Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kembali Berulah, Karyawan PT TJP Tewas Ditembak KKB
Papuanewsonline.com, Intan Jaya – Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (8/10/2025). Korban diketahui bernama Anselmus Arfin (25), karyawan PT TJP yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Ndugusiga.Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 WIT. Saat itu korban bersama empat rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning. Tiba-tiba terdengar satu kali letusan tembakan dari arah kiri jalan, yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung.Rekan korban, Muhammad Rasyid bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya.Personel Satgas Ops Damai Cartenz yang dipimpin Satgas Gakkum AKP Ojan Prabowo, S.Tr.K., S.I.K., langsung melakukan pengejaran bersama TNI dan sebagian melakukan monitoring di RS Sugapa serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan.Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya.Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengutuk keras aksi brutal tersebut dan menegaskan bahwa tindakan KKB telah menghambat proses pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk proyek strategis seperti jalan.“Aksi kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh KKB ini tidak hanya merenggut nyawa warga sipil yang bekerja untuk membangun daerahnya, tetapi juga menghambat proses percepatan pembangunan di Papua. Negara tidak akan mundur dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini,” tegas Brigjen Faizal Ramadhani.Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa pihaknya telah meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian serta melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku.“Kami telah menempatkan personel di sejumlah titik rawan dan memperkuat patroli agar kejadian serupa tidak terulang. Tim juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kelompok pelaku dan jaringan yang terlibat,” ujar Kombes Adarma Sinaga.Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku kejahatan bersenjata yang berusaha mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat pembangunan di Tanah Papua. PNO-12
08 Okt 2025, 21:23 WIT
Kapolda Maluku Terima Audiensi Forum Pemuda Lintas Iman
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima audiensi dari Forum Pemuda Lintas Iman Provinsi Maluku.Pertemuan yang menjadi ajang silaturahmi serta ruang dialog antara jajaran Polda Maluku dengan berbagai organisasi pemuda lintas agama ini merupakan upaya memperkuat sinergitas menjaga kedamaian, toleransi, dan keamanan sosial di Maluku.Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas, Plt. Dir Intelkam, dan Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Maluku. Sementara dari Forum Pemuda Lintas Iman Provinsi Maluku, hadir perwakilan dari berbagai organisasi pemuda lintas agama dan kepercayaan seperti BKPRMI, GAMKI, Permabudhi, KMHDI, Pemuda Katolik, KBPPP, KAMMI, HMI, PMII, GPI, Hima Persis, FKPPI, GMNI, dan lainnya.Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kehadiran Forum Pemuda Lintas Iman yang telah menunjukkan komitmen untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di Bumi Raja-Raja.“Maluku ini milik kita bersama. Wilayah ini sangat damai dan toleran, tetapi kedamaian itu tidak datang begitu saja. Ia harus terus kita usahakan dan rawat bersama. Maluku akan menjadi tempat yang lebih baik jika dikelola dengan kebersamaan,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan, berbagai potensi konflik di Maluku harus disikapi secara serius melalui sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.“Dua aspek penting yang harus kita jaga dalam penegakan hukum adalah legalitas dan legitimasi. Polri menjalankan hukum sesuai prosedur, namun dukungan masyarakat sangat penting agar penegakan hukum tidak ditentang oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.Beliau juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar tidak mudah mengambil tindakan sendiri ketika terjadi permasalahan di lingkungan. “Kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau pembakaran harus kita hentikan. Kita harus membangun budaya dialog dan hukum,” tambahnya.Kapolda juga menyoroti peran strategis pemuda dalam menjaga perdamaian. “Sering kali agresivitas di masyarakat berawal dari kalangan muda dari perkelahian, miras, hingga konflik kelompok. Karena itu, saya berharap organisasi pemuda turun langsung ke masyarakat untuk menjadi pelopor perubahan, pelindung perdamaian, dan jembatan antar komunitas,” ujarnya.Dalam kesempatan itu, Kapolda memaparkan langkah strategis Polda Maluku dalam menciptakan stabilitas wilayah, salah satunya melalui pembangunan Baileo Emarina atau Rumah Damai wadah rekonsiliasi sosial yang berorientasi pada titik-titik rawan konflik di Maluku. “Balileo Emarina ini kita desain sebagai rumah dialog dan kohesi sosial. Jika terjadi persoalan di masyarakat, di sinilah ruang penyelesaian tanpa kekerasan. Kami ingin melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam wadah ini,” jelasnya.Kapolda menambahkan bahwa para Pejabat Utama Polda telah diturunkan untuk memetakan daerah rawan konflik, karakteristik masyarakat, serta pola interaksi sosial di tiap wilayah. “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh mitra strategis seperti rekan-rekan pemuda lintas iman untuk bersama-sama membangun Maluku yang aman dan damai,” pungkasnya.Dalam sesi dialog, para pimpinan organisasi pemuda lintas agama menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka.Ketua DPW BKPRMI Maluku Ahmad Ilham Sipahutar, M.Si menyampaikan bahwa banyak konflik di Maluku bermula dari perkelahian individu yang berkembang menjadi antar komunitas. Ia berharap Polri dapat merangkul para kepala pemuda di kampung-kampung agar berperan sebagai agen perdamaian.Ketua DPD Pemuda Katolik Maluku, Dominicus D. Oratmangun, menyoroti permasalahan ilegal oil di Aru dan kasus di Masihulan, serta meminta perhatian khusus agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan.Perwakilan Gerakan Pemuda Islam (KAMMI) mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan di Gunung Botak akibat penggunaan merkuri dan berharap Polri bersama pemerintah menanganinya dengan serius. Mereka juga menyampaikan bahwa Polri yang terbuka terhadap kritik adalah Polri yang kuat.Perwakilan GAMKI Maluku, Frangki Mahakena, memberikan apresiasi kepada Kapolda yang aktif turun ke lapangan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelestarian nilai Pela Gandong yang menjadi simbol persaudaraan di Maluku.Dari KMHDI (Pemuda Hindu), disampaikan dukungan terhadap gagasan Rumah Damai serta harapan agar tokoh adat dan pemuka agama dilibatkan dalam wadah tersebut.Organisasi lain seperti PMII, GPI, GMNI, Hima Persis, dan FKPPI turut menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.Audiensi berlangsung dalam suasana penuh rasa persaudaraan dan semangat “orang basudara” yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa perdamaian dan toleransi bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi komitmen bersama seluruh elemen bangsa.Kapolda Maluku menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, namun perdamaian harus dijaga. “Hukum harus ditegakkan, tetapi perdamaian harus tetap dijaga. Itulah keseimbangan yang ingin kita bangun bersama,” tutup Kapolda. PNO-12
08 Okt 2025, 20:24 WIT
Kabidpropam Polda Maluku Lakukan Kunjungan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan laporan masyarakat, Kabidpropam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K. melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Senin (29/9/2025).Kunjungan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIT tersebut turut dihadiri oleh jajaran Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku, antara lain Kompol J. Malawat, S.H., AKP J. Manuputty, AKP Yabez Payung, IPDA James Lolle, Brigpol A. Fuzail Sukur, Bripda Sucirahman Tutupoho, dan Bripda Sharul Lain.Sementara dari pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, hadir Hasan Slamet, S.H., M.H. selaku Kepala Perwakilan, didampingi Harun Wailissa (Kepala Bidang Pemeriksaan), Samuel Hatulely (Kepala Bidang Pencegahan), dan Muflih Latukau (Kepala Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan).Dalam pertemuan tersebut, Kabidpropam Polda Maluku Kombes Pol Indera Gunawan bersama Kepala Ombudsman Maluku Hasan Slamet membahas sejumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh personel Polda Maluku maupun Polres/ta jajaran.Kedua lembaga juga mendiskusikan berbagai laporan dan kasus viral yang telah ditangani serta proses tindak lanjutnya. Kombes Pol Indera Gunawan menegaskan bahwa Bidpropam Polda Maluku berkomitmen untuk terbuka dan responsif dalam menangani setiap laporan pelanggaran yang disampaikan masyarakat.“Kami berupaya memberikan respon cepat dan transparan terhadap setiap laporan masyarakat. Keterbukaan dan kerja sama dengan Ombudsman menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Kombes Pol Indera Gunawan.Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Polda Maluku, khususnya Bidpropam, dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan lembaganya.“Kami sangat mengapresiasi langkah Polda Maluku yang proaktif menjalin silaturahmi dan berkolaborasi dengan Ombudsman. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama dalam penanganan laporan masyarakat,” ujar Hasan Slamet.Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan sinergi antara kedua lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.Melalui kunjungan ini, Bidpropam Polda Maluku dan Ombudsman RI Perwakilan Maluku menegaskan akan terus menjaga komunikasi dan kerja sama dalam mengawal penegakan disiplin serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di wilayah Maluku. PNO-12
08 Okt 2025, 20:16 WIT
Perkuat Sinergi dan Komunikasi, Kapolda Maluku Lakukan Audiensi Bersama SBSI
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Prof Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Maluku. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Tamu Kapolda Maluku Lantai 2 pada hari Selasa, 7 Oktober 2025.Audiensi ini merupakan wujud komitmen Polda Maluku dalam menjaga komunikasi dan sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi buruh, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.Kapolda Maluku didampingi oleh Kabid Humas Polda Maluku, serta perwakilan dari Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) dan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Maluku.Dari pihak SBSI, hadir Ketua SBSI Prov. Maluku Dimas Luanmase, didampingi Sekretaris Adriana Watmanlusy, Bendahara Ocha Muskitta, Wakil Ketua Bidang Humas Deddy Nuswakan, serta ketua DPC dan perwakilan korda SBSI lainnya.Mengawali pertemuan, Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi tersebut. Beliau menegaskan, Polda Maluku berprinsip bersedia memberikan pelayanan terbaik terkait hal-hal penting dan isu-isu perburuhan yang perlu disampaikan."Kami siap menerima dan mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan. Kami berharap komunikasi yang baik ini dapat terus terjaga," kata Irjen Dadang Hartanto.Ketua SBSI Provinsi Maluku, Dimas Luanmase, menyampaikan rasa bangga atas sambutan hangat Kapolda. Ia menegaskan, SBSI telah membangun kemitraan yang solid dengan jajaran Polri, serta selalu mendukung program Kapolri di wilayah Maluku.SBSI juga memberikan apresiasi tinggi atas pola pelayanan demonstrasi yang dilakukan oleh Polda Maluku. Secara khusus, Ketua SBSI memuji kehadiran Kapolda Maluku secara langsung dalam melayani aksi-aksi unjuk rasa buruh, yang dianggap sebagai bentuk kemitraan yang luar biasa."Kami selalu mendukung program Polri untuk kita menggunakan pola lain dalam melakukan demonstrasi, dan kami bersyukur memiliki mitra kerja yang luar biasa, khususnya dengan Polda Maluku," kata Dimas Luanmase.Dalam audiensi ini, SBSI juga menyampaikan beberapa aspirasi, termasuk permintaan agar Kapolda Maluku dapat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) SBSI.Selain itu, SBSI memohon perhatian Kapolda terhadap dua hal penting:1. Amanah dari seorang buruh tuna netra terkait keinginan anaknya untuk mengabdi dan berbakti di Polri.2. Permohonan bantuan terkait urusan pidana yang sedang dihadapi seorang ibu buruh di Polresta Ambon.Menanggapi hal tersebut, Kapolda memberikan respons tegas. Terkait calon anggota Polri, beliau menyatakan, "Untuk anak yang akan ikut dalam seleksi, kami akan cek dan apabila ada kekurangan akan kami latih."Mengenai permohonan bantuan hukum, Kapolda Maluku menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti. "Terkait kasus Ibu buruh yang terjadi di Polresta Ambon, kami akan segera cek perkembangannya," tegas Irjen Pol Dadang Hartanto, menunjukkan perhatian institusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya kaum buruh.Di akhir pertemuan, Kapolda Maluku mengajak seluruh jajaran SBSI untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah. "Saya minta kita sama-sama jaga Maluku, kita juga jaga potensi-potensi konflik yang terjadi. Bila ada sesuatu hal, tolong segera komunikasikan dengan kami. Saya sudah sampaikan nomor kontak saya," pungkas Kapolda. PNO-12
08 Okt 2025, 19:19 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi PWNU Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Maluku, Selasa (7/10/25). Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan dengan PWNU yang dipimpin Ketua PWNU Maluku, Dr. H. Yamin, ini dihelat di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon.Dalam pertemuan yang membahas berbagai hal strategis tersebut, Kapolda didampingi Kabid Humas Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dan Wadir Intelkam Polda Maluku AKBP. Frans Duma SP.Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kedatangan jajaran PWNU Maluku. Ia menekankan Polda Maluku pada prinsipnya selalu terbuka dalam membangun komunikasi, kerjasama, dan relasi harmonis dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan. "Kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Ketua PWNU bersama pengurus di Mapolda Maluku," kata Kapolda.Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Polda dengan PWNU Maluku dalam bidang keamanan, kerukunan antarumat beragama, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah."Polda Maluku terbuka untuk semua pihak yang memiliki tujuan baik demi masyarakat. Kami berharap Polda Maluku dan PWNU Maluku dapat terus memperkuat kerjasama yang baik, khususnya dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.PWNU Maluku, harap Kapolda, dapat menjadi penggerak dalam merawat persaudaraan dan perdamaian serta memperkuat hubungan toleransi antar sesama di bumi Raja-raja.Senada, Ketua PWNU Maluku, Dr. Yamin, yang juga selaku Kakanwil Agama Maluku, menyampaikan terima kasih kepada Kapolda dan Jajaran yang telah menerima kedatangan pihaknya.PWNU, kata Yamin, akan mendukung program Polda Maluku untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat."Kami juga berharap agar kerjasama yang terjalin selama ini antara Polda Maluku dengan PWNU Maluku akan semakin kuat," harapnya. PNO-12
08 Okt 2025, 18:49 WIT
KKB Bakar SMP Negeri Kiwirok, Satgas Ops Damai Cartenz Amankan Desa Sekitar
Papuanewsonline.com, Pegubin - Aksi kejahatan bersenjata kembali terjadi di wilayah Papua. Pada Selasa pagi (7/10/2025) sekitar pukul 07.45 WIT, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Ngalum Kupel membakar bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.Melalui pantauan, terdeteksi sekitar 16 orang tak dikenal tengah melakukan pembakaran fasilitas pendidikan tersebut. Satgas Operasi Damai Cartenz bersama aparat gabungan segera bergerak menuju lokasi, namun para pelaku telah melarikan diri ke arah Desa Delpem.Untuk mencegah aksi lanjutan, tim kemudian melakukan pengamanan di Desa Mangoldolki yang berjarak tidak jauh dari lokasi kejadian, guna mengantisipasi pembakaran terhadap SD Negeri Kiwirok.Kaops Damai Cartenz Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos, S.I.K., M.H. mengecam keras aksi pembakaran tersebut.“Serangan terhadap sekolah adalah tindakan keji yang menargetkan masa depan anak-anak Papua. Ini bukan hanya kejahatan terhadap negara, tetapi juga terhadap kemanusiaan. Kami akan terus memburu para pelaku dan memastikan wilayah Kiwirok tetap aman,” tegas Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.Bangunan SMP Negeri Kiwirok ini bukan pertama kali menjadi sasaran KKB. Pada tahun 2021, sekolah yang sama juga pernah dibakar oleh kelompok tersebut. Sejak saat itu, proses belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke SMP Negeri 1 Oksibil di Kota Oksibil.Wakaops Damai Cartenz Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. turut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi.“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan segera melapor jika melihat pergerakan mencurigakan. Aparat keamanan selalu hadir untuk melindungi dan menjamin keselamatan warga,” ujar Kombes Pol. Adarma Sinaga.Aksi pembakaran terhadap fasilitas pendidikan ini kembali menunjukkan upaya KKB menebar ketakutan di tengah masyarakat. Namun demikian, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum di Tanah Papua. PNO-12
08 Okt 2025, 12:52 WIT
4 Terduga Teroris Pendukung ISIS Diringkus Densus 88
Papuanewsonline.com, Jakarta - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Indonesia. Empat orang yang diduga kuat sebagai pendukung kelompok teroris ISIS (Ansharud Daulah) diamankan dalam operasi terpisah pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2025 di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara.Keempat individu tersebut masing-masing berinisial RW, KM, AY, dan RR. Mereka diketahui aktif menyebarkan propaganda serta ajakan melakukan aksi teror melalui media sosial, baik dalam bentuk unggahan tulisan, gambar, maupun video yang mengarah pada dukungan terhadap Daulah ISIS.“Keempat pelaku ini menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan mengajak orang lain terlibat dalam aksi teror,” ujar AKBP Mayndra Eka Wardhana Jubir Densus 88 AT, Senin (7/10/2025).RW diamankan pada Jumat, 3 Oktober 2025 pukul 12.58 WIB di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia berperan sebagai konten kreator pro-ISIS dan aktif menyebarkan propaganda.KM diamankan pada Senin, 6 Oktober 2025 pukul 17.01 WIB di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, karena aktif mengunggah konten provokatif termasuk gambar senjata api.AY, juga konten kreator Daulah, diamankan di Kota Padang pada 6 Oktober 2025 pukul 18.00 WIB.RR, yang juga aktif melakukan provokasi untuk mendorong aksi teror, ditangkap pada Senin pagi pukul 07.06 WIB di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.Dalam proses penegakan hukum, Densus 88 turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas propaganda terorisme, antara lain:1 (satu) buah rompi warna hijau loreng3 (tiga) lembar kertas bertuliskan logo ISISBuku-buku bertema radikalisme, seperti “Kupas Tuntas Khilafah Islamiyyah”, “Melawan Penguasa”, dan “Al Qiyadah wal Jundiyah”“Barang-barang bukti yang diamankan memperkuat dugaan bahwa para pelaku memiliki afiliasi ideologis yang kuat dengan ISIS dan berupaya menanamkan paham tersebut ke publik, khususnya melalui ruang digital,” jelas AKBP Mayndra Eka Wardhana.Polri menegaskan bahwa seluruh proses penindakan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak asasi manusia. Keempat terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Densus 88. PNO-12
08 Okt 2025, 12:46 WIT
Polda Maluku Gelar Dialog Publik Bahas Pengelolaan Potensi Konflik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerjasama dengan Stasiun RRI Ambon menggelar dialog publik membahas pengelolaan potensi konflik yang kerap terjadi di Maluku.Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (7/10/2025) di stasiun RRI Ambon ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Farit Hatala, Pakar Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu S.Sos., M.Si, Direktur Pasca Sarjana UIN AM Sangadji Ambon Prof. Dr. Hasbollah Toisuta M.Ag, dan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi S.I.K.Dalam penanganan dan pencegahan terjadinya konflik sosial, Polda Maluku, kata Kombes Rositah Umasugi, kerap mengedepankan pendekatan persuasif melalui kearifan lokal. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir. "Ini sangat membantu kami dalam penanganan konflik maupun pencegahan potensi konflik," ungkapnya. Permasalahan konflik yang terjadi di Maluku beragam. Rositah mengaku salah satu penyebabnya yaitu persoalan awal atau penegakan hukumnya yang belum tuntas. Hal ini yang dapat memicu permasalahan baru di tengah masyarakat."Kami selain mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap permasalahan kami juga tidak mengesampingkan pranata sosial dan pranata adat, untuk penuntasan setiap permasalahan hukum di wilayah Maluku", jelasnya.Dalam berbagai pendekatan persuasif yang dilakukan, Rositah mengaku Polda Maluku membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dukungan semua pihak penting dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif."Bapak Kapolda dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, beliau sangat berharap kita semua untuk selalu menjaga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang baik," ungkapnya.Kapolda, lanjut Rositah, selalu mengajak masyarakat untuk senantiasa hidup rukun dan damai dengan semangat kekeluargaan. Hidup orang basudara yang menjadi warisan leluhur harus terus dijaga dan dirawat untuk menuju Maluku manise yang sejahtera."Polda Maluku saat ini telah membuat program Kamtibmas yang bernama Baileo Manise atau rumah perdamaian yang isinya adalah para tokoh agama, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda. Harapannya dengan adanya Baileo manise dapat menjadi rumah dalam penyelesaian semua permasalahan di Maluku", ungkapnya.Juru bicara Polda Maluku ini juga mengajak masyarakat agar tidak cepat percaya dengan informasi negatif yang diterima, termasuk melalui media sosial. Masyarakat juga diminta bijak saat menggunakan medsos."Kami sangat berharap masyarakat bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kita tau bersama bahwa dalam setiap konflik biasanya akan melibatkan banyak orang, padahal yang memiliki permasalahan cuma satu orang. Sehingga pada kesempatan ini juga kami menghimbau seluruh masyarakat apabila ada permasalahan antar oknum jangan sampai melibatkan keluarga, kelompok atau desa," pintanya.Polda Maluku juga berharap agar setiap permasalahan jangan diselesaikan dengan kekerasan. Sebab, hal itu justru memperbesar permasalahan, dan termasuk tindak pidana yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku."Siapa saja yang bermasalah jangan mengajak orang lain untuk terlibat dalam permasalahannya, dan dia harus berani mempertanggung jawabkan kesalahannya tanpa perlu berlindung kepada orang lain", pintanya.Menurut Direktur Pascasarjana UIN Ambon Prof. Hasbollah Toisuta, konflik sosial biasanya terjadi karena perebutan sumber daya atau gagalnya relasi dalam kehidupan sosial. Ia berharap pada kondisi tersebut negara bisa hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat."Akhir-akhir ini sering terjadi konflik di antara masyarakat. Kita dapat melakukan rekayasa sosial sehingga kita secara bersama-sama bisa menangani setiap potensi konflik yang bisa bermuara pada terjadinya aksi kekerasan," katanya.Selain perebutan sumber daya dan gagalnya relasi, Hasbollah mengaku konflik juga bisa terjadi karena adanya perbedaan identitas suku, identitas agama, identitas ekonomi dan sebagainya. "Padahal leluhur kita dahulu itu mereka sudah meletakkan instrumen kultural yang bisa meminimalisir potensi-potensi konflik itu. Saya mau katakan bahwa dengan kearifan lokal yang kita punya saat ini dapat kita gunakan untuk mengkampanyekan perdamaian untuk meminimalisir semua potensi konflik", ucapnya.Konflik yang terjadi menyasar generasi muda. Mereka jauh dari nilai-nilai kultural, sehingga proses dialog kultural untuk menggali Hasanah Budaya sangat penting dilakukan. "Seperti di UIN Ambon telah menggagas program Pela Pendidikan yang mana sekolah yang mayoritas Nasrani di angkat Pela oleh Sekolah yang mayoritas Muslim," ungkapnya.UIN Ambon, lanjut Hasbollah, pada beberapa waktu lalu talah melaksanakan Panas Pela dengan UKIM Ambon. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi contoh oleh lembaga pendidikan lainnya di Maluku. "Di dalam satu lembaga pendidikan itu ada berbagai orang dari suku dan kampung yang ada di Maluku. Maka dengan demikian hal tersebut bukan saja akan mengikat perdamaian pada dua lembaga pendidikan tapi juga akan mengikat perdamaian pada setiap Desa dan Kampung yang ada di wilayah Maluku", jelasnya.Sosiolog Maluku, Dr. Paulus Koritelu juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik sosial di Maluku karena adanya undang-undang yang menyeragamkan Desa adat dan Desa yang bukan Desa adat. Ini menyebabkan masyarakat Desa tercerabut nilai-nilai budayanya."Kita tau bahwa Raja disuatu negeri itu biasanya berasal dari satu aliran keturunan namun dengan undang-undang yang ada saat ini maka Raja itu bisa diangkat dari unsur mana saja yang kemudian kami melihat bahwa hal ini juga merupakan salah satu potensi konflik yang harus menjadi perhatian kita bersama", ucapnya.Potensi konflik saat ini, kata Paulus, memang menyasar generasi muda atau Gen Z dan Gen Alfa yang kadang-kadang butuh hasil yang terbaik tanpa disadari bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik dibutuhkan proses yang baik pula."Sampai kapanpun konflik tidak akan mungkin bisa terpisahkan dari hidup manusia, ibarat dua sisi mata uang di sebelah ada gambar garuda dan di sebelah ada gambar angka," cetusnya. Menurutnya, fragmentasi kehidupan manusia yang sempurna tidak selamanya damai. Kapan orang akan membutuhkan damai saat dia sedang berkonflik. "Dari hal ini baru dia bisa merasakan bahwa damai itu ternyata penting dan sama halnya di mana saat sakit barulah kita merasakan bahwa sehat itulah sangat penting. Olehnya itu penting kita bisa menjaga generasi muda dengan baik dan kita kelola semua potensi konflik dengan baik untuk Maluku yang aman dan damai", harapnya.Mewakili Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Kabid Kewaspadaan Nasional Farit Hatala mengajak seluruh elemen dan tokoh masyarakat agar bersama-sama mendudukan suatu produk hukum yang bisa mengakomodir segala permasalahan yang ada di Maluku."Kami sangat mengharapkan koordinasi dan kerjasama kita semua walau memang apa yang kita hadapi saat ini menjadi semacam tantangan positif di era kepemimpinan gubernur dan wakil gubenur saat ini," jelasnya.Sinergitas antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan semua unsur, lanjut Farit, dapat diperkuat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan konflik di Maluku. "Ini yang tentunya akan didukung oleh rekan-rekan kita dari penegak hukum juga sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif di wilayah Maluku", jelasnya. PNO-12
08 Okt 2025, 12:34 WIT
Kemenko Polkam Tegaskan Pentingnya Kolaborasi APH dan APIP: Sinergi Kuat untuk Cegah Korupsi
Papuanewsonline.com, Surabaya —
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
terus mendorong langkah nyata dalam pencegahan korupsi di sektor pengadaan
barang dan jasa. Melalui Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum
(APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar di Surabaya,
Jumat (3/10/2025), Kemenko Polkam menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi
dua lembaga tersebut agar pengawasan berjalan lebih efektif dan sistem tata
kelola semakin transparan. Acara yang diinisiasi oleh Kedeputian
Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam ini menjadi
ajang strategis untuk membangun kesamaan pandangan antara APH dan APIP. Hal
tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko
Polkam, Dwi Agus Prianto, dalam pemaparannya di hadapan peserta. Dwi Agus menegaskan bahwa forum
ini tidak hanya sebatas pertemuan formal, melainkan wadah bersama untuk
menyatukan visi pencegahan korupsi yang lebih terarah. “Forum ini menjadi sarana
memperkuat sinergi pengawasan dan mendorong perbaikan sistem agar potensi
penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Dengan kolaborasi, kita bisa menggeser
paradigma dari penindakan semata menuju perbaikan tata kelola yang lebih berkelanjutan,”
tegasnya. Ia menambahkan bahwa sinergi APH
dan APIP akan menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem pengadaan
barang dan jasa yang bersih. Menurutnya, pencegahan yang kuat akan lebih
efektif daripada sekadar menunggu kasus korupsi muncul lalu ditindak. Rapat koordinasi ini juga
mengupas sejumlah aspek teknis yang krusial, di antaranya, penyusunan pedoman
pengawasan yang lebih sistematis, penerapan manajemen risiko pada setiap
tahapan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi teknologi e-audit sebagai alat
pengawasan modern dan peningkatan mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih
cepat ditindaklanjuti. “Dengan teknologi e-audit, proses
pengawasan bisa lebih transparan, akuntabel, dan terpantau secara real time.
Hal ini sangat penting untuk menutup celah-celah potensi penyimpangan,” jelas
Dwi Agus. Kegiatan ini turut menghadirkan
narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran mereka menjadi bukti
nyata bahwa pencegahan korupsi di sektor pengadaan membutuhkan kolaborasi
lintas lembaga. Selain itu, perwakilan dari APH,
APIP, hingga pelaku pengadaan barang dan jasa se-Provinsi Jawa Timur juga turut
hadir, memberikan masukan serta pengalaman di lapangan yang menjadi bahan
penting dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih adaptif. Di akhir paparannya, Dwi Agus
menekankan bahwa sinergi antara Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi), LKPP, dan BPKP harus terus diperkuat agar transformasi tata kelola
berjalan optimal. “Perbaikan tata kelola pengadaan
tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci, karena korupsi
hanya bisa dicegah bila semua elemen bergerak bersama,” pungkasnya.(GF)
07 Okt 2025, 13:02 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
