Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Gaungkan Safety Riding, Kapolda Maluku: Jadikan Keselamatan Sebagai Prioritas Utama
Papuanewsonline.com, Ambon – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dimanfaatkan Polda Maluku untuk memperkuat kampanye keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan Safety Riding Wisata Rally Club yang melibatkan komunitas motor, pecinta touring, Bhayangkari, serta jajaran Polda Maluku. Kegiatan yang berlangsung Minggu (12/7/2026) itu menjadi bagian dari upaya Polri membangun budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, Irjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta, seluruh Pejabat Utama Polda Maluku, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta ratusan peserta dari berbagai komunitas motor di Kota Ambon.Rombongan dilepas dari Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary Tantui Ambon dan menempuh rute melintasi sejumlah kawasan di Kota Ambon hingga Kabupaten Maluku Tengah, dengan titik persinggahan di Desa Rutong, Desa Morela, dan Mako Polsek Leihitu sebelum kembali finis di Lapangan Tahapary.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibangun melalui kesadaran, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan hukum."Melalui Safety Riding ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai budaya dan gaya hidup. Memiliki kendaraan saja tidak cukup, tetapi harus diiringi pengetahuan, keterampilan, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap saling menghormati sesama pengguna jalan. Keselamatan adalah kebutuhan setiap orang dan harus menjadi prioritas utama," kata Kapolda.Ia menjelaskan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar perayaan institusi, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan melalui peningkatan disiplin berlalu lintas."Kami ingin seluruh masyarakat pulang dengan selamat setiap kali berkendara. Karena itu mari gunakan helm berstandar SNI, lengkapi surat-surat kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, hindari kecepatan berlebihan, dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya," tegasnya.Selain mengampanyekan keselamatan berlalu lintas, kegiatan Safety Riding Wisata Rally Club juga mempererat sinergi antara Polri dengan komunitas otomotif serta masyarakat sebagai mitra strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di Maluku.Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, sekaligus menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan Polri Presisi kepada masyarakat. PNO-12
13 Jul 2026, 21:14 WIT
Mimika Kian Hancur! JOEL Pimpin 2 Tahun Pembangunan Hanya Heboh di Media, Tapi Secara Nyata Nol
Papuanewsonline.com, Timika, – Tokoh masyarakat Mimika, Yohanes Kemong, mengkritik dua tahun kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Ia menilai program pembangunan yang diberitakan media tidak sesuai dengan kondisi di lapangan."Selama dua tahun kepemimpinan Johanes Rettob dan Emanuel Kemong sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diberitakan di media," kata Yohanes Kemong melalui keterangan tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Senin (13/7/2026).Soroti Visi “Dari Kampung ke Kota” Yohanes mempertanyakan realisasi visi dan misi pembangunan “dari kampung ke kota” yang digaungkan Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan akronim JOEL. “Program kerja yang mana? Karena kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan yang diberitakan di media. Sebagai tokoh masyarakat saya merasa sedih dan kecewa dengan hal ini,” ujarnya.Menurut dia, selama dua tahun terakhir masyarakat di perkampungan hingga distrik belum melihat pembangunan yang disebut-sebut media di Timika. “Sesuai visi dan misi pembangunan dari kampung ke kota, tapi fakta kampung-kampung tidak ada, apalagi di kota lebih parah,” tegasnya.Disebut Hanya Lanjutkan Pembangunan Sebelumnya Yohanes menilai pembangunan yang tampak di Kota Timika merupakan program dari Bupati sebelumnya, Eltinus Omaleng. “Pembangunan yang dilaksanakan pasangan JOEL selama dua tahun ini adalah kegiatan seremonial dan banyak program keluar daerah serta urusan kegiatan PKK, yang menghamburkan uang daerah tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” kata dia.Persoalan Keuangan dan Pejabat PLT Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah. Yohanes menyebut utang tahun 2025 menumpuk hingga lebih dari Rp200 miliar dan belum terbayar ke pihak ketiga. Di sisi lain, Pemerintah Daerah menyimpan dana Rp1,1 triliun di bank.“Hancurnya Kabupaten Mimika selama dua tahun ini adalah hal yang nyata. Tetapi satu sisi buruk adalah berita di media sangat heboh tentang program pembangunan. Padahal rencana di atas rencana hanya dibesarkan di media, tetapi nol di lapangan,” imbuhnya.Selain itu, Yohanes mengaku kecewa dengan banyaknya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang masih berstatus Pelaksana Tugas. Menurut dia, kondisi itu membuat kinerja OPD tidak efektif.“Akhirnya Kabupaten Mimika dalam kepemimpinan JOEL hancur, karena program kerja yang dihebohkan melalui berita di media tidak sesuai dengan fakta lapangan,” jelasnya.Yohanes mengatakan, sebagai anak negeri asli Mimika, ia merasa sedih dengan kondisi yang terjadi di daerahnya.Hingga berita ini diturunkan, Papuanewsonline.com belum mendapat tanggapan dari Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong terkait kritik tersebut.Penulis: Hendrik Editor: Gf
13 Jul 2026, 14:03 WIT
AMI Desak KPK Periksa Dana SILPA APBD Mimika 2025 Rp 1,1 Triliun
Papuanewsonline.com, Timika- Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) mendesak Lembaga Antirasuah (KPK) memeriksa SILPA Rp1,1 Triliun APBD Mimika tahun 2025.Desakan ini disampaikan Arjuna selaku koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) melalui keterangan tertulis kepada Media ini, Minggu (12/7/2026).Arjuna mengatakan KPK seharusnya lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi di wilayah timur, seperti dana SILPA Apbd Mimika 1,1 Triliun ini merupakan potensi korupsi, karena ini merupakan angka yang tidak wajar." Kami mendesak KPK memeriksa Kepala BPKAD Mimika dan semua pihak secara menyeluruh terkait pengelolaan keuangan APBD tahun 2025. Hal ini penting agar mendalami dana SILPA 1,1 Triliun di Kabupaten Mimika," tegas Arjuna.Kata Arjuna, AMI menilai Penegak hukum di Papua dalam hal ini Jaksa dan Polisi sudah tidak dipercaya publik dalam penanganan perkara korupsi." Kasus Dana PON di Kejati Papua dengan kerugian negara ratusan miliar, kasus korupsi dana KPUD Mimika 28 Miliar yang mengendap di Polda Papua Tengah, ini bobroknya penegakan hukum di Papua, sehingga publik lebih percaya kepada KPK," Terangnya.Kata Arjuna, KPK bisa menggandeng OJK dan PPATK dalam memeriksa SILPA Apbd 1,1 Triliun di Kabupaten Mimika." Data LHKPN dari Beberapa pihak yang berperan dalam SILPA Apbd 1,1 Triliun di Kabupaten Mimika menunjukan angka signifikan dari tahun ke tahun, sehingga ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi KPK," ungkap Arjuna.Arjuna berharap agar KPK bisa mendengar dan menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) sehingga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan APBD Mimika Tahun 2025.Sementara itu dilaporkan Papuanewsonline.com beberapa pekan kemarin bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan dana SILPA APBD 1,1 Triliun bergeser dari BANK Papua ke rekening BANK Mandiri.Pergeseran anggaran Negara diduga atas perintah Bupati Mimika Johanes Rettob, tanpa diketahui dan disetujui DPRK Mimika.Terkait Pergeseran anggaran Triliunan ini, Bupati Johanes Rettob maupun Ketua DPRK Primus Natikapereyau belum dapat dikonfirmasi.Namun terkait SILPA 1,1 Triliun di BANK Papua, dibenarkan Pemkab Mimika melalui Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa.Mallisa membenarkan bahwa SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,1 triliun. Penyebab SILPA besar menurut Mallisa bahwa Realisasi penyerapan anggaran 2025 hanya 80,12% ." Ada kegiatan yang gagal berkontrak dan belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun anggaran," Terangnya.Mallisa menyebut soal bunga dari dana tersebut mengikuti ketentuan bunga giro yang berlaku di Bank Papua. Mallisa mengakui Untuk besaran pastinya, dia meminta ditanyakan langsung ke Bank Papua. Diketahui Sebagai gambaran, Bank Papua untuk Juli 2026 menetapkan suku bunga giro dan deposito. Contoh deposito 1 Miliar 3,40% - 3,50% per tahun. Tapi bunga giro biasanya lebih rendah dari deposito. Isu ini muncul dari desakan tokoh pemuda Mimika, Edward Rahawadan. Dia menyoroti SILPA Rp1,1 Triliun yang disimpan di BANK Papua, sekaligus adanya utang pemda ke pihak ketiga ratusan miliar dari tahun 2025, yang disebut belum terselesaikan hingga 2026. Edward mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memerintahkan KPK dan Kejagung turun ke Mimika melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan APBD tahun 2025. Edward juga menyebut analisis yuridis: SILPA bagian dari keuangan negara. Kalau dalam pengelolaan ada manipulasi, rekayasa anggaran, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan dana yang bertentangan aturan, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Tapi dia menegaskan dugaan tersebut tetap harus dibuktikan lewat penyelidikan aparat penegak hukum. Penulis: HendrikEditor. : Gf
12 Jul 2026, 09:57 WIT
Mafud MD Berikan Selamat Kepada Polri dan Apresiasi Kinerja Kejagung
Papuanewsonline.com, Jakarta- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengapresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) atas langkah yang dinilainya progresif dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia.Mahfud MD mengucapkan selamat kepada Polri yang disebut berhasil membongkar dugaan penyembunyian aset yang diduga berasal dari hasil korupsi di sebuah kafe serta sejumlah lokasi lainnya.Selain itu, Mahfud juga memberikan apresiasi kepada Kejagung RI yang terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan korupsi, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga dari hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya," kata Mahfud, dikutip dari akun X pribadinya, Minggu (12/7/2026)."Selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG," lanjutnya.Penulis: AbimEditor. : Gf
12 Jul 2026, 04:06 WIT
Sebelum Undur Diri, Febrie Adriansyah Sebut Ada 47 Orang Terlibat Mega Korupsi BGN
Papuanewsonline.com, Jakarta- Empat Puluh Tuju (47) orang terseret dalam mega korupsi BGN.Hal ini disampaikan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sebelum mengundurkan diri dari jabatan, pada Jumat (10/7/2026).Febrie menegaskan bahwa dari daftar 41 nama yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), jumlahnya bertambah menjadi 47 nama.Kata Dia, walaupun 47 nama sudah dikantongi penyidik, namun masih akan didalami untuk dibuktikan keterlibatannya.“Kita lihat perkembangannya, tapi kita juga menginginkan agar BGN berjalan baik, sehingga kita jalin komunikasi dengan rekan-rekan sekarang yang menakhodai MBG,” Jelasnya.Sementara itu, Hingga saat ini, sudah ada tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana; mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung; mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya; Asep Yusuf Soemantri selaku pihak swasta; Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono; Glory Harimas Sihombing selaku pihak swasta; dan LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGNFebrie Adriansyah Jadi TersangkaKepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Irjen Pol. Totok Suharyanto secara resmi mengumumkan bahwa mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus PT ASABRI.Hal itu disampaikan Totok dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, pada Sabtu (11/7). Soreh." Kita telah menetapkan saudara FA sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelengaran negara dalam perkara PT ASABRI," Ucapnya.Totok menjelaskan, selain Febrie, pihaknya juga telah menetapkan salah satu pegawai swasta berinisial DR menjadi tersangka dalam kasus yang sama.Hal ini juga dibenarkan Plt Jampidsus Rudi Margono." Kejaksaan Agung secara resmi telah menerima pelimpahan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dari Polri, yakni kasus terkait batu bara, PT Asabri, dan Krakatau Steel," Terangnya.Kata Rudi Margono, Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat proses penanganan perkara, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama Ketua Komisi III DPR RI dan Kakortastipidkor Polri." Sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu pihak swasta, yang kedua adalah dari pihak oknum pegawai negeri yaitu berinisial F" UjarnyaPenulis: HendrikEditor. Gf
12 Jul 2026, 01:18 WIT
KPK Tangkap Bupati Sukoharjo, Brankas Isi Emas 2,5 Kg dan Uang Rp21,2 Miliar
Papuanewsonline.com, Jakarta- KPK secara resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terkait pemerasan.Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK menyita berbagai barang berharga berupa uang tunai, valuta asing, hingga logam mulia dengan total nilai mencapai sekitar Rp21,2 miliar.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penyitaan tersebut merupakan hasil operasi penyelidikan dan penyidikan tertutup yang dilakukan tim penyidik KPK."Dalam kegiatan penyelidikan maupun penyidikan, Tim KPK turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai Rp21,2 miliar," ujar Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).Kata Asep Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi uang tunai sebesar Rp6,4 miliar, valuta asing dengan nilai sekitar Rp7,5 miliar yang terdiri dari dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Ringgit Malaysia, dan baht Thailand. " Selain itu, penyidik juga menyita 25 keping logam mulia masing-masing seberat 100 gram atau total 2,5 kilogram dengan nilai sekitar Rp7,3 miliar," Ungkapnya.Asep menyebutkan penyitaan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk ruang kerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko." Ada juga dua brankas milik Bupati Etik yang berada di Wonogiri dan Laweyan, serta dari Sekretaris BPKAD Kabupaten Sukoharjo, Nardi," Jelasnya.Asep menerangkan praktik yang dilakukan Etik Suryani merupakan kelanjutan dari pola yang sudah berlangsung pada masa pemerintahan sebelumnya."Permintaan ETS ini diduga melanjutkan 'tradisi' Bupati sebelumnya, yang juga merupakan suami dari ETS," ujar Asep.Lanjut kata Asep, dugaan pemerasan dilakukan melalui penerbitan dua Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur penerima serta besaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan BPKAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. " Kebijakan ini dimanfaatkan untuk meminta setoran dari para bawahannya," Tegasnya.Seiring dengan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, Asep melanjutkan, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo."KPK menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," Tegasnya.Kata Dia, Atas perbuatan ini para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Penulis: HendrikEditor. : Gf
12 Jul 2026, 00:28 WIT
Breaking News: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Diumumkan Jadi Tersangka
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Irjen Pol. Totok Suharyanto secara resmi mengumumkan bahwa mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus PT ASABRI.Hal itu disampaikan Totok dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, pada Sabtu (11/7). Soreh." Kita telah menetapkan saudara FA sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penangan hukum oleh pegawai negeri atau penyelengaran negara dalam perkara PT ASABRI," Ucapnya.Totok menjelaskan, selain Febrie, pihaknya juga telah menetapkan salah satu pegawai swasta berinisial DR menjadi tersangka dalam kasus yang sama.Hal ini juga dibenarkan Plt Jampidsus Rudi Margono." Kejaksaan Agung secara resmi telah menerima pelimpahan penanganan tiga perkara dugaan korupsi dari Polri, yakni kasus terkait batu bara, PT Asabri, dan Krakatau Steel," Terangnya.Kata Rudi Margono, Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat proses penanganan perkara, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama Ketua Komisi III DPR RI dan Kakortastipidkor Polri." Sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu pihak swasta, yang kedua adalah dari pihak oknum pegawai negeri yaitu berinisial F" UjarnyaPenulis: HendrikEditor. Gf
11 Jul 2026, 18:44 WIT
Pimpin Upacara Sertijab 9 Pejabat Polda Maluku, Ini Harapan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku sebagai bagian dari kebijakan pembinaan karier dan penguatan organisasi Polri Presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.Upacara berlangsung di Lobby Mapolda Maluku, Sabtu (11/7/2026), mulai pukul 09.30 WIT, dengan Komandan Upacara AKBP Hanndy Senonugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Maluku, seluruh Pejabat Utama, para Kapolres jajaran, Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta pengurus, serta para pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan.Sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan biro, direktorat, satuan kerja, dan kewilayahan, sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.Pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan tersebut yakni:* Kombes Pol Yudhi Wiratama, S.I.K. dilantik sebagai Karo Logistik Polda Maluku.* Jabatan Direktur Intelkam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol I Gede Arsana, S.H., S.I.K. kepada Kombes Pol Darmawan Dwiharyanto, S.I.K.* Jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Piter Yanottama, S.I.K., S.H., M.H. kepada Kombes Pol Budi Priyanto, S.I.K., M.Si.* Jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Yudi Kristanto, S.I.K. kepada Kombes Pol Dedy Eka Jaya Helmi, S.I.K., M.H.* Jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Irfan S. P. Marpaung, S.I.K., M.Si. kepada Kombes Pol Tedy Purnanto, S.I.K.* Jabatan Kabiddokkes Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol dr. M. Faizal Zulkarnaen, M.H., Sp.F., M.A.R.S. kepada Kombes Pol dr. Purwadi, S.Ked., Sp.THT-KL., M.M.* Jabatan Kabid Propam Polda Maluku diserahterimakan dari Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. kepada Kombes Pol Jarot Sungkono, S.H., S.I.K., M.H.* Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diserahterimakan dari Kombes Pol Dr. Yoga Putra Prima Setya, S.I.K., M.I.K. kepada Kombes Pol Andrias Susanto Nugroho, S.I.K., M.Si.* Jabatan Kapolres Maluku Tengah diserahterimakan dari AKBP Hardi Meladi Kadir, S.I.K., M.H. kepada AKBP Widy Irazwan, S.I.K.Prosesi sertijab diawali dengan laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara, penghormatan pasukan, pembacaan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sertijab, berita acara pelantikan dan pakta integritas, laporan pejabat yang melaksanakan sertijab, foto bersama, hingga pemberian ucapan selamat oleh Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama Polda Maluku, dan Bhayangkari kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi pembinaan organisasi Polri untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat."Pelantikan dan serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Saya berharap seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi, memperkuat sinergi, bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemeliharaan keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Maluku," tegas Kapolda.Kapolda juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polda Maluku, serta berharap pengalaman yang diperoleh menjadi bekal dalam mengemban amanah di tempat penugasan yang baru.Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa rotasi pejabat merupakan implementasi manajemen sumber daya manusia Polri untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin dinamis."Penguatan organisasi melalui pelantikan dan serah terima jabatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri Presisi untuk menghadirkan institusi yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya para pejabat baru, kami optimistis kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, serta pemeliharaan keamanan di Maluku akan semakin optimal," ujar Kombes Pol. Rositah Umasugi.Ia menambahkan, regenerasi kepemimpinan tersebut sekaligus memastikan seluruh program prioritas Polri tetap berjalan secara berkesinambungan, sehingga kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat, sekaligus menandai komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat organisasi Polri Presisi dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. PNO-12
11 Jul 2026, 18:37 WIT
Transformasi Polri Presisi, Polda Maluku Sambut Brigjen Pol. Arif Budiman
Papuanewsonline.com, Ambon – Penguatan kepemimpinan di lingkungan Polda Maluku terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung transformasi Polri Presisi dan menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Menjelang pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.Si., tiba di Ambon, Kamis (9/7/2026), dan disambut secara resmi di Bandara Internasional Pattimura.Prosesi penyambutan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku, Kombes Pol. I Made Sunarta, S.E., M.H., mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. Turut hadir mendampingi Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Maluku Ny. Ade Wirya Sunarta beserta jajaran pengurus Bhayangkari, para Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Karo Ops, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Keuangan, Kabid TIK, Plt. Karo Logistik, Penata Kebijakan Kapolri TK III Polda Maluku, serta Kapolsek Bandara Pattimura.Brigjen Pol. Arif Budiman tiba di Ambon bersama istri, Ny. Sari Arif Budiman, dan keluarga. Kehadirannya merupakan bagian dari mutasi jabatan di lingkungan Polri sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus penguatan kepemimpinan Polda Maluku dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia.Irwasda Polda Maluku Kombes Pol. I Made Sunarta mengatakan, penyambutan tersebut bukan sekadar tradisi organisasi, tetapi menjadi simbol kesiapan seluruh jajaran Polda Maluku menyambut kepemimpinan baru guna memperkuat sinergi internal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat."Kehadiran Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Wakapolda Maluku merupakan bagian dari penguatan kepemimpinan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang semakin dinamis di wilayah Maluku. Kami optimistis, dengan pengalaman dan kapasitas yang beliau miliki, pelaksanaan program Polri Presisi di Maluku akan semakin optimal," ujar Irwasda.Menurutnya, soliditas internal menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengamanan berbagai agenda strategis nasional yang tengah berjalan di Provinsi Maluku."Penyambutan ini merupakan wujud penghormatan institusi sekaligus simbol komitmen seluruh personel untuk mendukung kepemimpinan Wakapolda yang baru. Sinergi antara Kapolda, Wakapolda, Pejabat Utama, dan seluruh jajaran akan semakin memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, serta dipercaya publik," tambahnya.Sesuai agenda yang telah ditetapkan, Brigjen Pol. Arif Budiman akan resmi mengemban amanah sebagai Wakapolda Maluku melalui prosesi Serah Terima Jabatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026.Polda Maluku meyakini kehadiran Wakapolda yang baru akan semakin memperkuat kepemimpinan organisasi dalam mengakselerasi implementasi program Polri Presisi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung iklim investasi dan berbagai program strategis pemerintah di Provinsi Maluku.Dengan penguatan kepemimpinan tersebut, Polda Maluku berkomitmen terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan nasional. PNO-12
11 Jul 2026, 13:47 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
