Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Polri Dorong Swasembada Jagung Lewat Kebun Binaan Polres Maros
Papuanewsonline.com, Maros – Inspektur Wilayah III Itwasum Polri, Brigjen Pol. Drs. Herukoco, M.Si., melakukan peninjauan langsung ke kebun jagung binaan Polres Maros yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Lahan seluas 4 hektare, yang sebelumnya merupakan sawah padi, kini telah berhasil dikembangkan menjadi area pertanian jagung hibrida F1 Super BISI 18 dengan kadar air ideal sebesar 18%. Diperkirakan hasil panen mencapai 32 ton atau 8 ton per hektare menjadi bukti nyata efektivitas pendampingan Polri kepada petani.Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri terus memperkuat peran kepolisian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya upaya percepatan swasembada jagung sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo per 9 Juli 2025, saat penanaman serentak kuartal ketiga di Grobogan, tercatat telah tersedia 793.339 hektare lahan produktif baru, termasuk 301.672 hektare dari kawasan perhutanan sosial. Angka ini merupakan bagian dari target satu juta hektare dalam program prioritas nasional Asta Cita.Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahenrajaya, dalam sambutannya menyampaikan komitmen Polres Maros untuk mendukung kesejahteraan petani melalui jaminan pemasaran hasil panen. “Kami berkomitmen memastikan pemasaran hasil panen menguntungkan petani, termasuk dengan melakukan koordinasi bersama Bulog untuk penyerapan hasil panen dan stabilisasi harga,” ujarnya.Sementara itu, Brigjen Pol. Herukoco menegaskan bahwa aspirasi petani akan terus diakomodasi. “Kebutuhan alat pemipil jagung dan rencana perluasan lahan hingga 15 hektare akan difasilitasi secara berkelanjutan,” katanya dalam sesi dialog bersama petani.Ketua Kelompok Tani Usaha Bersama, Baharuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri. “Dukungan Polri membuka akses teknologi dan pemasaran. Kami siap berkembang jika hasilnya menyejahterakan kami,” ungkapnya.Sebagai langkah lanjutan, Itwasum Polri merekomendasikan agar Polres Maros menjalin sinergi lebih intensif dengan Forkopimda dan Bulog untuk menjamin pendampingan petani, mulai dari proses penanaman hingga pemasaran hasil panen. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Polri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas. PNO-12
24 Jul 2025, 21:25 WIT
Ungkap Praktik Curang Penjualan Beras, Satgas Pangan Polri: Kerugian Capai Rp99,35 Triliun
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia melalui Satgas Pangan Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penjualan beras bermerek yang tidak sesuai dengan standar mutu. Acara ini dibuka oleh Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., dan dipimpin langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. selaku Kepala Satgas Pangan Polri.Dalam penyampaiannya, Brigjen Helfi Assegaf menekankan bahwa praktik perdagangan beras yang tidak sesuai standar mutu merupakan bentuk pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas.“Penegakan hukum ini merupakan respon cepat terhadap hasil investigasi Kementerian Pertanian dan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami tidak akan membiarkan praktik curang yang merugikan konsumen terus berlangsung,” tegas Brigjen Helfi.Kasus ini terungkap setelah Kementerian Pertanian menyampaikan hasil investigasi kepada Kapolri pada 26 Juni 2025, terkait peredaran beras premium dan medium yang tidak memenuhi standar mutu, harga, dan berat kemasan. Dari total 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, ditemukan:* 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu* 88,24% beras medium tidak sesuai standar mutu* Lebih dari 50% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)* Banyak beras dengan berat riil di bawah yang tertera di kemasanDampak dari praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun.Satgas Pangan Polri menindaklanjuti dengan langkah penyelidikan ke pasar tradisional dan retail modern, pengambilan sampel, uji laboratorium, dan pengumpulan keterangan saksi serta ahli. Hasil uji laboratorium mengungkap 5 merek beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, yakni:1. Setra Ramos Merah2. Setra Ramos Biru3. Setra Pulen4. Sania5. JelitaTiga produsen yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut adalah:* PT PIM (produsen merek Sania)* PT FS (produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen)* Toko SY (produsen Jelita)Penggeledahan dilakukan di empat titik lokasi yaitu di Jakarta Timur, Subang, dan Serang. Total 201 ton beras dalam berbagai kemasan disita bersama dokumen produksi, izin edar, serta hasil uji laboratorium.“Kami tegaskan, praktik memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai mutu dan takaran adalah kejahatan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku usaha yang merugikan masyarakat,” ujar Brigjen Helfi.Saat ini, kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para pelaku disangkakan melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.Langkah lanjutan yang akan ditempuh Polri antara lain:* Pemeriksaan saksi-saksi dari korporas* Gelar perkara untuk penetapan tersangka* Penelusuran kemungkinan merek lain yang tidak sesuai mutu* Tracing aset hasil kejahatanMenutup konferensi pers, Brigjen Helfi menyerukan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan ekosistem pangan yang adil dan transparan:“Kami berharap upaya penegakan hukum ini memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha untuk berbisnis dengan jujur. Mari bersama kita jaga keamanan pangan demi Indonesia Emas 2045. PNO-12
24 Jul 2025, 21:07 WIT
Kapolda Maluku Terima Kunjungan DPD RI
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si menerima kunjungan audiensi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos.Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu Kapolda Maluku pada Rabu siang (23/7/2025), ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergitas antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam membangun stabilitas keamanan dan kemajuan di Provinsi Maluku.Dalam pertemuan tersebut Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H, bersama Irwasda, Dirkrimsus, dan Kasubid Bankum Bidkum Polda Maluku.Senator Bisri As Shiddiq Latuconsina menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kerja keras jajaran Polda Maluku yang dinilai mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Maluku secara optimal. Meski dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, Bisri menyebutkan bahwa kinerja profesional dan humanis Polda Maluku menjadi contoh sinergi yang efektif antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mewujudkan kedamaian di daerah.“Saya datang bersilaturahmi sekaligus menyampaikan apresiasi. Dengan segala keterbatasan, Polda Maluku tetap dapat menunjukan kinerja terbaik. Keamanan di daerah ini tidak terlepas dari kontribusi aktif seluruh jajaran kepolisian,” kata Bisri.Menanggapi fenomena kebocoran data yang semakin masif di dunia digital, Bisri juga mengangkat isu keamanan siber sebagai hal yang mendesak. Ia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan di Maluku dapat menjalin koordinasi dengan Tim Siber Polda Maluku yang berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Mengingat kualitas dan kapasitas tim tersebut dinilai mumpuni dalam menangani isu digital dan kejahatan dunia maya.“Banyak kasus kebocoran data, baik milik masyarakat maupun pejabat, yang tersebar dan diperjualbelikan secara daring. Ini persoalan serius. Saya harap pemerintah daerah dan instansi di Maluku jangan ragu untuk berkoordinasi dengan Tim Cyber Polda Maluku,” imbuhnya.Senator Bisri juga melaporkan bahwa dirinya saat ini tergabung dalam Tim Perumus RUU terkait Masyarakat Hukum Adat yang tengah dikaji DPD RI. Ia menekankan pentingnya membangun perspektif holistik mengenai peran masyarakat adat, tidak hanya dalam kerangka pemenuhan hak-hak mereka, namun juga kewajiban dan kesiapan mereka dalam menyambut program pemerintah dan investasi di daerah.“Saya sedang mengonsolidasikan akademisi dan Majelis Latupati untuk membangun kesepahaman. Masyarakat hukum adat tidak boleh hanya bicara soal hak, tetapi juga tentang kewajiban dalam konteks pembangunan,” jelasnya.Kapolda Maluku Irjen Eddy Sumitro Tambunan menyambut baik masukan serta diskusi konstruktif yang berlangsung dalam audiensi tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan menjaga keamanan Maluku merupakan hasil dari kerja sama yang harmonis antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen sipil.“Saya selalu sampaikan kepada anggota, ‘berbuat baik dan bekerjalah dengan baik’. Tugas polisi itu dilematik. Di satu sisi kami adalah pelayan masyarakat, di sisi lain kami adalah penegak hukum. Tapi kami harus bisa menjalankan keduanya dengan profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Kapolda.Menanggapi persoalan kebocoran data, Kapolda memastikan bahwa potensi ancaman di wilayah Maluku relatif kecil, namun tetap harus diantisipasi. “Kami memiliki tim cyber yang solid di bawah Ditreskrimsus. Kami terbuka untuk bersinergi dengan siapa pun, terutama dalam isu-isu strategis seperti keamanan digital,” ujarnya.Terkait masyarakat hukum adat, Kapolda menekankan bahwa perubahan mindset dan keterbukaan menjadi kunci dalam membuka ruang investasi dan pembangunan di Maluku. Ia menyebut bahwa banyak investor telah datang berdiskusi dengan Polda Maluku dan siap berinvestasi, selama iklim keamanan dan komunikasi berjalan baik.“Saya selalu sampaikan kepada mitra yang datang, stigma bahwa Maluku itu rawan konflik harus diakhiri. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor adalah jawaban untuk kemajuan Maluku ke depan,” tutur Kapolda.Audiensi ditutup dengan tekad bersama untuk terus mendorong kolaborasi dan penguatan sinergitas antara DPD RI, Polda Maluku, serta semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Fokus pembahasan pada isu-isu strategis seperti penguatan keamanan, tantangan dunia digital, dan eksistensi masyarakat adat menjadi tonggak penting dalam membangun Maluku yang aman, maju, dan inklusif. PNO-12
24 Jul 2025, 20:45 WIT
Kunjungi Kantor Harian Pagi Siwalima, Kabid Humas Polda Maluku Jalin Sinergitas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, kembali mengunjungi Kantor Harian Siwalima, Rabu (23/7/2025).Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara Polda Maluku dengan media dalam kegiatan kepolisian, maupun bersama menjaga situasi kamtibmas yang aman kondusif.Kabid Humas pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerjasama yang selama ini telah terjalin antara Polda Maluku dengan m Siwalima. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan oleh Siwalima dalam mengekspos dan mempublikasikan kegiatan Kepolisian dan kamtibmas di Maluku," ungkapnya.Kabid Humas juga meminta dukungan Siwalima untuk mensosialisasikan nomor pelayanan kepolisian atau call center 110 Polda Maluku. Call center ini dapat membantu masyarakat dalam melaporkan gangguan kamtibmas yang dialami di lingkungan masyarakat. "Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk melaporkan kejadian atau keluhan yang mereka alami," tambah Kabid Humas.Sementara itu, Pimpinan Redaksi Siwalima, Sherly Lootje Pattipawae juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kabid Humas dan Tim di kantor media harian Siwalima. Mereka juga berharap Kabid Humas yang baru dapat merespon cepat jawaban dari pertanyaan wartawan terkait kasus kamtibmas dan kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Maluku. "Sebagai corong, kami akan tetap meminta konfirmasi dari Humas dengan cepat," ungkapnya.Dengan kunjungan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Polda Maluku dan Siwalima dapat terus ditingkatkan dalam mempublikasikan kegiatan Kepolisian dan kamtibmas di Maluku. PNO-12
24 Jul 2025, 20:15 WIT
Gelar Awarding Day “Polri Untuk Masyarakat”, Apresiasi Kreasi Masyarakat dan Personel Berprestasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polri menggelar kegiatan Awarding Day bertajuk "Polri untuk Masyarakat" yang diselenggarakan di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (22/7/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat dan personel Polri yang telah berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan positif dan inspiratif bersama institusi Polri.Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bagian dari upaya mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam semangat kebersamaan dan partisipasi aktif.“Kegiatan Awarding Day ini adalah bentuk apresiasi pimpinan Polri, khususnya Bapak Kapolri, atas partisipasi semua pihak dalam memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79. Ini adalah ruang partisipatif untuk berkreasi bersama Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo.Rangkaian kegiatan peringatan HUT Bhayangkara ke-79 telah berlangsung sejak bulan Juni 2025 dengan pelaksanaan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, hingga lomba-lomba olahraga dan kreasi masyarakat. Di antaranya, terdapat Bhayangkara Sports Day bertema “Harmony Langkah Persatuan”, kejuaraan karate, bulu tangkis, tenis, menembak, taekwondo, judo, dan basket yang diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen.Selain bidang olahraga, sejumlah kompetisi partisipatif juga digelar, seperti lomba BUJP Teladan, Polsus Teladan, Satpam Teladan, Kampung Bebas Narkoba, lomba inovasi ketahanan pangan, lomba sistem informasi terpadu Media Hub, serta lomba Call Center 110. Untuk kalangan umum, Polri menyelenggarakan lomba konten kreatif dengan lebih dari 2.000 peserta yang mencakup lomba film pendek, fotografi, cerita pendek, karikatur, video edukasi, dan lomba mendongeng.“Kami juga melibatkan penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat umum dalam lomba melukis, mewarnai, hingga lomba menulis artikel. Total peserta lomba konten kreatif tercatat mencapai 2.218 peserta,” ungkap Trunoyudo.Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut menyerahkan penghargaan kepada Kontingen Polri yang baru saja menorehkan prestasi dalam ajang World Police and Fire Games 2025 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat. Polri sukses meraih 50 medali dan masuk dalam 10 besar dari 70 negara peserta.“Prestasi tersebut menjadi kebanggaan kita bersama, bahwa personel Polri tidak hanya berdedikasi dalam tugasnya, tetapi juga mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional,” tambahnya.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Irwasum Polri, para pejabat utama Mabes Polri, serta para pemenang penghargaan dari berbagai kategori. Melalui acara ini, Polri ingin menunjukkan bahwa institusi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam membangun kreativitas, ketahanan sosial, dan semangat kebangsaan.“Dengan tema 'Polri untuk Masyarakat', ini menjadi harapan, kebutuhan, dan sekaligus tuntutan publik agar Polri senantiasa hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Brigjen Trunoyudo. PNO-12
23 Jul 2025, 18:49 WIT
Aksi Nyata Pj Gubernur Papua, 999 Koperasi Merah Putih Diresmikan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, meluncurkan program ambisius dengan membentuk 999 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Papua.Peluncuran resmi dilakukan di Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Jayapura, menandai langkah signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa. "Hari ini kita menyaksikan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, dimana di Papua ada 999 desa dan kelurahan, dan semuanya sudah melakukan musyawarah desa khusus (musdus)," ucap Agus Fatoni di Jayapura, Senin,(21/7/25). Dari total 999 koperasi yang ditargetkan, sebanyak 645 telah resmi terbentuk dan mendapatkan badan hukum. Fatoni mengakui adanya kendala dalam proses pembentukan, terutama terkait letak geografis desa yang terpencil dan permasalahan administrasi kependudukan. "Ini memang ada beberapa kendala dan ini sedang kita atasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa 100%," jelasnya. Kata Fatoni, Pemerintah Provinsi Papua berupaya mengatasi hal ini dengan memberikan surat kuasa dan memanfaatkan surat keterangan domisili sebagai solusi alternatif. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni meninjau langsung fasilitas Koperasi Merah Putih di Kampung Holtekamp. Ia meninjau minimarket yang menyediakan sembako, layanan logistik Pos Indonesia, BRI Link, dan outlet LPG Bright Gas. Kunjungan juga mencakup peninjauan fasilitas klinik dan apotek. Fatoni bahkan turut memeriksa tekanan darahnya sendiri. "Hasilnya selalu bagus kalau darah, alhamdulillah," Ucapnya. Diketahui peluncuran Koperasi Merah Putih dihadiri sejumlah pejabat tinggi, baik militer dan sipil, seperti Pangdam XVII Cenderawasih dan pejabat pemerintah provinsi lainnya, menunjukkan dukungan kuat terhadap program ini. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar penggerak perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi di Papua. Pj Gubernur Papua Agus Fatoni optimis program ini akan berdampak positif bagi masyarakat Papua. ( Jidan )
23 Jul 2025, 12:15 WIT
Pemprov Papua Bentuk Satgas Cegah Peredaran Beras Oplosan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengambil langkah cepat untuk mencegah masuknya beras oplosan ke wilayah Papua. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan peredaran beras oplosan di Papua, namun Pemprov bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipasi.Hal ini di sampaikan Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/7/2024)."Hingga saat ini, beras oplosan belum masuk di Papua. Namun Pemprov bersama instansi terkait mulai melakukan antisipasi, sebab tidak menutup kemungkinan beras ini akan sampai di Papua,” tegas Hartati Sofia Iwanggin. Kata Iwanggin, upaya antisipasi ini difokuskan pada pengawasan ketat di lapangan melalui Satgas yang telah dibentuk sebelumnya."Pemprov Papua akan melakukan koordinasi dan menyatukan persepsi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pengawasan peredaran beras," Imbuhnya.Iwanggin menegaskan pihaknya akan proaktif bersama instansi terkait melakukan pengawasan secara ketat dalam penyaluran maupun peredaran beras di Papua. Sebagai bagian dari strategi pencegahan, lanjut Iwanggin bahwa para distributor beras di Papua diminta untuk turut serta aktif dalam mengawasi dan mencegah masuknya beras oplosan. " Beberapa merek beras oplosan tertentu telah diidentifikasi dan akan menjadi fokus pengawasan," Ucapnya.Hartati Iwanggin menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya. “Ada beberapa merek beras oplos yang tidak boleh dimasukkan di Papua, dan merek beras tersebut perlu kita awasi bersama secara ketat,” Terangnya. Hartati juga menyampaikan pesan kepada masyarakat Papua agar tetap tenang, karena Pemprov Papua berkomitmen untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari peredaran beras oplosan. " Masyarakat tetap tenang dan jangan cemas dengan peredaran beras oplosan, karena hingga saat ini belum ada temuan di Papua," pungkasnya. Lanju dia, Pemprov Papua akan terus meningkatkan pengawasan dan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan situasi terkini kepada masyarakat di Provinsi Papua. ( Jidan )
23 Jul 2025, 11:54 WIT
Karantina Papua Tengah Gelar Rapat Persiapan Pemantauan OPTK Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Karantina Pertanian Papua Tengah menggelar rapat persiapan pemantauan sebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tahun 2025. Rapat yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Karantina Papua Tengah pada 18 Juli 2025 ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk perwakilan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire.Kepala Karantina Papua Tengah, Ferdi, secara resmi membuka rapat dan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran OPTK. “Pemantauan ini sangat penting untuk melindungi ketahanan pangan kita. Kita harus bekerja sama untuk mencegah masuk dan tersebarnya OPTK yang dapat mengancam kelestarian sumber daya alam pertanian di wilayah Papua Tengah,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.Tahun 2025, pemantauan difokuskan pada 18 jenis OPTK prioritas dengan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire sebagai wilayah pelaksanaan utama. “Pemilihan Mimika dan Nabire sebagai wilayah fokus didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya adalah potensi kerawanan dan tingkat lalu lintas komoditas pertanian." Jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya data akurat dan valid sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengendalian OPTK.Ferdi berharap rapat ini dapat menghasilkan rencana kerja yang terstruktur dan terkoordinasi. “Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat menyusun strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran OPTK di Papua Tengah. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi sangat krusial untuk keberhasilan pemantauan ini,” tutupnya. (Jidan)
20 Jul 2025, 17:27 WIT
Kunjungi Korban Banjir Waesama, Kapolres Buru Selatan Salurkan Bantuan Sembako
Papuanewsonline.com, Bursel – Kapolres Buru Selatan AKBP. Andi P. Lorena, S.I.K., M.H, menunjukan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di kecamatan Waesama, kabupaten Buru Selatan.Bersama jajaran Forkopimda Buru Selatan (Bursel) diantaranya Wakil Bupati dan Ketua DPRD Bursel, selain melakukan peninjauan, Kapolres juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat pada Kamis (17/7/2025).Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako kepada warga di tiga desa terdampak di kecamatan Waesama. Diantaranya Desa Pohon Batu, Desa Persiapan Lehoni, dan Desa Wamsisi."Kami bersama Forkopimda turun langsung untuk memastikan kondisi warga yang terdampak serta menyalurkan bantuan. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar masyarakat tidak merasa sendirian menghadapi musibah ini," kata Kapolres.AKBP Andi menegaskan, aksi sosial yang dilaksanakan merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi bencana banjir.Polres Bursel juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.’’Polri selalu siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana. Kami dari Polres Buru Selatan juga mengerahkan personel untuk membantu warga yang terdampak banjir," ujarnya.Banjir yang terjadi bebarapa hari lalu menyebabkan tanggul kali Walnawe Desa Persiapan Lehoni jebol. Peristiwa ini mengakibatkan pemukiman warga terendam banjir serta sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan dan berlubang.Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bursel bersama jajaran Forkopimda Buru membagikan sebanyak 138 paket sembako. PNO-12
19 Jul 2025, 14:27 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
