Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Tim Macan Gunung Polres Teluk Bintuni Bongkar Sindikat Pencurian Alat Berat Lintas Provinsi
Papuanewsonline.com, Teluk
Bintuni – Polres Teluk Bintuni kembali menorehkan prestasi gemilang dalam
penegakan hukum. Melalui Tim Macan Gunung, satuan reserse kriminal Polres Teluk
Bintuni berhasil membongkar sindikat pencurian alat berat lintas provinsi yang
telah merugikan sejumlah perusahaan konstruksi dan proyek industri di wilayah
Papua Barat. Pelaku utama berinisial RSN (41)
diringkus di Manokwari setelah dilakukan penyelidikan intensif selama beberapa
pekan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa kunci master
ekskavator, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta dokumen pengiriman
alat berat yang diduga hasil curian. Kerugian akibat aksi pelaku ini
ditaksir mencapai Rp360 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, RSN diketahui
merupakan pelaku spesialis pencurian alat berat yang telah beroperasi di tiga
lokasi proyek besar, dan menjual hasil curiannya ke luar Papua melalui jasa
ekspedisi Lion Parcel menuju Pekanbaru, Riau. Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Hari
Sutanto, mengungkapkan bahwa penangkapan RSN merupakan hasil kerja keras tim
yang dilakukan secara terukur dan penuh kehati-hatian. Polisi menduga aksi ini
tidak dilakukan seorang diri. Menurut Kapolres, pelaku memiliki
jaringan yang cukup rapi dalam menjalankan kejahatan, termasuk menggunakan
jalur ekspedisi resmi untuk mengirim hasil curian agar tidak terdeteksi. “Pelaku ini termasuk profesional.
Ia memahami sistem pengamanan alat berat dan mampu membuka kunci mesin
menggunakan kunci master. Kami menduga ada pihak lain yang membantu
memfasilitasi penjualan alat berat hasil curian ini,” ujar AKBP Hari Sutanto. Tim penyidik kini tengah
mengembangkan kasus tersebut dengan menelusuri aliran dana dan potensi
keterlibatan pihak pembeli maupun jaringan pengiriman barang.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Polres Teluk Bintuni dalam memberantas
kejahatan yang merugikan sektor ekonomi dan pembangunan daerah. Keberhasilan pengungkapan kasus
ini tidak lepas dari kerja cepat dan responsif Tim Macan Gunung Polres Teluk
Bintuni, unit khusus yang dibentuk untuk menangani tindak kejahatan menonjol. Tim ini dikenal memiliki keahlian
dalam investigasi lapangan dan pelacakan lintas wilayah, serta didukung sistem
koordinasi dengan jajaran Polda Papua Barat. “Kami akan terus menindak tegas
setiap bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tidak ada tempat bagi
pelaku kriminal di Teluk Bintuni,” tegas Kapolres Hari Sutanto. Selain memburu pelaku lainnya,
pihak kepolisian juga mengimbau seluruh kontraktor, operator alat berat, dan
perusahaan industri di wilayah Teluk Bintuni agar memperketat sistem keamanan
alat dan lokasi proyek. Penangkapan RSN mendapat
apresiasi dari masyarakat dan pelaku usaha di Teluk Bintuni. Para kontraktor
menyambut baik langkah cepat polisi karena kasus pencurian alat berat selama
ini menjadi ancaman serius bagi kelancaran proyek pembangunan. “Aksi cepat Polres Teluk Bintuni
memberikan rasa aman bagi kami yang bekerja di proyek lapangan. Semoga upaya
ini terus berlanjut agar tidak ada lagi kerugian besar akibat pencurian,” ujar
salah satu perwakilan kontraktor lokal. Dengan terbongkarnya jaringan
ini, Polres Teluk Bintuni berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku
kejahatan serupa dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kolaborasi
menjaga keamanan wilayah. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:20 WIT
Empat ASN Mimika Ditahan Terkait Korupsi Proyek Aerosport Rp79 Miliar: DPR Papua Tengah Apresiasi
Papuanewsonline.com, Timika – Empat
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mimika resmi ditahan oleh Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Papua terkait dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan
prasarana aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021. Kasus ini mencuat setelah penyidik Kejati Papua menemukan bukti kuat adanya
penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp31,302
miliar dari nilai kontrak proyek sebesar Rp79,13 miliar. Keempat ASN tersebut
masing-masing berinisial DM, HW, RJW, dan M. Mereka kini resmi berstatus
tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Penahanan dilakukan
setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengaudit dokumen kontrak, serta
menelusuri aliran dana proyek. Menanggapi langkah tegas Kejati
Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, menyampaikan
apresiasi atas kerja profesional aparat penegak hukum yang dinilai berani dan
transparan dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparatur pemerintah
daerah. “Kami mengapresiasi komitmen
Kejati Papua dalam memberantas korupsi. Langkah ini membuktikan bahwa penegakan
hukum di Papua berjalan dan tidak tebang pilih. Semoga kasus ini menjadi
pelajaran bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan uang rakyat,” tegas
Yohanes Kemong. Ia menambahkan, korupsi tidak
hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan
mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, DPR Papua Tengah
akan terus mendukung upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat pengawasan
terhadap penggunaan anggaran di daerah. Kasus korupsi proyek aerosport di
Mimika menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua
Tengah untuk memperbaiki sistem pengawasan internal dan manajemen proyek
pembangunan. Yohanes Kemong menegaskan bahwa ke depan, setiap proyek yang
bersumber dari APBD maupun APBN harus disertai laporan keuangan yang terbuka
dan dapat diakses publik. “Transparansi bukan pilihan, tapi
kewajiban. Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran digunakan, dan hasilnya
harus dirasakan langsung,” ujarnya. Menurut Kemong, DPR Papua Tengah
juga akan mendorong adanya kolaborasi antara Inspektorat Daerah, BPKP, dan
aparat penegak hukum untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan
sesuai aturan dan tepat sasaran. Dengan penahanan empat ASN ini,
publik berharap akan muncul efek jera yang kuat terhadap para pelaku korupsi,
sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola
keuangan yang bersih dan berintegritas. Kasus ini juga menjadi momentum bagi seluruh ASN di Papua Tengah untuk mengembalikan
kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat adalah prioritas
utama. “Kami berharap Kejati terus
konsisten menegakkan hukum dengan tegas, sekaligus memberikan efek jera agar ke
depan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran pembangunan,” tutup Kemong. Penegakan hukum terhadap kasus
ini menandai era baru transparansi dan akuntabilitas di Papua Tengah — sebuah
langkah menuju pemerintahan daerah yang bersih, jujur, dan berpihak pada
kepentingan rakyat. Penulis: Hendrik Editor: GF
02 Nov 2025, 03:17 WIT
Pemerintah Papua Perketat Pengawasan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah
Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap
pengelolaan Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah
provinsi. Langkah ini diambil guna memastikan setiap rupiah yang digelontorkan
benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan di tingkat akar rumput. Dalam konferensi pers yang
digelar di Kantor Gubernur Papua, Sabtu (1/11/2025), Sekretaris Daerah (Sekda)
Provinsi Papua, Michael Manufandu, menekankan pentingnya tata kelola keuangan
yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. “Pengawasan dan pengawalan dana
ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana
tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,”
ujar Manufandu dalam keterangannya. Langkah pengawasan ini merupakan
bagian dari upaya transformasi sistem keuangan daerah yang tengah digalakkan
oleh Pemprov Papua, sejalan dengan tema “Transformasi Peran APIP dalam
Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.” Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Papua bekerja sama dengan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal, serta sejumlah lembaga
pengawasan pusat untuk memperkuat kontrol terhadap penyaluran dana publik. Manufandu menjelaskan bahwa
pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan
efektivitas program di lapangan. Artinya, setiap program yang dibiayai Dana
Desa dan Dana Koperasi Merah Putih akan dievaluasi secara berkala, baik dari
sisi kemanfaatan sosial maupun dampak ekonominya bagi masyarakat. “Kita ingin memastikan bahwa
dana-dana ini tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar menghadirkan
perubahan — memperbaiki pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan
meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tambahnya. Selain pengawasan formal, Pemprov
Papua juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi
penggunaan dana publik. Menurut Manufandu, masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial
dalam memastikan transparansi, terutama melalui mekanisme pelaporan
partisipatif. Pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat, lembaga adat,
dan tokoh masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan
atau penyalahgunaan dana. Langkah ini dianggap sebagai
bentuk demokratisasi pengawasan publik, di mana pembangunan tidak hanya menjadi
urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen
masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua
berharap penguatan sistem pengawasan ini dapat mempercepat tercapainya
pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Melalui Dana Desa dan Dana Koperasi Merah Putih, pemerintah berkomitmen untuk
memperkuat perekonomian lokal, memberdayakan masyarakat, dan mengurangi
kesenjangan sosial antarwilayah. Dengan sistem pengawasan yang
ketat dan akuntabel, Pemprov Papua optimistis setiap program yang dijalankan
akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan
publik terhadap pemerintahan daerah. “Transparansi adalah kunci
kepercayaan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan
benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua,” tutup Sekda Papua. Penulis: Hendrik Editor: GF
01 Nov 2025, 23:54 WIT
Komisi V DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Untuk Dorong Akselerasi Infrastruktur di Maluku
Papuanewsonline.com, Maluku – Komisi
V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja
(kunker) ke Provinsi Maluku pada Sabtu (1/11/2025), dengan fokus utama membahas
isu strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di daerah
kepulauan. Dalam kunjungan yang berlangsung
penuh makna ini, para anggota Komisi V melakukan perjalanan menggunakan kapal
navigasi dari Tawiri menuju Pelabuhan Yos Sudarso, sebagai bagian dari
peninjauan langsung kondisi geografis dan akses transportasi di wilayah
kepulauan yang menjadi jantung aktivitas ekonomi masyarakat Maluku. Kunjungan tersebut tidak hanya
bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Komisi V untuk
menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam perjalanan laut tersebut,
para anggota Komisi V mendengarkan presentasi dari pemerintah daerah dan
instansi terkait yang memaparkan tantangan serta potensi besar yang dimiliki
Maluku sebagai provinsi kepulauan. Paparan itu menyoroti bagaimana Maluku
membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sarana transportasi laut,
pelabuhan perintis, jalan penghubung antar-pulau, serta akses energi dan
telekomunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai vital untuk membuka isolasi
wilayah dan memperkuat perekonomian berbasis kelautan. “Kami sangat terkesan dengan
keindahan alam Maluku, namun di balik pesona itu terdapat tantangan besar dalam
konektivitas dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan DPR perlu memastikan
infrastruktur di sini benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau
kecil,” ujar salah satu Anggota Komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut. Anggota Komisi V menegaskan bahwa
pembangunan infrastruktur di Maluku tidak boleh hanya berfokus pada pusat-pusat
kota besar, tetapi harus menjangkau daerah pesisir, terpencil, dan pulau-pulau
kecil yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan dasar. Menurut mereka, konektivitas
antarpulau bukan sekadar persoalan fisik, melainkan fondasi pemerataan ekonomi
dan sosial masyarakat kepulauan. Melalui peningkatan sarana transportasi laut,
perbaikan pelabuhan rakyat, dan pengembangan bandara perintis, masyarakat
Maluku diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan nasional. “Pembangunan infrastruktur bukan
hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi membangun harapan dan
memperpendek jarak antara masyarakat dan kesejahteraan,” ujar salah satu
anggota rombongan Komisi V. Kunker ini juga menjadi wadah
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder sektor
transportasi dan pekerjaan umum. Komisi V DPR RI menilai, keberhasilan
pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku sangat bergantung pada sinergi
lintas sektor — mulai dari perencanaan tata ruang, pengadaan sarana
transportasi laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Dalam diskusi bersama perwakilan
Balai Wilayah Sungai, Dinas Perhubungan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional,
Komisi V menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan
masyarakat lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. “Kami akan memperjuangkan
dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk wilayah kepulauan seperti
Maluku. Daerah ini memiliki potensi besar, dan kita harus hadir dengan
kebijakan yang berpihak,” tegas salah satu anggota Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja Komisi V DPR RI
ke Maluku diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong akselerasi
pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia bagian timur. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan
infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah,
tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan. Dengan potensi perikanan,
pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar
untuk menjadi pusat ekonomi maritim nasional jika didukung dengan infrastruktur
yang memadai. Penulis: Hendrik Editor: GF
01 Nov 2025, 19:42 WIT
Optimisme dari Tanah Papua: Gubernur Matius Fakhiri Serukan Persatuan dan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
penuh sukacita dan harapan menyelimuti halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat
(31/10/2025), ketika ribuan masyarakat menghadiri Ibadah Syukur dan Pesta
Rakyat menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri dan
Aryoko Rumaropen. Acara ini menjadi simbol
dimulainya babak baru kepemimpinan di Bumi Cenderawasih yang diwarnai dengan
semangat persatuan, pembangunan, dan transformasi Papua yang lebih maju dan
harmonis. Dengan senyum lebar dan sapaan
hangat, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk meninggalkan
perbedaan dan bersatu membangun tanah ini sebagai berkat bagi Indonesia. “Papua bukan beban, melainkan
berkat bagi bangsa ini. Mari kita jaga persaudaraan, satukan langkah, dan
wujudkan Papua yang damai, adil, dan sejahtera,” tegas Fakhiri disambut tepuk
tangan meriah ribuan warga. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur Fakhiri menyampaikan penghargaan tinggi kepada mantan Penjabat (Pj)
Gubernur Papua, Agus Fatoni, atas dedikasi dan keberhasilannya dalam menata
pemerintahan serta menjaga stabilitas daerah selama masa transisi. Iamenilai, keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2025 yang aman dan
lancar menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan baru untuk melangkah dengan
percaya diri. “Kami berterima kasih kepada Pak
Agus Fatoni dan seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja dengan hati. Apa
yang telah dibangun akan kami lanjutkan dengan semangat baru,” ujarnya. Fakhiri menegaskan bahwa
pemerintahannya akan berfokus pada lima pilar utama pembangunan Papua, yaitu peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan pendidikan yang merata, pemerataan layanan
kesehatan hingga pelosok, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal,
pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, serta pemerintahan yang
bersih, transparan, dan berintegritas. Gubernur Fakhiri menggambarkan
visinya tentang Papua yang bercahaya dalam berbagai aspek kehidupan. “Papua harus terang dalam
listrik, terang dalam hati, dan terang dalam masa depan,” serunya penuh
semangat. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo
Subianto, Fakhiri telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T (terdepan, terluar,
tertinggal). Langkah ini menjadi bagian dari program
percepatan transformasi Papua Baru, yang menekankan pada kolaborasi lintas
sektor dan pemberdayaan masyarakat adat. Salah satu capaian awal yang
menjadi perhatian publik adalah peresmian 250 titik layanan internet berbasis
satelit Starlink di wilayah pedalaman Papua.
Program ini diharapkan membuka akses digital bagi masyarakat terpencil agar
dapat menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan secara daring. “Inisiatif ini merupakan langkah
strategis menuju Papua yang terkoneksi dan inklusif. Internet bukan hanya soal
teknologi, tapi tentang kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga,” kata
Fakhiri. Dengan kehadiran layanan internet
ini, pemerintah optimistis akan lahir generasi muda Papua yang lebih inovatif,
mampu bersaing, dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Acara Pesta Rakyat berlangsung
meriah dengan penampilan musik tradisional, tari-tarian adat tujuh wilayah,
serta partisipasi ratusan pelaku UMKM dan mama-mama Papua. Ribuan warga tumpah ruah di halaman Kantor Gubernur Papua untuk menyambut
kepemimpinan baru yang diharapkan membawa perubahan nyata. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen
dalam sambutannya menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara
pemerintah dan masyarakat. “Kita adalah satu keluarga besar
di tanah Papua. Tidak ada lagi sekat. Yang ada hanyalah kerja sama dan semangat
membangun masa depan yang lebih baik,” ucap Aryoko. Momen ini sekaligus menjadi
perayaan keberagaman dan simbol harmoni yang menyatukan seluruh elemen
masyarakat di Tanah Papua. Penulis: JidEditor: GF
01 Nov 2025, 19:38 WIT
Agus Fatoni Ajak Warga Papua Jaga Citra dan Martabat Daerah: Pesan Haru dalam Perpisahan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Suasana
penuh haru dan kebanggaan menyelimuti halaman apel Kantor Gubernur Papua pada
Jumat (31/10/2025), ketika ribuan masyarakat dan pejabat pemerintah menghadiri Pesta
Rakyat sebagai momen perpisahan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni.
Acara ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya
selama memimpin Papua dalam masa transisi pemerintahan, sebelum resmi
dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua definitif, Matius D. Fakhiri dan
Aryoko Rumaropen. Dalam sambutannya, Agus Fatoni
menekankan pentingnya menjaga citra positif dan martabat Papua, baik di tingkat
nasional maupun internasional. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus membangun
semangat persatuan, kedamaian, dan kebersamaan sebagai landasan utama kemajuan
Papua ke depan. “Mari kita jaga citra Papua di
mata nasional dan internasional. Jadikan Papua dikenal karena kedamaiannya,
semangat gotong royongnya, dan kemajuan masyarakatnya,” ujar Fatoni dengan nada
penuh haru. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni
mengapresiasi suksesnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua
pada 6 Agustus 2025, yang berjalan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Papua semakin
matang dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. “Keberhasilan PSU ini membuktikan
bahwa Papua telah dewasa dalam berdemokrasi dan patut dibanggakan,” tegasnya. Fatoni juga menegaskan bahwa
pelaksanaan demokrasi yang damai di Papua adalah hasil kerja keras semua
pihak—baik penyelenggara, aparat keamanan, tokoh adat, hingga masyarakat sipil
yang memilih untuk menolak konflik dan menjunjung persatuan. Selain keberhasilan politik,
Fatoni menyoroti pertumbuhan ekonomi Papua yang semakin positif dalam beberapa
tahun terakhir.
Ia menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinannya, telah tumbuh lebih dari
7.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai kabupaten/kota di
Papua. Pertumbuhan ini mencerminkan semangat kemandirian ekonomi masyarakat serta
meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam sektor wirausaha. “Ini adalah bukti nyata bahwa
masyarakat Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita bisa mandiri secara
ekonomi, dengan tetap berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal,” ujar Fatoni. Menutup sambutannya, Fatoni
menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama bertugas, serta ucapan
terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat,
dan masyarakat yang telah bekerja sama menjaga Papua tetap kondusif. “Saya mohon maaf jika ada
kekurangan dalam pelayanan dan kepemimpinan saya. Terima kasih atas dukungan
dan kerja sama selama ini. Yakinlah, walaupun kami tidak di Papua, kami akan
tetap berbuat untuk Papua,” tutupnya disambut tepuk tangan meriah hadirin. Suasana menjadi penuh haru ketika
masyarakat menyerahkan cenderamata adat dan tarian penghormatan sebagai bentuk
terima kasih atas pengabdiannya. Banyak yang menilai, kepemimpinan Fatoni
meninggalkan kesan mendalam karena mengedepankan pendekatan humanis,
kolaboratif, dan transparan. Acara Pesta Rakyat ini dihadiri
oleh ribuan warga Papua, pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama,
perwakilan organisasi masyarakat, serta unsur Forkopimda. Mereka datang tidak hanya untuk merayakan momentum pelantikan pemimpin baru,
tetapi juga memberikan penghargaan kepada Agus Fatoni atas dedikasinya menjaga
stabilitas politik dan sosial di Papua selama masa jabatannya. Banyak pihak berharap semangat
yang ditinggalkan Fatoni dapat menjadi inspirasi bagi kepemimpinan berikutnya. “Pak Fatoni memberi contoh bahwa memimpin Papua harus dengan hati, dengan
pendekatan budaya, dan dengan ketulusan,” ujar salah satu tokoh adat dari
wilayah Meepago. Penulis: JidEditor: GF
01 Nov 2025, 19:29 WIT
Gelar Simulasi Quick Response Call Center 110, Polresta Ambon: Jamin Pelayanan Cepat dan Tepat
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Ambon dan Pulau-Pulau Lease terus memperkuat kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya nyata diwujudkan melalui kegiatan simulasi Quick Response Call Center 110, yang digelar di lapangan apel Mapolresta Ambon, Sabtu (1/11/2025).Simulasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel kepolisian dalam merespons cepat setiap laporan masyarakat terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh para pejabat utama Polresta Ambon dan melibatkan berbagai satuan fungsi, mulai dari SPKT, Samapta, Reskrim, Lalu Lintas, Intelkam, hingga perwakilan Polsek jajaran.Dalam latihan tersebut, personel melaksanakan tiga skenario penanganan, masing-masing menggambarkan kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal), dan situasi kontijensi berupa kerusuhan massa.Pada skenario pertama, diceritakan terjadinya kecelakaan tunggal di salah satu ruas jalan Kota Ambon. Warga yang menyaksikan peristiwa itu segera melapor melalui layanan darurat Call Center 110. Operator kemudian meneruskan informasi ke perwira siaga dan Pamapta untuk menyiagakan personel dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti ambulans dan petugas medis.Setibanya di lokasi, petugas gabungan dari Satlantas, Samapta, Polsek, dan Bhabinkamtibmas melakukan olah TKP, pengamanan area, hingga evakuasi korban ke rumah sakit.Skenario kedua memperagakan aksi pembegalan di kawasan padat penduduk. Setelah laporan masuk ke Call Center 110, petugas segera mengoordinasikan langkah cepat dengan mengerahkan tim gabungan dari Polsek, Samapta, Reskrim, Intelkam, dan Lantas. Tim melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan pertolongan medis.Sementara skenario ketiga menggambarkan situasi rusuh massa antar dua kelompok warga. Laporan masyarakat yang diterima 110 langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan Bhabinkamtibmas dan Satsamapta ke lokasi untuk melerai dan mengendalikan massa. Di waktu bersamaan, Intelkam melakukan pengumpulan informasi dan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat guna mencegah eskalasi, sementara Satreskrim melakukan olah TKP dibantu satuan fungsi lainnya.Kapolresta Ambon menegaskan bahwa kegiatan simulasi ini merupakan bagian penting dari komitmen Polresta Ambon dalam memastikan pelayanan publik berbasis teknologi berjalan optimal.“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kesiapan Polresta Ambon dalam memberikan pelayanan cepat, profesional, dan humanis kepada masyarakat. Simulasi ini juga menjadi bagian dari evaluasi internal untuk memastikan seluruh personel mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur dalam menghadapi setiap kejadian darurat di lapangan,” ujar Kapolresta.Melalui kegiatan simulasi ini, Polresta Ambon juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Call Center 110 sebagai saluran resmi laporan darurat kepolisian. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas di wilayahnya.“Kami berharap masyarakat semakin memahami fungsi layanan darurat 110, sekaligus mendukung peran kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Ambon dan sekitarnya,” pungkas Kapolresta.Simulasi layanan Call Center 110 yang dilaksanakan Polresta Ambon menjadi bukti nyata transformasi digital di tubuh Polri. Dengan sistem pelaporan cepat, koordinasi lintas fungsi yang solid, serta keterlibatan aktif masyarakat, sinergi keamanan publik di Maluku terus mengarah pada pelayanan kepolisian yang lebih modern, responsif, dan terpercaya. PNO-12
01 Nov 2025, 18:44 WIT
Siswa Diktuk Bintara Polri Gelar Baksos Bersama Siswa SMP Xaverius di Gereja Santo Yosep Passo
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam semangat menjadikan Polisi yang Humanis, dekat dan bersahabat dengan masyarakat, siswa Diktuk Bintara Polri Angkatan 53 SPN Polda Maluku melaksanakan kegiatan bhakti sosial, berbaur dengan siswa SMP Xaverius di Gereja Katolik Santo Yosep, Passo, Kota Ambon, Jumat (31/10/2025).Bhakti sosial (baksos) yang dilaksanakan tersebut juga merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sejak masa pendidikan.Selain baksos di Gereja Santo Yosep, kegiatan yang dihelat tersebut juga dirangkai dengan program Police Goes To School di SMP Xaverius, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pelajar.Aksi sosial yang dilaksanakan dipimpin oleh Komandan Kompi Pengasuh SPN Polda Maluku, IPTU Romeo Pentury, S.H. Dalam kegiatan di SMP Xaverius, para siswa bintara berbaur dengan pelajar sekolah, bercerita, bercanda, dan bersenda gurau. "Kami berbaur bersama anak-anak sekolah dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Interaksi yang hangat ini mencerminkan kedekatan antara calon anggota Polri dengan masyarakat, khususnya generasi muda," kata Iptu Romeo.Kegiatan yang dilaksanakan tersebut, lanjut Romeo, menjadi pengalaman berharga bagi siswa Diktuk Bintara Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat sejak dini.“Kami belajar menjadi sahabat bagi masyarakat, berinteraksi dengan adik-adik sekolah, dan menumbuhkan rasa empati serta semangat kebersamaan,” ujarnya.Kegiatan baksos dan police goes to school diapresiasi oleh Kepala SMP Xaverius Passo, Henrika Ohoiwirin. Ia juga menyampaika terima kasih atas kunjungan para siswa bintara. "Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan, karena memberikan dampak positif dan menumbuhkan citra Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat," jelasnya.Usai kegiatan di sekolah, para siswa Diktuk Bintara melanjutkan aksi sosial di Gereja Katolik Santo Yosep Paso. Dalam kegiatan Polisi Sahabat Masyarakat ini, mereka melaksanakan pembersihan lingkungan gereja bersama pihak pengurus dan jemaat setempat. Kegiatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan tempat ibadah dan lingkungan masyarakat.Kepala SPN Polda Maluku Kombes Pol Romi Agusriansyah,S.I.K, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud pembinaan karakter bagi para siswa agar menjadi anggota Polri yang humanis dan peduli terhadap masyarakat.“Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga sahabat bagi masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti ini, para siswa belajar menanamkan nilai empati, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.Program ini menjadi bagian dari komitmen SPN Polda Maluku dalam membentuk personel Polri yang berintegritas, profesional, serta selalu hadir sebagai sahabat dan pelindung masyarakat. PNO-12
01 Nov 2025, 18:36 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Pembangunan Gedung SPPG Polres Maluku Tengah
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan peninjauan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Maluku Tengah, Jumat (31/10/2025) pukul 16.10 WIT.Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Maluku di wilayah hukum Polres Maluku Tengah, sekaligus bentuk nyata dukungan Polri terhadap program prioritas pemerintah pusat dalam bidang kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa.Dalam peninjauan tersebut Kapolda didampingi langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Karo Log, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Pamobvit, Dir Lantas, Korspripim, Kapolres Maluku Tengah, Wakapolres Maluku Tengah, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, serta Pejabat Utama Polres Maluku Tengah.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menyampaikan, pembangunan Gedung SPPG merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung Program Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas SDM anak bangsa.Kapolda menegaskan, Polri bukan hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.“SPPG ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dalam menciptakan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Pembangunan ini adalah bagian dari pengabdian kita untuk masa depan generasi muda Indonesia,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan, pembangunan SPPG dilaksanakan secara bertahap pada seluruh jajaran Polres di wilayah Polda Maluku, sebagai bentuk keseriusan institusi dalam memastikan pelayanan Polri tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan dan sosial masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku meninjau langsung progres pembangunan di lapangan. Ia memberikan arahan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan standar teknis, kualitas mutu, dan perencanaan yang telah ditetapkan.“Saya minta agar pembangunan Gedung SPPG ini benar-benar diperhatikan dengan baik. Pembangunan harus mengikuti standar mutu, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jangan terburu-buru menyelesaikan pekerjaan yang justru menurunkan kualitas bangunan,” tegasnya.Kapolda juga menekankan kepada Kapolres Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses awal hingga penyelesaian akhir. Hal ini penting agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.“Pastikan setiap tahap pembangunan berjalan sesuai standar dan terkontrol dengan baik. Kapolres agar terus memantau progresnya. Kita ingin SPPG ini bukan hanya selesai dibangun, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan dalam jangka panjang,” pesan Kapolda.Kapolda juga menegaskan, Polri berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesehatan anak bangsa melalui pembangunan SPPG. Ia menyebutkan SPPG Polres merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap tumbuh kembang generasi penerus, agar menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.“SPPG ini bukan untuk anggota Polri, tetapi untuk masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Polri ingin hadir dan berkontribusi langsung terhadap masa depan mereka, melalui peningkatan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai,” ujar Kapolda.Lebih jauh, Kapolda menjelaskan, keberadaan SPPG di jajaran Polres akan menjadi sarana edukatif dan sosial, di mana masyarakat dapat memperoleh layanan dan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang serta pola hidup sehat. Hal ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah menuju Indonesia Sehat 2045.“SPPG adalah wujud nyata Polri yang peduli dan hadir untuk masyarakat. Melalui program ini, kita berkontribusi aktif dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang sehat, tangguh, dan berkarakter,” tutup Kapolda. PNO-12
01 Nov 2025, 18:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
