Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Dukung Rotasi Polri, Komisi III DPR: Tingkatkan Kinerja dan Penyegaran Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.“Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025).Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya. Ia juga menilai Komjen Karyoto sangat layak sebagai Kabaharkam dan Komjen Syahardiantono pas sebagai Kabareskrim.Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung kinerja Polri, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas. “Sebagai mitra, kami siap terus melanjutkan kerja sama dengan Polri agar penegakan hukum dan keamanan semakin membaik dengan formasi baru ini. Kami yakin kinerja Polri akan semakin baik,” tutupnya. PNO-12
07 Agu 2025, 20:21 WIT
Polda Maluku Minta Seluruh Satker Tingkatkan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Perencanaan Polda Maluku melaksanakan rapat analisa dan evaluasi terkait pembangunan zona integritas pada setiap satuan kerja (satker), Kamis, 7 Agustus 2025.Saat memimpin rapat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kabag RBP Biro Perencanaan, AKBP. Robert Ferdinand, meminta seluruh satker agar dapat meningkatkan pelayanan publik."Seluruh satuan kerja di lingkup Polda Maluku dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh pimpinan," kata AKBP. Robert dalam arahannga. Seluruh Polda jajaran, kata Dia, juga akan melaksanakan Anev dengan Biro RBP Srena Mabes Polri. "Seluruh Satker Polda Maluku agar dapat menyiapkan semua data dan dokumen pendukung untuk penilaian kinerja kita oleh Biro RBP dan Kemenpan RI," pintanya.Seluruh satker juga diingatkan untuk dapat meningkatkan kegiatan simpatik dan inovasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maupun personel Polri dan ASN.Ia juga mengingatkan pentingnya publikasi setiap kegiatan pelayanan kepolisian di lingkup Polda Maluku dan jajaran sehingga dapat diketahui masyarakat."Dengan demikian masyarakat bisa menilai sejauh mana dan seperti apa pelayanan Polri terhadap masyarakat di saat ini sehingga dengan demikian koreksi dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kita untuk lebih memperbaiki pelayanan kita menuju pelayanan prima Polri," harapnya.Ia pun berharap setiap Satker pada jajaran Polda Maluku bisa mendapatkan penilaian sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). PNO-12
07 Agu 2025, 20:11 WIT
Kunjungi Kantor BeritaKota Ambon, Kabid Humas : Polisi Tidak Anti Kritik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengaku, institusi Polri sama sekali tidak anti kritik terhadap pemberitaan media.Hanya saja, Ia berharap terhadap narasi pemberitaan yang dipublikasikan mestinya merujuk pada kode etik wartawan yaitu keberimbangan.Hal ini disampaikan Kombes Rositah, saat mengunjungi kantor Harian BeritaKota Ambon, di jalan PHB Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis, 7 Agustus 2025."Kami tidak anti kritik, hanya saja pemberitaannya harus berimbang sesuai kode etik wartawan," kata Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa, serta sejumlah staf di Bidang Humas Polda Maluku.Menurutnya, sebelum ke BeritaKota, sejumlah media lainnya baik cetak, online dan elektronik di Ambon juga sudah dikunjungi untuk pererat tali silaturahmi. "Jadi ini sudah beberapa media kita datangi, dan hari ini tepatnya satu bulan saya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku menggantikan Bapak Kombes Aries Aminnulah, dan hari ini tepat satu bulan baru kita datangi kantor BeritaKota Ambon," Kunjungan kerja di Kantor BeritaKota Ambon, kata Kombes Rositah, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang telah lama berlangsung antara Polda Maluku dengan awak media."Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan karyawan BeritaKota Ambon, karena di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu hari ini, semoga saja hubungan baik antara media dan institusi Polri di Maluku dapat terus berjalan dengan baik," harapnya.Sementara itu, Direktur Harian BeritaKota Ambon, Rifan Riusanto, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kabid Humas Polda Maluku. Ia mengaku hubungan antara BeritaKota Ambon dengan Polda Maluku selama ini berjalan baik."Jadi waktu BeritaKota Ambon lahir pertama kali itu kita pernah bekerjasama dengan Ditlantas Polda Maluku dalam mensukseskan salah satu kegiatan yang dilakukan di seluruh jajaran Polda di Indonesia, dan memang hubungan kita selama ini sudah jalan dengan baik dengan Polda Maluku. Jadi semoga saja ke depan Polda Maluku melalui Kabid Humas ada hal yang ingin dibutuhkan melalui pemberitaan, kiranya membuka diri dalam rangka menjawab konfirmasi para jurnalis kita," tandas Riusanto, didampingi Pimpinan Rekdasi (Pimred), Nardi.Di sela-sela kunjungan tersebut, Kabid Humas juga menyempatkan waktu melihat secara langsung mesin percetakan koran Harian BeritaKota Ambon. PNO-12
07 Agu 2025, 20:01 WIT
Kemenko Polkam: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci Utama Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang aman
serta harmonis, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk "Permasalahan
Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial" yang dilangsungkan di
Ambon, Rabu (6/8/2025). Rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat
sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat dalam
menghadapi ancaman konflik sosial. Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko, membuka Rakor
dengan penekanan tegas: bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam
mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi konflik yang mengintai daerah-daerah
rawan, khususnya di wilayah timur Indonesia. “Pemerintah daerah didorong untuk
berkontribusi secara nyata dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat
ketahanan nasional. Pencegahan konflik bukan hanya tugas pusat, tapi juga
tanggung jawab daerah,” ujar Hery. Dalam forum yang dihadiri oleh
Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah kementerian dan lembaga
terkait, Hery menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Ia menekankan bahwa tim tersebut harus
bekerja sesuai regulasi, cepat tanggap terhadap potensi konflik, dan bersikap
proaktif, bukan reaktif. Tak hanya itu, Hery juga meminta
semua pihak untuk mendukung kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. “Prioritas utama adalah fase
pencegahan. Deteksi dan peringatan dini, pemetaan konflik, hingga penyelesaian
damai harus berjalan serentak dan sistematis,” tegasnya. Hery juga menyerukan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan
organisasi sipil, untuk menjaga toleransi dan memperkuat nilai-nilai kohesi
sosial. “Jangan menunggu konflik meledak
baru bertindak. Masyarakat harus menjadi barisan pertama yang menjaga
perdamaian. Kita harus rajut terus semangat kebhinekaan,” tambah Hery. Staf Khusus Menko Polkam Bidang
Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin, juga menyampaikan pernyataan
penting dalam forum tersebut. Ia menilai bahwa kendala utama dalam penanganan
konflik sering kali berasal dari perbedaan persepsi antar-instansi mengenai
indikator konflik sosial. “Harus ada kesatuan pandangan,
saling percaya, dan keterikatan dalam kerja sama. Sinergi bukan hanya
formalitas, tapi harus hidup dan bekerja,” tegas Marcelino. Ia menegaskan bahwa kehadiran
pemerintah pusat bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan untuk
memperkuat peran-peran lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial
masyarakatnya. Kegiatan yang diselenggarakan
Kemenko Polkam ini dihadiri oleh unsur Kemendagri, TNI, Polri, serta seluruh
Forkopimda dari provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Rakor
ini berhasil menegaskan satu hal utama: bahwa pembangunan nasional tak akan
berjalan tanpa fondasi stabilitas sosial dan keamanan yang kuat. Sebagai penutup, seluruh peserta
rakor menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan
memperkuat komunikasi antara aktor-aktor strategis di daerah guna menanggulangi
potensi konflik sedini mungkin. “Indonesia terlalu besar untuk
dibebani oleh konflik horizontal yang tak terselesaikan. Damai adalah investasi
jangka panjang kita semua,” pungkas Hery Sasongko. (GF)
07 Agu 2025, 17:43 WIT
Presiden Prabowo Kecam Praktik Ekonomi Predatoris: Pelaku Usaha yang Hanya Untungkan Diri Sendiri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam
suasana khidmat Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 di Istana Kepresidenan
Jakarta pada Rabu (6/8/2025), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,
menyampaikan pidato yang tidak hanya menyentuh tetapi juga mengguncang ruang
sidang. Di hadapan para menterinya, Prabowo melontarkan peringatan keras
terhadap para pelaku ekonomi yang dinilainya tidak beretika dan rakus—mereka
yang hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi demi keuntungan
pribadi. “Ada pelaku-pelaku ekonomi yang
hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap
kekayaan kita seperti menghisap darah,” ucap Presiden Prabowo dengan nada
tinggi, seperti dilansir dari NTV News. Pernyataan itu bukan sekadar
metafora. Prabowo mengangkat sebuah persoalan fundamental: ketimpangan yang
lahir dari ekonomi yang dikuasai segelintir pihak. Ia menuding adanya elite
bisnis yang menikmati hasil bumi, keuntungan dari proyek infrastruktur, bahkan
monopoli komoditas pokok, tetapi nyaris tanpa memberi timbal balik signifikan
kepada rakyat dan negara. Presiden menegaskan, pemerintah
tidak akan membiarkan praktik-praktik ekonomi predatoris terus berlangsung.
Langkah-langkah hukum dan kebijakan baru tengah dirancang untuk menutup celah
eksploitasi, dan memperkuat kehadiran negara dalam perlindungan terhadap sumber
daya nasional. “Kita terbuka pada kerja sama,
pada investasi, tapi dengan satu syarat mutlak: kepentingan rakyat harus
diutamakan. Kalau ada yang hanya mau kaya sendiri, tanpa peduli rakyat, maka
negara akan turun tangan,” tegasnya. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar
urusan ekonomi, tetapi menyangkut keadilan sosial. Ia menekankan bahwa
pembangunan nasional tidak boleh menjadi panggung segelintir orang untuk
memperkaya diri di atas penderitaan mayoritas. Lebih jauh, Presiden Prabowo
menjabarkan arah baru pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh
pemerintahannya. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia harus dibangun dari
bawah, dengan menguatkan sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh
kehidupan rakyat seperti ketahanan pangan, pendidikan dasar, layanan kesehatan,
dan perumahan rakyat. “Kita harus bangun dari realitas.
Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tapi soal kemandirian nasional. Saya
tidak mau rakyat kita lapar di negeri yang kaya,” ujarnya, menegaskan
pentingnya swasembada pangan dan pengelolaan sumber daya secara adil. Pesan Prabowo juga dibaca oleh
banyak pengamat sebagai bentuk sinyal keras kepada para oligark—segmen elite
ekonomi yang selama ini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan
publik. Ia menolak bentuk kolaborasi ekonomi yang timpang, di mana pengusaha
besar memperoleh privilese tanpa kewajiban yang setara untuk membangun negeri. Presiden menyerukan model kerja
sama yang berkeadilan, di mana negara menjadi mitra strategis, bukan subordinat
kekuatan modal. Ia juga menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas akan
diperkuat dalam pengawasan investasi dan proyek nasional. (GF)
07 Agu 2025, 01:27 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8: Evaluasi 10 Bulan Kerja
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung Sidang Kabinet
Paripurna ke-8 Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan
Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025. Sidang ini menjadi momentum penting untuk
melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian pemerintahan selama 10 bulan
terakhir sekaligus mengokohkan arah kebijakan strategis nasional ke depan. Di hadapan seluruh jajaran
menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas
semangat kerja tim yang solid dan penuh determinasi dalam menjalankan
program-program prioritas nasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi
antar-kementerian dan loyalitas terhadap visi besar negara merupakan kunci
keberhasilan yang sudah mulai terlihat hasilnya di lapangan. “Dalam waktu yang masih singkat,
banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya
canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat. Artinya kita berada di arah yang
benar, kita berada di azimut kompas yang tepat,” ujar Presiden Prabowo dengan
nada optimis. Dalam forum tersebut, Presiden
merinci sederet pencapaian konkret dari berbagai program prioritas yang
berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Beberapa di antaranya bahkan
mencetak sejarah baru: Swasembada Pangan Pemerintah berhasil mencatatkan stok beras nasional sebanyak 4,2 juta ton,
jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini mengindikasikan
ketahanan pangan mulai mengarah ke titik swasembada yang nyata. Swasembada Energi Peningkatan investasi dan pembangunan proyek energi terus bergulir dengan
masif. Pemerintah mempercepat eksekusi infrastruktur energi sebagai bagian
dari transisi menuju kemandirian sektor energi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Hingga awal Agustus, sebanyak 17 juta penerima manfaat telah menerima
makanan bergizi setiap hari. Program ini menyasar anak sekolah, anak
balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian dari investasi negara
dalam gizi generasi masa depan. Sekolah Rakyat Merespon tantangan anak-anak putus sekolah, pemerintah membentuk Sekolah
Rakyat yang ditargetkan menjangkau lebih dari 15 ribu anak tahun ini. Ini
menjadi simbol nyata kehadiran negara di daerah-daerah terluar dan
tertinggal. Koperasi Desa Merah Putih Hingga kini, telah terbentuk lebih dari 80 ribu koperasi berbasis desa
yang menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah. Presiden menilai
koperasi adalah fondasi ekonomi gotong-royong Indonesia. Cek Kesehatan Gratis Pemeriksaan kesehatan gratis sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 17 juta
warga, mencakup deteksi dini berbagai penyakit kronis dan menular. Program
ini dilengkapi dengan rencana pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten. Program 3 Juta Rumah Subsidi Mulai September mendatang, pemerintah akan meluncurkan program pembangunan
rumah subsidi secara besar-besaran, disertai dengan inovasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR) perumahan untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Di akhir pengantarnya, Presiden
Prabowo kembali menekankan pentingnya kecepatan, efisiensi, dan kesinambungan.
Ia tidak ingin ada ruang stagnasi dalam pemerintahan. “Kita tidak boleh lambat. Tidak
ada alasan untuk menunda pekerjaan. Rakyat menunggu. Kita harus terus
bergerak,” tegasnya. Presiden juga menyampaikan bahwa
pemerintahan ke depan akan semakin fokus pada percepatan pembangunan
infrastruktur, hilirisasi industri, reformasi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional. Sidang kabinet ini menegaskan
bahwa pemerintah tidak hanya bekerja untuk menyusun kebijakan, tetapi juga
memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif dan dirasakan langsung
oleh masyarakat. (GF)
07 Agu 2025, 00:55 WIT
Rekapitulasi Suara PSU Pilgub Papua Diminta Transparan, Pemprov Lakukan Pengawasan Ketat
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua terus memantau ketat proses rekapitulasi suara
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2025.
Usai pelaksanaan PSU yang berlangsung serentak hari ini, Desk Pilkada
Pemprov Papua langsung memantau proses penghitungan suara di setiap TPS melalui
platform digital resmi KPU. Langkah ini
bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan dan
akuntabel. (6/8/25) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menyatakan bahwa pemantauan
dilakukan untuk memastikan seluruh proses perhitungan suara sesuai
prosedur. “Kami memantau progres unggahan
Formulir C2 Plano dari TPS ke kanal resmi KPU,” ujar Musa Isir. Pemantauan ini juga mencakup
pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan PSU di seluruh kabupaten/kota di
Papua. "Hal ini penting untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penghitungan suara,"
tambahnya. Musa Isir menjelaskan bahwa
pemantauan berbasis digital ini bergantung pada kecepatan dan ketepatan KPPS
dalam mengunggah data, serta ketersediaan infrastruktur dan akses internet di
lokasi TPS. Meskipun terdapat kendala teknis
yang mungkin terjadi, platform digital
KPU ini tetap dinilai sebagai bentuk nyata transparansi karena publik dapat
memantau hasil secara real time. "Kami terus berkoordinasi
dengan KPU untuk memastikan kelancaran proses ini," kata Musa Isir. Pemerintah Provinsi Papua
berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan PSU, dari pencoblosan hingga
rekapitulasi, berlangsung aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pemantauan yang ketat ini
merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi di Papua
dan memastikan hasil PSU Pilgub Papua 2025 diterima semua pihak. "Kami berharap proses ini
berjalan lancar dan hasilnya dapat diterima semua pihak," tutup Musa Isir.
( Jidan )
07 Agu 2025, 00:28 WIT
Pj Gubernur Papua Tinjau Langsung PSU Pilgub Papua 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025 yang
dilaksanakan serentak pada Rabu, 6 Agustus 2025, berlangsung aman, tertib, dan
damai. Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, turun langsung ke lapangan
untuk memastikan proses demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia didampingi
oleh Ketua Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan
Kemenko Polhukam RI, dalam kunjungan ke sejumlah TPS di wilayah Kota dan
Kabupaten Jayapura. Peninjauan ini menjadi bagian
dari upaya pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU terlaksana secara jujur,
adil, dan transparan, sesuai prinsip Luber dan Jurdil. Agus Fatoni dan
rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan logistik, ketersediaan
petugas, serta kelancaran teknis pelaksanaan pencoblosan. "Berdasarkan peninjauan kami
di beberapa TPS, proses PSU sejauh ini berjalan dengan baik, aman, dan
damai," ungkap Agus Fatoni saat ditemui media usai melakukan peninjauan. Pj Gubernur juga menyampaikan
bahwa meskipun antusiasme pemilih pada pagi hari belum mencapai titik optimal,
namun ia tetap optimis partisipasi akan meningkat seiring waktu. Ia mengimbau
masyarakat yang belum memilih agar segera mendatangi TPS sebelum penutupan. "Kami berharap hingga siang
nanti antusiasme masyarakat meningkat dan mereka menggunakan hak pilihnya. Ini
momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Papua ke depan,"
tambahnya. Kehadiran langsung
pejabat-pejabat penting dari pusat menegaskan keseriusan pemerintah dalam
mengawal kelancaran pesta demokrasi di Papua. Mereka tidak hanya hadir sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai penyambung komunikasi dan dukungan moral bagi
para penyelenggara pemilu di daerah. Komisioner KPU Papua, Fajar
Irianto, mengungkapkan keyakinannya bahwa kehadiran para pejabat pusat mampu
mendorong kepercayaan publik terhadap proses PSU. "Kami optimis tingkat
partisipasi akan meningkat menjelang penutupan TPS. Semangat demokrasi di Papua
sangat terasa hari ini," ujar Fajar. Lebih lanjut, ia menambahkan
bahwa logistik telah sampai tepat waktu di seluruh TPS, dan tidak ada laporan
gangguan signifikan yang dapat menghambat jalannya pemungutan suara. PSU ini merupakan momentum
penting bagi masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang memiliki kapasitas,
integritas, dan komitmen terhadap pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
Pemerintah berharap hasil PSU akan melahirkan pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang mampu menjawab tantangan-tantangan besar Papua, mulai dari
pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga
pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. "Saya berharap seluruh
proses ini berlangsung sukses dan masyarakat dapat berpartisipasi secara
aktif," tutup Agus Fatoni. (jidan)
07 Agu 2025, 00:05 WIT
ASN Mimika Jalani Tes Kesehatan Menyeluruh
Papuanewsonline.com, Mimika —
Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan produktivitas pegawai negeri, Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika melaksanakan program pemeriksaan kesehatan
menyeluruh bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab
Mimika. Kegiatan ini dimulai pada Rabu (6/08/2025) dan akan berlangsung selama
empat (4) hari. Program ini tak sekadar melakukan
pemeriksaan rutin, tetapi menyasar aspek penting seperti tes HIV, sifilis, tes
urine narkoba bekerja sama dengan BNNK Mimika, serta skrining penyakit tidak
menular dan infeksi lainnya. Dinas Kesehatan menggandeng sedikitnya 50 petugas
kesehatan dari berbagai puskesmas di Mimika untuk melayani ratusan ASN yang
tersebar di puluhan OPD. Kepala Seksi Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Mimika, Feika Rande Ratu, menjelaskan bahwa
pemeriksaan ini bersifat komprehensif. ASN yang mengikuti akan menjalani
pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, screening Tuberkulosis
(TB), malaria, serta tes urine untuk mendeteksi penggunaan narkoba. “Ini bukan hanya soal
administrasi kesehatan, tetapi soal investasi jangka panjang dalam menjaga
kinerja dan keselamatan kerja para ASN. Kami harap semua ASN memanfaatkan momen
ini dengan baik,” ujar Feika. Pada hari pertama, terdapat empat
OPD yang menjadi sasaran utama: Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
ASN dari OPD lain dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada hari-hari berikutnya. Dokter Anita Sanjaya, salah satu
dokter yang bertugas dalam kegiatan ini, mengungkapkan bahwa hasil sementara
menunjukkan cukup banyak ASN memiliki kadar kolesterol dan asam urat yang
tinggi. “Temuan ini sangat penting
sebagai alarm untuk memulai perubahan gaya hidup. Banyak ASN yang selama ini
merasa sehat, ternyata memiliki kondisi yang bisa berisiko jika tidak
ditangani,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya
deteksi dini sebagai bentuk perlindungan diri terhadap potensi penyakit serius.
Dokter Anita berharap ke depan, kegiatan semacam ini bisa dilakukan secara
rutin dan menjangkau seluruh pegawai hingga ke distrik-distrik. (Abim)
06 Agu 2025, 23:51 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
