Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Rs Bhayangkara Tk.i Pusdokkes Polri Ikuti Pameran Keterbukaan Informasi Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri turut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 14 Oktober hingga Kamis, 16 Oktober 2025, dan menjadi ajang penting dalam memperkuat semangat transparansi serta pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan dan lembaga negara.Acara pembukaan diawali dengan sambutan dari Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, yaitu Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A., yang menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.Kegiatan kemudian secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yaitu Dr. Ir. Ismail, M.T., yang hadir mewakili Menteri Komunikasi dan Digital. Acara juga diisi dengan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI, yaitu Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., Pada hari pertama, pameran ini turut menghadirkan seminar dua sesi dengan tema strategis.• Sesi pertama membahas “Keterbukaan Informasi Sektor Ekonomi Kreatif & Perbankan Menuju Indonesia Emas 2045.”• Sesi kedua mengangkat topik “Energi dan Lingkungan Hidup.”Berbagai lembaga dan instansi turut membuka stan informasi publiknya, termasuk RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri, yang hadir memberikan kontribusi melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah (tensi), gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, tim RS Bhayangkara juga memberikan informasi mengenai pelayanan unggulan dan fasilitas penunjang yang tersedia di rumah sakit, sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat.Partisipasi RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap semangat keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima, sejalan dengan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan terpercaya bagi masyarakat luas. PNO-12
15 Okt 2025, 14:52 WIT
Tragedi di Pedalaman Yahukimo: Guru Yappenda Tewas Dibunuh, Polisi Intensif Lakukan Olah TKP
Papuanewsonline.com, Dekai —
Suasana duka menyelimuti Distrik Holuwon, Kabupaten Yahukimo, pasca pembunuhan
tragis terhadap seorang tenaga guru Yayasan Pendidikan Advent (Yappenda)
bernama Melani Wamea. Korban ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di
sekitar area pemukiman tempatnya mengabdi sebagai pengajar di Sekolah Jhon D.
Wilson, beberapa waktu lalu. Polres Yahukimo bergerak cepat
melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap motif serta
identitas pelaku pembunuhan tersebut. Proses olah TKP dipimpin langsung oleh Ipda
Hariyadi, KBO Sat Intelkam Polres Yahukimo, bersama tim Sat Reskrim yang
diterjunkan dari Dekai. Tim kepolisian harus menempuh
perjalanan udara dari Bandara Nop Goliat Dekai menuju Lapangan Terbang Distrik
Holuwon, mengingat akses darat ke wilayah tersebut sulit ditempuh. Setiba di lokasi, tim gabungan
langsung melakukan pengamanan area dan pengumpulan barang bukti, termasuk
sebuah botol air minum yang ditemukan di dekat jasad korban. Barang bukti
tersebut kini telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium forensik. “Kami langsung melakukan
identifikasi awal, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan bukti di lokasi
kejadian. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi geografis
yang sulit dan keterbatasan akses komunikasi,” ujar Ipda Hariyadi kepada wartawan,
Selasa (14/10/2025). Berdasarkan keterangan salah satu
saksi berinisial AK (35), pelaku diduga berjumlah satu orang dengan ciri-ciri
mengenakan jaket hitam, penutup wajah, dan anting di telinga kiri. Meski
demikian, hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan petunjuk pasti
terkait motif pembunuhan. “Dari hasil penyelidikan awal,
kami belum menemukan indikasi adanya keterlibatan kelompok bersenjata atau
jaringan tertentu. Dugaan sementara, pelaku bertindak sendiri. Namun,
penyelidikan masih terus berlanjut,” terang Ipda Hariyadi. Peristiwa ini mengguncang
masyarakat Distrik Holuwon yang selama ini hidup damai. Para tokoh agama,
kepala kampung, dan perwakilan masyarakat adat segera menggelar pertemuan untuk
mendukung langkah kepolisian dan menenangkan warga. Mereka menegaskan pentingnya
menjaga keamanan serta meminta agar pelayanan publik, termasuk penerbangan
perintis dan kegiatan sekolah, tidak dihentikan akibat kejadian tersebut. “Kami berduka atas kehilangan
guru kami. Ia datang untuk mengajar anak-anak kami. Kami minta agar penerbangan
tetap dibuka dan masyarakat tidak takut. Polisi juga kami dukung untuk
mengungkap pelaku,” ujar salah satu tokoh agama setempat. Meskipun situasi di Holuwon kini dilaporkan
kondusif, aktivitas belajar mengajar di Sekolah Jhon D. Wilson dan beberapa
sekolah terdekat belum kembali normal. Para guru dan siswa masih merasa takut
untuk beraktivitas seperti biasa. “Anak-anak masih trauma. Mereka
kehilangan guru yang mereka cintai dan panutannya,” ujar salah satu warga
setempat. Pihak kepolisian memastikan akan
terus melakukan penjagaan dan patroli rutin di wilayah tersebut untuk menjamin
keamanan masyarakat dan tenaga pendidikan. “Kami berkomitmen mengusut kasus
ini hingga tuntas. Pelaku harus segera ditangkap agar masyarakat tenang dan
pendidikan bisa kembali berjalan,” tegas Ipda Hariyadi. (GF)
15 Okt 2025, 12:48 WIT
Wali Murid di Timika Geruduk SMP Kalam Kudus: Tuntut Keadilan atas Dugaan Rasisme
Papuanewsonline.com, Timika — Suasana
depan SMP Kalam Kudus Timika, Jalan Kudus, Mimika, mendadak tegang pada Senin
pagi. Puluhan orang tua siswa dan warga Papua menggelar aksi damai sebagai
bentuk protes terhadap dugaan tindakan rasisme yang dialami oleh seorang siswi
Papua di sekolah tersebut. Mereka datang membawa sejumlah
poster bertuliskan “Sa Bukan Monyet”, “Stop Rasisme di Sekolah”, hingga “Kami
Ingin Sekolah Tanpa Diskriminasi”. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan para
orang tua terhadap sikap pihak sekolah yang dinilai lamban menanggapi insiden
tersebut. Dugaan rasisme itu terjadi pada Jumat
(10/10/2025) di ruang kelas saat kegiatan belajar berlangsung. Berdasarkan
keterangan keluarga korban, seorang siswa diduga memanggil siswi Papua bernama
Brigita dengan sebutan “monyet” sebanyak tiga kali, bahkan saat wali kelas
masih berada di ruangan. “Saya sangat kecewa dan sakit
hati,” ujar ibu Brigita, saat ditemui di lokasi aksi. “Pendidikan di sini memang bagus,
tapi kalau kami lihat, anak-anak Papua seperti dikucilkan. Kadang anak saya di
dalam kelas tidak punya teman, jadi dia harus keluar cari teman di kelas lain,”
tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak kejadian itu, Brigita
dikabarkan trauma dan enggan bersekolah. Sang ibu mengaku telah mencoba
menenangkan anaknya agar bertahan hingga akhir semester, sebelum dipindahkan ke
sekolah lain. “Anak saya bilang, ‘Mama, saya
mau pindah sekolah.’ Tapi saya bilang, sekolah ini mahal, kenapa mau pindah?
Dia jawab, ‘Saya tidak punya teman, Mama’. Jadi kami sepakat tunggu semester
ini selesai dulu baru pindah,” ungkapnya. Para orang tua siswa yang hadir
menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap remeh. Mereka menyebut kasus
tersebut bukan sekadar perundungan (bullying), melainkan tindakan rasisme yang
melukai martabat anak-anak Papua. “Ini bukan soal dibuli, tapi
sudah rasis. Waktu kejadian, anak saya sudah lapor ke wali kelas, tapi cuma
dijawab ‘Sabar, Yana’. Setelah itu, wali kelas keluar dan tidak menanggapi
lagi,” ucap ibu Brigita dengan nada kesal. Massa yang hadir pun mendesak
agar pihak sekolah segera mengambil tindakan tegas terhadap siswa pelaku serta
guru yang dinilai abai dalam menangani laporan tersebut. “Kami minta anak-anak yang
melakukan rasis itu dikeluarkan dari sekolah. Kalau satu wali kelas saja bisa
hancurkan satu kelas, bagaimana kalau ada banyak guru seperti itu?” tegas
seorang perwakilan wali murid lainnya. Dari pantauan lapangan, sejumlah
peserta aksi menyebut bahwa Brigita bukan satu-satunya korban. Beberapa siswa
Papua lain, terutama siswi perempuan, juga disebut mengalami perlakuan
diskriminatif serupa. “Yang paling kena itu anak-anak
perempuan. Mereka pakai perasaan. Setelah dibuli, mereka langsung tidak mau
berangkat sekolah,” tutur salah satu orang tua yang hadir. Kondisi ini, menurut mereka,
mengancam semangat belajar anak-anak Papua yang berjuang menempuh pendidikan di
sekolah swasta bergengsi tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pihak
keluarga korban mengaku belum menerima permintaan maaf baik dari siswa pelaku
maupun pihak sekolah. “Belum ada permintaan maaf sampai
sekarang. Kami bicara di muka umum supaya semua tahu bahwa kami bukan monyet,
kami manusia sama seperti kalian. Hentikan bully dan rasisme di sekolah ini,”
ujar ibu Brigita lantang. Ia berharap kejadian ini dapat
menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama lembaga pendidikan, agar lebih
peka terhadap isu rasisme dan diskriminasi di lingkungan sekolah. “Kami ingin anak-anak Papua
belajar di lingkungan yang aman dan saling menghargai. Jangan kecilkan mereka,
karena mereka juga punya hak yang sama untuk berhasil,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
15 Okt 2025, 12:43 WIT
Pemkab Mimika Gandeng BPKP Perkuat SPIP: Wabup Kemong Dorong Budaya Kerja Transparan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem
tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui
kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Pemkab Mimika menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang
dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten
Mimika. Kegiatan tersebut dibuka secara
resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, di Timika, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Kemong menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar
kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan
publik terhadap kinerja pemerintah daerah. “Kehadiran bapak dan ibu hari ini
adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama. Ini sinyal positif bahwa seluruh
OPD mendukung penuh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mimika,” ujar Wabup Kemong dalam
sambutannya. Wabup Kemong menjelaskan, SPIP
memiliki fungsi vital sebagai sistem pengendalian internal yang berperan
menjaga arah pemerintahan agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia
mengibaratkan SPIP seperti sistem imunitas tubuh manusia — ketika kuat, maka
seluruh fungsi pemerintahan dapat berjalan efektif dan terhindar dari
penyimpangan. “SPIP yang matang dan diterapkan
secara konsisten akan menjadi garda terdepan dalam memastikan tujuan organisasi
tercapai, laporan keuangan dapat diandalkan, aset daerah terlindungi, serta
kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga,” tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan SPIP
tidak dapat dicapai hanya oleh satu instansi seperti Inspektorat Daerah saja.
Penguatan sistem ini membutuhkan sinergi menyeluruh dari seluruh perangkat
daerah, mulai dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan. “SPIP bukan hanya sekadar dokumen
atau prosedur administratif. Ini adalah budaya kerja yang harus kita hidupkan
setiap hari. Ia harus terlihat dalam sikap disiplin, keputusan yang berbasis
data, dan tanggung jawab setiap aparatur terhadap hasil kerjanya,” jelas
Kemong. Dalam pelaksanaan kegiatan ini,
Pemkab Mimika menggandeng BPKP sebagai mitra strategis untuk memastikan proses
pendampingan berjalan objektif dan terukur. Kolaborasi ini diharapkan dapat
menghasilkan peta jalan (roadmap) perbaikan yang konkret bagi peningkatan
maturitas SPIP di lingkungan Pemkab Mimika. “Kehadiran BPKP sangat penting,
karena mereka membantu kita menilai, mengarahkan, dan memperkuat setiap aspek
pengendalian internal agar sesuai dengan standar nasional,” ungkap Wabup. Ia juga menekankan bahwa
penerapan SPIP harus dijadikan alat manajemen risiko yang membantu setiap OPD
dalam mencapai target kinerja, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas.
Dengan demikian, SPIP dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government). Melalui penerapan SPIP yang
terintegrasi dan efektif, Pemkab Mimika menargetkan terciptanya birokrasi yang
efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki daya respons tinggi
terhadap kebutuhan masyarakat. Wabup Kemong optimistis bahwa
dengan komitmen dan sinergi antarperangkat daerah, Mimika akan mampu menjadi
contoh bagi daerah lain dalam hal penerapan tata kelola yang baik. “Tujuan akhir dari semua ini
adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Jika sistemnya kuat, maka pelayanan pun akan
maksimal,” pungkasnya. Kegiatan ini juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh ASN di Mimika bahwa
pengawasan dan pengendalian bukanlah bentuk ketidakpercayaan, tetapi justru upaya
bersama untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Penulis: Jid Editor: GF
15 Okt 2025, 03:40 WIT
Tegakkan Ketertiban, Pemda Puncak Jaya Pulangkan Enam Penjual Miras ke Daerah Asal
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya
— Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Puncak Jaya mengambil langkah tegas
dengan memulangkan enam orang penjual minuman keras (miras) ke daerah asal
mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga
stabilitas keamanan, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif
bagi masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Puncak Jaya, Yohanes Tabuni, menegaskan bahwa tindakan
ini bukan sekadar bentuk penertiban, tetapi juga langkah preventif agar dampak
negatif peredaran miras tidak semakin meluas di kalangan masyarakat, terutama
generasi muda. “Kami melakukan pemulangan karena
aktivitas penjualan miras terbukti mengganggu keamanan dan ketertiban
masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab moral
untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga Puncak Jaya,” ujar Yohanes
Tabuni, Selasa (14/10/2025). Menurut Yohanes, peredaran miras
di wilayah pegunungan sering menjadi sumber berbagai persoalan sosial, mulai
dari perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal. Karena
itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk bertindak cepat dan tegas sebelum
situasi semakin memburuk. “Kami sudah berulang kali
menerima laporan dari masyarakat bahwa aktivitas penjualan miras kerap
menimbulkan gangguan keamanan. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemulangan ini adalah
bentuk pembinaan agar mereka tidak kembali melakukan hal yang sama,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa keenam
penjual miras yang diamankan telah diberikan pembinaan dan peringatan keras,
sebelum akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak
mencoba melakukan aktivitas serupa di wilayah hukum Puncak Jaya. Pemda Puncak Jaya berkomitmen
menjadikan wilayahnya bebas dari peredaran minuman keras, sejalan dengan
semangat masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah dalam
menjaga ketertiban umum, memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, serta
melindungi generasi muda dari pengaruh negatif miras. “Kami tidak hanya melakukan
penindakan, tetapi juga pengawasan rutin dan sosialisasi tentang bahaya miras.
Semua ini untuk memastikan bahwa Puncak Jaya tetap aman dan damai,” tegas
Yohanes. Pemerintah daerah juga
menggandeng tokoh masyarakat, gereja, dan aparat keamanan dalam melakukan
patroli gabungan serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam
distribusi maupun konsumsi miras ilegal. Langkah tegas ini disambut
positif oleh warga setempat. Beberapa tokoh masyarakat mengapresiasi keberanian
Pemda dan Satpol PP dalam menindak penjual miras yang dinilai menjadi biang
kerok gangguan keamanan di daerah. “Kami sangat mendukung langkah
pemerintah. Selama ini, miras sudah banyak merusak anak muda dan memicu
keributan di kampung. Semoga tindakan ini menjadi efek jera,” ujar salah satu
tokoh masyarakat setempat. Dengan pemulangan enam penjual
miras ini, Pemda Puncak Jaya berharap wilayahnya semakin aman, dan masyarakat
dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa gangguan akibat konsumsi alkohol. “Keamanan adalah tanggung jawab
bersama. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan Puncak Jaya
menjadi daerah yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran miras,” tutup
Yohanes Tabuni. Penulis: Hendrik Editor: GF
15 Okt 2025, 02:34 WIT
Ini Anggota Satgas Damai Cartenz Yang Terlibat Persekusi dan Penculikan Wartawan di Timika
Papuanewsonline.com, Timika- Hasil Pemeriksaan internal Polisi terhadap Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria dan Kanit Satu Reskrim Polres Mimika Ipda Ahmad dan Sejumlah Gerombolan anggota Polri, terkait penculikan dan persekusi terhadap 4 orang Wartawan Media Papuanewsonline.com pada Jumat 3 Oktober pekan lalu, mulai terungkap fakta demi fakta.Informasi dan data yang diterima pada Selasa 14 Oktober 2025 menyebutkan bahwa, dari Gerombolan yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Rian Oktaria saat melakukan penculikan dan persekusi di kantor Redaksi Media Papuanewsonline.com terhadap 4 wartawan, hingga dibawa ke Polres layanan, ada juga keterlibatan sosok Anggota Brimob yang bertugas sebagai anggota Satgas Damai Cartenz di Timika, atas nama Richardo." Sosok Richardo anggota Satgas Damai Cartenz ini sangat agresif saat kami ber- 4 dijemput paksa dan dibawa ke Polres layanan, semoga pimpinan Satgas Damai Cartenz memberikan teguran keras dan sangsi etik terhadap yang bersangkutan, karena turut mengintimidasi dan melakukan ancaman saat kejadian," ungkap penanggungjawab Media Papuanewsonline.com Ifo Rahabav melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (14/10/2025).Ifo berharap agar dari hasil pemeriksaan internal yang dilakukan Paminal Polres Mimika, dapat ditindaklanjuti segera." Kami berharap Penyidik Paminal Polres Mimika, agar Profesional sehingga jangan ada lagi kasus seperti Ferdy Sambo di Timika,"Ucapnya.Kata Dia, dari hasil pengambilan keterangan dan fakta-fakta, serta bukti yang sudah disampaikan ke penyidik Paminal Polres Mimika sudah kuat, sehingga seharusnya proses segera dipercepat, baik secara etik maupun pidana." Kami sangat berharap keterbukaan dari Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Mimika, dalam penanganan perkara ini, sudah sejauh mana perkembanganya, karena pasti publik lagi menunggu tindaklanjut dari peristiwa ini," harap Ifo.Ifo mengakui bahwa peristiwa yang menimpa Wartawan media Papuanewsonline.com sudah menjadi isu Nasional sehingga lagi dipantau semua pihak.Ia mengakui Media Papuanewsonline.com akan dibantu KKJ, LBH Pers dan Senior-senior Jurnalis, untuk menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya." Benar, serangkaian tahapan kami sudah siapkan, yang pasti kami akan tetap dorong proses hukum baik pidana maupun etik atas peristiwa ini, sehingga kedepan jangan lagi ada peristiwa serupa terhadap Media maupun wartawan di Papua," Pungkasnya.Diketahui buntut ancam dan Teror 4 Jurnalis Media Papuanewsonline.com di Timika, IPW Desak Kapolri Pecat Kasat Reskrim Mimika AKP Rian OktariaIndonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan intimidasi, teror hingga pemaksaan tanda tangan surat pernyataan di bawah tekanan terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria bersama sejumlah anggotanya.Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kejadian yang berlangsung sepanjang Jumat malam (3 Oktober 2025) hingga Sabtu (4 Oktober 2025) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia yang sangat brutal.” Oleh karena itu, IPW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara cepat untuk bertindak dan mencopot Kasatreskrim Polres Mimika dan juga Kapolres Mimika untuk dilakukan sidang kode etik dan juga pidana. Termasuk mendalami sejumlah anggotanya yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut,” ujar Sugeng Teguh Santoso.Seperti diketahui, kasus itu berawal saat penanggung jawab Papuanewsonline.com, Ifo Rahabav memenuhi panggilan penyidik Polres Mimika untuk pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik dalam pemberitaan. Namun, alih-alih menjalani pemeriksaan profesional, situasi berubah menjadi malam penuh ancaman.” Saksi menyebut bahwa AKP Rian Oktaria sempat mendatangi ruang pemeriksaan dengan nada marah, lalu berbalik ke luar sambil berteriak di depan dua jurnalis lain yang menunggu: “Ini malam panjang, lama-lama sa tembak kepala!”,” tegas Sugeng lagi.Menurut Sugeng, bahwa ancaman itu bukan isapan jempol. Setelah Ifo keluar dari ruang pemeriksaan, Kasat Reskrim kembali menghubunginya lewat telepon dan menantang berkelahi sambil memaki: “Anjing kamu di mana, mari kita duel satu lawan satu”.Tak lama kemudian, belasan anggota polisi dipimpin langsung AKP Rian mendatangi kantor redaksi Papuanewsonline.com. Empat jurnalis Ifo, Jidan, Abiem, dan Hendrik dipaksa naik ke mobil berbeda setelah seluruh ponsel mereka disita.Setibanya di halaman Polres Mimika sekitar pukul 00.00 WIT, mereka dikeroyok dengan teror verbal dan ancaman fisik.Kasat Reskrim menantang duel, bahkan menyebut dirinya “orang Mabes” sambil mengancam: “Ada parang dan pisau di mobil saya, kalau kalian tidak mau duel ya kita baku potong, atau baku tikam ayo,".Bahkan, dua jurnalis, Abiem dan Jidan, sempat ditarik ke lapangan dan dipaksa berduel. Sementara itu, makian demi makian “anjing” terus dilontarkan di hadapan mereka.” Puncaknya, menjelang subuh, keempat jurnalis dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas meterai, berisi permintaan maaf dan janji untuk menghapus berita kritis tentang Kapolres dan Kasatreskrim Mimika,” ujar Sugeng lagi.Dengan adanya kejadian itu, IPW menilai perlakuan intimidasi, teror dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya itu, jelas-jelas telah melanggar UU 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Polri (Perpol) 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehingga menjadikan citra negatif dan buruk terhadap institusi Polri. Oleh karenanya sangat wajar kalau pimpinan Polri memecat dan mengeluarkan aparatnya dari keanggotaan Polri.Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.Sementara di Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.Bahkan di pasal 7 huruf a dinyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Sedang dalam etika kepribadian dikatakan di pasal 8 huruf b bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib humanis serta larangan bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang di pasal 12 huruf e.Lantaran itu, apa yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya tersebut bukan saja merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri tapi juga pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia.Karenanya, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria melalui putusan Majelis Sidang Kode Etik. Hal ini sesuai dengan statment Kapolri yang menginstruksikan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Polda hingga Polsek untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik di lapangan.“Kami meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta terus menjalin kerja sama dalam berbagai aktivitas peliputan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.Sebab menurutnya, pers adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Polri sangat menghargai peran media dalam memberikan informasi yang faktual dan membangun. Oleh karena itu, setiap tindakan penghalangan atau kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas adalah pelanggaran serius.(Redaksi)
14 Okt 2025, 20:53 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Pengamanan Maksimal Dalam Penyambutan Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Ambon - Polda Maluku menurunkan kekuatan penuh dalam pengamanan kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang tiba di Bandara Pattimura Ambon, Selasa (14/10/2025) pukul 12.05 WIT. Kedatangan orang nomor dua di Indonesia tersebut dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Maluku, disambut langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kehormatan di area VIP Bandara Pattimura. Seluruh unsur Forkopimda hadir dalam formasi lengkap, menandai sinergi dan kekompakan lintas institusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kenegaraan di wilayah Maluku.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Dankodaeral IX, Kabinda Maluku, Danlanud Pattimura, Danrem 151/Binaiya, serta Danpomdam XV/Pattimura.Rombongan Wakil Presiden turut didampingi sejumlah pejabat tinggi dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), unsur Paspampres, dan tim pendukung resmi yang terdiri dari 25 personel utama, termasuk Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, Ajudan Kombes Pol Ruruh Wicaksono, Dan Grup B Paspampres Kolonel Mar Tri Haryanto, serta sejumlah pejabat biro Setwapres lainnya.Usai penyambutan di Ambon, Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto bersama Gubernur Maluku dan Pangdam XV/Pattimura mendampingi Wakil Presiden dalam peninjauan Bendungan Way Apu di Pulau Buru. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja kenegaraan guna meninjau infrastruktur strategis di wilayah Maluku.Kapolda Maluku menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali berkat koordinasi lintas sektor yang solid.“Seluruh kegiatan penjemputan dan pengamanan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” ujar Irjen Pol Dadang Hartanto.Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa kedatangan Wakil Presiden merupakan kehormatan besar bagi masyarakat Maluku serta momentum penting untuk menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung kegiatan kenegaraan berskala nasional.“Kunjungan Bapak Wakil Presiden menjadi kebanggaan bagi kami. Polda Maluku siap memberikan pengamanan terbaik dan mendukung penuh setiap agenda pemerintah pusat di wilayah Maluku,” tegasnya. Kegiatan penyambutan di Bandara Pattimura berlangsung hingga pukul 12.25 WIT dengan situasi aman, tertib, dan terkendali. Pengamanan terpadu dilaksanakan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Paspampres di bawah pengawasan langsung jajaran keamanan wilayah.Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut dengan penuh semangat oleh seluruh elemen Forkopimda Maluku. Momentum ini menegaskan bahwa Provinsi Maluku memiliki stabilitas keamanan dan kesiapan yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan strategis pemerintahan pusat. PNO-12
14 Okt 2025, 19:17 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Langsung Pengamanan Kunjungan Wapres RI di PLTMG Waai
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung pengamanan sekaligus mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (14/10/2025).Kegiatan pengamanan VVIP ini menjadi salah satu fokus utama Polda Maluku, mengingat pentingnya kunjungan Wakil Presiden dalam rangka meninjau infrastruktur energi strategis yang berperan vital bagi penyediaan listrik masyarakat Maluku.Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Kapolda Maluku menegaskan bahwa pengamanan kunjungan pejabat tinggi negara merupakan bentuk tanggung jawab Polri dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran setiap agenda kenegaraan di wilayah hukum Polda Maluku.“Polda Maluku bersama TNI dan Pemerintah Daerah telah bersinergi secara maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Bapak Wakil Presiden di PLTMG Waai berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto di lokasi kegiatan.Kunjungan Wakil Presiden di PLTMG Waai tersebut juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Pusat dalam memperkuat komitmen pembangunan infrastruktur energi di kawasan timur Indonesia. PLTMG Waai sendiri merupakan salah satu objek vital nasional yang mendukung ketahanan energi di Provinsi Maluku.Turut mendampingi Wakil Presiden dalam kunjungan kerja tersebut antara lain: Gubernur Maluku, Pangdam XV/Patimura, Bupati Maluku Tengah, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, General Manager Unit Induk Pembangkitan Maluku dan Papua, Nur Hardiyanto, serta Direktur Operasi dan Gas PLN Indonesia Power, Purnomo.Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Ribuan personel gabungan diterjunkan dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Polairud, Sabhara, dan Direktorat Intelkam Polda Maluku, yang berkoordinasi erat dengan jajaran TNI dan unsur Pemerintah Daerah.“Kami memastikan keamanan pejabat negara merupakan prioritas utama. Kesiapsiagaan personel di setiap titik pengamanan menjadi bukti sinergi dan profesionalisme seluruh unsur pengamanan di lapangan,” tambah Irjen Pol Dadang Hartanto.Dengan pengamanan terpadu dan koordinasi yang solid antarinstansi, kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI di PLTMG Waai berlangsung sukses tanpa gangguan, sekaligus menjadi cerminan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.Kunjungan kerja Wakil Presiden RI di PLTMG Waai menjadi simbol penting sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di balik kelancaran kegiatan tersebut, berdiri kokoh peran Polda Maluku di bawah kepemimpinan Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, yang memastikan keamanan dan kehormatan negara tetap terjaga di Bumi Raja-Raja. PNO-12
14 Okt 2025, 19:09 WIT
Jalin Sinergi Lintas Kementerian & Lembaga, Polri Tegakkan Hukum Dalam Bidang Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Bareskrim Polri terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pangan. Melalui kerjasama strategis dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), langkah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif dalam menjaga keamanan, mutu, dan keaslian produk pangan yang beredar di Indonesia.Koordinasi ini mencakup pertukaran data, penyelidikan bersama, hingga penindakan terpadu terhadap pelanggaran seperti peredaran pangan ilegal, pemalsuan label, serta penyalahgunaan izin edar. Bareskrim Polri berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi regulasi, pengawasan teknis, serta pembinaan pelaku usaha.Kombes Pol Ronald Yohanes, S.I.K., selaku Tim Analis Bidang Pusat Data Kriminal Analisis Transnasional (PDKAT) Pusiknas Bareskrim Polri, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor ini.“Penanganan kejahatan di bidang pangan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Sinergi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan,” ujar KBP Ronald (14/10).Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir, serta mendorong transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran di sektor pangan.Dengan sinergi yang semakin solid, diharapkan kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan menjamin ketertiban dalam distribusi pangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. PNO-12
14 Okt 2025, 18:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
