Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Reses di Ilaga, DPR Papua Tengah Jemi Patabang Serap Aspirasi Warga dan Pengungsi di Distrik Ilaga
Papuanewsonline.com, Ilaga
— Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (DAPIL) III Puncak, Jemi
Patabang, S.Pd., M.Si, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaksanakan
Reses Masa Sidang II Tahun 2025 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Jumat
(08/08/2025). Agenda reses ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 13
Agustus 2025. Reses di Ilaga tersebut dihadiri
masyarakat setempat serta warga yang tengah mengungsi dari sejumlah distrik dan
kampung lain akibat situasi keamanan, antara lain Kampung Niponi, Kibogolome
(Distrik Ilaga) kampung Aminggaru,
Eromaga (Distrik Omukia), serta Kampung Wako (Distrik Gome). Dalam dialog yang berlangsung,
masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perbaikan infrastruktur
dasar, akses layanan kesehatan, peningkatan dukungan pendidikan, serta
perhatian khusus bagi warga pengungsi. Salah satu kebutuhan yang paling
mendesak adalah penyediaan BAMA (Bahan Makanan) bagi pengungsi yang saat ini
masih bertahan di Ilaga. Perwakilan warga pengungsi,
mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari. “Kami sudah berapa bulan di sini,
jauh dari rumah,stok beras dan bahan makanan cepat habis, bantuan tidak datang
rutin. Anak-anak mulai kekurangan gizi, kami butuh perhatian segera,” ujarnya
dengan nada harap. Menanggapi hal tersebut, Jemi
Patabang menegaskan bahwa ia akan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam
pembahasan di tingkat provinsi. “Kehadiran saya di sini bukan
sekadar menjalankan kewajiban reses, tetapi untuk memastikan suara masyarakat
termasuk saudara-saudara kita yang mengungsi dapat tersampaikan secara langsung
ke pemerintah provinsi. Kebutuhan BAMA bagi pengungsi akan saya sampaikan
secara khusus agar mendapatkan perhatian segera,” tegasnya.
Kegiatan reses diakhiri dengan
diskusi terbuka yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Jemi Patabang
menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang dihimpun selama
reses ini dan mendorong pemerintah provinsi memberikan perhatian serius bagi
seluruh pengungsi, termasuk daerah terdampak konflik. (Red)
10 Agu 2025, 23:32 WIT
Kemenko Polkam Dorong Banten Perkuat Kemerdekaan Pers
Papuanewsonline.com, Tangerang —
Kebebasan pers bukan sekadar hak yang dijamin konstitusi, melainkan fondasi
penting bagi berdirinya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, menjaga
kemerdekaan pers di tengah derasnya arus informasi digital membutuhkan kerja
sama lintas pihak—pemerintah, media, dan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kementerian Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Marsda TNI Eko Dono
Indarto, dalam Rapat Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers
(IKP) Tahun 2025 untuk wilayah Provinsi Banten, yang digelar di Tangerang,
Kamis (7/8/2025). Menurut Eko Dono, hasil
pengukuran IKP Banten tahun 2024 menunjukkan kemajuan, namun masih ada
tantangan yang perlu segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan
akses informasi publik, sengketa pemberitaan, lemahnya perlindungan hukum bagi
jurnalis, serta keberadaan media atau pihak yang mengaku pers namun tidak
terverifikasi Dewan Pers. “Fenomena ini berpotensi memicu
maraknya misinformasi, karena pihak-pihak tersebut bebas mempublikasikan berita
tanpa proses verifikasi yang memadai dan tanpa mematuhi kode etik jurnalistik,”
tegas Eko Dono. Ia menambahkan, Indeks
Kemerdekaan Pers tidak sekadar angka, tetapi cermin kualitas demokrasi di suatu
daerah. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pula jaminan kebebasan pers yang
dimiliki jurnalis dan masyarakat. “Kita tidak boleh alergi dengan
tantangan. Justru ini momentum untuk menertibkan praktik pemberitaan yang tidak
profesional sekaligus memperkuat media yang sah dan kompeten,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Eko Dono
juga menegaskan bahwa penguatan kemerdekaan pers akan berdampak langsung pada
terciptanya ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.
Ekosistem ini, kata dia, sangat penting bagi stabilitas demokrasi dan keamanan
nasional. Sebagai tindak lanjut, Kemenko
Polkam berkomitmen memfasilitasi koordinasi lintas sektor, menggelar pelatihan
bersama antara jurnalis dan aparat, memperkuat advokasi perlindungan hukum bagi
wartawan, serta mendorong penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang
mengatasnamakan pers tanpa sertifikasi resmi. Kegiatan ini menghadirkan
narasumber strategis seperti Ketua Dewan Pers, Direktur Ekosistem Media
Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan
dari Pemerintah Provinsi Banten, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI),
serta jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal. Dengan sinergi yang kuat,
diharapkan Banten tidak hanya mampu meningkatkan nilai IKP di tahun 2025,
tetapi juga menjadi contoh daerah yang sukses menjaga kebebasan pers sebagai
pilar demokrasi. (GF)
09 Agu 2025, 00:49 WIT
Pemerintah Satukan Kekuatan Berantas Kejahatan SDA
Papuanewsonline.com, Bandung – Pemerintah
Indonesia mengibarkan bendera perang terhadap kejahatan yang menggerogoti
sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara. Dalam Rapat Koordinasi Nasional
yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) di Bandung, Kamis (7/8/2025), diputuskan bahwa strategi pemberantasan
kejahatan SDA tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus
dilaksanakan dengan kekuatan penuh lintas kementerian dan lembaga. Forum strategis ini mempertemukan
perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Bareskrim
Polri. Fokus pembahasan mencakup kejahatan tambang ilegal, penyelundupan hasil
tambang, perambahan hutan, pembakaran lahan, perdagangan hasil laut ilegal,
hingga keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam aktivitas melanggar hukum di
wilayah strategis Indonesia. Asisten Deputi Penanganan
Kejahatan Konvensional dan Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol
Irwansyah, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya soal pelanggaran hukum,
tapi juga menyangkut harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa. “Kejahatan terhadap kekayaan
negara bukan sekadar tindak kriminal, melainkan ancaman terhadap kedaulatan.
Kita tidak bisa lagi bergerak secara sektoral. Dibutuhkan langkah kolektif,
sinergis, dan terstruktur agar kerugian negara dan kerusakan lingkungan tidak
terus berlanjut,” tegas Irwansyah di hadapan peserta rakornas. Polri, melalui Direktorat Tindak
Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas
Terpadu Penegakan Hukum SDA yang bersifat permanen. Satgas ini akan memadukan
fungsi penyelidikan, penindakan, dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan hukum juga akan
diperkuat dengan mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk
menelusuri aliran dana hasil kejahatan lingkungan hingga ke akar. Dengan cara
ini, aparat tidak hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menghantam
jaringan keuangan di baliknya. Direktorat Jenderal Imigrasi
mengungkap adanya pola baru keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal SDA, mulai
dari pendanaan hingga operasi langsung di lapangan. Untuk menutup celah ini,
Imigrasi meluncurkan Operasi Jagratara, mengembangkan sistem e-Monitoring Orang
Asing, serta membentuk Unit Respons Cepat Imigrasi di daerah rawan tambang dan
perbatasan. Pemerintah menyadari bahwa
penegakan hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, strategi penanganan
kejahatan SDA akan dipadukan dengan langkah-langkah preventif. Program ini mencakup edukasi publik, pemberlakuan regulasi yang berpihak pada
kelestarian lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal agar mereka menjadi
garda terdepan dalam menjaga kekayaan alam. “Kita ingin masyarakat bukan
hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelindung dan pengelola sumber daya
alam yang bijak,” kata Irwansyah. (GF)
08 Agu 2025, 12:22 WIT
PJ gubernur Papua Lantik Pejabat Baru, Dorong Inovasi dan Transparansi
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua melakukan penyegaran besar-besaran dalam struktur
pemerintahannya. Sebanyak 92 pejabat
administrator dan pengawas dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur
Papua, Agus Fatoni, di Gedung Negara Jayapura. Pelantikan ini dilaksanakan
Kamis (7/8/25) dan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18
Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pj Gubernur Agus Fatoni dalam
sambutannya menekankan pentingnya pelantikan ini untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas kinerja Pemprov Papua. "Pelantikan ini bertujuan
untuk mengisi jabatan yang kosong akibat perubahan struktur organisasi dan
meningkatkan kinerja pemerintahan," ujar Agus Fatoni. Ia berharap para pejabat yang
dilantik mampu bekerja dengan penuh integritas dan akuntabilitas. "Saya percaya
saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tambahnya. Agus Fatoni juga memberikan
arahan agar para pejabat yang baru dilantik segera mempelajari tugas pokok dan
fungsi masing-masing jabatan, menguasai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Kita harus melakukan
inovasi dan terobosan-terobosan baru untuk memaksimalkan kinerja,"
tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya
menjaga akuntabilitas dan integritas mengingat adanya proses audit dan
pengawasan hukum. Para pejabat yang dilantik telah
melalui proses seleksi dan mendapatkan persetujuan teknis dari Badan
Kepegawaian Negara RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Pelantikan ini diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Papua. ( Jidan)
07 Agu 2025, 23:27 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Pentingnya Penguatan SDM Keamanan Siber
Papuanewsonline.com, Bekasi – Transformasi
digital nasional tak lagi bisa dipisahkan dari urusan pertahanan dan keamanan.
Hal ini ditegaskan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) dalam Seminar Nasional "Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber
dalam Menghadapi Kompleksitas Ancaman di Era Digital", yang
diselenggarakan pada Kamis, 7 Agustus 2025 di Bekasi, Jawa Barat. Seminar ini
menjadi panggung penting untuk membahas urgensi membangun kekuatan siber bangsa
melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan tahan
banting di tengah gempuran ancaman dunia maya. Acara ini dibuka secara resmi
oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D.
Indarto, dan dihadiri oleh berbagai unsur dari kementerian dan lembaga,
pemerintah daerah, kalangan akademisi, praktisi IT, hingga pelaku industri
teknologi. “Era digital bukan hanya soal
kecepatan dan inovasi, tapi juga soal ketahanan dan kedaulatan,” ujar Eko dalam
sambutannya yang menggugah. Dalam paparannya, Eko D. Indarto
mengingatkan bahwa dunia kini tengah memasuki babak baru dalam kontestasi
global — bukan lagi adu senjata fisik, tapi adu kemampuan siber. Serangan
digital bukan hanya menargetkan infrastruktur teknologi, tetapi juga menyusup
ke ranah-ranah vital seperti keuangan, pelayanan publik, pendidikan, bahkan
demokrasi. “Privasi rakyat, kedaulatan data,
dan integritas sistem pemerintahan menjadi target yang sangat rentan jika SDM
kita tidak siap,” tegasnya. Eko memaparkan bahwa insiden
ransomware, kebocoran data, dan penyalahgunaan teknologi AI meningkat drastis
dalam dua tahun terakhir. Lebih ironis lagi, kapasitas tenaga profesional
keamanan siber Indonesia masih belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan
tersebut. Kemenko Polkam mengungkapkan
bahwa kebutuhan akan profesional keamanan siber di Indonesia meningkat 20–30%
setiap tahun, namun pasokan lulusan dan praktisi yang kompeten masih tertinggal
jauh. Terlebih, tantangan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal mutu dan
spesialisasi. “Kita kekurangan ahli di bidang
cloud security, kriptografi, IoT & AI security. Soft skills seperti
komunikasi strategis dalam situasi krisis juga belum maksimal,” jelas Eko. Kesenjangan ini makin terasa di
daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan
keamanan siber yang memadai. Maka dari itu, peningkatan kapasitas SDM siber
bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan agenda strategis nasional. Sebagai koordinator lintas
sektor, Kemenko Polkam menempatkan dirinya sebagai penggerak kebijakan dan
sinergi dalam percepatan pembangunan SDM digital, khususnya dalam keamanan
siber. Eko menyebutkan bahwa kementeriannya terus mendorong harmonisasi program
antar-kementerian/lembaga untuk mempercepat lahirnya generasi talenta siber
nasional. Inisiatif ini juga bersinergi
dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun manusia digital
Indonesia yang unggul, terutama dalam mendukung program prioritas nasional
berbasis data, seperti Keamanan data kesehatan dalam layanan Cek
Kesehatan Gratis, Sistem digital koperasi dalam Koperasi Merah
Putih, Proteksi informasi sosial masyarakat dalam Program
Makan Bergizi Gratis. Eko menutup paparannya dengan
penekanan bahwa upaya membangun kapasitas SDM siber bukanlah proyek jangka
pendek, melainkan investasi strategis untuk masa depan Indonesia sebagai negara
berdaulat di dunia digital. “Kita tidak boleh terus menjadi
konsumen teknologi dan korban serangan. Kita harus punya talenta yang mampu
bertahan, menyerang balik, dan menjaga integritas ruang digital kita.” Seminar ini diharapkan menjadi
langkah awal dari transformasi serius dalam pembangunan ekosistem SDM siber
nasional yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada keamanan jangka
panjang. (GF)
07 Agu 2025, 23:10 WIT
Presiden Prabowo Hadiri Pameran Teknologi KSTI 2025
Papuanewsonline.com, Bandung – Presiden
Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memulai kunjungan kerjanya di Kota
Bandung dengan menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia
(KSTI) 2025, yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut
Teknologi Bandung (ITB), Kamis (07/08/2025). Dalam suasana penuh semangat dan
optimisme, Presiden meninjau langsung berbagai hasil karya anak bangsa di
bidang inovasi teknologi unggulan nasional. Didampingi sejumlah menteri dan
akademisi, Presiden Prabowo secara khusus meninjau pameran teknologi yang
menampilkan lebih dari 100 inovasi strategis dari delapan sektor prioritas: energi,
pertahanan, digitalisasi (AI dan semikonduktor), hilirisasi industri,
kesehatan, pangan, kemaritiman, serta material dan manufaktur maju. “Saya sangat bangga dengan apa
yang saya lihat hari ini. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri
di atas kaki sendiri secara teknologi,” ucap Presiden Prabowo kepada awak media
usai kunjungan. Konvensi ini menjadi sorotan
nasional karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional (Hakteknas) yang jatuh pada 10 Agustus. Acara ini merupakan
hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(Kemdiktisaintek) dan ITB, dengan dukungan penuh dari pelaku industri serta
lembaga riset nasional. Menteri Kemdiktisaintek, Brian
Yuliarto, dalam laporannya kepada Presiden menyatakan bahwa KSTI 2025 dirancang
sebagai forum strategis yang menghubungkan dunia riset, inovasi, dan industri,
agar lebih sinergis dalam mendukung arah pembangunan nasional. “Ini bukan sekadar pameran, tapi
deklarasi tekad kolektif bahwa sains dan teknologi adalah senjata utama kita
dalam perjuangan mewujudkan kemandirian bangsa,” tegas Brian. Berbagai hasil riset unggulan
ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari prototipe drone tempur buatan
anak bangsa, alat kesehatan berbasis teknologi nano, hingga chip semikonduktor
lokal yang siap diproduksi massal. Ada pula presentasi sistem pemantauan energi
terbarukan, robot pintar, dan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang digunakan
dalam bidang pertahanan dan pendidikan. Presiden Prabowo tampak antusias
berdialog dengan para inovator muda dan peneliti senior yang mempresentasikan
karyanya secara langsung. Ia juga sempat menjajal simulasi kendaraan listrik
dan melihat langsung desain pesawat tanpa awak generasi terbaru. “Inilah Indonesia masa depan:
berdaulat secara teknologi, kuat di bidang riset, dan mandiri dalam industri
strategis,” ungkap Prabowo. (GF) Dalam kesempatan tersebut,
Presiden juga menyampaikan bahwa pengembangan teknologi bukan sekadar kebutuhan
ekonomi, melainkan instrumen pertahanan dan kedaulatan nasional. Ia menegaskan
bahwa Indonesia tidak boleh selamanya menjadi konsumen teknologi asing. “Kita harus menjadi bangsa
produsen. Kita harus berani menciptakan teknologi kita sendiri. Negara harus
hadir untuk mendukung itu sepenuhnya,” ujar Presiden dengan tegas. Presiden juga menginstruksikan
agar hasil-hasil riset dari kampus dan lembaga litbang segera ditindaklanjuti
dalam bentuk industrialisasi dan hilirisasi produk. KSTI 2025 disambut meriah oleh
ribuan mahasiswa, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat umum yang memadati
area Sabuga ITB. Banyak dari mereka tampak kagum dengan kecanggihan inovasi
karya anak bangsa, yang selama ini jarang terekspos secara luas. Ajang ini bukan hanya menjadi
tempat pameran, tetapi juga menjadi wadah pertemuan lintas sektor dan lintas
generasi, untuk membangun sinergi jangka panjang antara kampus, dunia industri,
dan pemerintah. (GF)
07 Agu 2025, 21:34 WIT
Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad
Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah
vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima
TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam
kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan
dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer
di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus,
Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen
Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media
pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.”
Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah
bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan". Reformasi Pertahanan:
Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI Terakhir kali jabatan Wakil
Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi
reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa
itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang
terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata. Namun kini, konteks geopolitik
dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian
postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi
alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh
komando tertinggi militer. Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder
dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran
Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam
pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI. “Posisi Wakil Panglima bisa
mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan
yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi. Fahmi juga menekankan bahwa
jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan
agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam
urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas
kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional. Figur Kandidat Mulai
Mengemuka, Siapa yang Pantas? Meski TNI dan Kementerian
Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi
mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer
dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak,
serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita. Keduanya memiliki rekam jejak
panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan
pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan
siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia. Namun demikian, pemilihan ini
bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi
reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin
kompleks. “Yang dibutuhkan bukan hanya
figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu
membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi. Simbol Baru, Harapan Baru Upacara kehormatan militer di
Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya
kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan
dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa
lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi. Langkah ini sejalan dengan
cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional,
modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman
tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan kehadiran Wakil Panglima
TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan
siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)
07 Agu 2025, 21:28 WIT
Tim Pemantau Kemenko Polkam Pastikan PSU Berlangsung Aman dan Tertib
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pelaksanaan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah strategis — Provinsi Papua,
Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara — pada Rabu (6/8/2025)
mendapat sorotan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Kemenko Polkam). Antusiasme masyarakat yang tinggi serta situasi
yang kondusif menjadi indikator kuat bahwa proses demokrasi berjalan sesuai
harapan. Tim Pemantau PSU Kemenko Polkam
yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen
TNI Heri Wiranto, melakukan pemantauan intensif di sejumlah Tempat Pemungutan
Suara (TPS) di Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desk Koordinasi
Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi
Gunawan, sebagai wujud pengawasan aktif terhadap pelaksanaan demokrasi di
daerah. "Secara umum kami melihat
pelaksanaan PSU kali ini berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif.
Masyarakat juga terlihat sangat antusias. Sejak pagi mereka sudah datang ke TPS
dan mengikuti prosedur pencoblosan dengan tertib," ujar Heri Wiranto dalam
konferensi pers di Jayapura. Tim Kemenko Polkam membagi tugas
ke berbagai TPS untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Heri Wiranto dan sejumlah
anggota tim mengunjungi empat TPS sebagai sampel utama di Jayapura, sementara
anggota lainnya disebar ke lokasi-lokasi di Boven Digoel dan Barito Utara. Hingga pukul 13.00 WIT, yang
merupakan batas waktu pencoblosan, situasi tetap aman dan tertib. Bahkan di
beberapa lokasi, warga terlihat sudah mengantre sejak sebelum TPS dibuka. “Laporan dari lapangan, baik di
Boven Digoel maupun Barito Utara, menyebutkan hal serupa. Tidak ada laporan
gangguan, semua berjalan tertib dan demokratis,” ungkap Heri. Meski pelaksanaan hari
pencoblosan berjalan lancar, Heri menegaskan bahwa tugas tim pemantau tidak
berhenti sampai di situ. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan di
ketiga wilayah hingga seluruh proses tuntas, termasuk tahapan rekapitulasi dan
penetapan hasil. “Tujuan kita bukan hanya
memastikan pencoblosan berjalan aman, tapi juga menjamin proses lanjutan
berlangsung jujur dan adil. Harapannya, ini bisa menghasilkan pemimpin daerah
yang legitimate dan dipercaya rakyat,” imbuhnya. Kemenko Polkam juga menekankan
pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan
mencegah potensi konflik pasca-pemilu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh
agama, dan tokoh masyarakat diimbau terus bersinergi demi menjaga stabilitas
politik. Dengan PSU yang berlangsung
lancar di wilayah-wilayah yang selama ini rawan dinamika politik, pemerintah
berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu semakin meningkat. Heri
Wiranto menyebut pelaksanaan PSU ini sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia
bisa tumbuh dan berkembang, bahkan di daerah-daerah yang penuh tantangan
geografis maupun sosial-politik. "Stabilitas politik dan
keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami harap seluruh pihak tetap
menjaga suasana damai hingga tahapan pilkada benar-benar selesai,"
tutupnya. (GF)
07 Agu 2025, 21:19 WIT
Whoosh Jadi Pilihan Presiden Prabowo ke Bandung, Publik Antusias
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam nuansa perjalanan kenegaraan yang sarat
kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat, Presiden Republik Indonesia Prabowo
Subianto kembali mencuri perhatian publik. Pada Rabu malam (6/8/2025), Presiden
memilih moda transportasi Kereta Cepat Whoosh sebagai sarana perjalanannya
menuju Bandung, Jawa Barat, untuk menjalankan agenda kunjungan kerja.Keputusan Presiden untuk tidak menggunakan pesawat
kepresidenan atau helikopter dinilai sebagai simbol keberpihakan kepada moda
transportasi publik yang modern dan efisien, serta komitmen untuk mempromosikan
infrastruktur nasional hasil karya anak bangsa.Presiden tiba di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur,
sekitar pukul 19.30 WIB,
Presiden langsung menaiki eskalator ke lantai dua untuk melakukan tap tiket di
gate masuk. Tanpa pengawalan berlebihan, beliau menyapa sejumlah penumpang yang
kaget dan bangga melihat langsung Kepala Negara turut naik kereta cepat seperti
warga biasa.Di peron lantai tiga, Kereta Cepat Whoosh dengan nomor
perjalanan G1057 telah bersiap diberangkatkan. Tepat pukul 20.00 WIB, kereta
melaju menuju Stasiun Whoosh Tegalluar, Kabupaten Bandung. Dalam waktu 45 menit,
Presiden telah tiba di Bandung — efisiensi waktu yang dulunya nyaris tak
terpikirkan untuk jarak Jakarta–Bandung.Setibanya di Stasiun Whoosh Tegalluar, suasana berubah
menjadi haru dan meriah. Puluhan warga yang tengah menunggu di sekitar stasiun
menyambut Presiden dengan tepuk tangan dan sorakan penuh semangat. Anak-anak,
ibu-ibu, hingga kaum muda tampak antusias menyapa pemimpin negara mereka secara
langsung.Tanpa canggung, Presiden Prabowo membalas sambutan itu
dengan senyum hangat dan lambaian tangan, bahkan meluangkan waktu sejenak untuk
berfoto bersama warga yang memintanya. Momen tersebut menjadi sorotan karena
memperlihatkan wajah humanis kepemimpinan nasional, yang menjembatani jarak
antara pemimpin dan rakyat.Kehadiran Presiden dalam perjalanan ini dinilai banyak pihak
sebagai dukungan nyata terhadap pemanfaatan infrastruktur baru seperti Kereta
Cepat Whoosh, yang telah menjadi ikon modernisasi transportasi nasional. Ini
bukan sekadar perjalanan ke daerah, melainkan bentuk promosi langsung dari
Kepala Negara terhadap pilihan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan
dapat diakses oleh masyarakat umum.Dalam pernyataan informal kepada awak media, pejabat Istana
menyampaikan bahwa Presiden ingin menunjukkan bahwa pemimpin negara tidak harus
selalu menempuh jalur eksklusif, dan bahwa fasilitas umum seperti kereta cepat
adalah kebanggaan yang harus dinikmati semua warga negara.Meski perjalanannya terkesan santai dan penuh keakraban, Presiden
Prabowo langsung bersiap menjalankan agenda kerja di Bandung, termasuk
pertemuan dengan kepala daerah, dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat,
serta peninjauan beberapa proyek infrastruktur dan ketahanan pangan di wilayah
Jawa Barat.Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari evaluasi dan
penguatan program prioritas nasional yang telah dijalankan selama 10 bulan
pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. (GF)
07 Agu 2025, 21:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
