logo-website
Senin, 13 Okt 2025,  WIT
BERITA Politik & Pemerintahan Homepage
Kado HUT RI: 101 Pasangan di Mimika Resmi Menikah, Dapat Bonus Menginap Papuanewsonline.com, Timika – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan kado istimewa kepada 101 pasangan yang mengikuti kegiatan nikah massal dan isbat nikah terpadu di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (6/8/2025). Momen sakral ini bukan hanya menjadi peristiwa emosional bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan inklusif dari pemerintah daerah. Acara yang dihelat dengan nuansa kebangsaan dan kebersamaan ini melibatkan sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah distrik. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang sebelumnya hanya diakui secara agama atau adat. Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat begitu tinggi. Awalnya hanya ditargetkan 80 pasangan, namun jumlah peserta melonjak hingga 101 pasangan. "Ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya legalitas pernikahan secara negara, bukan hanya secara agama. Nikah massal ini adalah bentuk hadirnya pemerintah dalam kehidupan pribadi warga, memberi kepastian hukum, dan membuka akses ke berbagai layanan sosial dan administrasi," ujar Slamet. Ia menambahkan, legalitas dokumen pernikahan juga menjadi pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas, seperti BPJS, akta kelahiran anak, hingga kepemilikan aset yang sah. Yang menarik, dalam kegiatan tersebut turut serta pasangan-pasangan dari berbagai rentang usia, bahkan ada pasangan lanjut usia yang telah hidup bersama puluhan tahun namun baru secara hukum diakui pernikahannya. Salah satunya adalah pasangan berusia 60 tahun yang mengikuti isbat nikah dengan wajah bahagia. "Ini bentuk penghargaan kita terhadap kesakralan pernikahan. Ada pasangan lansia yang tetap antusias karena ingin pernikahan mereka diakui negara. Itu luar biasa menyentuh," kata Slamet. Sebagai bentuk apresiasi dan simbol kebahagiaan, Pemkab Mimika juga memberikan hadiah spesial berupa voucher menginap di hotel-hotel lokal bagi pasangan yang ikut serta. Hal ini menambah kesan romantis dan memberikan ruang bagi pasangan untuk merayakan momen spesial mereka dengan lebih istimewa. "Kami ingin mereka tidak hanya mendapatkan akta nikah, tetapi juga kenangan manis dan rasa dihargai oleh negara," tambah Slamet. Kegiatan nikah massal ini tidak akan berhenti di Timika saja. Slamet menyampaikan bahwa ke depan, program serupa akan difokuskan di wilayah-wilayah yang aksesnya lebih sulit, seperti Kapiraya dan Potowayburu, khususnya untuk menyasar masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang belum terlayani secara optimal. "Langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pelayanan. Kita ingin semua warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap administrasi kependudukan," tuturnya. Nikah massal ini menjadi penegasan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal dokumen, tetapi juga tentang mengangkat martabat dan keadilan bagi setiap warga negara. (jidan)   06 Agu 2025, 23:39 WIT
Mendekati Hari Kemerdekaan Ke-80, Polda Maluku Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan Papuanewsonline.com, Ambon - Peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2025 genap memasuki usia ke-80 tahun. Ini menjadi pengingat penting akan perjuangan panjang Para Pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa Para Pahlawan, tidak melupakan sejarah dan terus optimis berupaya untuk mengisi kemerdekaan.Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K. Menurutnya, kemerdekaan membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun negeri dengan kekuatan sendiri. Semangat ini mendorong inovasi, kerja keras, dan kontribusi nyata demi kemajuan serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Membangun bangsa Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Peningkatan pembangunan dalam aspek baik ekonomi, sosial dan budaya memerlukan kreativitas, karya dan juga inovasi. Untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, dibutuhkan adanya rasa persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara."Kami yakin seluruh masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama dalam memaknai kemerdekaan yang ke 80 tahun 2025, bagaimana bersama sama berupaya memajukan bangsa dan negara," ungkapnya, Rabu (6/8/2025). Kombes Rositah mengajak seluruh elemen masyarakat khsusunya di Maluku agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagaimana falsafah hidup orang basudara yang telah diwariskan para leluhur, seperti potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng dipata dua, ain ni ain, kalwedo, dan masih banyak lagi."Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya di Maluku, tanah Para Raja-raja," ajaknya.Persatuan dan kesatuan penting dijaga dan terus digaungkan, sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan, termasuk mensukseskan sejumlah program kemasyarakatan, salah satunya mewujudkan program Asta Cita Presiden RI. Polri, lanjut Kabid Humas, berkomitmen untuk terus mengawal program Asta Cita serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tujuan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045."Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewarnai kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan hari kemerdekaan dengan rasa syukur, mari mengibarkan bendera merah putih mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025 sebagai simbol perjuangan, keberanian dan kesucian yang telah menjadi identitas dan semangat bangsa Indonesia," ajaknya. PNO-12 06 Agu 2025, 21:08 WIT
Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu Pada Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju Papuanewsonline.com, Serang - Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. PNO-11 06 Agu 2025, 18:13 WIT
Sambangi Polda Maluku, Puslitbang Polri Teliti Penanggulangan Kejahatan Narkotika Papuanewsonline.com, Ambon - Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri mengunjungi Markas Polda Maluku di kota Ambon, Rabu pagi (6/8/2025).Tim dari Mabes Polri ini datang untuk meneliti penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah Maluku. Tujuannya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya.Kedatangan tim Puslitbang Polri dipimpin Kombes Pol Tonny Kurniawan S.IK, Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tingkat III.Dalam pertemuan tatap muka bersama di Rupatama, Markas Polda Maluku, hadir Direktur Narkoba, Kombes Pol. Heri Budianto, S.IK., M.H bersama para perwira dari Dit Resnarkoba, Dit Binmas, Dit Polairud, Dit Intelkam dan Bid Propam Polda Maluku.Ketua tim Kombes Tonny Kurniawan dalam paparannya berharap dukungan dari Polda Maluku untuk memberikan informasi atau data terkait yang dibutuhkan pihaknya."Kami sangat berharap dukungan dari rekan-rekan pada Penelitian kami di Polda Maluku. Kita tau bersama saat ini permasalahan narkoba sudah sangat tinggi sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita bersama," katanya.Direktur Narkoba Polda Maluku Kombes Heri Budianto memberikan apresiasi atas penelitian yang dilakukan. Polda Maluku siap mendukung dan memberikan data sesuai yang diingankan.Di sisi lain, Kombes Heri juga berharap penelitian terkait persoalan narkoba di wilayah Maluku dapat berjalan lancar dan sukses tanpa ada hambatan."Saya berharap rekan-rekan semua juga bisa membantu tim peneliti," pintanya. PNO-12 06 Agu 2025, 16:19 WIT
Polda Maluku Susun RKBMN 2027, Kombes Ary: Pentingnya Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMN Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.Kegiatan yang diikuti seluruh Satuan Kerja dan Satuan Wilayah di Jajaran Polda Maluku ini dipimpin oleh Karo Logistik Polda Maluku, Kombes Pol Ary Donny Setiawan, S.I.K., M.H di ruang sagu gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Rabu (6/8/2025).Penyusunan RKBMN diikuti Para Kasubag Renmin Satker Polda Maluku, Para Kabag Logistik Polres jajaran, serta operator Aplikasi SIMAK dari masing-masing satker/satwil. Turut hadir perwakilan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon.Karo Log Kombes Ary Donny Setiawan dalam arahannya menekankan pentingnya dua poin utama dalam penyusunan RKBMN. Yaitu kebutuhan pengadaan dan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).“Segala kebutuhan satker yang diperlukan agar diusulkan dalam RKBMN Pengadaan, sementara BMN yang telah dimiliki agar disusun rencana pemeliharaannya secara rinci. Selain itu, wajib dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas barang-barang tersebut,” tegas Kombes Ary.I juga mengingatkan para Kasubagrenmin dan Kabag Logistik Polres jajaran untuk memberikan pendampingan dan pengawasan secara melekat terhadap operator dalam proses penginputan data melalui Aplikasi SIMAK.“Laksanakan pengawasan melekat dan laporkan hasilnya kepada Kasatker masing-masing,” pintanya.Kombes Ary juga memberikan atensi khusus agar seluruh kebutuhan Satker benar-benar diidentifikasi dan diusulkan secara akurat. Ini penting dilakukan agar dapat diteruskan ke tingkat Mabes Polri dalam proses penyusunan RKBMN RKA-KL T.A 2027 di tingkat pusat.Setelah penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara staf KPKNL Ambon dengan para peserta yang terdiri dari Kasubag Renmin, Kabag Logistik Polres jajaran, serta operator SIMAK Polda Maluku. Sesi ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman teknis dan penyamaan persepsi dalam proses penyusunan RKBMN. PNO-12 06 Agu 2025, 16:03 WIT
PSU di Boven Digoel Berjalan Tertib dan Demokratis Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, pada Rabu (6/8/2025), berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan demokratis. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turut mengawal secara langsung jalannya PSU dengan menerjunkan dua tim pemantauan ke sejumlah lokasi strategis. Tim pertama dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba. Sejak pagi, tim ini memantau pelaksanaan pemungutan suara di sekitar 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Distrik Mandobo. “Kami melihat langsung antusiasme masyarakat. Mereka mengantre dengan tertib, tidak ada kerumunan atau aktivitas yang mengarah kepada dukungan terhadap pasangan calon tertentu,” ujar Koba kepada wartawan usai meninjau TPS-TPS utama. Beberapa TPS yang dikunjungi Tim I di antaranya TPS 04 Sokanggo (lokasi pencoblosan Calon Bupati Athanasius Koknak), TPS 04 Persatuan (tempat mencoblos Calon Bupati Yakobus Waremba), serta TPS 08 Persatuan Jalan Arimop (Calon Wakil Bupati H. Suharto). Koba menegaskan, suasana kondusif yang tercipta menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Boven Digoel dalam menyalurkan hak pilihnya. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih dalam PSU ini akan tinggi, sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat. Sementara itu, Tim kedua yang dipimpin oleh Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, melakukan pemantauan di TPS-TPS strategis lainnya. Mereka mengunjungi TPS 11 Kampung Persatuan (tempat Calon Bupati Roni Omba mencoblos), TPS 16 Perumahan Ampera (Calon Wakil Bupati Marlinus), serta TPS khusus 901 di Lapas Kelas III Tanah Merah. Di TPS 901, pemungutan suara berlangsung tertib di bawah pengamanan yang ketat. Dari 57 daftar pemilih tetap, 22 di antaranya merupakan warga binaan, sementara sisanya terdiri dari petugas lapas dan eks narapidana yang masih wajib lapor. Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Tim Desk Pilkada Serentak hadir bukan untuk mengambil alih wewenang penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemantauan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, KPUD, Bawaslu, dan aparat keamanan setempat. Mereka bersama-sama memastikan bahwa PSU berlangsung sesuai asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dengan pengawasan yang ketat, serta antusiasme warga yang tinggi, PSU di Boven Digoel diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil akhir pilkada dan menjadi tonggak penting bagi penguatan demokrasi lokal di Papua Selatan. (GF) 06 Agu 2025, 15:47 WIT
Presiden Prabowo Percepat Pemerataan Layanan Kesehatan Nasional Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan lompatan besar di sektor kesehatan nasional melalui berbagai program unggulan. Mulai dari pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara masif di sekolah-sekolah, hingga pembangunan rumah sakit baru di daerah terpencil, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat antusias dengan progres program CKG yang telah menjangkau lebih dari 17 juta masyarakat Indonesia. Menurut Menkes, CKG merupakan bentuk konkret perhatian negara terhadap pencegahan penyakit sejak dini, khususnya bagi pelajar dan masyarakat rentan. "Program ini bukan sekadar pemeriksaan biasa, tetapi mencakup skrining penyakit tidak menular, imunisasi, hingga edukasi pola hidup sehat. Presiden ingin rakyat sehat bukan karena pengobatan, tapi karena pencegahan," jelas Budi. Tak hanya fokus pada preventif, pemerintah juga melakukan transformasi masif dalam aspek kuratif dan rehabilitatif melalui pembangunan 32 rumah sakit di berbagai kabupaten/kota yang selama ini minim fasilitas kesehatan. Dari jumlah itu, 22 rumah sakit telah memulai proses pembangunan melalui seremoni peletakan batu pertama. Sisanya dijadwalkan rampung pada semester kedua tahun ini. Budi menjelaskan, pembangunan rumah sakit tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan dengan mendatangkan alat kesehatan modern serta penguatan SDM kesehatan. Presiden Prabowo disebut secara khusus menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan kesiapan tenaga medis. "Presiden ingin rumah sakit yang dibangun bukan hanya berdiri megah, tapi juga lengkap dengan dokter-dokter andal, perawat profesional, dan fasilitas modern yang siap melayani masyarakat 24 jam," tambah Menkes. Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan tiga rumah sakit besar sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam transformasi sistem layanan kesehatan. Ketiganya berada di Jayapura, Jakarta, dan Solo, dan ditargetkan menjadi pusat rujukan regional yang mampu menangani kasus-kasus medis kompleks. Langkah-langkah progresif ini, menurut Kementerian Kesehatan, merupakan bagian dari cetak biru Grand Design Layanan Kesehatan Nasional 2025–2030 yang ditujukan untuk menciptakan sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas tinggi di seluruh Indonesia. (GF) 06 Agu 2025, 12:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT