovasi pendapatan
daerah juga akan disinergikan dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
yang direncanakan akan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Sinergi ini
diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pendapatan berbasis riset, data,
dan analisis yang akurat. Dengan terbentuknya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bapenda Mimika optimistis
pengelolaan pendapatan ke depan akan semakin adaptif, terarah, dan
berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor pendapatan daerah
terhadap pembangunan Mimika. Penulis: jid Editor: GF
09 Jan 2026, 16:44 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
