Tupoksi Tepat, Pelayanan Lebih Cepat! Pemkab Mimika Gelar FGD Perangkat Daerah

Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap perangkat daerah. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan asistensi penyempurnaan tupoksi yang digelar oleh Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Rabu (23/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural, dan tim reformasi birokrasi dari Provinsi Papua. FGD ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kembali peran, fungsi, serta tanggung jawab tiap perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan dan penyempurnaan tupoksi bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi sebuah langkah fundamental dalam membangun birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Kita ingin memastikan bahwa struktur pemerintahan Mimika berjalan dengan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Setiap OPD harus memahami perannya secara jelas, tidak tumpang tindih, dan mampu bergerak cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Evert.

Ia menambahkan bahwa dengan tupoksi yang tersusun secara akurat, koordinasi antarperangkat daerah akan semakin solid dan sinergis. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kecepatan, kualitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Tupoksi yang kuat dan terukur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat. Masyarakat tidak perlu lagi bingung ke mana harus mengadu atau mengurus keperluan tertentu karena setiap OPD memiliki batas kewenangan yang jelas,” tegasnya.

Kegiatan FGD juga diisi dengan sesi diskusi mendalam antar-OPD yang membahas tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian struktur, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi baru pasca-pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Kabag Reformasi Birokrasi Provinsi Papua, Jack Yakob Okoka, yang turut hadir sebagai narasumber, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Mimika menggelar forum tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini masih jarang dilakukan di banyak kabupaten di Papua dan mencerminkan keseriusan Mimika dalam menata tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.

“Kabupaten Mimika kini berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah, sehingga penyempurnaan tupoksi menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan struktur kelembagaan yang baru,” jelas Jack.

Ia juga menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, agar struktur pemerintahan daerah tidak mengalami ketimpangan atau tumpang tindih kewenangan.

FGD ini tidak hanya menjadi forum teknis, tetapi juga wadah refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan semangat kolaborasi dan profesionalisme. Para peserta secara aktif menyampaikan masukan, berdiskusi, dan berbagi pengalaman lapangan untuk menemukan solusi terbaik dalam penyusunan tupoksi yang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Evert Lukas Hindom berharap hasil dari FGD ini dapat menjadi pijakan nyata dalam memperkuat struktur organisasi Pemkab Mimika, sekaligus memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah kerja yang jelas dan terukur.

“Kita ingin membangun birokrasi yang tidak hanya tertib aturan, tetapi juga tangkas dalam melayani masyarakat. FGD ini adalah momentum untuk memperbaiki hal-hal mendasar agar pelayanan publik Mimika benar-benar unggul dan berdaya saing,” pungkasnya.

Penulis: Jidan

Editor: GF