Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pemkab Boven Digoel dan Poltekkes Kemenkes Jayapura Resmi Menjalin MoU terkiat layanan kesehatan
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel, Papua, secara resmi melaksanakan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Poltekkes Kemenkes
Jayapura. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini menjadi salah satu upaya
pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kesehatan melalui kolaborasi dengan
institusi pendidikan vokasi kesehatan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh
Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP.Kerja sama tersebut mencakup beberapa bidang strategis,
mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pengembangan
infrastruktur kesehatan yang dinilai penting untuk menunjang pelayanan di
daerah. Selain itu, kemitraan ini juga diarahkan untuk memperluas akses layanan
kesehatan agar masyarakat Boven Digoel dapat merasakan pelayanan yang lebih
memadai dan merata.Dalam pelaksanaannya, MoU ini diharapkan menjadi dasar bagi
berbagai program yang dapat memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, sekaligus
membuka peluang peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, maupun
program pendidikan terapan. Pemerintah daerah menilai bahwa keberadaan
Poltekkes sebagai lembaga pendidikan kesehatan akan membantu mempercepat
peningkatan kualitas tenaga kesehatan di wilayah tersebut.Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, menyampaikan bahwa
kerja sama ini diharapkan mampu menjadi langkah awal perubahan positif dalam
penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Menurutnya,
keberlanjutan program bersama ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang selama ini masih membutuhkan
penguatan.Secara keseluruhan, kerja sama ini dipandang sebagai
momentum penting bagi Kabupaten Boven Digoel untuk memperkuat sektor kesehatan
secara menyeluruh serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan
yang semakin berkualitas.
Penulis: HendrikEditor: GF
19 Nov 2025, 01:27 WIT
Lindungi Siswa dari Debu Proyek, Pemkam Nawaripi Salurkan 2 Ribu Masker ke SMA Negeri 1 Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kampung Nawaripi
mengambil langkah cepat mengatasi dampak proyek pembangunan yang semrawut di
SMA Negeri 1 Mimika. Kepala Kampung Nurman Ditubun, bersama BUMDes, Karang
Taruna, dan Babinpotdirga Lanud YKU, membagikan 2.000 masker kepada siswa dan
guru pada Senin (17/11/2025).Aksi ini merupakan respon atas keluhan debu dan material
proyek yang mengganggu proses belajar mengajar. Namun, pembagian masker
hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.Nurman Ditubun, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite
Sekolah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kontraktor yang dinilai abai
terhadap keselamatan dan kenyamanan warga sekolah. "Kontraktor tidak memasang pagar pembatas, padahal
siswa dan guru beraktivitas di area itu. Gedung sudah naik ke lantai dua. Jika
ada material jatuh dan mengenai anak-anak, siapa yang bertanggung jawab? Ini
sangat tidak safety!" tegasnya dengan nada geram.Tak hanya debu, banjir pun menjadi momok bagi warga sekitar
sekolah. Sisa material pembangunan yang dibuang sembarangan oleh kontraktor
menyumbat saluran drainase, menyebabkan banjir setinggi selutut di permukiman
warga. "Kontraktor membuang sisa bangunan ke drainase dan
membangun basecamp tepat di atas saluran air, sehingga menyebabkan kemacetan
aliran," beber Nurman.Lebih lanjut, Nurman meminta Bupati Mimika untuk
menginstruksikan OPD terkait melakukan pemeriksaan terhadap tiga proyek yang
sedang berjalan di sekolah tersebut. "Ini bukan hanya soal debu dan banjir, tapi juga soal
keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita dalam belajar. Jangan sampai proyek
yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan, justru menjadi ancaman bagi
masa depan mereka," pungkasnya dengan nada prihatin. Dalam kesempatan ini, Kepala kampung Nurman menyampaikan
apresiasi kepada Bupati Mimika atas bantuan 2.000 masker yang disalurkan
melalui Dinas Kesehatan. "Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati
Mimika atas perhatian dan bantuannya. Masker ini sangat bermanfaat untuk
melindungi siswa dari dampak buruk debu proyek," ujarnya. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Nov 2025, 01:18 WIT
Proyek SMA Negeri 1 Mimika: Dana Miliaran Rupiah, Diduga Libatkan Oknum DPR Aktif
Papuanewsonline.com, Mimika - Proyek pembangunan gedung baru
dua lantai senilai 9,7 Miliar Rupiah di SMA Negeri 1 Mimika menjadi sorotan
tajam. Ketua Komite Sekolah, Nurman Ditubun, yang juga Kepala Kampung Nawaripi,
mengungkapkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR sebagai pemilik perusahaan
kontraktor.Hal ini menambah daftar masalah yang sudah ada, mulai dari
kondisi proyek yang semrawut, membahayakan keselamatan siswa, hingga tudingan
kontraktor lalai dan tidak bertanggung jawab. Dugaan ini memicu pertanyaan
tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di
Kabupaten Mimika. (18/11/25) "Dana sebesar 9,7 M sekian seharusnya bisa menghasilkan
bangunan yang berkualitas dan aman bagi siswa. Tapi kenyataannya, proyek ini
malah menjadi sumber masalah dan diduga dikuasai oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab," ujar Nurman dengan nada geram. Informasi ini diperoleh dari para buruh yang bekerja di
lokasi proyek, yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan adalah anggota DPR
berinisial H.T.. Keterangan ini diperkuat oleh Kepala Sekolah, yang mengaku
pernah ditelepon oleh oknum anggota DPR tersebut dan diminta untuk
memfasilitasi perusahaan tersebut."Saya juga memiliki rekaman suara yang berisi pengakuan
para buruh bahwa perusahaan ini milik oknum anggota DPR H.T.. Dari situ saya
berpikir, mungkin karena yang bersangkutan merasa sebagai anggota DPR, sehingga
ia merasa bebas bertindak semaunya dan tidak ada yang bisa menegurnya.
Akibatnya, pekerjaan di lapangan tidak memperhatikan aspek keselamatan kerja,
bahkan saluran air juga ditutup sembarangan. Karena merasa sebagai pejabat, ia
bertindak semaunya," beber Nurman dengan nada berapi-api.Nurman berjanji akan membawa masalah ini ke pihak berwajib
jika terbukti ada penyimpangan. "Kita tidak boleh biarkan oknum seperti ini merusak
dunia pendidikan," tegasnya. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih selektif memilih
kontraktor dan memastikan proyek dikerjakan profesional. Penulis: Jid
Editor: GF
19 Nov 2025, 01:16 WIT
Semarak Milad ke-113, Muhammadiyah Mimika Adakan Jalan Sehat dan Cek Kesehatan Gratis
Papuanewsonline.com, Timika - Pengurus Daerah Muhammadiyah
(PDM) Kabupaten Mimika menggelar serangkaian kegiatan meriah dalam rangka
memperingati Milad ke-113 Muhammadiyah. Kegiatan yang meliputi jalan sehat,
stand kuliner sehat, dan cek kesehatan gratis ini, dilaksanakan di lingkungan
Perguruan Gedung Sekolah Muhammadiyah Timika, Jalan Okoware, Kelurahan
Koperapoka.Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk
pengurus Muhammadiyah, guru dari berbagai tingkatan sekolah Muhammadiyah, orang
tua siswa, serta warga Muhammadiyah se-Kabupaten Mimika. (18/11/25) Sekretaris Umum PDM Timika, Marwan Nise, S.E., dalam
sambutannya menyampaikan bahwa Muhammadiyah dilahirkan pada 18 November 1912
oleh KH. Haji Ahmad Dahlan. Semangat tajdid yang dibawa oleh pendiri
Muhammadiyah bertujuan untuk menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar
melalui pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sosial. "Peringatan milad ini menjadi tonggak sejarah penting
bagi Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Mimika," ujar Marwan Nise.Lebih lanjut, Marwan Nise menjelaskan bahwa Muhammadiyah
mulai aktif bergerak di Mimika sejak tahun 2015. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh guru dan orang tua
siswa dari TK Aisyiyah hingga MTS Muhammadiyah yang telah mendukung nilai-nilai
Muhammadiyah melalui berbagai kegiatan sosial. "Kami sangat berterima kasih atas partisipasi semua
pihak, termasuk para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara
ini," ungkapnya.Sebagai bagian dari kegiatan milad, Puskesmas Timika turut
berpartisipasi dengan membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini meliputi pengecekan kesehatan umum dan
penyuluhan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), khususnya di lingkungan
sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih
dan sehat, termasuk melalui program MBG (makanan bergizi gratis). Penulis: Abim
Editor: GF
19 Nov 2025, 01:12 WIT
Komisi Percepatan Reformasi Polri Gelar Audiensi Bersama Organisasi Kelompok Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat di Lounge Adhi Pradana, STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Selasa (18/11).Sesi tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., selaku Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, yang kemudian memberikan keterangan kepada media melalui doorstop.Dalam keterangannya, Prof. Jimly menjelaskan bahwa audiensi ini digelar sebagai bentuk keterbukaan dalam menyerap aspirasi masyarakat sipil. “Alhamdulillah, Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi Dan Alhamdulillah, semua masukan yang disampaikan mulai dari NEFA, LSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain sangat konstruktif,” ujarnya.Ia menekankan bahwa organisasi yang hadir merupakan para aktivis dan tokoh yang selama ini bergerak dalam isu HAM dan kemanusiaan. “Mereka adalah tokoh-tokoh dan aktivis pergerakan HAM serta kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri berdasarkan pengalaman mereka,” jelasnya.Prof. Jimly menyampaikan bahwa masukan yang diberikan telah diterima dengan baik, namun masih perlu pendalaman untuk dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan." Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ungkapnya.Ia menambahkan bahwa Komisi memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan lebih luas dari lingkungan mereka masing-masing. “Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” tegasnya.Melalui audiensi ini, Komisi berharap terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil sehingga proses percepatan reformasi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif. PNO-12
18 Nov 2025, 22:04 WIT
Dittipidter Bareskrim Polri dan KLHK Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 FABA
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar. Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air. Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha. PNO-12
18 Nov 2025, 21:50 WIT
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. PNO-12
18 Nov 2025, 21:41 WIT
350 Personel Disiapkan Dalam Misi Perdamaian Gaza
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia termasuk Polri juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia. Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik. PNO-12
18 Nov 2025, 21:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
