Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Resmikan Kerja Sama, Polri dan AFP Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Australian Federal Police (AFP) secara resmi menyepakati dan menandatangani Rencana Kerja (Workplan) Indonesia-Australia People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP), sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, Selasa (30/9).Program ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama antara Polri dan AFP yang telah tertuang dalam Outcomes Senior Officers Meeting (SOM) Polri-AFP pada 7 Maret 2023 di Sydney, Australia. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas investigasi, koordinasi operasional, dan pertukaran informasi intelijen lintas negara, serta mendukung perlindungan hak asasi para migran.Setelah melalui proses dialog intensif, kedua pihak sepakat merumuskan 10 poin utama rencana kerja yang meliputi pendirian kantor pendukung di Pusat Pelatihan Misi Internasional (IMTC) Serpong, pengembangan kapasitas penyidik, dukungan operasional, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial.Penandatanganan naskah dilakukan secara sirkuler di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Melbourne. Dari pihak Polri, penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. pada 26 September 2025, disaksikan langsung oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H. serta Kabag Perjanjian Internasional Divhubinter Kombes Pol Ferly Rosa Putra, S.I.K. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak AFP dilakukan oleh Deputy Commissioner Lesa Gale pada 30 September 2025 di Melbourne, Australia, bertepatan dengan SOM AFP-INP ke-13.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia.“Rencana kerja IAPSCP ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi Polri dan AFP. Melalui program ini, kami tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan investigatif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama intelijen untuk menekan praktik penyelundupan manusia yang merugikan kemanusiaan,” ujar Irjen Pol Amur Chandra.Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung strategi nasional dan regional untuk menjaga keamanan perbatasan, melindungi migran, serta menegakkan hukum secara efektif dan humanis.“Kami berupaya memastikan setiap langkah dalam program ini memberikan dampak nyata, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional,” tegasnya.Dengan adanya Workplan IAPSCP ini, diharapkan penanganan kasus penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur, sekal. PNO-12
30 Sep 2025, 21:31 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat Kecil
Papuanewsonline.com, Bogor —
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan secara langsung akad
massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) serta serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10,
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025). Acara ini digelar secara hybrid
dan diikuti serentak dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden
menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil,
salah satunya dengan memastikan akses kepemilikan rumah yang layak dan
terjangkau. “Saya sangat bahagia, hari ini kita bisa menyaksikan bersama bahwa
target awal 25 ribu unit telah terlampaui. Nyatanya, kita berhasil mencapai 26
ribu unit. Ini bukan hanya angka, tapi bukti kerja nyata kita semua,” ujar
Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. Menurut Presiden, capaian
tersebut merupakan refleksi dari perubahan pola pikir para pejabat dan
birokrasi yang kini lebih berorientasi pada hasil. Program perumahan rakyat ini
hadir sebagai terobosan besar yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan pemerintah
turut mendukung keberhasilan program ini, antara lain, bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR, percepatan dan penggratisan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan serta peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi
350 ribu unit, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, pemerintah juga
memastikan bunga FLPP tetap berada di angka 5 persen tanpa kenaikan, sehingga
cicilan rumah tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Presiden Prabowo menegaskan, rumah
bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi pondasi bagi kesejahteraan keluarga,
pendidikan anak, serta stabilitas sosial bangsa. Oleh karena itu, program ini
akan terus ditingkatkan agar lebih banyak rakyat kecil bisa merasakan
manfaatnya. “Rumah adalah hak dasar rakyat.
Negara wajib hadir dan memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia memiliki
kesempatan untuk hidup layak,” tegas Kepala Negara. Acara peresmian tersebut dihadiri
berbagai pejabat tinggi, perwakilan pengembang, perbankan, serta ribuan
masyarakat yang mengikuti secara langsung maupun daring. Suasana penuh haru
terlihat ketika secara simbolis kunci rumah diserahkan kepada perwakilan
penerima KPR, menandai dimulainya kehidupan baru bagi ribuan keluarga
Indonesia.(GF)
30 Sep 2025, 21:39 WIT
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Ekonomi di Penutupan Munas VI PKS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Suasana
hangat mewarnai Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, saat Presiden
Prabowo Subianto menghadiri acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional
(Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9/2025). Kehadiran Kepala
Negara disambut meriah oleh para kader PKS, tokoh masyarakat, dan undangan yang
hadir memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menekankan bahwa
bangsa ini memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri dan berkembang
sebagai negara maju. “Selama 80 tahun perjalanan, kita
telah menghadapi pasang surut, perang ideologi, dan berbagai tantangan besar.
Namun, Indonesia tetap utuh, semakin kuat, dan mampu berdiri tegak,” ujar
Presiden dengan penuh keyakinan. Presiden Prabowo kemudian
memaparkan berbagai capaian yang telah berhasil diwujudkan pemerintah dalam
kurun waktu 11 bulan terakhir. Salah satu program yang mendapat sorotan utama
adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang telah menjangkau hampir 30 juta
penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa
Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi
tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus wadah gotong royong modern. Di sektor perumahan, Presiden
menyebut peningkatan kuota dan fasilitas pembiayaan hingga 350 ribu penerima
untuk perumahan rakyat. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun 100 desa
nelayan dan menargetkan peningkatan hingga 2.000 desa nelayan pada tahun depan. Pada bidang ketahanan pangan,
Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam mencetak 480 ribu
hektare sawah baru, dengan 280 ribu hektare di antaranya sudah rampung.
Dampaknya, produksi beras Indonesia kini menembus rekor tertinggi sepanjang
sejarah, memperkuat posisi negara dalam mewujudkan swasembada pangan. Presiden juga menegaskan bahwa
sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menyoroti kebijakan
baru berupa pembayaran tunjangan bagi guru non-ASN yang kini langsung
ditransfer ke rekening penerima tanpa potongan. Selain itu, pemerintah telah
membangun 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, 6
SMA Taruna Nusantara, serta merencanakan pembangunan 20 politeknik di daerah
tertinggal. Hingga saat ini, 165 sekolah rakyat telah berdiri dan ditargetkan
mencapai 500 titik dalam beberapa tahun ke depan. Melalui pidatonya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat, penyediaan perumahan,
serta peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci utama mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menutup sambutannya dengan
ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja keras, dan menjaga
optimisme demi masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat
di mata dunia.(GF)
30 Sep 2025, 21:27 WIT
Kemenko Polkam Dorong Implementasi Smart Security System untuk IKN
Papuanewsonline.com, Tangerang –
Pemerintah terus memperkuat persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),
tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari aspek keamanan. Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat
Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengawalan Desain Sistem Keamanan
IKN, Senin (29/9/2025), di Tangerang. Rapat strategis ini dipimpin
langsung oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan
Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas), Brigjen Pol. Irwansyah. Dalam paparannya, Irwansyah
menegaskan bahwa IKN harus memiliki sistem keamanan modern dan terintegrasi,
mengingat kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus
infrastruktur vital nasional. “IKN akan menjadi pusat
pemerintahan dan infrastruktur vital nasional. Karena itu, dibutuhkan sistem
keamanan cerdas berbasis teknologi modern seperti integrasi sensor, CCTV
analitik, hingga command center berbasis AI. Tujuannya adalah memastikan
deteksi dini, respons cepat, serta perlindungan optimal bagi masyarakat dan
investor,” ujarnya. Pembangunan IKN membawa peluang
besar, namun juga konsekuensi terhadap dinamika keamanan. Sejumlah isu yang
harus diantisipasi antara lain sengketa lahan, kriminalitas umum, peredaran
narkoba, aktivitas pertambangan ilegal, hingga pembalakan liar yang dapat
mengancam kelestarian lingkungan. Selain itu, ancaman kejahatan
siber juga menjadi sorotan utama. Dengan konsep kota pintar (smart city), IKN
akan sangat bergantung pada teknologi digital, sehingga kerentanan terhadap
serangan siber harus diantisipasi sejak dini. Melalui forum koordinasi ini,
Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait sepakat bahwa penguatan
keamanan IKN tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi
lintas sektor. Aspek yang dibahas mencakup pencegahan,
penegakan hukum, perlindungan infrastruktur strategis, hingga penguatan
kapasitas intelijen dan siber. Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan
Kementerian Dalam Negeri, Asisten Operasi (Astamaops) Polri, Polda Kalimantan
Timur, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut Brigjen Pol. Irwansyah,
kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem
keamanan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Dengan perumusan kebijakan ini,
pemerintah menargetkan agar sistem keamanan IKN dapat menjadi model keamanan
perkotaan modern di Indonesia, yang mampu memberikan rasa aman tidak hanya bagi
aparatur negara, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, dan investor asing. Kemenko Polkam optimis bahwa
melalui langkah konkret ini, IKN akan tumbuh sebagai pusat pemerintahan yang aman,
berkelanjutan, dan dipercaya dunia internasional.(GF)
30 Sep 2025, 20:42 WIT
Kepala Suku Besar Lumo di Puncak Jaya: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya- kepala Suku Lumo Minangen Wonda Memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak presiden Prabowo Subianto atas bantuan langsung yang diterima oleh Masyarakat di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.Bantuan ini berupa pembangunan Honay, Pembuatan Kandang Babi, Bibit ternak Babi dan alat Komunikasi (HP). Minangen Wonda mengatakan Bantuan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat." Puji Tuhan bantuan ini kami terima secara langsung melalui orang kepercayaan bapak Presiden di Kabupaten Puncak Jaya, semoga Tuhan senantiasa berkati bapak Presiden selalu," ucap kepala suku besar Lumo, Minangen Wonda, Selasa (30/9/2025).Ia berharap uluran tangan secara langsung dari Bapak Presiden seperti ini, terus dilakukan sehingga dapat membantu masyarakat di pegunungan Papua.Minangen Wonda menjelaskan bahwa pasca konflik pilkada tahun 2024 dan pelantikan Kepala daerah Bupati- Wakil Bupati di Puncak Jaya, hingga kini belum ada gebrakan terhadap pembenahan wilayah maupun kebutuhan masyarakat." Belum ada terobosan dari Pemerintah Daerah, melainkan terobosan pemerintah pusat lah yang berperan dalam membantu kami masyarakat di Puncak Jaya," Jelasnya.Minangen Wonda menjelaskan bahwa Ia bersama masyarakat di Distrik Lumo akan terus berupaya menjaga tanah Papua tetap Damai." Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Semoga Tuhan yang senantiasa memberkati Bapak. Wa wa wa wa," Pungkasnya.(red)
30 Sep 2025, 12:00 WIT
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Bidpropam Polda Maluku Gelar Silaturahmi Bersama Detasemen Kaveleri
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri terus digelorakan di Maluku. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan silaturahmi dan coffee morning yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku bersama jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura Detasemen Kavaleri-5/BLC, Senin (29/9/2025) pagi.Kegiatan yang berlangsung di Lobi Detasemen Kavaleri-5/BLC ini dipimpin langsung oleh Kabidpropam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., didampingi sejumlah pejabat utama Polri di lingkungan Polda Maluku. Turut hadir Danpomdam XV/Pattimura, serta jajaran personel Detasemen Kavaleri-5/BLC.Dalam kegiatan ini, jajaran Bidpropam Polda Maluku dan TNI berkomitmen mendukung implementasi strategi Propam Polri dalam membangun sinergitas serta menjaga soliditas di lapangan. Momen silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat komunikasi, namun juga memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa di Maluku.Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan yang terjalin dalam acara ini.“Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan silaturahmi ini. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan penuh keceriaan dan khidmat, meskipun kita semua sedang dalam kesibukan menjelang peringatan HUT Kodam XV/Pattimura,” ucapnya.Lebih lanjut, Kabid Propam menekankan pentingnya mempererat sinergitas antara TNI dan Polri, khususnya antara Kodam XV/Pattimura dengan Detasemen Kavaleri-5/BLC.“Kita harus tetap kompak, saling berkomunikasi dengan baik, dan terus mengedepankan kolaborasi. Jangan mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang beredar. Solidaritas kita adalah kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” tegasnya.Sementara itu, perwakilan Detasemen Kavaleri-5/BLC menyampaikan apresiasi dan harapan atas kunjungan silaturahmi tersebut.“Kami menyambut baik kehadiran Bidpropam Polda Maluku. Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa TNI-Polri terus berjalan seiring dan seirama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku. Harapan kami, sinergitas ini semakin dipererat hingga ke tingkat bawah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah mereka,” ungkapnya.Melalui sinergitas yang terus dibangun, diharapkan TNI-Polri di Maluku semakin solid dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
30 Sep 2025, 07:24 WIT
Karantina Papua Tengah Perketat Pengawasan Penyakit Ikan di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Papua Tengah semakin diperkuat
dengan langkah intensif yang dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan Papua Tengah. Sepanjang tahun 2025, instansi ini terus menggencarkan pemantauan
daerah sebar Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI), dengan Kabupaten Mimika menjadi salah satu titik fokus utama. Target pemantauan meliputi
sejumlah penyakit ikan berbahaya yang berpotensi merugikan ekonomi perikanan,
antara lain Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, White Spot Syndrome
Virus (WSSV), hingga Koi Herpes Virus (KHV). Penyakit-penyakit ini dikenal
mampu menyebabkan kematian massal pada ikan budidaya maupun tangkapan, sehingga
menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha perikanan dan nelayan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan, khususnya Pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menegaskan perlunya
surveilans untuk mengetahui potensi daerah sebaran penyakit karantina, sebagai
bentuk perlindungan bagi sektor perikanan. “Langkah ini sangat krusial untuk
memastikan ekosistem perikanan tetap sehat, berdaya saing, serta tidak terancam
oleh penyakit menular yang dapat merugikan ekonomi masyarakat,” terang Kepala
Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, saat mendampingi tim pemeriksa di
salah satu kolam budidaya ikan di Mimika, Jumat (26/9/25). Anton menjelaskan, pemantauan
HPI/HPIK tidak hanya sebatas pengecekan rutin, tetapi juga berfungsi sebagai sistem
kewaspadaan dini yang mampu mendeteksi dini potensi penyebaran penyakit. “Melalui pemantauan rutin, kita
bisa segera memetakan wilayah yang rawan penyakit, sehingga langkah pencegahan,
pengendalian, bahkan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dengan begitu,
keberlanjutan usaha perikanan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari
kerugian ekonomi,” jelasnya. Selain itu, pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI) juga sangat penting untuk mengantisipasi masuknya spesies asing
yang bisa merusak keseimbangan ekosistem perairan lokal. Kabupaten Mimika, yang sebagian
besar warganya menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan kelautan, menjadi
wilayah strategis bagi kegiatan ini. Dengan adanya pemantauan teratur,
masyarakat diharapkan dapat terus menjalankan usaha perikanan dengan rasa aman,
tanpa khawatir akan ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kerugian besar. Anton menegaskan, hasil
pemantauan dan pemetaan nantinya akan menjadi dasar penting dalam pengambilan
kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Data ini akan sangat berguna untuk
mendukung kebijakan perlindungan sumber daya perikanan di Papua Tengah,
khususnya Mimika. Harapannya, sektor perikanan bisa terus berkembang dan
bersaing di pasar nasional maupun internasional,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:49 WIT
Pemkab Mimika Pacu Serapan Anggaran, Targetkan 90 Persen Realisasi di Akhir Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan target ambisius untuk menutup tahun 2025
dengan realisasi anggaran mencapai 90 persen. Langkah ini menjadi salah satu
komitmen serius Pemkab Mimika dalam memastikan seluruh program pembangunan dan
pelayanan masyarakat berjalan optimal. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, mengungkapkan bahwa hingga
saat ini realisasi anggaran masih berada pada posisi stagnan. Hal ini salah
satunya dipengaruhi oleh belum efektifnya pelaksanaan anggaran perubahan. “Mulai hari ini, sesuai dengan
arahan Bupati Mimika, anggaran perubahan sudah bisa dijalankan. Ini berlaku
untuk seluruh kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, kami
optimis realisasi anggaran akan meningkat tajam dalam beberapa bulan mendatang,”
ujar Marthen di Kantor BPKAD Mimika, Senin (29/9/25). Dalam penjelasannya, Marthen
menyoroti sejumlah hambatan teknis yang perlu segera dibenahi. Salah satu yang
paling dominan adalah keterlambatan penagihan dari pihak ketiga yang sudah
menyelesaikan pekerjaan namun belum mengajukan pembayaran sesuai termin
kontrak. Selain itu, masih ada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang belum segera mengajukan permintaan dana, sehingga
membuat kegiatan di lapangan berjalan lambat. “Kami himbau pihak ketiga agar
tidak menunda penagihan, ajukan sesuai termin kontrak. Untuk OPD, jangan
menunggu sampai mendekati akhir tahun, segera ajukan permintaan dana supaya
program bisa berjalan lancar dan masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegas
Marthen. Marthen menegaskan bahwa BPKAD
Mimika berkomitmen untuk memproses setiap tagihan dengan cepat, selama dokumen
yang diajukan lengkap dan sesuai ketentuan. “Tidak ada satupun tagihan yang
akan menginap di keuangan. Begitu dokumen lengkap, langsung kami proses.
Prinsip kami jelas: jangan biarkan pembangunan tersendat hanya karena
administrasi lambat,” tandasnya. Dengan langkah-langkah
percepatan, mulai dari percepatan pelaksanaan anggaran perubahan, dorongan
kepada OPD untuk proaktif, hingga himbauan bagi pihak ketiga agar disiplin
dalam penagihan, BPKAD Mimika yakin target 90 persen realisasi anggaran di
akhir tahun 2025 bisa tercapai. Marthen menambahkan, target ini
bukan hanya angka semata, tetapi menyangkut manfaat nyata yang akan dirasakan
masyarakat. “Kalau anggaran bisa terealisasi maksimal, dampaknya akan langsung
dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik,
serta kesejahteraan masyarakat Mimika,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:47 WIT
Resmi Sandang Status PNS, 278 ASN Baru di Mimika Dilantik Bupati Johannes Rettob
Papuanewsonline.com, Timika - Suasana
penuh khidmat mewarnai prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi 278 Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mimika yang kini resmi menyandang status Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob, di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 Mimika, Senin (29/9/25). Dalam amanatnya, Bupati Johannes
Rettob tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga menegaskan komitmen
terhadap disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan pada aturan kepegawaian. Ia
menyoroti fenomena yang kerap terjadi, yakni adanya pegawai yang ditempatkan
pada jabatan struktural sebelum melalui proses sumpah resmi sebagai PNS. “Belum sumpah sudah jadi pejabat,
ini tidak boleh terjadi lagi. Prosedur kepegawaian harus kita benahi satu per
satu,” tegas Bupati Johannes Rettob dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa sumpah
jabatan bukanlah sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari proses
legalitas dan legitimasi seorang aparatur sipil negara. Menurutnya, disiplin
dalam mengikuti aturan akan berpengaruh besar terhadap kualitas birokrasi dan
pelayanan publik. Dalam arahannya, Bupati juga
mengingatkan seluruh PNS yang baru dilantik agar benar-benar memahami regulasi
kepegawaian, terutama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia
mencontohkan praktik pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan. “Kalau pangkat baru 3B lalu
tiba-tiba diangkat eselon 3, itu jelas menyalahi aturan dan justru bisa
menghambat karier kalian ke depan. Jangan hanya kejar jabatan atau tunjangan,
tapi pahami dulu aturan mainnya,” pesannya di hadapan ratusan PNS baru. Mengakhiri arahannya, Bupati
Johannes Rettob mengucapkan selamat kepada seluruh PNS baru yang telah resmi
dilantik. Ia berpesan agar momentum ini dijadikan titik awal pengabdian yang
penuh integritas dan dedikasi. “Mulai hari ini kalian sah
menjadi PNS. Simpan baik-baik dokumen sumpah jabatan ini sebagai bukti resmi.
Lebih dari itu, jadikan sumpah ini sebagai komitmen moral dalam bekerja untuk
masyarakat Mimika,” ungkapnya. Bupati berharap, dengan
bertambahnya jumlah PNS baru, pelayanan publik di Kabupaten Mimika dapat
semakin meningkat, serta birokrasi daerah semakin tertata sesuai prinsip good
governance. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:45 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
