Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
KWP Kecam Deddy Sitorus Usai Sebut Wartawan "Gerombolan Sirkus", Lapor Ke MKD
Papuanewsonline.com, Jakarta - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) mengecam keras pernyataan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevry Sitorus, yang menyebut wartawan sebagai "wartawan kayak sirkus" atau "gerombolan sirkus". Pernyataan tersebut disampaikan saat peliputan rapat di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (30/7/2026).KWP menilai ucapan tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Organisasi tersebut menegaskan pernyataan itu mencederai hubungan baik antara lembaga legislatif dan insan pers yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi serta demokrasi."Kami menilai pernyataan tersebut menghina dan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Ini mencederai hubungan baik antara lembaga legislatif dengan insan pers yang berperan menjaga transparansi dan demokrasi," tegas KWP dalam pernyataan sikap resminya.Menurut KWP, ucapan tersebut juga tidak mencerminkan etika dan kehormatan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang seharusnya menghormati profesi lain, termasuk insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.Sebagai tindak lanjut, KWP menyatakan akan melaporkan Deddy Sitorus ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, KWP menuntut klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 1 x 24 jam.KWP juga menyerukan kepada seluruh anggota DPR RI agar senantiasa menghormati profesi wartawan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia."Kami sebagai pengurus KWP merasa direndahkan dan dihina. Kami berharap MKD dapat segera memproses laporan ini dengan serius, sehingga peristiwa serupa tidak terulang," demikian bunyi pernyataan KWP.Pernyataan sikap tersebut ditandatangani di Jakarta pada Kamis (30/7/2026) oleh Pengurus KWP melalui Wakil Ketua Bidang Administrasi, Erwin Syahputra Siregar.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 20:48 WIT
TPNPB Kodap III Ndugama Angkat Maleo Kogeya Jadi Komandan Operasi
Papuanewsonline.com, Nduga - TPNPB Kodap III Ndugama Derakma resmi menetapkan Mayor Maleo Kogeya sebagai Komandan Operasi baru menggantikan Mayor Pemne Kogeya. Penetapan dilakukan dalam evaluasi internal 3 Kowip dan 13 Batalyon di markas Nduga, dilaporkan langsung oleh Panglima Kodap III Brigjen Egianus Kogeya, Kamis (30/7/2026).Dalam Siaran Pers Ke-III Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima dari Jubir Sebby Sambom, Egianus dan Maleo mengeluarkan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.Mereka menuding pemerintah menggunakan Alutsista impor seperti helikopter, drone, pesawat Super Tucano, dan bom mortir asal Serbia di Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Puncak hingga Pegunungan Bintang yang dinilai menyebabkan korban sipil dan pengungsian massal."Kami minta Presiden hentikan penggunaan senjata berat. Itu tidak seimbang dan melanggar hukum internasional serta HAM," tegas Egianus.Egianus juga menetapkan wilayah perang hanya di sepanjang Gunung Habema-Mumugu atau Jalan Trans Wamena-Nduga dan meminta militer keluar dari pemukiman sipil.Sementara itu, Maleo Kogeya menantang TNI untuk perang darat tanpa dukungan udara."Jika laki-laki sejati, hentikan helikopter dan pesawat impor, turunkan pasukan di medan perang lawan kami. TPNPB hanya pakai senjata rampasan," kata Maleo.Ia juga mempertanyakan mengapa Indonesia harus memakai logistik perang dari luar negeri jika diklaim mampu menghadapi TPNPB. (OF)
30 Jul 2026, 18:44 WIT
Memalukan! Staf KPK dari Polri Peras Bupati Pemalang Usai OTT - Kini Jadi Tersangka
Papuanewsonline.com, Jakarta - Busuk di dalam. Di saat KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, seorang staf administrasinya dari unsur Polri justru menjadikan OTT itu sebagai ladang pemerasan.Oknum tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Skandal di tubuh lembaga antirasuah itu dibenarkan langsung oleh Juru Bicara KPK Setya Budianto."Benar, satu orang staf administrasi dari kepolisian yang ditugaskan di KPK telah kami tetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang," tegas Setya kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).Manfaatkan Posisi, Peras Bupati Terjaring OTTTersangka diduga memanfaatkan kepanikan Anom usai terjaring OTT pada 29 Juli 2026 lalu. Anom sendiri ditangkap KPK terkait dugaan gratifikasi dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.Bukannya menjalankan tugas, oknum polisi titipan di KPK itu justru menekan dan meminta uang kepada Bupati yang sedang terjerat kasus.Ini bukan lagi pelanggaran etik. Ini pemerasan. Kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam markas antikorupsi itu sendiri.Hingga berita ini diturunkan, KPK masih bungkam soal identitas, pangkat, dan besaran uang pemerasan. Alasannya: penyidikan masih berjalan.Kasus ini menjadi tamparan keras bagi KPK. OTT yang digadang-gadang sebagai senjata pamungkas membersihkan daerah, justru dikotori oleh ulah pemburu rente dari dalam.KPK mengklaim tidak akan pandang bulu."Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jabatan, akan kami tindak tegas secara pidana," ujar Setya.Penulis: HendrikEditor: OF
30 Jul 2026, 13:39 WIT
Wakasad Pimpin Penerimaan 429 Paja Dikmapa PK, Tekankan Penguatan SDM TNI AD
Papuanewsonline.com, Jakarta – Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Tradisi Penerimaan 429 Perwira Remaja (Paja) Abituren Pendidikan Pembentukan Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) Tahun Anggaran 2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (27/7/2026). Tradisi tersebut menandai bergabungnya para perwira muda ke dalam keluarga besar TNI Angkatan Darat sekaligus menjadi awal pengabdian mereka sebagai pemimpin di satuan.Sebanyak 429 Perwira Remaja yang diterima terdiri atas 373 perwira pria dan 56 perwira Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad). Sebelumnya, di hari yang sama, mereka telah dilantik melalui Upacara Prasetya Perwira (Praspa) yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap.Dalam amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang dibacakan Wakasad, ditegaskan bahwa perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, serta pergeseran karakter ancaman menuntut TNI AD terus membangun kekuatan yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan.“Perang siber, perang informasi, penggunaan kecerdasan artifisial, sistem tanpa awak, mahadata, serta perkembangan teknologi militer telah menciptakan ruang pertempuran baru yang menuntut kecerdasan intelektual, kecermatan strategi, kecepatan respons, dan penguasaan teknologi modern,” kutip Wakasad.Kasad juga menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga unggul secara intelektual, adaptif dalam berpikir, serta mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.“Dalam konteks inilah, kehadiran para perwira remaja dari berbagai latar belakang pendidikan tinggi, seperti kesehatan, siber, intelijen, penerbangan, biologi, kimia, fisika, matematika, teknik, dan disiplin ilmu lainnya, bukan sekadar pelengkap organisasi namun merupakan bagian penting dalam penguatan struktur TNI AD agar semakin mampu menjawab tantangan zaman melalui pendekatan ilmiah, berbasis data dan teknologi, serta berorientasi pada solusi dan modernisasi pertahanan nasional,” imbuhnya.Para Perwira Remaja tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan telah dipersiapkan untuk mengemban tugas sesuai kompetensi masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Tradisi penerimaan ini juga menjadi bagian dari pembinaan personel untuk menanamkan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dalam setiap pelaksanaan tugas.Bergabungnya 429 Perwira Remaja Abituren Dikmapa PK TA 2026 semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menjawab tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks. PNO-12
30 Jul 2026, 13:05 WIT
Cek Langsung Kendaraan Operasional, Wakapolda Maluku Pastikan Layanan Darurat 110 Siaga 24 Jam
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan memastikan kesiapan penuh layanan darurat Kepolisian 110 yang menjadi garda terdepan dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., memimpin langsung Apel Pengecekan Kendaraan Operasional Layanan Kepolisian 110 di Lapangan Tahapary Tantui, Ambon, Selasa (28/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Propam Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta para pejabat dan personel yang bertugas mendukung operasional pelayanan Kepolisian 110.Dalam apel tersebut, Wakapolda melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada operasional yang menjadi tulang punggung pelayanan cepat kepada masyarakat. Kendaraan yang diperiksa meliputi kendaraan operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku, Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Maluku, kendaraan Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta kendaraan patroli Samapta Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.Pengecekan dilakukan untuk memastikan seluruh kendaraan beserta perlengkapan pendukung berada dalam kondisi prima sehingga siap digerakkan setiap saat guna merespons laporan masyarakat melalui layanan darurat 110, baik dalam situasi gangguan kamtibmas, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, maupun kondisi darurat lainnya yang membutuhkan kehadiran polisi secara cepat.Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa kesiapan armada operasional merupakan bagian penting dari implementasi Polri Presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."Layanan Kepolisian 110 merupakan salah satu wajah pelayanan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh personel maupun sarana pendukung harus selalu dalam kondisi siap sehingga setiap laporan yang masuk dapat direspons secara cepat, tepat, profesional, dan humanis," tegas Brigjen Pol. Arif Budiman.Ia menekankan bahwa tidak boleh ada kendaraan operasional yang mengalami kendala ketika masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian."Negara harus hadir melalui pelayanan kepolisian yang cepat. Karena itu saya memastikan secara langsung seluruh kendaraan operasional benar-benar siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kesiapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku dalam memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," lanjutnya.Selain memeriksa kondisi fisik kendaraan, Wakapolda juga memastikan kesiapan personel yang mengawaki layanan tersebut agar mampu memberikan respons secara profesional sesuai standar operasional prosedur dalam setiap penanganan laporan masyarakat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa pengecekan kendaraan operasional dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan sistem respons cepat Polda Maluku berjalan optimal.Menurutnya, keberhasilan pelayanan Kepolisian 110 tidak hanya ditentukan oleh kesiapan personel, tetapi juga oleh kesiapan seluruh sarana pendukung sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, efektif, dan dapat diandalkan."Polda Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan Kepolisian yang semakin modern, responsif, dan terpercaya. Melalui kesiapan armada operasional dan personel, kami memastikan setiap laporan masyarakat yang disampaikan melalui layanan Kepolisian 110 dapat segera diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat Kepolisian 110 secara bertanggung jawab apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana, gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan kehadiran aparat kepolisian.Melalui pengecekan kesiapan armada operasional ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi Polri Presisi. Dengan dukungan personel yang profesional dan kendaraan operasional yang selalu siap siaga selama 24 jam, Polda Maluku optimistis mampu memberikan respons cepat terhadap setiap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh warga. PNO-12
30 Jul 2026, 12:57 WIT
Supremasi Hukum Utama, Yusril Dorong Polri Perkuat Perlindungan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta Kepolisian Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan perlindungan di tengah masyarakat. Langkah ini diambil guna mencegah berbagai tindak kejahatan sekaligus menekan potensi meningkatnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.Yusril menegaskan, jika negara gagal menjamin rasa aman dari ancaman pencurian, perampokan, hingga pembegalan, maka kecenderungan warga mengambil jalan sendiri akan semakin tinggi. (29/7/30) Hal ini berisiko melahirkan kejahatan baru berupa penganiayaan yang merenggut nyawa, sebagaimana kasus yang terjadi di Bali dan Morowali. Ia menilai kelalaian aparat dalam mencegah hal tersebut justru menjadi pelanggaran HAM yang serius.Untuk mengatasi persoalan ini, ia akan menggelar Rapat Koordinasi Gabungan bersama Menko Polkam guna menyatukan langkah penanganan kejahatan jalanan. Penanganan tidak bisa hanya dibebankan pada kepolisian semata, melainkan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta lembaga independen seperti Komnas HAM dan LPSK agar lebih menyeluruh.Penyebab kejahatan memang beragam, namun pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan terpadu, terstandar, dan saling bersinergi. Tujuannya agar hak asasi setiap warga tetap terjaga dan proses hukum yang adil tetap menjadi jalan utama penyelesaian masalah.Penulis: JidEditor: OF
30 Jul 2026, 09:57 WIT
Karo Ops Buka Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026: Lindungi Masyarakat dari Bahaya Narkoba
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung perang nasional melawan narkotika dengan mempersiapkan secara matang pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan Pra Operasi (Lat Pra Ops) Antik Salawaku 2026 oleh Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si., di Aula Basudara Manise Polda Maluku, Selasa (28/7/2026).Pelatihan yang mengusung tema "Melalui Pelatihan Pra Operasi Antik Salawaku 2026 Kita Tingkatkan Profesionalisme dan Strategi dalam Memberantas serta Mencegah Peredaran Gelap Narkoba untuk Menciptakan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Kondusif" tersebut diikuti Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, para Kasubdit Ditresnarkoba, serta seluruh personel yang tergabung dalam Surat Perintah Operasi Antik Salawaku 2026.Pembukaan Lat Pra Ops menjadi tahapan penting dalam memastikan kesiapan personel, penyamaan persepsi, strategi bertindak, hingga penguatan sinergi lintas fungsi kepolisian sebelum operasi pemberantasan narkotika digelar.Dalam arahannya, Karo Ops Polda Maluku menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional maupun daerah. Menurutnya, perkembangan jaringan narkotika yang kini memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital, jasa ekspedisi hingga jalur laut menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan yang semakin profesional dan adaptif."Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu ancaman serius, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Maluku. Perkembangan jaringan narkotika semakin kompleks dengan memanfaatkan teknologi informasi, transaksi digital serta berbagai modus operandi baru yang membutuhkan kewaspadaan, kemampuan, dan strategi penanganan yang lebih komprehensif," kata Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor.Ia menegaskan, Operasi Antik Salawaku 2026 merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, melalui pendekatan yang mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum, serta didukung fungsi intelijen dan kehumasan secara terpadu."Operasi Antik Salawaku 2026 menjadi langkah strategis Polri untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas," tegasnya.Karo Ops juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta pelatihan, di antaranya menyamakan persepsi mengenai sasaran operasi, memahami perkembangan modus operandi jaringan narkotika, memperkuat kerja sama antar-satuan tugas, melaksanakan setiap tindakan secara cermat, akuntabel dan berbasis informasi yang valid, serta menjadikan Operasi Antik Salawaku sebagai implementasi nyata komitmen Polri dalam menjaga keamanan masyarakat."Manfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan menyamakan pola bertindak di lapangan. Bangun sinergi yang solid antar-satgas, pahami setiap perkembangan modus operandi jaringan narkotika, dan laksanakan setiap tindakan secara profesional serta akuntabel. Jadikan Operasi Antik Salawaku 2026 sebagai wujud komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," ujar Ronald.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa Lat Pra Ops Antik Salawaku merupakan bagian dari strategi Polda Maluku untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi tantangan pemberantasan narkotika yang semakin kompleks.Menurutnya, kejahatan narkotika saat ini berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan teknologi digital dan jaringan lintas wilayah sehingga memerlukan kesiapan personel yang memiliki kemampuan teknis, profesionalisme, dan integritas tinggi."Pelatihan ini menjadi bekal penting bagi seluruh personel agar memiliki kesamaan persepsi, kesiapan teknis, dan strategi yang tepat dalam pelaksanaan Operasi Antik Salawaku 2026. Polda Maluku berkomitmen mendukung program nasional pemberantasan narkotika melalui langkah-langkah yang profesional, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Kabid Humas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing."Pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar ruang gerak para pelaku semakin sempit. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis dapat melindungi generasi bangsa sekaligus menjaga Maluku tetap aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba," tutupnya.Melalui pelaksanaan Lat Pra Ops Antik Salawaku 2026, Polda Maluku memastikan seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi Operasi Antik Salawaku 2026. Dengan mengedepankan profesionalisme, strategi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan, serta sinergi lintas fungsi, operasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan peredaran gelap narkotika sekaligus memperkuat komitmen Polri melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. PNO-12
30 Jul 2026, 09:21 WIT
KNPB Serukan Aksi Serentak di Seluruh Tanah Papua Tolak Darurat Militer
Papuanewsonline.com, Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB)menyerukan aksi damai serentak di seluruh tanah Papua pada 3 Agustus 2026.Seruan aksi nasional tersebut mengusung tema sentral: "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan".Aksi serentak ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi KNPB di berbagai wilayah. Sebelumnya, melalui release resmi yang diterima Redaksi Media ini menyebutkan, untuk BPW-KNPB Numbay telah resmi mengantar surat pemberitahuan aksi ke Polresta Jayapura Kota, Rabu 29 Juli 2026, yang diterima langsung Kasat Intelkam AKP Piter Rumkorem.KNPB menilai, kondisi Papua hari ini berada dalam situasi darurat akibat masifnya operasi militer, yang berdampak langsung pada krisis kemanusiaan, pengungsian warga sipil, hingga pembungkaman ruang demokrasi.Untuk itu, KNPB Pusat menyerukan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Sektor KNPB dari Sorong sampai Merauke untuk melakukan mobilisasi dan aksi di wilayahnya masing-masing secara damai, tertib dan bermartabat.Seruan terbuka juga ditujukan kepada seluruh elemen rakyat Papua dan non-Papua, mahasiswa, Cipayung, OKP, pemuda, perempuan, buruh, tani, nelayan, tokoh adat, tokoh gereja, dan semua yang merasakan penindasan di atas tanah Papua untuk mengambil bagian.KNPB menegaskan, aksi 3 Agustus adalah aksi konstitusional sebagai hak politik rakyat untuk menyuarakan penolakan terhadap militerisme dan menuntut penyelesaian damai untuk Papua.Penulis: HendrikEditor. : Of
30 Jul 2026, 01:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
