logo-website
Kamis, 30 Apr 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Pemprov Papua Pastikan Anggaran Pelantikan Anggota DPRP Jalur Otsus Telah Dialokasikan Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan bahwa anggaran untuk pelantikan 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) jalur Otonomi Khusus (Otsus) telah disiapkan dan dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, usai menghadiri rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/9/25) malam. Fatoni menekankan bahwa pelantikan 11 anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan Otsus merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan khusus yang diatur bagi Papua. Dari sisi eksekutif, pemerintah daerah telah menuntaskan kewajibannya dalam menyediakan pendanaan, sementara jadwal pelantikan sepenuhnya berada di ranah legislatif. “Terkait dengan pelantikan 11 anggota DPRP dari jalur pengangkatan, itu sepenuhnya kewenangan DPRD untuk menjadwalkan. Namun, dari sisi anggaran, pemerintah wajib memastikan seluruh kegiatan DPRP, termasuk proses pengangkatan ini, telah diakomodasi dalam APBD-P,” tegas Fatoni saat diwawancarai awak media. Agus Fatoni menjelaskan, alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di Papua, terlebih dalam konteks representasi khusus Otsus. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar proses pelantikan dapat berjalan lancar dan memberi kepastian hukum. Menurutnya, keberadaan 11 anggota DPRP dari jalur Otsus tidak hanya memperkuat peran politik orang asli Papua (OAP), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat adat. “Pemerintah daerah akan terus berupaya menjaga komitmen ini sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mengawal implementasi Otsus di Papua,” ujarnya. Meski anggaran sudah tersedia, jadwal pelantikan 11 anggota DPRP jalur Otsus hingga kini masih menunggu penetapan dari DPR Papua. Pemerintah berharap, proses tersebut dapat segera terlaksana sehingga lembaga legislatif di Papua dapat berjalan lebih optimal dengan keanggotaan yang lengkap. Fatoni menambahkan, kehadiran anggota DPRP dari jalur Otsus diharapkan mampu memberi warna baru dalam dinamika politik Papua, serta memperkuat representasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan strategis.   Penulis: Jid Editor: GF 19 Sep 2025, 17:37 WIT
BPKAD Papua Luncurkan SIM Gaji Berbasis Web, Dorong Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Papuanewsonline.com, Jayapura – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Gaji (SIM Gaji) berbasis web, Kamis (19/9/25). Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua ini dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Papua, Rusdianto Abu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pembayaran gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam sambutannya, Rusdianto menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk terus melakukan inovasi. Selama ini, penyusunan daftar gaji di lingkungan Pemprov Papua masih banyak dilakukan secara manual maupun dengan aplikasi desktop terbatas, yang kerap menimbulkan kendala dalam hal kecepatan, akurasi, dan monitoring. “Pemerintah Provinsi Papua melalui BPKAD bekerja sama dengan PT Taspen Cabang Jayapura menghadirkan SIM Gaji berbasis web. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi, sekaligus menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern,” jelasnya. Rusdianto menambahkan bahwa implementasi SIM Gaji berbasis web diharapkan memberikan banyak manfaat, di antaranya, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan gaji, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan terintegrasi, menjamin akurasi data pegawai, termasuk perhitungan gaji dan tunjangan, sehingga meminimalisasi risiko kesalahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas, dengan data yang dapat dipantau secara real-time dan memudahkan monitoring dan evaluasi, baik bagi bendahara pengeluaran maupun pihak manajemen keuangan daerah. “Kami berharap para bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji dapat memberikan dukungan penuh agar penerapan sistem ini berjalan optimal. Dukungan dan kerja sama semua pihak menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini,” tegas Rusdianto. Peluncuran SIM Gaji berbasis web menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi keuangan daerah di Papua. Dengan sistem ini, BPKAD berkomitmen mendukung visi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan hak ASN terpenuhi tepat waktu. Inovasi ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pada penerapan teknologi informasi dalam birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif.   Penulis: Jid Editor: GF 19 Sep 2025, 17:34 WIT
Semarak HUT ke-80 TNI, Lanud Yohanis Kapiyau Timika Gelar Karya Bakti di Pasar Sentral Papuanewsonline.com, Mimika – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025, Lanud Yohanis Kapiyau (YKU) Timika melaksanakan Karya Bakti Teritorial Prima di kawasan Pasar Sentral Timika, Jumat (19/9/25). Kegiatan ini menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya hadir dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mengambil bagian dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui aksi nyata. Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, memimpin langsung jalannya kegiatan. Dengan mengusung tema besar “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”, ia menegaskan bahwa karya bakti ini merupakan wujud pengabdian sekaligus cara TNI merayakan ulang tahunnya bersama rakyat. “Kegiatan ini bukan hanya seremonial peringatan HUT TNI, tapi juga bentuk nyata kepedulian kami terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. TNI selalu hadir dan akan terus bersama rakyat,” ungkap Danlanud. Kegiatan dimulai dengan apel pagi dan pengarahan oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Yohanis Kapiyau, Mayor Pnb Chaerul Dinata, yang menekankan pentingnya keterlibatan TNI dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Puluhan personel Lanud YKU bergabung dengan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, bergotong royong membersihkan area pasar. Mereka memungut sampah, menyapu, hingga mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar lokasi. Kolaborasi ini tidak hanya membuat Pasar Sentral Timika terlihat lebih bersih dan rapi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara aparat TNI dan pemerintah daerah dalam membangun kepedulian sosial. Pasar sebagai pusat ekonomi rakyat memiliki peran penting bagi masyarakat Timika. Melalui kegiatan ini, TNI ingin menegaskan bahwa keberadaannya selalu mendukung aktivitas masyarakat, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. “Kebersamaan ini menjadi cerminan bahwa TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan. Semangat gotong royong inilah yang akan membawa kita menuju Indonesia yang maju, bersih, dan sehat,” tambah Danlanud. Dengan semangat HUT ke-80 TNI, Lanud YKU Timika berharap karya bakti ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan sekitar, sekaligus mempererat ikatan antara TNI dan rakyat Papua, khususnya di Mimika.   Penulis: Jid Editor: GF 19 Sep 2025, 17:29 WIT
Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRP Papuanewsonline.com, Jayapura – Sidang Paripurna DPR Papua (DPRP) pada Kamis malam, 18 September 2025, menjadi momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Dalam forum resmi tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Papua atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRP. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Fatoni memberikan apresiasi atas kerja keras serta kontribusi DPRP dalam menyampaikan masukan konstruktif. Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah bagian penting dalam proses penyempurnaan APBD-P 2025 agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat. “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas segala upaya dan kerja keras dalam menjawab tantangan pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat Papua,” ujar Fatoni. Ia juga tidak menutup mata terhadap kendala yang terjadi, terutama terkait keterlambatan penyampaian dokumen Raperdasi APBD-P. Fatoni menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmennya agar penyampaian dokumen di masa mendatang dapat dilakukan tepat waktu sesuai tahapan perencanaan. Dalam penjelasannya, Fatoni menguraikan alasan terjadinya penurunan target pendapatan daerah. Hal ini, kata dia, dipengaruhi oleh regulasi nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Meski demikian, ia menyebut adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya, yang dipicu oleh potensi baru yang mulai dimaksimalkan. Di sisi lain, belanja pegawai menunjukkan peningkatan cukup signifikan akibat penyesuaian tunjangan ASN. Namun, Fatoni mengakui jumlah ASN yang ada masih melebihi kebutuhan ideal daerah, sehingga perlu strategi pengelolaan kepegawaian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, Fatoni menyinggung pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRP yang telah dihimpun. Menurutnya, aspirasi tersebut akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2026, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Pokok-pokok pikiran hasil reses akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal Papua,” tegasnya. Sidang paripurna ini memperlihatkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif di Papua terus berjalan dalam semangat sinergi. Dengan adanya masukan dari fraksi-fraksi dan jawaban dari pemerintah, diharapkan APBD-P 2025 bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, akuntabel, dan menjawab kebutuhan masyarakat Papua.   Penulis: Jid Editor: GF  19 Sep 2025, 17:26 WIT
Anggota DPR Papua Tengah Jemi Patabang Lakukan Kunjungan Kerja ke Polres Puncak Papuanewsonline.com, Puncak – Situasi keamanan di Kabupaten Puncak kembali menjadi perhatian serius. Pada 18 September 2025, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., Anggota DPR Papua Tengah dari Dapil III Puncak sekaligus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Puncak yang berlokasi di Ilaga. Kunker ini bertujuan untuk menggali informasi terkini dari pihak kepolisian terkait kondisi keamanan, dinamika masyarakat, serta perkembangan terbaru mengenai para pengungsi yang terdampak situasi sosial di wilayah tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan, Jemi Patabang berdiskusi langsung dengan Kapolres Puncak, Kompol Mardi Marpaung, S.Sos., beserta jajarannya. Kapolres memaparkan secara komprehensif situasi terkini di lapangan, termasuk langkah-langkah strategis yang telah ditempuh untuk menjaga stabilitas keamanan. “Keamanan adalah prioritas utama kami. Kunjungan kerja dari Bapak Jemi Patabang sangat penting untuk kami agar bisa menyampaikan secara langsung mengenai situasi di Kabupaten Puncak,” tegas Kapolres. Menanggapi pemaparan tersebut, Jemi Patabang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah yang rawan gangguan keamanan. “Saya menghargai sekaligus mengapresiasi upaya Polres Puncak dalam memberikan rasa aman sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal. Saya juga berterima kasih atas sambutan luar biasa dari Kapolres Puncak dan jajaran dalam kunjungan kerja kali ini,” ujar Jemi. Kapolres Mardi Marpaung menyambut baik kehadiran legislator asal Puncak tersebut dan menekankan pentingnya kerjasama lintas lembaga. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak Jemi Patabang. Sinergi yang baik antara DPR dan kepolisian sangat penting, terutama dalam menjaga keamanan, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan suasana damai di Puncak,” ungkapnya. Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara legislatif dan aparat kepolisian semakin erat. Kehadiran wakil rakyat di tengah aparat keamanan menjadi bukti nyata bahwa situasi keamanan di Kabupaten Puncak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Kunker tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan rasa aman dan damai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.(GF)  19 Sep 2025, 17:20 WIT
Dunia Hiburan Kehilangan Celo, Komedian Asal Merauke Papua Selatan Papuanewsonline.com, Jakarta – Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Klemens Awi, atau akrab dikenal dengan nama Celo, komedian asal Merauke, Papua Selatan, berpulang pada Jumat dini hari, 19 September 2025 pukul 01.15 WIB di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Almarhum meninggal setelah berjuang melawan komplikasi pada paru-paru yang sempat membuatnya harus menjalani perawatan intensif. Celo dikenal luas publik lewat serial Epen Cupen, karya yang lahir di tanah kelahirannya, Merauke, dan berhasil menembus layar nasional. Dengan logat khas Papua dan kepolosan yang mengundang tawa, ia membawa warna baru dalam dunia komedi Indonesia. Kesuksesan serial itu kemudian berlanjut ke layar lebar melalui Epen Cupen The Movie, yang kian memantapkan posisinya sebagai salah satu ikon hiburan dari Papua. Kehadiran Celo bukan hanya memberi hiburan, tetapi juga menjadi simbol bahwa anak Papua memiliki ruang besar untuk berkarya dan bersaing di panggung hiburan tanah air. Beberapa hari sebelum kepergiannya, tepatnya Minggu, 13 September 2025, sahabat, musisi, dan sesama seniman sempat menggelar konser donasi di GLAS Cempaka Putih, Jakarta. Acara tersebut dipenuhi doa dan harapan agar Celo bisa segera pulih, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas dunia seni terhadap perjuangannya. Banyak nama besar hadir untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan bagi sang komedian. Kabar wafatnya Celo pertama kali dibagikan oleh produser Epen Cupen, Irham Acho Bachtiar, melalui akun Facebook pribadinya. “Karyamu akan terus dikenang sampai kapanpun. Beristirahatlah dalam damai kawan. Ternyata obrolan kita minggu lalu adalah percakapan terakhir yang tak akan pernah terulang kembali,” tulis Acho dengan penuh rasa kehilangan. Saat ini jenazah Celo disemayamkan di RS Polri, Jakarta Timur. Pihak keluarga bersama kerabat dekat tengah mempersiapkan prosesi pemulangan jenazah ke Merauke, Papua Selatan, untuk dimakamkan di tanah kelahirannya. Kepergian Celo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat-sahabat seniman, dan masyarakat yang pernah terhibur oleh canda tawanya. Namun karya-karya dan sosoknya akan terus hidup sebagai warisan seni dari Papua untuk Indonesia.   Penulis: Hendrik Editor: GF 19 Sep 2025, 14:52 WIT
Gempa Susulan Magnitudo 5,1 Kembali Guncang Nabire, BMKG Imbau Warga Tetap Siaga Papuanewsonline.com, Mimika – Setelah diguncang gempa besar berkekuatan M6,6 pada dini hari, Kabupaten Nabire, Papua Tengah kembali merasakan gempa susulan dengan magnitudo 5,1 pada Jumat pagi (19/9/2025) pukul 05:53 WIB atau 07:53 WIT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa susulan ini berada di darat, tepatnya 23 km barat laut Nabire dengan kedalaman 20 km. Koordinat episenter tercatat pada 3,44° LS dan 135,55° BT. Gempa susulan ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik pascagempa utama M6,6 yang terjadi pada Jumat dini hari pukul 01:19 WIB. Guncangan kuat tersebut dirasakan meluas hingga Wasior, Timika, Enarotali, Biak, dan Supiori, memicu kepanikan warga yang berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejak peristiwa tersebut, BMKG mencatat sudah terjadi beberapa kali gempa susulan (aftershock) dengan kekuatan bervariasi. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada potensi tsunami yang dipicu oleh aktivitas gempa di wilayah Nabire. Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono, menegaskan bahwa gempa susulan merupakan fenomena alam yang wajar setelah terjadi gempa besar. “Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak mudah terpengaruh isu hoaks, serta selalu memastikan kondisi bangunan rumah sebelum kembali ke dalam. Hindari bangunan yang sudah retak atau rusak akibat guncangan sebelumnya,” jelas Daryono. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan besar maupun korban jiwa akibat gempa susulan tersebut. Namun, tim gabungan dari BPBD, aparat keamanan, dan relawan setempat terus melakukan asesmen di lapangan. BMKG menegaskan akan terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah Papua Tengah dan menyampaikan informasi resmi secara berkala.   Penulis: Jid Editor: GF  19 Sep 2025, 10:28 WIT
Gempa Berkekuatan 6,6 Guncang Nabire, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami Papuanewsonline.com, Mimika – Guncangan kuat mengguncang sebagian wilayah Papua Tengah pada Jumat dini hari (19/9/2025) sekitar pukul 01.19 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi bermagnitudo 6,6 berpusat di laut, tepatnya 29 kilometer barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km. Koordinat episenter tercatat pada 3.47° LS dan 134.49° BT. Direktur Gempa dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas Sesar Anjak Weyland. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan naik (thrust fault), yang umum terjadi di kawasan tektonik aktif Papua. Getaran gempa terasa cukup luas, meliputi Nabire, Wasior, Enarotali, Timika, Biak, hingga Supiori dengan intensitas bervariasi. Sejumlah warga dilaporkan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri saat guncangan terjadi. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga pukul 01.47 WIB, tercatat telah terjadi empat gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4,2. Daryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing isu yang menyesatkan, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. “Kami mengingatkan masyarakat agar menghindari bangunan yang sudah retak atau rusak akibat gempa. Pastikan tempat tinggal memiliki struktur yang cukup tahan gempa, serta selalu waspada terhadap kemungkinan gempa susulan,” ujar Daryono. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait kerusakan serius maupun korban jiwa akibat guncangan tersebut. Namun, tim dari BPBD bersama aparat setempat telah bergerak melakukan pemantauan lapangan di Nabire dan sekitarnya. Pemerintah daerah bersama BMKG juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana, mengingat wilayah Papua termasuk salah satu zona rawan gempa di Indonesia.   Penulis: Jid Editor: GF  19 Sep 2025, 10:22 WIT
Optimalisasi Penguatan Demokrasi, Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Melalui IDI Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat demokrasi nasional melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen strategis pengukuran kualitas demokrasi di Tanah Air. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, hingga RPJPD 2025–2045, yang secara eksplisit menempatkan demokrasi sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meski demikian, nilai IDI yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun menjadi catatan krusial. Dinamika ini menunjukkan bahwa penguatan demokrasi masih memerlukan perhatian serius, konsistensi, serta kerja berkelanjutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, S.E., menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar level pemerintahan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas capaian IDI. “IDI bukan sekadar angka evaluasi, melainkan cerminan kualitas demokrasi kita saat ini. Karena itu, kami mendorong agar IDI dijadikan bagian integral dari strategi pembangunan politik nasional. Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbaikan regulasi, tata kelola data, hingga partisipasi aktif pemerintah daerah,” tegas Haryadi. Sebagai wujud nyata, Kemenko Polkam terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi pilar penting dalam mengawal pengukuran IDI, memastikan hasilnya tidak hanya akurat tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkesinambungan. “Demokrasi yang kuat akan memperkokoh stabilitas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” lanjut Haryadi. IDI diharapkan menjadi tolak ukur terpercaya yang tidak hanya dipakai sebagai indikator nasional, tetapi juga diakui secara internasional. Dengan demikian, demokrasi Indonesia dapat terus bertumbuh seiring dengan penguatan institusi, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas partisipasi publik. Melalui upaya berkesinambungan ini, pemerintah menargetkan agar stabilitas demokrasi dapat terjaga dengan lebih baik, sekaligus menjadi penopang utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (GF)  19 Sep 2025, 02:42 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT