logo-website
Jumat, 13 Mar 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Polres Buru Tangkap Dua Pengguna dan Kurir Narkoba Papuanewsonline.com, Buru - Dua pelaku narkoba berhasil ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Buru. Mereka berinisial BS, 47 tahun, sebagai pengguna, dan AS, 39 tahun selaku kurir narkoba.BS dan AS diamankan di waktu dan tempat berbeda. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai Tersangka dan diamankan di rumah tahanan Polres Buru, Rabu (1/10/2025).Kapolres Buru, AKBP. Sulastri Sukidjang S.I.K menjelaskan, Tersangka BS ditangkap di Pelabuhan Merah Putih Desa Namlea Kecamatan Namlea pada Selasa, 30 September 2025, sekitar pukul 23.30 WIT.Dari tangan tersangka diamankan sejumlah barang bukti berupa 1 paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Zat adiktif ini dikemas dalam plastik klip bening kecil. Tim penyidik juga mengamankan 1 set bong (alat hisab sabu), 1 unit smartphone vivo V50 lite 4G warna purple, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah kantong pelastik warna hijau, 1 lembar kertas alumunium foil rokok, 1 buah botol permen happydent cool white, dan 1 buah kantong bodybag warna merah bertuliskan safety tools.Tersangka dikenakan Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun."Tersangka melakukan hal tersebut dikarenakan biar kuat bekerja, karena tersangka bekerja di tromol sendirian," kata Kapolres mengungkapkan motif tersangka.Berselang beberapa jam kemudian, tim Satresnarkoba Polres Buru juga berhasil mengungkap pelaku lainnya, yakni AS. Pria 39 tahun ini ditangkap di lorong rumah dinas Kesehatan Kabupaten Buru Desa Namlea pada Rabu, 1 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 WIT."Barang bukti yang diamankan berupa 2 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip bening kecil dimasukan ke dalam plastik bening besar. Tim juga mengamankan 1 unit smartphone realme note 70 warna hitam," ujarnya.Tersangka kini telah diamankan dan dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika."Tersangka melakukan hal tersebut di karena biar mendapatkan keuntungan, tersangka terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun," pungkasnya. PNO-12 02 Okt 2025, 17:57 WIT
Kepala BNN RI Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila Bersama Presiden di Monumen Lubang Buaya Papuanewsonline.com, Jakarta – Suasana penuh khidmat menyelimuti Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar pada Rabu (1/10/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir mendampingi Presiden, antara lain Wakil Presiden RI, pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet, serta pejabat TNI-Polri. Salah satu yang hadir adalah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, yang ikut memberikan penghormatan dalam momen bersejarah tersebut. Dalam upacara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Isi ikrar tersebut menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan, baik ancaman dari dalam negeri maupun pengaruh global yang dapat melemahkan persatuan. “Atas nama Bangsa Indonesia, Kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menggalang kebersamaan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI,” demikian bunyi ikrar yang dibacakan Puan. Kehadiran Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam upacara ini memiliki makna strategis. Ia menegaskan bahwa BNN RI menjadikan Pancasila sebagai dasar dan semangat dalam melaksanakan tugas negara, khususnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN0). Menurutnya, ancaman narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, serta generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila – seperti persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong – harus menjadi pegangan dalam melawan bahaya narkotika yang dapat merusak persatuan bangsa. Upacara ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga refleksi mendalam akan perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila kembali ditekankan sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan NKRI di tengah dinamika global, mulai dari konflik geopolitik hingga ancaman non-tradisional seperti narkotika, radikalisme, dan terorisme. Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa bangsa Indonesia harus terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan pembangunan nasional dan pemberantasan narkoba.(GF)  02 Okt 2025, 14:48 WIT
Indonesia – Rusia Perkuat Kemitraan Strategis Lewat Forum Konsultasi Bidang Hukum di Bali Papuanewsonline.com, Denpasar – Indonesia dan Federasi Rusia resmi menggelar Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Bidang Hukum yang berlangsung pada 29–30 September 2025 di Denpasar, Bali. Forum ini diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam bersama Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Kemitraan Strategis RI–Rusia yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg. Forum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat dialog hukum internasional, sekaligus mengawali langkah nyata untuk memperluas cakupan kerja sama bilateral Indonesia–Rusia di bidang hukum dan keamanan. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini tidak hanya sebatas pertukaran pandangan, melainkan harus menghasilkan langkah konkret yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. “Kerja sama ini harus menghasilkan sesuatu yang merefleksikan kepentingan kedua negara dan memberikan dampak nyata,” ujar Dubes Koba. Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia, yang terus berkembang dari kerja sama ekonomi, pertahanan, hingga hukum internasional. Diskusi dalam FKB menyoroti perkembangan hukum internasional di tengah situasi geopolitik global yang kian kompleks. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI menegaskan, meski hukum internasional menunjukkan kemajuan signifikan, ketegangan di kawasan seperti Palestina, Sudan, Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea terus menjadi tantangan. Dari pihak Rusia, Direktur Jenderal Departemen Hukum Kemlu Rusia menyoroti peran Mahkamah Internasional (ICJ) yang telah menyelesaikan lebih dari 30 kasus terkait kedaulatan negara. Ia menilai hal itu sebagai bukti bahwa jalur yudisial tetap menjadi sarana penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Kedua negara sepakat untuk menegaskan dukungan terhadap independensi ICJ dari segala bentuk tekanan politik maupun intervensi pihak ketiga, sekaligus menekankan pentingnya supremasi hukum internasional yang adil dan setara. FKB ini diharapkan tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Baik Indonesia maupun Rusia berkomitmen untuk menjadikan forum ini sebagai wadah berkelanjutan yang memperkuat koordinasi, pertukaran pandangan, dan kerja sama konkret dalam bidang hukum dan keamanan. “Indonesia dan Rusia sama-sama memandang pentingnya penerapan hukum internasional yang responsif terhadap dinamika global, sekaligus menjaga kedaulatan negara dari intervensi asing,” demikian salah satu kesimpulan forum. Acara ini dihadiri oleh delegasi Indonesia yang terdiri atas pejabat tinggi Kemenko Polkam dan Kemlu, di antaranya Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam, Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam Kemlu, serta perwakilan Direktorat Eropa II Kemlu. Sementara itu, dari pihak Rusia hadir Dirjen Departemen Hukum Kemlu Rusia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, serta Konselor Politik Kedubes Rusia di Jakarta. Forum ini tidak hanya memperkuat kemitraan strategis kedua negara, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi di bidang hukum internasional. Dalam jangka panjang, FKB diharapkan menjadi platform penting bagi kedua negara untuk merumuskan kebijakan bersama menghadapi tantangan hukum global sekaligus memperkokoh hubungan diplomatik RI–Rusia.(GF)  02 Okt 2025, 14:39 WIT
KPK dan PPATK Resmi Perkuat Sinergi dalam Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali meneguhkan kolaborasi mereka melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Movenpick, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Langkah ini memperkuat sinergi yang telah dibangun kedua lembaga selama lebih dari satu dekade. MoU mencakup berbagai poin strategis, mulai dari pertukaran informasi dan data, perumusan produk hukum, penanganan perkara, analisis strategis, sosialisasi, hingga pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerja sama dengan PPATK merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membongkar berbagai kasus korupsi besar di Indonesia. “Kesepahaman ini diperlukan guna meningkatkan dan mengupayakan kolaborasi dalam pencegahan serta pemberantasan Tipikor dan TPPU agar berjalan maksimal,” tegas Setyo. Ia menambahkan, penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi penyelenggaraan lokakarya dan kegiatan lanjutan yang diharapkan dapat menghasilkan terobosan positif. “Tidak hanya KPK dan PPATK, tapi semua pihak harus terlibat agar implementasi kesepahaman ini benar-benar berdampak,” tambahnya. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyoroti pentingnya pengawasan badan hukum dan perusahaan sebagai salah satu celah utama yang sering dimanfaatkan dalam praktik korupsi maupun pencucian uang. Berdasarkan data terbaru PPATK, korupsi masih menduduki peringkat pertama dalam kategori analisis faktor risiko TPPU dengan skor 9,00 (kategori tinggi), disusul tindak pidana narkotika dan perpajakan. “Karena itu, kolaborasi dan keterlibatan bersama harus dimaksimalkan untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk aspek national risk assessment,” jelas Ivan. Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan workshop bersama yang membahas sejumlah isu krusial, seperti harmonisasi regulasi berdasarkan kerangka Financial Action Task Force (FATF), penguatan basis data Politically Exposed Person (PEP), hingga praktik baik dalam pengelolaan data PEP untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan KPK dan PPATK, perwakilan Stranas PK, lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, hingga aparat penegak hukum. Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin serius membangun sistem keuangan yang berintegritas. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat penindakan, tetapi juga meningkatkan pencegahan sejak dini terhadap praktik korupsi dan pencucian uang. “Tujuan akhirnya adalah menjaga akuntabilitas, meningkatkan integritas sistem keuangan, dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” tutup Ketua KPK Setyo Budiyanto.(GF) 02 Okt 2025, 14:21 WIT
Kepala DPMK Nduga Tekankan Pentingnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nduga Papuanewsonline.com, Nduga — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge, menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang baru-baru ini digelar di Kabupaten Nduga. Dalam keterangannya kepada awak media, Machla menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan tata kelola dana desa berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Machla, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat melalui transfer langsung ke rekening desa merupakan dana yang sangat besar dan strategis. Karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mengelolanya secara hati-hati, terukur, dan transparan. “Kami merasa kegiatan ini sangat perlu dan harus dilakukan. Tujuannya agar informasi penting mengenai pengelolaan keuangan desa benar-benar sampai ke pemerintah kampung. Dana desa ini besar nilainya, sehingga kewenangan penuh ada di tangan kepala desa. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa luas, terutama bagi masyarakat desa itu sendiri,” ungkapnya. Machla merinci bahwa kewenangan kepala desa dalam mengelola dana desa mencakup empat hal pokok yaitu, perencanaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan dan penyaluran dana desa secara transparan dan akuntabel, evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah berjalan dan keberlanjutan program, yakni melanjutkan program tahun sebelumnya agar manfaatnya dirasakan secara berkesinambungan. Ia menegaskan, dengan mematuhi keempat pilar tersebut, pembangunan desa akan lebih terarah dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Machla mengingatkan seluruh aparat kampung agar tidak memandang enteng persoalan pengelolaan dana desa. Setiap rupiah yang masuk dan keluar harus tercatat dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Intinya, pengelolaan keuangan desa harus profesional, sesuai regulasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan desa akan berjalan efektif, tepat sasaran, dan membawa kesejahteraan bagi warga,” tegasnya. Ia juga berharap kegiatan fasilitasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung. Melalui pembekalan dan sosialisasi yang berkelanjutan, desa-desa di Kabupaten Nduga diharapkan bisa menjadi contoh pengelolaan dana desa yang baik di Papua. Machla menambahkan, kolaborasi dan komitmen bersama adalah kunci. “Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa pengelolaan keuangan yang benar. Oleh karena itu, mari kita jaga dana desa ini agar benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.(GF) 02 Okt 2025, 14:05 WIT
Gudang Mebel di Jalan Bougenville Ludes Dilalap Api, Warga Timika Panik Saat Kobaran Membesar Papuanewsonline.com, Timika — Kepanikan melanda warga Jalan Bougenville, Distrik Mimika Baru, Timika, Papua Tengah, pada Kamis (2/10/2025) dini hari. Tepat pukul 02.20 WIT, gudang mebel dua lantai milik Ahmat Abidol terbakar hebat. Api berkobar cepat, melalap lantai dua bangunan ruko, disertai kepulan asap tebal yang membumbung ke udara. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi berhamburan keluar rumah saat mendengar suara letupan dan melihat cahaya api yang membesar. Beberapa di antaranya mencoba membantu memindahkan barang-barang, namun kobaran yang kian membesar membuat upaya itu sulit dilakukan. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika, Agustina Rahaded, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung mengerahkan tujuh armada pemadam kebakaran untuk memadamkan api. “Kebakaran di Jalan Bougenville itu menimpa ruko milik Ahmat Abidol, yang difungsikan sebagai gudang mebel. Api melalap lantai dua bangunan. Korban jiwa nihil, hanya kerugian materil yang masih dalam pendataan,” ungkap Agustina saat dikonfirmasi, Kamis pagi. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena api sempat menyebar dengan cepat dan dikhawatirkan merembet ke bangunan sekitar. Berkat kesigapan petugas damkar dan bantuan warga, api berhasil dijinakkan menjelang pagi. Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim BPBD masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik, namun hal itu belum dapat dipastikan. Agustina menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemilik ruko dan aparat setempat untuk mendata total kerugian yang ditimbulkan. “Jumlah kerugian belum bisa dipastikan karena proses pendataan masih berjalan,” katanya. Peristiwa ini menambah daftar panjang kebakaran ruko di wilayah Timika. Sejumlah warga berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan menambah fasilitas pencegahan kebakaran, mengingat banyak bangunan di kawasan tersebut difungsikan sebagai gudang maupun tempat usaha. “Api kalau sudah besar begini sangat berbahaya. Kami harap ada sistem peringatan dini atau alat pemadam ringan yang bisa tersedia di setiap ruko,” ujar salah satu warga setempat. Meski tidak ada korban jiwa, insiden ini tetap menyisakan duka mendalam bagi pemilik ruko karena seluruh isi gudang mebel dilaporkan ludes terbakar.     Penulis: JidEditor: GF 02 Okt 2025, 12:41 WIT
Ratusan Pencaker Papua Pegunungan Temui Wakil Gubernur, Suarakan Harapan akan Lapangan Kerja Papuanewsonline.com, Jayapura — Ratusan pencari kerja (pencaker) dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan memadati ruang pertemuan di Jayapura pada Kamis (2/10/2025). Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi dan harapan masa depan kepada pemerintah daerah. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Papua, Dr. Ones Pahabol, bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Pegunungan, Matias Wenda. Dalam dialog yang berlangsung penuh antusias, para pencaker menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, minimnya akses pendidikan dan pelatihan vokasi, hingga pentingnya perhatian lebih terhadap masyarakat adat dan lokal dalam kebijakan pembangunan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Dr. Ones Pahabol menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata. Menurutnya, masa depan Papua sangat bergantung pada generasi muda yang hari ini sedang berjuang mencari peluang. “Pemerintah daerah berkomitmen mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua melalui kebijakan yang tepat dan efektif, terutama dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Ones Pahabol. Ia juga menekankan bahwa dialog seperti ini penting untuk membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan pencaker secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka. Salah satunya adalah kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. “Kami berharap ada kebijakan yang membuka jalan lebih luas bagi anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan dan pelatihan keterampilan, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” ungkap salah satu peserta pertemuan. Selain itu, para pencaker juga menyoroti kurangnya transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja di beberapa sektor strategis. Mereka meminta pemerintah lebih tegas memastikan keterlibatan masyarakat lokal, terutama pemuda Papua, dalam setiap peluang kerja yang tersedia. Wakil Gubernur Ones Pahabol menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi dan pengkajian untuk merumuskan langkah konkret menindaklanjuti aspirasi ini. “Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa masyarakat Papua, khususnya generasi muda, memiliki akses lebih luas terhadap lapangan kerja,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan adalah prioritas utama, dan pemerintah siap merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Pertemuan ini dinilai sebagai momentum penting yang membuka ruang komunikasi antara pencaker dan pemerintah. Banyak pihak berharap bahwa dialog ini tidak hanya berakhir di meja pertemuan, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan nyata yang mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.       Penulis: Hend Editor: GF 02 Okt 2025, 12:24 WIT
STIE Jambatan Bulan Resmi Bertransformasi Jadi Institut, Alumni Sambut dengan Apresiasi dan Dukungan Papuanewsonline.com, Timika – Kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika kini resmi naik status menjadi Institut Jambatan Bulan, sebuah langkah besar yang diyakini akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah ini. Transformasi ini disambut hangat oleh berbagai pihak, tak terkecuali oleh para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni (IKA) STIE Jambatan Bulan. Mereka menilai perubahan ini bukan hanya sekadar pergantian nama, melainkan tonggak sejarah yang menandai babak baru perjalanan almamater tercinta. Ketua IKA STIE Jambatan Bulan, Markus Ubro, S.E., menyampaikan apresiasinya atas pencapaian monumental tersebut. Dalam pesannya, Markus menyebut bahwa transformasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika yang patut dibanggakan. “Perubahan status ini bukan hanya soal nama, tetapi mencerminkan visi besar untuk membawa institusi kita ke arah yang lebih maju, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Atas nama Ikatan Alumni STIE Jambatan Bulan, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh sivitas akademika atas pencapaian luar biasa ini,” ujarnya pada Rabu (1/10/2025). Lebih jauh, Markus menekankan bahwa status institut membuka peluang lebih luas untuk pengembangan lembaga, baik melalui penambahan program studi baru, peningkatan kapasitas penelitian, maupun peningkatan mutu tenaga pengajar. “Kami yakin Institut Jambatan Bulan akan menjadi motor penggerak dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan semangat pengabdian yang kuat bagi masyarakat Mimika dan Papua pada umumnya,” tegasnya. Tak hanya memberikan apresiasi, IKA STIE Jambatan Bulan juga menegaskan komitmennya untuk terlibat langsung dalam mendukung transformasi ini. Sinergi alumni dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat jejaring, memberikan kontribusi nyata di lapangan kerja, serta mendukung pengembangan kelembagaan di masa depan. “Kami mengajak seluruh alumni untuk tetap terhubung, bergandengan tangan, dan berkontribusi nyata. Institut Jambatan Bulan adalah rumah besar kita bersama. Mari kita jaga, kembangkan, dan banggakan almamater ini, karena dari sinilah fondasi awal kita semua dibangun,” pungkas Markus. Perubahan status STIE Jambatan Bulan menjadi institut dipandang sebagai lompatan besar dalam dunia pendidikan Mimika, sekaligus menjadi harapan baru bagi generasi muda untuk meraih pendidikan tinggi yang lebih berkualitas dan kompetitif.       Penulis: Abim Editor: GF 02 Okt 2025, 00:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT