Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Police Goes to School, Kapolsek Leksula: Cegah Kenakalan Remaja di Buru Selatan
Papuanewsonline.com, Ambon – Polres Buru Selatan terus memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan dunia pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan “Police Goes to School” yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Leksula, IPTU Bastian Tuhuteru, S.Pd, pada Kamis (20/11/2025) di SMA Negeri 8 Buru Selatan dan SMP Negeri 9 Buru Selatan.Program edukatif tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa serta jajaran tenaga pendidik, mulai dari Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Buru Selatan, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Buru Selatan, para dewan guru, hingga Bhabinkamtibmas Desa Waemulang. Kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dinilai membawa suasana belajar yang lebih inspiratif dan mendorong tumbuhnya kesadaran hukum sejak dini.Dalam pemaparannya, IPTU Bastian Tuhuteru memberikan materi mendalam terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta penanganan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Ia menegaskan bahwa masa remaja adalah fase kritis yang ditandai dengan pencarian jati diri, perubahan emosi, dan berbagai tantangan yang dapat memicu perilaku menyimpang.“Remaja rentan menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Karena itu penting bagi semua pihak memahami bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, serta langkah pencegahannya,” tegas IPTU Bastian.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua, guru dan sekolah, serta pemerintah dalam menciptakan lingkungan aman dan responsif terhadap potensi kekerasan seksual maupun perilaku menyimpang lainnya.Sementara itu Kapolres Buru Selatan, AKBP Andi P. Lorena, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang dilakukan Kapolsek Leksula dan jajarannya. Menurutnya, program “Police Goes to School” merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda.“Kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen Polri dalam dunia pendidikan. Edukasi langsung kepada pelajar sangat penting untuk membangun karakter generasi penerus yang cerdas, beretika, dan patuh hukum,” ujar Kapolres.Program “Police Goes to School” di Buru Selatan menunjukkan pendekatan humanis Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan Kamtibmas. Pendekatan edukatif ke sekolah-sekolah tidak hanya mempersempit ruang kekerasan seksual dan kenakalan remaja, tetapi juga memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat sejak usia muda. Langkah ini dinilai relevan dan efektif di tengah meningkatnya kasus kekerasan anak dan remaja yang marak terjadi di berbagai daerah.Dengan sinergi yang dibangun Polri, Pendidikan seperti ini; pembentukan generasi emas Indonesia yang lebih sadar hukum, lebih berkarakter, dan lebih terlindungi menjadi semakin mungkin terwujud. PNO-12
20 Nov 2025, 20:21 WIT
Polres MBD Bongkar Dugaan Perdagangan Ilegal 20 Koli Kayu Santigi
Papuanewsonline.com, MBD – Polres Maluku Barat Daya (MBD) kembali menegaskan perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mengungkap kasus dugaan penjualan 20 koli kayu Santigi tanpa izin. Temuan ini disampaikan dalam press release resmi yang digelar di Loby Polres MBD pada Rabu (19/11/2025).Kegiatan ini dipimpin Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, S.I.K., didampingi Kasubsi PIDM Seksi Humas Iptu Wempi R. Paunno, KBO Sat Reskrim Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan personel Sat Reskrim. Hadir pula perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Maluku, KPH MBD serta pihak perusahaan PT. EKO.Kasus ini bermula pada Rabu (12/11) pukul 14.00 WIT saat Unit IV Tipidter Sat Reskrim Polres MBD mengamankan tiga terduga pelaku di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa. Mereka hendak membawa 20 koli kayu Santigi ke Kupang menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 38.Namun seluruh barang bukti tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi, sehingga para terduga beserta kayu tersebut langsung dibawa ke Polres MBD untuk penyelidikan lebih lanjut.Berdasarkan hasil koordinasi Polres MBD dengan BKSDA Wilayah III Maluku, diketahui bahwa Santigi meski tidak tergolong jenis kayu dilindungi, namun termasuk komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan bebas tanpa izin. Peredarannya harus melalui perusahaan resmi yang memiliki kualifikasi perizinan.Atas dasar itu, disepakati penyerahan barang bukti kepada BKSDA untuk proses penanganan lanjutan. Penyerahan dilakukan oleh KBO Sat Reskrim Polres MBD Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan diterima langsung Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Maluku, Lebrina Serpara, S.P.Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, menegaskan bahwa penanganan kasus ini mencerminkan keseriusan Polres dalam mencegah peredaran hasil hutan tanpa izin.“Santigi memang bukan kayu dilindungi, namun mekanisme perizinannya harus dipatuhi. Kami bergerak cepat mengamankan para terduga, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk memastikan penanganan sesuai hukum,” jelasnya.Kapolres MBD, AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K., dalam pernyataan terpisah menegaskan komitmen Polres terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.“Setiap aktivitas yang tidak sesuai aturan akan kami proses sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat, pemerintah daerah, BKSDA, dan KPH memperkuat sinergi menjaga kekayaan alam Maluku Barat Daya,” tegas Kapolres.Ia juga mengapresiasi penyidik Sat Reskrim serta BKSDA Wilayah III Maluku atas kerja sama yang baik sehingga penanganan kasus berlangsung profesional dan terukur.“Penyerahan barang bukti hari ini adalah bukti bahwa koordinasi lintas instansi dapat berjalan efektif,” tambahnya.Kapolres menegaskan bahwa langkah ini sekaligus memastikan tata kelola hasil hutan yang sah dan bertanggung jawab terus diperkuat di wilayah MBD.Kasus dugaan penjualan kayu Santigi tanpa izin ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terpadu terhadap peredaran komoditas hasil hutan di wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya. Meski tidak termasuk kategori kayu dilindungi, Santigi merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan bypass prosedur perizinan.Langkah cepat Polres MBD, disertai koordinasi erat dengan BKSDA, menunjukkan bahwa penegakan hukum di daerah ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Penyerahan barang bukti ke BKSDA merupakan bentuk penegasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berbasis tata aturan yang jelas.Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Sementara bagi institusi penegak hukum, sinergi lintas instansi terbukti menjadi kunci dalam menutup ruang bagi praktik ilegal. PNO-12
20 Nov 2025, 20:14 WIT
Hari ke-4 Operasi Zebra Salawaku 2025: Polda Maluku Tegur Pengendara yang Melanggar Aturan Lalin
Papuanewsonline.com, Ambon - Aparat Direktorat Lalulintas Polda Maluku kembali melakukan peneguran kepada sejumlah kendaraan bermotor (Ranmor) baik roda empat maupun roda dua yang kedapatan melanggar peraturan lalulintas di kota Ambon.Sejumlah ranmor yang ditegur dan diberikan peringatan setelah dilakukannya razia operasi Zebra Salawaku hari keempat di kawasan Jalan Syaranamual, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon, Kamis (20/11/2025)."Hari ini masih ditemukan sejumlah pengendara bermotor baik roda empat maupun roda dua yang melakukan pelanggaran lalulintas. Mereka diberikan teguran dan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Apabila ditemukan lagi maka akan langsung ditilang," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Kombes Rositah mengungkapkan, pelaksanaan Operasi Zebra Salawaku bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalulintas dan menyadarkan masyarakat terkait pentingnya kamseltibcarlantas. Operasi Zebra tahun ini juga merupakan Operasi Cipta Kondisi jelang pelaksanaan Operasi Lilin Salawaku pada Desember 2025 mendatang.Selain itu, operasi Zebra juga merupakan operasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) dalam rangka cipta kondisi menjelang pelaksanaan operasi Lilin Salawaku 2025. Menurutnya, permasalahan lalulintas terus meningkat sejalan dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk. "Bapak Kapolda telah menyampaikan harapannya saat membukan operasi Zebra kemarin kepada personel untuk dapat sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan perannya secara maksimal, sehingga dapat terciptanya kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas)," pintanya.Polda Maluku menghimbau pengguna jalan agar dapat menaati peraturan lalulintas yang telah ditetapkan untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain. "Kami menghimbau masyarakat pengguna jalan baik roda empat maupun roda dua agar taat aturan lalulintas. Selalu membawa SIM dan surat-surat kendaraan, selalu menggunakan helm standar, sabuk pengaman, tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas dan taat rambu-rambu lalulintas dan peraturan lainnya," ajaknya. PNO-12
20 Nov 2025, 20:08 WIT
Polda Maluku Gelar Rakor Pam Swakarsa Pengamanan Nataru 2025/2026
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam rangka memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas) Polda Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) pada Kamis, 20 November 2025, di Aula Basudara Manise, Lantai 5 Polda Maluku.Rakor dipimpin Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Hujra Soumena, S.I.K., M.H., didampingi Plt Wadir Binmas, Kakesbang Pol Provinsi Maluku, para Kasubdit Dit Binmas, serta unsur strategis masyarakat: Raja, Kepala Desa/Lurah, dan perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas) pemuda lintas agama se-Kota Ambon.Dalam arahannya, Kombes Pol Hujra Soumena menyampaikan apresiasi atas respons positif berbagai unsur masyarakat yang hadir. Ia menegaskan bahwa sinergi dan persatuan menjadi fondasi utama pengamanan Nataru tahun ini.“Kehadiran kita hari ini menegaskan komitmen untuk menjadikan perbedaan agama bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai titik pemersatu dalam hidup berdampingan,” tegasnya.Dir Binmas juga menyinggung pentingnya peran sosial Polri, termasuk kesediaan mendukung usulan pengadaan pasar murah di masing-masing wilayah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang perayaan akhir tahun.Rakor ini secara khusus membahas peran Ormas Islam dalam mendukung pengamanan perayaan Natal, yang telah menjadi tradisi toleransi dan kerukunan di Maluku. Dit Binmas memaparkan sejumlah strategi pengamanan inklusif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diantaranya :1. Pengamanan Lintas ImanPelibatan umat Islam dalam pengamanan gereja saat misa Natal sebagai simbol nyata kerukunan dan persaudaraan.2. Apel Kesiapan BersamaPelaksanaan Apel Pam Swakarsa pada 2 Desember 2025 dengan menghadirkan Ormas Kristen dan Islam untuk menunjukkan kesiapan komunal mengamankan Nataru 2025/2026.3. Pencegahan KejahatanPembentukan tim Pam Swakarsa difokuskan pada langkah-langkah preventif terhadap tingginya kasus kekerasan dan asusila di Maluku, merupakan bentuk penegasan komitmen Polda Maluku terhadap perlindungan masyarakatRakor dilanjutkan dengan brain storming atau curah pendapat dari para Raja, Kepala Desa, serta perwakilan Ormas. Forum ini menjadi wadah penyampaian masukan, aspirasi, serta identifikasi kebutuhan masyarakat terkait pengamanan wilayah masing-masing untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat serta menghasilkan perencanaan pengamanan yang lebih komprehensif dan sesuai kondisi lapangan di Kota Ambon.Rakor yang dipimpin Dit Binmas Polda Maluku menunjukkan pendekatan pengamanan yang lebih inklusif dan partisipatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pelibatan langsung Ormas Islam dalam pengamanan gereja tidak hanya memperkuat toleransi, tetapi juga menjadi model kerukunan yang relevan di tengah dinamika sosial Maluku.Fokus preventif terhadap kekerasan dan kasus asusila juga menunjukkan keberpihakan Polri pada perlindungan warga, terutama kelompok rentan. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan untuk pola pengamanan partisipatif yang berkelanjutan, bukan hanya saat Nataru, tetapi di setiap agenda kamtibmas strategis di wilayah Maluku. PNO-12
20 Nov 2025, 20:02 WIT
Terima Kunjungan BI Maluku, Kapolda: Perkuat Sinergi Pengamanan dan Stabilitas Ekonomi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Mohamad Latif, yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (18/11/2025). Pertemuan kedua pimpinan tersebut membahas sinergi penguatan stabilitas keamanan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. Pertemuan ini juga menjadi forum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan otoritas moneter daerah.Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Dir Intelkam, Kaur APK Subbid Bia & APK Bidkeu, serta Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Maluku. Sementara dari pihak Bank Indonesia hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Dicky R. Afriyanto, serta Kepala Unit Manajemen Intern Abudaud Gamgulu.Kepala Perwakilan BI Maluku pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku beserta jajaran yang telah meluangkan waktu menerima pihaknya dengan hangat dan penuh kekeluargaan.Mohamad Latif menegaskan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan terhadap sinergi yang telah terjalin selama ini antara Polda dan BI Maluku.Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas pengamanan yang diberikan Polri melalui Pam Obvit maupun Sat Brimob yang secara konsisten menjaga keamanan kantor BI, kegiatan operasional kas, hingga mobilisasi logistik uang. “Pengamanan Polri sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas kami. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama kokohnya sistem keuangan,” ujarnya.Latif juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III Tahun 2025 yang meningkat sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan ini dinilai sangat positif dan menjadi indikator aktivitas produksi barang dan jasa di Maluku terus membaik. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.Kenaikan signifikan ini, kata Dia, tidak lepas dari stabilitas keamanan yang terjaga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat bergerak dengan lebih percaya diri.Menanggapi hal itu, Kapolda Maluku memberikan apresiasi atas kunjungan BI sekaligus menyampaikan pihaknya selalu terbuka terhadap kerja sama lintas lembaga, termasuk sektor perbankan yang memegang peranan vital dalam sistem ekonomi daerah dan nasional.Kapolda menegaskan keamanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga kegiatan distribusi barang dan jasa. Polri, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk menjaga keamanan seluruh objek vital, termasuk fasilitas perbankan, peredaran uang, serta jalannya seluruh mekanisme sistem pembayaran yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia.Kapolda juga menekankan pentingnya pertukaran data dan informasi antara BI dan Polri, terutama terkait perkembangan ekonomi daerah, tren pertumbuhan, serta dinamika keuangan yang perlu diantisipasi dari sisi keamanan. “Kami membutuhkan data valid dari BI sebagai dasar analisis intelijen keamanan ekonomi di wilayah Maluku,” tegas Kapolda.Polda Maluku, tambah Kapolda, siap mendukung agenda stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah, sejalan dengan mandat nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju angka target pemerintah, yakni 8,5 persen. Sinergi "Polri dan BI merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan stabilitas daerah yang aman, kondusif, dan siap menghadapi dinamika global," pungkasnya. PNO-12
20 Nov 2025, 19:51 WIT
537 Casis Bintara Brimob Polri Panda Polda Maluku Jalani Rikmin Tahap Satu
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak 537 orang calon siswa (casis) Bintara Brimob Polri Tahun 2026 menjalani pemeriksaan administrasi (rikmin) yang dilaksanakan Panitia Daerah dari Biro Sumberdaya Manusia (SDM) Polda Maluku.Proses rikmin awal penerimaan Bintara Brimob Polri dilaksanakan di ruang aula RTMC Direktorat Lalulintas Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis 20/11/2025.Pemeriksaan administrasi tersebut melibatkan tim pemeriksa dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Ambon dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.Pemeriksaan tersebut menghadirkan tim pengawas dari LSM Mavindo Maluku, perwakilan wartawan dan pengawas Internal dari Bidang Propam Polda Maluku, Bid Dokkes Polda dan Itwasda Polda Maluku."Hari ini dilaksanakan proses seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun 2026 yang dimulai dengan pemeriksaan awal administrasi. Pemeriksaan dilakukan terhadap sebanyak 537 peserta," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Rikmin tahap satu yang dilakukan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, Ijazah sekolah (SD, SMP, SMA dan Ijazah Sarjana), pemeriksaan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP serta Scan Berkas secara keseluruhan melalui aplikasi.Kapolda Maluku, tegas Kabid Humas, telah menekankan bahwa seleksi penerimaan Bintara Brimob Polri Panda Polda Maluku berlangsung dengan menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis)."Seleksi penerimaan anggota Polri merupakan pintu awal pembentukan SDM Polri yang unggul. Olehnya itu, Bapak Kapolda Maluku telah menginstruksikan agar seluruh tahapan harus dijalankan secara profesional dan bebas dari penyimpangan," tegasnya.Dalam penerimaan anggota Polri, Kombes Rositah mengaku Polda Maluku telah menyiapkan nomor aduan dan kontak pengaduan secara terbuka bagi orang tua maupun peserta untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan kejanggalan selama proses seleksi berlangsung.“Bapak Kapolda juga sudah menegaskan bahwa tidak ada titip-menitip, tidak ada transaksi, dan sistem sudah berjalan otomatis. Siapa pun yang mencoba bermain, tidak akan mempengaruhi hasil,” tegas Kombes Rositah mengutip arahan Kapolda Maluku. PNO-12
20 Nov 2025, 19:45 WIT
ST Burhanuddin Mutasi 12 Pejabat: Pergeseran Jabatan Strategis di kejaksaan termasuk Kejati Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar (ST)
Burhanuddin melakukan rotasi dan mutasi terhadap 12 jaksa di lingkungan
Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di sejumlah provinsi.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 1034 Tahun 2025
yang diterbitkan pada 18 November 2025.Salah satu perubahan penting dalam mutasi ini adalah
pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua. Hendrizal Husin, yang
sebelumnya menjabat sebagai Kajati Papua, kini ditugaskan menjadi Inspektur II
pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung. Posisi Kajati Papua akan diisi oleh Jefferdian, yang
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung.Selain pergantian Kajati Papua, mutasi ini juga menyasar
posisi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) di beberapa provinsi. Dwi Agus
Arfianto, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, ditunjuk menjadi
Wakajati Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Saiful Bahri Siregar, yang sebelumnya
menjabat sebagai Wakajati Sulawesi Tenggara, akan mengisi posisi Wakajati Jawa
Timur. Hari Wibowo dari Wakajati Jawa Timur menjadi Direktur A pada Jaksa Agung
Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan AgungMutasi ini juga menyasar sejumlah koordinator pada Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, serta beberapa asisten
tindak pidana umum dan khusus di Kejati. Rotasi dan mutasi ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengharapkan para pejabat yang
baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan
memberikan kontribusi maksimal bagi institusi Kejaksaan. Penulis: Jid
Editor: GF
20 Nov 2025, 17:50 WIT
Pemkab Boven Digoel dan Kejari Merauke Resmikan Kerja Sama Penguatan Penanganan Hukum
Papuanewsonline, com. Merauke — Pemerintah Kabupaten Boven
Digoel resmi memperkuat hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Merauke
melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini
ditandatangani langsung oleh Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, bersama Kepala
Kejaksaan Negeri Merauke.PKS tersebut mencakup Penanganan Masalah Hukum di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus penguatan sinergi dalam penerapan
pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui implementasi restorative
justice. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif di wilayah Boven
Digoel.Kerja sama ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan
kualitas penanganan hukum yang melibatkan pemerintah daerah, baik dalam proses
konsultasi, pendampingan, maupun penyelesaian sengketa perdata dan TUN. Melalui
PKS ini, Pemkab Boven Digoel mendapatkan dukungan struktural dari kejaksaan
dalam memastikan seluruh proses hukum berlangsung sesuai ketentuan.Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga menekankan
pentingnya penerapan restorative justice, khususnya melalui pidana kerja
sosial. Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif yang lebih
humanis dan bermanfaat bagi pelaku tindak pidana dengan risiko rendah,
sekaligus memberikan nilai positif bagi masyarakat.Bupati Roni Omba S.IP menyampaikan bahwa PKS ini menjadi
langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan hukum masyarakat. “Kerja sama
ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan
memberikan manfaat bagi masyarakat Boven Digoel,” ujarnya.Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berharap adanya
peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan.
Konektivitas antara pemerintah daerah dan lembaga hukum juga dinilai dapat
membantu menciptakan iklim sosial yang lebih aman dan tertib.Sinergi tersebut diharapkan turut meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus memperkuat kolaborasi
antara lembaga pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang responsif terhadap
kebutuhan publik.Dengan resmi ditandatanganinya PKS ini, Pemkab Boven Digoel
dan Kejari Merauke menegaskan komitmen bersama untuk terus bekerja sama dalam
membangun sistem hukum daerah yang kuat, transparan, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Penulis: HendrikEditor: GF
20 Nov 2025, 17:40 WIT
Bupati Boven Digoel Tinjau Asrama Mahasiswa di Merauke dan Tegaskan Perbaikan Fasilitas Asrama
Papuanewsonline.com, Merauke — Bupati Boven Digoel, Roni
Omba S.IP, melakukan kunjungan langsung ke asrama mahasiswa Boven Digoel di
Merauke pada Kamis (20/11/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau
kondisi fasilitas dan memastikan kebutuhan mahasiswa yang tinggal di asrama
dapat terakomodasi dengan baik.Kehadiran Bupati disambut hangat oleh para mahasiswa yang
selama ini menjadikan asrama tersebut sebagai tempat tinggal sekaligus pusat
aktivitas belajar. Momen silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap peningkatan kualitas
fasilitas hunian.Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba mengungkapkan rencana
pemerintah daerah untuk memperbaiki asrama tersebut dalam waktu satu hingga dua
tahun ke depan. Ia berharap upaya tersebut dapat terlaksana sesuai harapan
bersama. “Mohon doanya kami, semoga niat baik ini bisa terealisasi demi
meningkatkan kualitas SDM Boven Digoel,” ujarnya.Bupati juga menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan
merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, lingkungan tinggal
yang layak dan nyaman dapat berpengaruh langsung terhadap fokus belajar serta
perkembangan akademik mahasiswa asal Boven Digoel. “Kami ingin adik-adik
mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan fokus, sehingga dapat menjadi
generasi penerus yang cerdas dan berprestasi,” katanya.Kunjungan tersebut turut memperlihatkan komitmen pemerintah
untuk hadir lebih dekat dengan para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar
daerah. Dengan melihat langsung kondisi fasilitas, pemerintah dapat merumuskan
langkah perbaikan yang lebih tepat dan terencana.Para mahasiswa yang hadir menyampaikan rasa terima kasih
atas perhatian Bupati. Mereka berharap rencana perbaikan asrama dapat segera
diwujudkan agar hunian menjadi lebih layak dan mendukung kegiatan belajar
mereka sehari-hari.Kunjungan ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara
pemerintah dan mahasiswa dalam menciptakan generasi muda Boven Digoel yang
berkualitas. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, diharapkan para mahasiswa
dapat menyelesaikan studi dengan hasil terbaik dan kembali membangun daerah.Penulis: Hendrik Editor: GF
20 Nov 2025, 17:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
