Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Komjen Dedi Prasetyo Resmi Jabat Wakapolri
Papuanewsonline.com, Jakarta Selatan – Suasana khidmat menyelimuti Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan,
Sabtu pagi (16/8/2025). Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin
langsung prosesi pelantikan Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Upacara yang dimulai pukul 10.30
WIB ini dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri. Dalam prosesi tersebut,
Kapolri menegaskan pentingnya keberlanjutan estafet kepemimpinan di tubuh Polri
sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi dan menjaga soliditas
organisasi. Pelantikan Komjen Dedi sebagai
Wakapolri sebelumnya telah tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:
ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani
oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol. Anwar. Dalam kesempatan yang sama,
Komjen Dedi secara resmi menyerahkan jabatan lamanya sebagai Inspektur
Pengawasan Umum (Irwasum) Polri kepada Kapolri, menandai transisi menuju peran
barunya. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen
Pol. Sandi Nugroho, menjelaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial,
melainkan awal dari tanggung jawab besar yang diemban Komjen Dedi. “Pada pagi hari ini telah
dilaksanakan kegiatan pelantikan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Dedi Prasetyo
yang sebelumnya menjabat Irwasum Polri. Dan pada hari ini juga sekaligus
dilaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri kepada Bapak Kapolri,” ujar Sandi. Lebih jauh, Sandi menyampaikan
bahwa Komjen Dedi telah menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja all out
mendukung Kapolri dalam menjalankan tugas-tugas strategis kepolisian. Salah
satunya adalah menindaklanjuti arahan Presiden RI melalui program Asta Cita,
yang merupakan agenda prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional. “Beliau menyatakan kesiapan untuk
all out mendukung Bapak Kapolri, terutama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden
dalam program Asta Cita agar segera dapat diwujudkan di masyarakat dengan
semaksimal mungkin,” tegas Sandi. Komjen Dedi bukan sosok baru
dalam jajaran elite Polri. Karier panjangnya di institusi kepolisian, mulai
dari bidang reserse, hingga dipercaya sebagai Kadiv Humas Polri dan terakhir
Irwasum, membuatnya dikenal sebagai figur berpengalaman yang memiliki kemampuan
manajerial dan komunikasi publik yang baik. Dengan pengalaman tersebut,
kehadirannya sebagai Wakapolri diharapkan mampu memperkuat sinergi internal
Polri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit
dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas, sinergi, dan profesionalitas
dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia menegaskan, Polri harus hadir sebagai
pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang modern, humanis, dan
terpercaya. “Polri harus terus
bertransformasi menjadi institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman,
menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung program-program prioritas
nasional. Soliditas adalah kunci untuk mencapai semua itu,” ujar Kapolri. Dengan dilantiknya Komjen Dedi
sebagai Wakapolri, Polri kini meneguhkan langkahnya untuk semakin siap mengawal
berbagai agenda nasional, termasuk pengamanan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dan
pemeliharaan stabilitas keamanan menjelang agenda politik maupun pembangunan
nasional lainnya. Penulis : GF Editor : GF
16 Agu 2025, 22:52 WIT
Polisi Matangkan Skema Lalu Lintas Jelang HUT ke-80 RI di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menyambut puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik
Indonesia, Polda Metro Jaya telah menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas yang
matang demi kelancaran arus kendaraan di sekitar Istana Negara, Monas, hingga
kawasan protokol Jakarta Pusat. Rangkaian acara yang meliputi upacara
pengibaran bendera, kirab pusaka, pesta rakyat, hingga karnaval malam
diperkirakan akan menyedot ratusan ribu warga. Untuk itu, polisi menggunakan Tactical
Floor Game sebagai metode simulasi pemetaan lalu lintas, guna memastikan setiap
jalur dan akses kendaraan dapat dikendalikan secara situasional. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes
Pol Komarudin, menjelaskan bahwa pengalihan arus akan diberlakukan sejak pagi
saat upacara bendera berlangsung di Istana Negara. Jalur Medan Merdeka Utara,
Jalan Veteran 3, hingga Medan Merdeka Barat sisi timur menjadi jalur utama
kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana. “Untuk tamu undangan yang menuju
Istana, kami imbau hadir lebih awal. Akses bisa melalui Medan Merdeka Barat
sisi barat, Jalan Juanda, dan drop off di Jalan Veteran Raya serta Jalan
Majapahit,” kata Komarudin. Seusai upacara, kemeriahan akan
berlanjut dengan pesta rakyat di kawasan Monas mulai pukul 11.00 WIB.
Diperkirakan lebih dari 100 ribu masyarakat hadir, sehingga penutupan jalan
akan dilakukan secara dinamis menyesuaikan kepadatan massa. Untuk mengantisipasi kemacetan,
Komarudin menegaskan masyarakat sebaiknya menggunakan transportasi umum.
Pemprov DKI Jakarta bahkan menetapkan tarif khusus Rp 80 pada 17-18 Agustus
untuk layanan transportasi publik. “Kantong parkir terbatas, dan kami akan
menindak tegas juru parkir liar yang mengganggu sirkulasi lalu lintas,”
tegasnya. Puncak hiburan rakyat akan
digelar malam hari lewat karnaval dan lima panggung hiburan yang tersebar dari
Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, hingga Sampoerna Strategic.
Arak-arakan karnaval akan melalui Jalan Medan Merdeka Barat – MH Thamrin –
Sudirman hingga Senayan. Mulai pukul 19.00 WIB, sejumlah
jalan utama ditutup untuk kendaraan pribadi. Hanya kendaraan umum seperti
Transjakarta yang diizinkan melintas. “Arus lalu lintas akan dialihkan
penuh selama karnaval berlangsung. Masyarakat bisa menikmati hiburan tanpa
terganggu lalu lintas kendaraan pribadi,” jelas Komarudin. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes
Pol Susatyo Purnomo Condro, menambahkan bahwa ribuan personel akan disebar di
sepanjang jalur karnaval. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup,
mengantisipasi potensi kerawanan mulai dari copet, juru parkir liar, hingga
anak hilang. “Semua skenario sudah kami
siapkan, baik menghadapi ancaman rendah maupun tinggi. Tujuannya agar warga
bisa menikmati pesta rakyat dengan aman dan nyaman,” ujarnya. Rangkaian perayaan akan ditutup
dengan pesta kembang api megah di Bundaran HI, simbol kegembiraan kolektif
rakyat Indonesia. Polisi berharap masyarakat tetap tertib, mematuhi arahan
petugas, dan bersama-sama menjaga suasana kondusif. “Ini momentum bersejarah. Mari
rayakan dengan gembira, penuh semangat kemerdekaan, tanpa mengorbankan
ketertiban dan keamanan,” pungkas Susatyo. Penulis : GF Editor : GF
16 Agu 2025, 22:42 WIT
Operasi Merdeka Jaya 2025 Pastikan HUT ke-80 RI Berjalan Aman dan Khidmat
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapannya melalui Apel Gelar
Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Merdeka Jaya 2025”. Apel tersebut
dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 16 Agustus 2025, di Parkir Timur Senayan,
Jakarta, dengan melibatkan ribuan personel lintas satuan dan instansi terkait. Operasi Merdeka Jaya 2025
merupakan operasi pengamanan khusus yang digelar selama tiga hari, mulai 16
hingga 18 Agustus 2025, di bawah koordinasi Polda Metro Jaya dengan dukungan
penuh Mabes Polri serta stakeholder lainnya. Fokus utama operasi adalah menjamin
keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan momentum
bersejarah bangsa ini. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen
Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa apel pasukan bukan sekadar
rutinitas seremonial, tetapi representasi kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi
berbagai potensi kerawanan di lapangan. “Apel Gelar Pasukan ini menjadi
bentuk kesiapsiagaan dan komitmen seluruh personel yang akan bertugas dalam
Operasi Merdeka Jaya 2025. Polri hadir untuk memastikan masyarakat dapat
merayakan HUT RI ke-80 dalam suasana yang aman, nyaman, dan damai,” ujar Trunoyudo
di Jakarta, Jumat (15/8). Didampingi oleh Karo Penmas
Divhumas Polri, Brigjen Pol. Erdi A. Chaniago, ia menjelaskan bahwa pola
pengamanan telah disusun secara detail, mencakup antisipasi keramaian,
pengaturan lalu lintas, hingga pengamanan jalur VVIP dan tamu negara yang
menghadiri upacara kenegaraan. Operasi ini juga menekankan
pentingnya sinergi lintas lembaga. Selain Polri, pengamanan melibatkan TNI,
instansi pemerintah daerah, serta stakeholder lain. Strategi terpadu tersebut
diharapkan mampu menghadirkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat yang
akan berpartisipasi dalam perayaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Sinergi adalah kunci. Dengan
perencanaan matang, simulasi taktis, dan koordinasi intensif, kami yakin
seluruh agenda HUT ke-80 RI dapat berjalan tertib dan lancar,” tambah
Trunoyudo. Polri juga mengajak masyarakat
untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Menurut
Trunoyudo, keberhasilan pengamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat,
melainkan hasil kerja sama seluruh elemen bangsa. “Kami mengimbau masyarakat untuk
mendukung langkah pengamanan, mematuhi aturan lalu lintas, dan menjaga
ketertiban umum. Dengan begitu, perayaan kemerdekaan akan benar-benar menjadi
pesta rakyat yang penuh kegembiraan dan kebanggaan,” tegasnya. Dengan Operasi Merdeka Jaya 2025,
Polri memastikan peringatan HUT RI ke-80 akan berlangsung aman, khidmat, dan
meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penulis : GF Editor : GF
16 Agu 2025, 22:12 WIT
Kakorlantas Pimpin Apel: Ribuan Personel Disiagakan untuk Amankan HUT ke-80 RI
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Polri
menggelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Terpusat Merdeka Jaya
2025. Apel akbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas
(Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, di kawasan Gelora Bung Karno
(GBK), Jakarta, pada Sabtu pagi (16/8/2025). Apel tersebut menjadi momentum
strategis, sekaligus menandai kesiapan penuh jajaran kepolisian dan instansi
terkait dalam memastikan rangkaian perayaan HUT RI ke-80 berjalan aman, tertib,
dan khidmat. Ribuan personel gabungan hadir dalam barisan, mulai dari
Satlantas, Sabhara, Brimob, TNI, hingga aparat pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Irjen Agus
Suryo Nugroho memimpin langsung penyematan tanda operasi kepada perwakilan
personel lintas instansi sebagai simbol dimulainya Operasi Merdeka Jaya 2025. Dalam amanatnya, Irjen Agus
menekankan bahwa pengamanan peringatan HUT RI bukan hanya rutinitas tahunan,
melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sejarah bangsa. Menurutnya,
setiap petugas yang bertugas mengamankan perayaan kemerdekaan sesungguhnya
sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan, dengan cara menjaga situasi tetap
aman dan kondusif. “Momen ini bukan hanya soal
pengamanan. Ini adalah penghormatan kepada para pejuang bangsa dan cerminan
kesiapan kita menjaga kepercayaan rakyat. Semua potensi kerawanan, baik lalu
lintas, kerumunan masyarakat, hingga gangguan keamanan, harus diantisipasi
dengan cepat, tepat, dan humanis,” tegas Irjen Agus. Polri menyiapkan lebih dari 9.000
personel untuk operasi ini. Fokus pengamanan difokuskan pada jalur yang akan
dilalui oleh tamu VVIP dan tamu negara, pengaturan lalu lintas di titik rawan
kemacetan, serta pengawasan arus massa yang diperkirakan membludak di sejumlah
lokasi perayaan, termasuk sidang kenegaraan, upacara bendera, hingga pesta
rakyat. Irjen Agus juga mengungkapkan
bahwa strategi pengamanan dilakukan secara detail melalui tactical floor game
(TFG) yang telah disimulasikan sebelumnya. Dengan metode ini, seluruh personel
dapat memahami alur pengamanan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga
evaluasi. “Dengan simulasi itu, kami
pastikan tidak ada celah yang luput dari perhatian. Semua jalur, titik kumpul,
hingga skenario darurat sudah dipetakan,” jelasnya. Operasi Merdeka Jaya 2025 menjadi
bukti keseriusan Polri untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat di momen
penting sejarah bangsa. Kakorlantas menegaskan, keberhasilan operasi ini bukan
hanya menjadi tolok ukur kinerja aparat, tetapi juga wujud nyata menjaga
stabilitas nasional di tengah semangat kemerdekaan. “Polri akan selalu hadir untuk
memastikan setiap warga dapat merayakan HUT ke-80 RI dengan aman, tertib, dan
penuh kebanggaan. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan tetap menjaga
persatuan,” tutup Irjen Agus. Penulis : GF Editor : GF
16 Agu 2025, 22:09 WIT
Sehatkan Anak Negeri: Yayasan Rabu Biru Gelar Aksi Sosial di Mimika, LMP Jadi Garda Depan
Papuanewsonline.com, Timika –
Dalam suasana semarak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia,
Yayasan Rabu Biru Indonesia menegaskan komitmennya untuk ikut membangun negeri
melalui aksi nyata di bidang kesehatan. Jumat (15/8/2025), yayasan ini
menggelar serangkaian kegiatan sosial dan kesehatan di RS TNI AD Tingkat IV Oro
Doro Enakoa Timika, yang disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan bertajuk “Sehatkan Anak
Negeri” tersebut mencakup hospitality tour, pemeriksaan kesehatan gratis,
hingga pembagian makanan bergizi bagi murid-murid dari empat sekolah di Distrik
Kwamki Narama serta sejumlah ibu hamil. Tidak hanya itu, Lingkar Mahasiswa
Peduli (LMP) hadir sebagai relawan yang berperan aktif mendampingi jalannya
kegiatan, memperlihatkan bahwa generasi muda Mimika siap menjadi motor
penggerak perubahan sosial. Ketua Umum Yayasan Rabu Biru
Indonesia, Henny Daeng Parani, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebuah
perayaan, tetapi langkah konkret untuk mendukung program prioritas pemerintah. “Ini bukan sekadar acara
seremonial, tetapi wujud nyata komitmen Yayasan Rabu Biru untuk mendukung
program Asta Cita Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan kesehatan anak-anak
dan ibu hamil diperhatikan secara langsung, karena mereka adalah generasi
penerus bangsa,” tegas Henny. Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, S.Sos, yang turut hadir, menilai
kegiatan ini sebagai investasi masa depan bangsa. Menurutnya, penyuluhan
kesehatan, pemberian makanan bergizi, serta pemeriksaan medis gratis adalah
fondasi penting untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. “Anak-anak yang sehat adalah masa
depan bangsa. Ibu hamil yang kuat akan melahirkan generasi emas. Program
seperti ini harus terus dilakukan, karena manfaatnya langsung dirasakan oleh
masyarakat,” ujarnya. Kehadiran Lingkar Mahasiswa
Peduli (LMP) menambah semarak kegiatan ini. Dipimpin oleh Fadil Kabib selaku
Humas LMP, para mahasiswa terjun langsung membantu masyarakat, mulai dari
mendampingi anak-anak saat pemeriksaan, mengatur alur kegiatan, hingga
membagikan makanan bergizi. “Keterlibatan mahasiswa bukan
hanya meringankan beban panitia, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong
royong. Kami bangga bisa ikut serta, karena kesehatan masyarakat adalah
tanggung jawab kita bersama,” kata Fadil. Kehadiran LMP menjadi simbol
nyata bahwa generasi muda Mimika tidak hanya kritis, tetapi juga aktif turun
tangan menjadi bagian dari solusi. Inisiatif Yayasan Rabu Biru
Indonesia mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari Sekretaris
Dinas Kesehatan Mimika, Kepala RS TNI AD Tingkat IV Oro Doro Enakoa, hingga
anggota DPRK Mimika. Mereka mengapresiasi kerja sama antara yayasan, mahasiswa,
dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas yang sehat dan kuat. Kegiatan ini tidak hanya berhenti
pada momentum HUT RI, tetapi direncanakan menjadi agenda berkelanjutan di
Mimika maupun daerah lain. Yayasan Rabu Biru menargetkan kegiatan sosial serupa
terus digalakkan, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. “Kami ingin menjadikan kegiatan
ini agenda rutin. Dengan kolaborasi lintas sektor, setiap langkah kecil dapat
memberi dampak besar. Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika
masyarakatnya sehat dan kuat,” pungkas Henny. Penulis : Jidan Editor : GF
16 Agu 2025, 13:43 WIT
Pengamanan HUT RI Ke-80, Polri Laksanakan Operasi Merdeka Jaya 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “MERDEKA JAYA-2025” pada Sabtu, 16 Agustus 2025 bertempat di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan personel menghadapi rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.Operasi MERDEKA JAYA-2025 merupakan operasi kepolisian terpusat yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 16 hingga 18 Agustus 2025, di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Operasi ini melibatkan personel dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, serta didukung oleh berbagai instansi terkait, termasuk stakeholders lainnya.Tujuan dari Operasi Merdeka Jaya 2025 adalah untuk menjamin kelancaran serta menjamin keamanan dan keselamatan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.“Apel Gelar Pasukan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan dan komitmen seluruh personel yang akan bertugas dalam Operasi Merdeka Jaya 2025,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.Dengan sinergi lintas lembaga dan perencanaan matang, Polri menegaskan kesiapannya dalam mengawal dan mengamankan seluruh agenda perayaan kemerdekaan. “Ini adalah wujud pengabdian Polri untuk memastikan seluruh masyarakat dapat merayakan HUT RI ke-80 dalam suasana yang aman, nyaman, dan damai,” pungkas Trunoyudo. PNO-12
16 Agu 2025, 12:57 WIT
Pemprov Papua Apresiasi Daerah dengan Kinerja Terbaik dalam Penurunan Stunting
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah
Provinsi Papua memberikan apresiasi khusus kepada tiga daerah yang berhasil
menunjukkan kinerja terbaik dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat
provinsi tahun 2025. Kota Jayapura berhasil meraih peringkat pertama, diikuti Kabupaten
Jayapura di posisi kedua, dan Kabupaten Mamberamo Raya di urutan ketiga. Penghargaan yang diberikan pada
Jumat (15/8/2025) ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam
menjawab tantangan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan prevalensi
stunting yang selama ini menjadi persoalan nasional. Asisten II Setda Papua, Setiyo
Wahyudi, menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan hanya milik tiga daerah
pemenang, melainkan juga hasil kerja bersama seluruh kabupaten/kota yang
berupaya keras mengatasi stunting. Enam kabupaten lain yang juga dinilai
memiliki capaian baik turut mendapatkan apresiasi sebagai bentuk motivasi untuk
terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja. “Prestasi ini harus menjadi
pemacu semangat. Penurunan stunting adalah agenda prioritas pembangunan daerah
yang memerlukan komitmen lintas sektor. Kita tidak boleh berpuas diri, justru
harus bekerja lebih keras agar target nasional dapat tercapai,” ujar Setiyo. Setiyo menekankan bahwa program
penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Keberhasilan
memerlukan peran aktif berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pertanian,
hingga pemberdayaan masyarakat. Berbagai strategi telah
dijalankan, antara lain intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan balita,
peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas, pemberdayaan kader posyandu,
serta edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya gizi seimbang dan perilaku
hidup bersih. “Kerja ini harus
berkesinambungan. Kita perlu mengubah kebiasaan yang kurang mendukung pola
hidup sehat. Edukasi harus dimulai dari rumah tangga hingga komunitas, agar
semua merasa menjadi bagian dari solusi,” tambahnya. Pemprov Papua mengakui tantangan
terbesar ada pada perubahan perilaku masyarakat. Faktor budaya, pola asuh, dan
kebiasaan makan menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan pendekatan persuasif
dan berkelanjutan. Kampanye gizi seimbang, pemberian
ASI eksklusif, serta promosi sanitasi dan air bersih akan terus digencarkan.
Program ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau
daerah-daerah terpencil yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi. Dengan penghargaan ini,
diharapkan daerah yang telah berprestasi dapat menjadi role model bagi wilayah
lain di Papua. Pemprov berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan, baik dalam
bentuk pendampingan teknis, pelatihan tenaga kesehatan, maupun penyediaan
anggaran yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan
mampu mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,
sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Penulis : Jidan Editor : GF
16 Agu 2025, 00:55 WIT
Harmoni di Tanah Papua: Pj Gubernur Agus Fatoni Rangkul Pemimpin Adat
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Sejarah baru tercipta di tanah Papua. Untuk pertama kalinya, seorang Gubernur
Papua duduk bersama secara langsung dengan para ondoafi—pemimpin adat yang
memegang peran penting dalam tatanan sosial masyarakat—dari seluruh wilayah
provinsi. Pertemuan yang berlangsung di D’Jimbaran Resto, Kota Jayapura, Selasa
(12/8/2025) ini menjadi simbol harmoni dan komitmen antara pemerintah daerah dengan
penjaga adat Papua. Acara ini dihadiri tokoh-tokoh
penting, mulai dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar, Kabinda
Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, para Kepala OPD, hingga jajaran Forkopimda.
Nuansa kebersamaan terasa kental ketika para pemimpin adat, pemerintah, dan
aparat keamanan berkumpul dalam satu forum, bukan untuk membicarakan perbedaan,
melainkan untuk mencari titik temu demi kemajuan Papua. Ketua MRP, Nerlince Wamuar, tidak
dapat menyembunyikan rasa harunya. Ia menyebut momen ini sebagai pertemuan
bersejarah yang tak pernah terjadi sebelumnya. “Puji syukur Tuhan sangat baik
bisa pertemukan kita orang adat dengan bapak gubernur. Ini tidak pernah
terjadi. Jadi saya percaya keluh kesah kita sebagai orang adat pasti akan
dijawab oleh bapak gubernur, dan biarlah itu menjadi hadiah bagi kami,” ujarnya
dengan nada penuh keyakinan. Nerlince juga berharap momentum
ini menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat
adat, sekaligus mendorong percepatan penetapan kepala daerah definitif setelah
proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam sambutannya, Pj Gubernur
Papua Agus Fatoni menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam atas
sambutan hangat para pemimpin adat. Ia menegaskan bahwa penugasan sebagai Pj
Gubernur Papua bukan sekadar amanah administratif, tetapi panggilan untuk
bekerja dan berjuang layaknya putra daerah. “Saya diberikan tugas menjadi Pj
Gubernur Papua berarti saya akan berjuang sebagai orang Papua. Aspirasi sudah
disampaikan, sudah dituliskan, ini akan menjadi bahan kajian kami untuk
mengambil kebijakan,” tegas Fatoni. Ia berjanji untuk membawa
aspirasi para tokoh adat ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik di pemerintahan
provinsi maupun pusat, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada
masyarakat. Pertemuan ini bukan hanya menjadi
ajang formal penyampaian aspirasi, melainkan juga forum untuk membangun rasa
saling percaya. Di meja yang sama, pemerintah provinsi dan pemimpin adat
menyatukan visi dalam menjaga harmoni sosial, melindungi nilai-nilai kearifan
lokal, sekaligus mengawal pembangunan infrastruktur dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat Papua. Di akhir acara, suasana hangat
semakin terasa ketika dialog dilakukan tanpa sekat, disertai senyum dan candaan
ringan. Para peserta yakin, pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari
kerja sama yang lebih solid antara pemerintah dan masyarakat adat. Penulis : Jidan
Editor : GF
16 Agu 2025, 00:46 WIT
Pemerintah Perkuat Sinergi Bangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Kependudukan
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah pusat memperkuat langkah besar menuju transformasi digital nasional
dengan mengakselerasi pembangunan Single Identity Number (SIN) dan Sistem
Informasi Kependudukan melalui rapat koordinasi strategis yang dipimpin Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Forum ini menjadi
momentum penting untuk menyatukan langkah lintas kementerian dan lembaga demi
menciptakan sistem kependudukan yang modern, aman, dan terintegrasi. Kartika Adi Putranta, Asisten
Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, menegaskan urgensi
agenda ini. “Pembangunan SIN dan Sistem
Informasi Kependudukan adalah pondasi penting bagi transformasi digital
nasional. Tanpa data kependudukan yang tertib, layanan publik akan sulit
terintegrasi, dan keamanan nasional pun bisa terdampak. Karena itu, sinergi
lintas kementerian/lembaga menjadi keharusan,” ujarnya. Rapat ini dihadiri tokoh-tokoh
strategis seperti Handayani Ningrum, Direktur Integrasi Data Kependudukan
Nasional Kemendagri; M. Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial
(KJS) Bappenas; serta Meirina Ayumi Malamssam, Peneliti Ahli Madya BRIN. Bappenas menegaskan bahwa Nomor
Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi basis interoperabilitas data nasional.
Integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diyakini dapat
meningkatkan penerimaan negara, sementara implementasi Identitas Kependudukan
Digital (IKD) ditargetkan mencakup 50% penduduk pemilik KTP dalam lima tahun
mendatang. Kemendagri memaparkan strategi
‘jemput bola’ untuk menjangkau masyarakat di daerah Terdepan, Terluar, dan
Tertinggal (3T). Tujuannya memastikan semua penduduk memiliki identitas resmi
yang valid. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang menghambat
operasional pelayanan Dukcapil di lapangan. Isu keamanan data menjadi sorotan
penting. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan kesiapan mendukung
pengamanan identitas digital, termasuk transaksi berbasis NIK dan IKD. Pusat Riset Kependudukan BRIN
juga menekankan bahwa penguatan NIK mampu mencegah duplikasi data, menghindari
penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran, dan memperbaiki akurasi kebijakan
berbasis data. Rapat menghasilkan sejumlah
langkah strategis, antara lain: Mempercepat pengesahan Rancangan Perpres
tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD), Menyusun regulasi yang mengikat
untuk standarisasi data lintas kementerian/lembaga, Menguatkan perlindungan
data melalui kolaborasi dengan BSSN, Melakukan sosialisasi masif agar
masyarakat memahami manfaat administrasi kependudukan dan IKD dan Mendorong
peninjauan anggaran Dukcapil demi pelayanan optimal, khususnya di daerah 3T. Kesimpulan rapat menegaskan bahwa
pembangunan SIN dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah
prioritas nasional yang memerlukan kolaborasi solid dan payung hukum yang kuat.
Fokus penguatan akan diarahkan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga
menjangkau daerah Indonesia Timur yang selama ini menghadapi hambatan
infrastruktur dan akses pelayanan. Dengan langkah ini, pemerintah
berharap integrasi data kependudukan dapat mendorong terciptanya Satu Data
Indonesia yang efektif, efisien, dan aman—pondasi kokoh bagi terwujudnya
layanan publik digital yang inklusif. Penulis : GF Editor : GF
16 Agu 2025, 00:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
