Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Madu Galo Galo dari Balai Gadang Bikin Kagum Tim Kemenko Polkam
Papuanewsonline.com, Padang –
Aroma manis madu segar memenuhi udara ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memasuki Koperasi Merah Putih Balai
Gadang. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga
Kamis (13-14/8/2025), salah satu produk unggulan daerah ini, madu galo galo,
sukses mencuri perhatian rombongan. Produk lokal yang dikelola secara
mandiri oleh masyarakat ini tidak hanya menawarkan cita rasa khas, tetapi juga
menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat mendorong kesejahteraan warga. Brigjen Pol Irwansyah, Asisten
Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko
Polkam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan
program prioritas nasional berjalan efektif. “Dalam setiap kegiatan di
wilayah, kami akan menyempatkan untuk mengecek program-program yang saat ini
sedang digalakkan pemerintah, seperti dapur MBG, Koperasi Merah Putih, rumah
untuk rakyat, dan lainnya,” ujar Irwansyah. Di Balai Gadang, tim mendapat
kesempatan menyaksikan proses pengelolaan madu galo galo, mulai dari
pengambilan langsung dari sarang hingga pengemasan. Madu ini terkenal langka
karena jenis lebahnya jarang ditemukan di wilayah lain, membuatnya memiliki nilai
jual tinggi dan prospek pasar luas. “Kami lihat potensinya sangat
besar. Kualitasnya di atas rata-rata, dan ini harus diberdayakan agar
manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambah Brigjen Irwansyah. Masyarakat setempat telah mulai
merasakan dampak ekonomi positif dari pengelolaan madu ini, meski skalanya
masih terbatas. Kemenko Polkam pun mendorong agar koperasi mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Selain fokus pada madu galo galo,
rombongan Kemenko Polkam juga meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) di SPN Polda Sumbar, yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi
Gratis. Progres pembangunan SPPG sudah mencapai tahap akhir dengan bangunan
utama berdiri kokoh dan peralatan utama siap digunakan. “Kehadiran kami adalah untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat desa bisa kita bantu dan
dorong mengelola koperasi secara mandiri,” jelas Irwansyah. Kunjungan ini membuktikan bahwa
potensi daerah seperti madu galo galo bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga
aset nasional yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Melalui sinergi
pemerintah, koperasi, dan masyarakat, diharapkan produk seperti ini mampu
menembus pasar nasional bahkan internasional. Penulis : GF
Editor : GF
15 Agu 2025, 21:42 WIT
Tabur Bunga di Pelabuhan Poumako, Pemkab Mimika Kenang Jasa Pahlawan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pagi yang cerah di Pelabuhan Poumako, Jumat (15/8/2025), menjadi saksi
khidmatnya upacara tabur bunga yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan
Republik Indonesia, yang sarat makna penghormatan terhadap para pahlawan
bangsa. Dipimpin langsung oleh Wakil
Bupati Mimika, Emanuel Kemong, prosesi tabur bunga diikuti oleh jajaran Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Turut hadir Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Dandim
1710/Mimika Letkol Inf Mochammad Slamet Wijaya, serta tokoh penting lainnya
yang berdiri tegap memberikan penghormatan. Tabur bunga di laut ini bukan
sekadar seremonial tahunan. Pemkab Mimika secara konsisten melaksanakannya,
tidak hanya menjelang peringatan HUT RI, tetapi juga pada momentum bersejarah
lainnya seperti HUT Bhayangkara dan HUT TNI.
Dalam setiap helai bunga yang jatuh ke permukaan laut, tersimpan doa dan rasa
terima kasih mendalam bagi para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga demi
tegaknya kemerdekaan. Sebelum memulai prosesi, Wakil
Bupati Emanuel Kemong memberikan sambutan yang menyentuh hati. “Ini adalah bentuk penghormatan
dan mengenang jasa para pahlawan yang berhasil melawan penjajah dalam merebut
Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya dengan penuh rasa hormat. Ia menekankan bahwa momen ini
harus menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa
kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang yang penuh
pengorbanan. Menurut Emanuel Kemong, kegiatan
tabur bunga tidak hanya bertujuan mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi
sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di hati masyarakat
Mimika.
Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan
karya nyata, dan menjauhkan diri dari perpecahan. “Generasi penerus harus mengisi
kemerdekaan dengan hal-hal positif. Itulah cara terbaik kita menghargai jasa
para pahlawan,” tambahnya. Pelabuhan Poumako, yang menjadi
titik penting aktivitas pelayaran dan perekonomian Mimika, dipilih bukan tanpa
alasan. Laut lepas yang terbentang menjadi simbol perjalanan panjang bangsa
Indonesia dari masa penjajahan hingga meraih kemerdekaan. Dengan angin sepoi-sepoi dan
suara deburan ombak, prosesi tabur bunga berlangsung khidmat. Para peserta,
dengan kepala tertunduk, melemparkan bunga ke laut sebagai tanda hormat
terakhir. Penulis : Jidan
Editor : GF
15 Agu 2025, 21:19 WIT
Abraham Kateyau Resmi Menjabat Pj Sekda Mimika
Papuanewsonline,com, Mimika –
Suasana khidmat menyelimuti ruang utama Pusat Pemerintahan Mimika pada Jumat
(15/8/2025) ketika Abraham Kateyau resmi dikukuhkan sebagai Penjabat (Pj)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika. Prosesi pelantikan dipimpin
langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel
Kemong, serta dihadiri pejabat tinggi daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan
Forkopimda. Pengukuhan ini menjadi momen
penting dalam kesinambungan roda pemerintahan Mimika setelah berakhirnya masa
tugas Petrus Yumte sebagai Pj Sekda sebelumnya. Sebelumnya, Abraham Kateyau
telah menjalankan fungsi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda hingga akhirnya ditetapkan
secara resmi melalui Surat Keputusan Bupati yang mendapat rekomendasi dari Gubernur
Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam surat persetujuan dari
Gubernur Papua Tengah, Abraham Kateyau akan menjabat sebagai Pj Sekda untuk
periode awal selama tiga bulan. Masa jabatan ini akan menjadi ajang evaluasi
untuk menentukan kelanjutan penugasan atau pergantian pejabat sesuai kebutuhan
pemerintahan daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen
Pemkab Mimika untuk menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi
perundang-undangan dalam pengisian jabatan strategis. Dalam sambutannya, Bupati
Johannes Rettob menegaskan bahwa jabatan Sekda memiliki peran vital sebagai
motor penggerak birokrasi. “Banyak hal yang akan dikerjakan
sebagai Pj Sekda. Karenanya, kerjakan tugas dengan baik dan terus berkoordinasi
dengan semua pihak, termasuk saya dan Wakil Bupati, dalam segala hal,” tegas
Rettob. Ia menambahkan, koordinasi yang
solid antara Sekda, pimpinan OPD, dan pimpinan daerah adalah fondasi bagi
terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan
rakyat. Sebagai Pj Sekda, Abraham Kateyau
diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari penataan
administrasi, percepatan program prioritas, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Dengan masa jabatan yang relatif singkat, kinerja cepat dan terukur menjadi
tuntutan utama. Pelantikan ini tidak hanya
menjadi formalitas administratif, tetapi juga simbol transisi kepemimpinan yang
diharapkan mampu membawa penyegaran di tubuh birokrasi Mimika. Keberhasilan
Kateyau dalam masa jabatannya akan sangat menentukan arah kebijakan daerah,
terutama dalam memasuki periode akhir RPJMD dan persiapan program pembangunan
ke depan. Penulis : jidan
Editor : GF
15 Agu 2025, 16:36 WIT
Kemenko Polkam Matangkan Rekomendasi Strategis untuk Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional
Papuanewsonline.com, Mataram –
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat
langkah strategis dalam mengawal keamanan nasional dengan menggelar Rapat
Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengamanan Objek Vital Nasional
(Obvitnas). Agenda ini menjadi tindak lanjut dari proses panjang identifikasi
masalah prioritas, khususnya rendahnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan
(SMP) di sejumlah Obvitnas. Dipimpin oleh M. Sujono, Asdep
Intelkam, Bimmas, dan Obvitnas Kemenko Polkam, rapat yang berlangsung pada Rabu
(13/8/2025) ini menghadirkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga. “Pertemuan ini adalah momentum
kolaborasi. Dari identifikasi masalah, analisis mendalam, kini kita masuk ke
tahap perumusan rekomendasi strategis. Harapannya, hasil rapat ini bisa segera
diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Obvitnas,” ujar
Sujono. Salah satu poin penting dalam
pembahasan adalah penerapan sistem pengamanan berlapis yang selaras dengan
standar nasional dan internasional. Rekomendasi kebijakan yang disusun akan
menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dalam melakukan peningkatan
kapasitas dan kapabilitas di wilayah kerja masing-masing. Lilis Susanti Setianingsih, Ketua
Tim Nuclear Security Bapeten, menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat
deteksi, pencegahan, dan respons dalam menghadapi ancaman keamanan nuklir. “Isu keamanan nuklir ini sangat
sensitif karena berdampak langsung pada keselamatan publik. Kami akan bekerja
sama secara intensif dengan seluruh pihak terkait,” ungkapnya. Partisipasi M. Farid dari
Kementerian Perhubungan melalui zoom meeting menambah warna pembahasan. Ia
mengungkapkan rencana inventarisasi dan validasi SMP di seluruh moda
transportasi—darat, laut, udara, dan perkeretaapian—dengan tetap mengacu pada
regulasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan International
Civil Aviation Organization (ICAO). Langkah ini diharapkan mampu
menjamin keamanan transportasi nasional, yang sebagian besar terintegrasi
dengan lokasi-lokasi Obvitnas strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jalur
logistik vital. Mayjen TNI (Purn) Neno Hemriono,
Staf Khusus Menko Polkam Bidang Sosbud, Aktivis, Pergerakan, dan Ulama,
mengingatkan bahwa pengamanan Obvitnas sudah memiliki dasar hukum kuat, yakni Keputusan
Presiden Nomor 63 Tahun 2004. “Pengelola Obvitnas memiliki
tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pengamanan berbasis prinsip
pengamanan internal. Karena itu, rekomendasi kita kali ini bersifat strategis,
bukan teknis,” tegasnya. Rapat ini bukan sekadar
formalitas, melainkan bagian dari upaya mengawal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dengan pengamanan yang kokoh, Obvitnas
dapat beroperasi optimal, mendukung ketahanan nasional, dan menjaga stabilitas
politik-ekonomi Indonesia. Sinergi lintas sektor diharapkan
mampu membentuk sistem pengamanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,
ancaman siber, dan tantangan geopolitik yang dinamis. Penulis : GF Editor : GF
15 Agu 2025, 16:24 WIT
Bupati Mimika Luncurkan “Gerbang Emas” di Perayaan HUT RI ke-80
Papuanewsonline,com, Mimika –
Panggung megah yang dihiasi merah putih dan denting musik rohani menjadi saksi
lahirnya sebuah program ambisius untuk Mimika. Dalam suasana penuh khidmat
perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Bupati Mimika Johannes
Rettob memperkenalkan “Gerbang Emas Mimika”, singkatan dari Gerakan Kebangkitan
Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Adil dan Sejahtera.
Acara yang digelar di tengah
momentum Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) ini bukan hanya menjadi ajang
refleksi spiritual, tetapi juga titik tolak visi pembangunan lima tahun ke
depan.
Bagi Bupati Johannes Rettob dan
Wakil Bupati Emanuel Kemong, perayaan ini memiliki makna khusus.
“Ini merupakan 17 Agustus yang
pertama dalam pemerintahan saya dan wakil bupati. Kami ingin masyarakat Mimika
memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan menghormati para pahlawan yang telah
berjuang merebut kemerdekaan,” ujar Bupati di hadapan ribuan hadirin.
Salah satu terobosan yang
diperkenalkan adalah kewajiban menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh
wilayah Kabupaten Mimika setiap pukul 10 pagi.
“Walaupun kita ada di hotel,
pasar, atau di mana saja, ketika mendengar lagu Indonesia Raya, mari kita
berdiri dan menyanyikan bersama,” tegas Johannes Rettob, menekankan bahwa
nasionalisme dimulai dari kebiasaan kecil namun konsisten.
Bupati menjelaskan bahwa Gerbang
Emas adalah peta jalan menuju kebangkitan ekonomi dan keadilan sosial di
Mimika.
“Mudah-mudahan kita sama-sama
berjuang. Kita kerja, kita juga berdoa agar Mimika maju, cerdas, dan
masyarakatnya sehat,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu
mendorong sektor ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan
masyarakat hingga ke pelosok.
Acara KKR ini dihadiri tokoh
lintas agama, memperkuat pesan keberagaman. Bupati membuka sambutan dengan
salam dari berbagai keyakinan: Shalom, Om Swastiastu, dan Assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
“Indonesia bisa merdeka karena
perbedaan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Semua harus menjaga rumah bersama dan
saling menghargai,” tegasnya.
Mengacu pada tema nasional “Bersatu,
Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, Pemkab Mimika mengusung tema lokal
“Berdoa dan Bekerja”.
Bupati menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diraih melalui kerja keras,
tetapi juga doa yang tulus.
Perayaan HUT RI ke-80 di Mimika
juga diwarnai beragam kegiatan, mulai dari fun run yang digelar Dukcapil, nikah
massal, hingga lomba-lomba tradisional yang melibatkan partisipasi masyarakat
luas.
Puncaknya, KKR menghadirkan Pdt.
Yandi Manobe, pengkhotbah yang populer di TikTok dan YouTube, untuk memberikan
pesan rohani yang menggugah.
Johannes Rettob menutup
sambutannya dengan harapan besar:
“Mari kita jadikan Mimika
kabupaten yang harmonis, toleran, dan maju. Ini rumah kita bersama.”
Penulis : Cori
Editor : GF
15 Agu 2025, 14:15 WIT
Polri Bersama Bulog Jalin Kerjasama Luncurkan Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).Acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau."Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. PNO-12
15 Agu 2025, 10:54 WIT
KPK Dorong Pendidikan Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi
Papuanewsonline.com, Yogyakarta –
Pendidikan tidak hanya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik,
tetapi juga tembok kokoh yang melindungi bangsa dari praktik-praktik korupsi.
Kesadaran inilah yang digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
dua forum diskusi strategis bersama akademisi di Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada
Selasa (12/8/2025). Ketua KPK, Setyo Budiyanto,
menegaskan bahwa pendidikan adalah salah satu kunci utama pemberantasan
korupsi. Menurutnya, kampus dan dunia pendidikan memiliki peran ganda: mencetak
sumber daya manusia unggul secara akademis, sekaligus membentuk karakter
berintegritas yang dapat menjadi teladan di tengah masyarakat. “Orang-orang yang memiliki
kredibilitas dan integritas akan menjadi teladan dalam menyebarkan nilai-nilai
integritas di lingkungannya,” ungkap Setyo di hadapan civitas akademika FH UGM. Berdasarkan Survei Penilaian
Integritas (SPI) Pendidikan Nasional 2024, indeks integritas pendidikan berada
di angka 69,5 atau kategori korektif. Angka ini menunjukkan masih adanya
praktik-praktik tidak berintegritas di lingkungan akademik, mulai dari
kecurangan ujian hingga penyalahgunaan kewenangan oleh pengajar maupun
pengelola kampus. Bagi KPK, kondisi ini bukan
sekadar catatan masalah, tetapi juga peluang untuk melakukan perbaikan
sistemik. Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar, dinilai memiliki
potensi besar menjadi pusat pengembangan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Kepala LLDIKTI Wilayah V, Setyabudi
Indartono, yang membuka kegiatan ini, mengapresiasi peran KPK dalam menggandeng
perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa pada 2023, LLDIKTI Wilayah V berhasil
meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPANRB, dan kini
tengah berupaya menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Jogja sebagai kota pendidikan
dapat menjadi teladan, bahkan menjadikan mata kuliah antikorupsi sebagai bekal
wajib bagi mahasiswa baru,” kata Setyabudi. KPK mendorong penguatan kurikulum
pendidikan antikorupsi mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Langkah ini dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian
Dalam Negeri, untuk membangun zona integritas di berbagai daerah. Ketua Pusat Kajian Antikorupsi
(Pukat) FH UGM, Totok Dwi Diantoro, menyebut bahwa pendidikan antikorupsi harus
menyentuh tiga level: individu, organisasi/lembaga, dan masyarakat. “Ini adalah investasi jangka
panjang yang memerlukan integrasi di semua lini pendidikan,” jelas Totok. Sementara itu, Direktur Caksana
Institute, Wasingatu Zakiyah, menekankan bahwa pendidikan antikorupsi bukan
hanya soal pengetahuan, tetapi juga keterampilan membangun karakter. Ia
mengingatkan pentingnya membentuk pola pikir dan perilaku antikorupsi sejak
dini agar generasi penerus tumbuh dengan fondasi moral yang kuat. Diskusi publik ini menjadi bukti
nyata bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penegakan
hukum, tetapi harus dimulai dari membangun budaya integritas melalui
pendidikan. Dengan dialog terbuka, kemitraan kelembagaan, dan penguatan kurikulum,
KPK berharap perguruan tinggi mampu menjadi role model dalam membentuk
generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bersih dan berintegritas. “Jika pendidikan menjadi garda
terdepan, kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya
pintar, tetapi juga berani menolak dan melawan korupsi,” pungkas Setyo
Budiyanto. Penulis : GF Editor : GF
14 Agu 2025, 17:39 WIT
Kemensetneg Ajak Generasi Muda Semarakkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Semangat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
semakin terasa di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Rabu
(6/8/2025). Melalui Biro Hubungan Masyarakat, Kemensetneg menyambut hangat
kunjungan mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Gedung
Krida Bhakti, Jakarta Pusat. Kunjungan ini bukan sekadar
agenda tatap muka, melainkan sarana edukasi sekaligus ajakan terbuka bagi
generasi muda untuk ikut terlibat aktif dalam menyemarakkan peringatan
kemerdekaan, sekaligus memahami peran strategis Kemensetneg dalam tata kelola
pemerintahan dan penyiapan agenda nasional berskala besar. Acara dimulai dengan pemaparan
seputar tugas dan fungsi Kemensetneg, yang disampaikan langsung oleh Deputi
Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg, Dr. Yuli Harsono,
S.H., LL.M. Dalam paparannya, Yuli menekankan bahwa generasi muda adalah mitra
strategis pemerintah dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. “Pemerintah tidak bisa berjalan
sendiri. Kita membutuhkan peran aktif anak muda untuk memberikan ide segar,
kritik konstruktif, dan dukungan moral dalam setiap kebijakan yang
dicanangkan,” ujar Yuli. Para mahasiswa kemudian mendapat
materi dari Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, yang
memaparkan program-program prioritas pemerintah dalam rangka HUT RI ke-80,
termasuk kegiatan seni, budaya, dan inovasi digital yang dirancang untuk
melibatkan partisipasi publik secara luas. “Peringatan kemerdekaan bukan
hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat. Mahasiswa sebagai agen
perubahan perlu memanfaatkan momentum ini untuk menebarkan semangat kebangsaan
dan persatuan,” jelas Eddy. Sesi yang menarik perhatian
peserta adalah paparan dari Ani Natalia, S.E., M.Ec., CPS., perwakilan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ani menyoroti keterkaitan
antara penerimaan pajak dan pembiayaan program-program pembangunan nasional,
termasuk agenda HUT RI ke-80. “Setiap rupiah pajak yang
dibayarkan masyarakat kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik,
pendidikan, infrastruktur, dan program pemberdayaan. Kesadaran pajak adalah
salah satu bentuk cinta tanah air,” tegas Ani. Kegiatan ini juga memberikan
kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya langsung kepada para narasumber.
Beberapa peserta menyampaikan pandangan dan ide kreatif, mulai dari strategi
kampanye publik yang lebih inklusif hingga pemanfaatan teknologi digital untuk
menyemarakkan peringatan kemerdekaan di daerah masing-masing. Dengan suasana dialog yang hangat
dan inspiratif, para mahasiswa pulang membawa wawasan baru dan semangat untuk
menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia menuju 2045. Penulis : GF
Editor : GF
14 Agu 2025, 16:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
