Pemkab Mimika Fokus Wujudkan Pelayanan Dasar yang Merata: FGD Evaluasi SPM dan Dana Otsus

Papuanewsonline.com, Timika — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pelayanan dasar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Mimika untuk mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, sekaligus mengevaluasi penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap kedua tahun anggaran 2025.

FGD tersebut diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, dengan tujuan memperkuat komitmen setiap OPD dalam menjalankan program prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling, menjelaskan bahwa sebanyak 21 OPD saat ini tengah menyiapkan laporan capaian kinerja Dana Otsus tahap kedua.
Laporan tersebut wajib diselesaikan dan diunggah ke dalam sistem paling lambat bulan November, sebagai syarat utama untuk pencairan tahap ketiga.

“Target penyerapan minimal yang harus dicapai adalah 70 persen. Kalau satu OPD saja belum mencapai target, maka dana tahap berikutnya tidak bisa ditransfer ke kas daerah,” tegas Yohana.

Ia juga mengungkapkan, hingga dua minggu sebelumnya, total penyerapan Dana Otsus dan DTI Mimika baru mencapai 49 persen. Karena itu, pihaknya mendorong seluruh OPD untuk mempercepat proses pelaporan dan realisasi program di lapangan.

Total Dana Otsus dan DTI Kabupaten Mimika tahun 2025 mencapai Rp196,1 miliar lebih, yang dialokasikan untuk mendukung berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur utama dalam mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Ia meminta setiap OPD untuk menempatkan SPM sebagai panduan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program.

“FGD ini penting bukan hanya untuk urusan administrasi, tetapi untuk menilai sejauh mana pelayanan dasar pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wabup Kemong.

Menurutnya, program yang dijalankan harus benar-benar prioritas, mendesak, dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya bagi OAP yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir.

“Kita ingin melihat hasil nyata di lapangan — bukan hanya angka serapan, tetapi perubahan positif di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” tambahnya.

Melalui forum ini, Pemkab Mimika juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus.
Setiap OPD diminta untuk lebih terbuka dalam pelaporan kegiatan dan mengutamakan transparansi agar dana yang dikelola benar-benar tepat sasaran.

Kepala Bappeda Mimika berharap FGD ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur publik.

“Dana Otsus bukan hanya soal anggaran, tapi juga amanah besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Karena itu, semua program harus memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan,” tegas Yohana.

Dengan dorongan kuat dari Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta koordinasi yang intensif antara Bappeda dan OPD teknis, Pemkab Mimika optimistis dapat mencapai target penyerapan Dana Otsus minimal 70 persen pada akhir November mendatang.

Langkah ini diharapkan mempercepat pencairan tahap ketiga serta memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Mimika.

Penulis: Jidan

Editor: GF