Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Karo Ops Pimpin FGD Penguatan Kesiapan Teknis Pengamanan Jajaran Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, SIK., M.Si., menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam mematangkan skema pengamanan serta penanganan potensi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Markas Polda Maluku, Kamis (4/11/2025).Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald menegaskan bahwa kesiapan pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan koordinasi lintas fungsi, pendekatan humanis, dan penegakan prosedur yang presisi. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang membutuhkan langkah antisipatif dan respons cepat dari satuan kewilayahan.“FGD ini digunakan untuk menyelaraskan persepsi dan merumuskan langkah-langkah Presisi dalam menghadapi dinamika unjuk rasa. PPrioritas utama kita adalah pengamanan lokasi vital, pengaturan arus lalu lintas, serta memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan damai tanpa mengganggu ketertiban,” tegas Kombes Pol Ronald.FGD dirancang untuk menyusun rencana pengamanan secara menyeluruh. Tiga fokus utama yang dibahas antara lain: Analisis potensi kerawanan dan titik kumpul massa, Perencanaan penempatan personel dan penggunaan sarana-prasarana pengamanan serta Peningkatan koordinasi fungsional antara Sat Samapta (Pengendali Massa), Sat Intelkam (Deteksi Dini), dan Sat Binmas (Pendekatan Persuasif).Melalui forum ini, Polda Maluku memastikan seluruh unsur operasional memahami pembagian tugas, mitigasi risiko, serta SOP dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di ruang publik.Kegiatan diskusi dihadiri para pejabat utama dari Polres/ta jajaran Polda Maluku yang memegang peran sentral dalam operasi pengamanan, di antaranya:Kapolresta Pulau AmbonPara Kabag Ops Polres JajaranPara Kasat SamaptaPara Kasat BinmasPara Kasat IntelPara Ka SPKT PolresKombes Pol Ronald menekankan bahwa kemampuan membaca situasi, komunikasi lapangan yang baik, serta kesiapan prosedural menjadi kunci terciptanya pengamanan unjuk rasa yang profesional.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pola pengamanan yang Profesional, Responsif, dan Prosedural, sesuai prinsip Presisi. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan menghadirkan Polri yang terukur dalam merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam berdemokrasi.Kegiatan FGD Polda Maluku mencerminkan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir ketika unjuk rasa berlangsung, tetapi melakukan antisipasi matang melalui analisa kerawanan, pemetaan titik kumpul massa, hingga koordinasi teknis lintas fungsi.Penekanan pendekatan humanis dan persuasif yang dikombinasikan dengan ketegasan berbasis SOP menjadi catatan penting. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dijamin, sementara ketertiban umum tetap terjaga.Dari sisi komunikasi publik, kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Maluku pada transparansi dan kesiapan menghadapi dinamika sosial politik di daerah. Model FGD seperti ini memperkuat kapasitas satuan kewilayahan, sekaligus menjadi indikator kedewasaan institusi dalam merespons situasi yang sensitif. PNO-12
05 Des 2025, 18:42 WIT
Gelar Apel Kasatwil: Kapolda Tekankan Respon Cepat Personel dalam Laporan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2025 yang digelar di gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (4/12/2025).Apel Kasatwil yang diikuti seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Kapolres/ta jajaran beserta PJU-nya ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Dalam arahannya, Kapolda menekankan beberapa hal penting untuk dijalankan seluruh personel. Seperti 4 program kerja prioritas pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 7 sasaran strategis. Dari sejumlah program kerja, Kapolda tekankan mengenai respon cepat personel dalam merespon laporan masyarakat."Bagaimana kita bersama menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, bagaimana menjalankan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berperan aktif mendukung program pemerintah, pembinaan sumber daya kepolisian yang bermoral profesional dan modern yang semuanya ini ada dalam 4 program kerja saya. Sasarannya itu ada pada 7 sasaran strategis," tegasnya.Kapolda meminta seluruh personel berperan aktif, fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diemban. "Kira-kira Kabag Ops itu bagian mana yang penting, Kasat Intel itu bagian mana yang penting," kata Kapolda mengingatkan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menegaskan terkait bagaimana pelayanan kepolisian kepada masyarakat dapat mencerminkan negara hadir. "Kalau ada konflik sosial polisinya cepat datang, kalau ada panggilan 110 polisinya cepat datang, kalau misalkan ada pelayanan SIM polisinya ramah-ramah, layanan SSB, SKCK, pelayanan penegakan hukum polisinya ada, perilaku anggota yang menyimpang polisinya ada. Jadi pelayanan kita merupakan representatif dari negara hadir," tegasnya.Secara terpisah kepada wartawan, Kapolda mengaku penyelenggaraan apel Kasatwil merupakan tindak lanjut dari apel Kasatwil yang dilaksanakan Mabes Polri. "Salah satu sasaran kita itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, negara harus hadir," tambahnya.Prof. Dadang mengaku dalam apel kasatwil ada beberapa sasaran strategi yang disampaikan yaitu membangun hubungan kedekatan dengan masyarakat, serta kerjasama dengan stakeholder yang produktif. "Kemudian juga eksistensi kita di media sosial dan media mainstream, serta mendengarkan dan merespon keluhan masyarakat sampai kemudian tampil secara profesional," jelasnya.Ia mengaku, Polda Maluku dan jajaran saat ini terus meningkatkan manajemen kinerja yang didasarkan dengan perencanaan intelegen dan fungsi kepolisian lainnya. "Kesemuanya itu kami wujudkan untuk mendukung ataupun memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, itu targetnya. Karena Polisi ada hadir untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.Menurutnya, terdapat beberapa urgensi yang harus segera dilaksanakan. Pertama, yakni ekosistem respon time atau waktu cepat polisi datang apabila ada kejadian atau panggilan masyarakat. "Jadi kalau misalkan ada masyarakat panggil di call center 110 polisi harus datang," tegasnya.Bahkan, Kapolda mengaku kini tengah menjalankan pilot project terkait pelayanan cepat personel di Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease. Ia mengaku polisi harus datang ke lokasi kejadian saat merespon panggilan 110 di bawah 10 menit. "Saya hitung berapa kira-kira jumlah kendaraan yang ada, personelnya, dan pengaturannya bagaimana sehingga respon timenya itu harus di bawah 10 menit, kalau di atas 10 menit kita evaluasi," ujarnya.Evaluasi, kata Kapolda, terus dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam merespon cepat laporan masyarakat. "Kalau misalkan yang kurang kita tidak punya kendaraan roda empat, minimal polisi datang pakai roda dua. Targetnya adalah polisi cepat datang Jadi fokus yang di Maluku itu kita buatkan project di Polresta Ambon," ucapnya. Irjen Dadang berharap ada masukan yang membangun dari masyarakat. "Misalkan anggota masih lambat datang, kita perlu feedback itu. Misalkan panggilan 110 nggak ada yang ngangkat, kita perlu feedback itu dengan program namanya kita mendengar dan respon keluhan masyarakat baik dalam bidang penegakan hukum maupun pelayanan," jelasnya. Kapolda sendiri untuk mendengar keluhan dan masukan masyarakat telah membuka layanan chating di aplikasi whatsapp. "Saya sendiri juga sudah membuka WA, gunanya untuk menampung kira-kira apa feedback dari masyarakat keluhan masyarakat termasuk respon saya untuk apabila ada keluhan," ujarnya.Kendati begitu, Kapolda mengaku tidak semua aduan masyarakat dapat segera dituntaskan semudah membalikan telapak tangan. "Ada beberapa aduan yang bisa cepat kita tangani, ada yang memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk yang sangat lama itu biasanya kasus-kasus seperti penemuan mayat, pertanahan, penipuan, penggelapan, dan termasuk kasus-kasus yang penipuan online," katanya.Menurut Kapolda, setiap persoalan dapat cepat ditangani apabila ditemukan alat bukti yang kuat, termasuk misalkan kalau ada anggota melakukan tindakan yang tidak profesional. "Saya sudah mengkategorikan kelompok pengaduan. Kita berharap sampai ke bawah dapat dilakukan dengan baik," jelasnya.Dikatakan, pengaduan yang masuk ke WA Kapolda didominasi oleh kasus-kasus penegakan hukum. "Yang masuk ke WA saya hampir 51% kasus penegakan hukum. Untuk call center 110 itu kebanyakan masyarakat meminta bantuan kepolisian untuk datang, misalkan ada orang minum-minum dan membunyikan musik sampai jam 2 malam, polisi datang, respon time kita di situ. Ada kerumunan massa yang berpotensi terjadi konflik, hingga penemuan mayat dan kasus gantung diri," jelasnya.JELANG NATAL DAN TAHUN BARULebih lanjut, Kapolda menyampaikan, Polda Maluku telah bersiap untuk menjalankan Operasi Lilin Salawaku 2025 untuk mengamankan perayanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)."Kita akan melaksanakan operasi Lilin Salawaku, sebelumnya kita akan pra kondisi, kita melakukan imbauan kepada masyarakat," ungkapnya.Polda Maluku beserta jajaran juga akan melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD), termasuk berkoordinasi, bekerja sama dengan stakeholder seperti TNI Polri dan pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya. "Kita akan berkoordinasi pengamanan kegiatan keagamaan dengan melibatkan lintas agama. Kita akan laksanakan apel nanti dengan pemuda-pemuda ormas lintas agama untuk sama-sama menjaga agar perayaan nataru berjalan dengan aman," pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:45 WIT
Usai Audiensi dengan KIP, Kapolri Siap Lakukan Perubahan Guna Menjadi Institusi yang diandalkan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025). "Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik," kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. "Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik," ujar Sigit. Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas. "Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat," ucap Sigit. Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan. "Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Berkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya," tutup Sigit. PNO-12
05 Des 2025, 17:29 WIT
Muhammad Rullyandi: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Sebagai Kemunduran Reformasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri, khususnya usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, gagasan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan justru berpotensi menjadi langkah mundur dalam penataan kelembagaan negara.Dalam pandangannya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejalan dengan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Ketentuan tersebut, kata Rullyandi, merupakan bagian penting dari agenda reformasi yang menegaskan pemisahan TNI-Polri dan penguatan peran Polri sebagai alat negara.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan desain yang sudah final dalam kerangka reformasi. Penempatan ini justru memastikan Polri dapat menjalankan fungsi keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara efektif,” ujar Muhammad Rullyandi.Ia menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan Polri telah berlangsung panjang, baik secara struktural maupun instrumental, dan merupakan hasil evolusi penataan institusi kepolisian sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Berbagai perubahan posisi Polri mulai dari pernah ditempatkan di bawah Perdana Menteri hingga kembali berada di bawah Presiden menunjukkan proses konsolidasi peran strategis Polri dalam struktur negara.Secara filosofis, ujar Rullyandi, keberadaan kepolisian merupakan unsur fundamental dalam pembentukan negara modern. Di berbagai belahan dunia, polisi diposisikan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Model kepolisian pun bervariasi, mulai dari yang terfragmentasi seperti di Amerika Serikat hingga yang tersentralisasi seperti di Prancis dan Jepang.Indonesia, sebagai negara kepulauan, menurutnya tepat memilih model kepolisian terintegrasi yang berada di bawah Presiden, dengan struktur komando dari pusat hingga daerah melalui Polda, Polres, dan Polsek. Sistem ini dinilai mampu memastikan efektivitas keamanan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.“Koordinasi antara Presiden sebagai kepala negara dan Polri sebagai aparat negara akan jauh lebih efisien bila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menempatkannya di bawah kementerian justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi,” tegas Rullyandi.Ia menambahkan bahwa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pembantu Presiden juga sudah mengisi fungsi strategis dalam penetapan arah kebijakan kepolisian serta pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan struktur tersebut, tidak ada alasan untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian.“Kompolnas sudah menjalankan peran sebagai auxiliary state organ yang membantu Presiden dalam fungsi kepolisian. Dengan desain seperti ini, struktur birokrasi tetap efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.Rullyandi menegaskan bahwa usulan menempatkan Polri di bawah kementerian bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mendorong profesionalisme, modernisasi, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah pilihan paling tepat untuk menjawab kebutuhan negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:05 WIT
Polri Temukan Mayat Wanita di Depan Gereja GKPA Huta Godang, Batang Toru
Papuanewsonline.com, Batang Toru – Tim gabungan Unit K9 SAR Mabes Polri, Unit K9 Polda Sumut, serta Sat Brimob Batalyon C Polda Sumut menemukan sesosok mayat wanita di depan Gereja GKPA Desa Huta Godang, Kabupaten Batang Toru, pada Kamis (4/12/2025). Penemuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencium bau menyengat di sekitar lokasi.Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyisiran. Pada saat pencarian, anjing pelacak K9 jenis Dasa memberikan reaksi di satu titik mencurigakan. Handler K9, Aipda Hasan, kemudian melaporkan temuannya kepada Katim, Kompol Kadarman, dan Iptu Erasmus.Setelah dilakukan pembukaan pada titik yang ditandai K9, tim menemukan sesosok jenazah perempuan dengan identitas yang masih belum diketahui. Penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Basarnas untuk proses evakuasi.Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, membenarkan adanya temuan tersebut dan mengatakan bahwa langkah cepat tim K9 merupakan bentuk respon cepat Polri terhadap laporan masyarakat.“Tim K9 bergerak cepat setelah mendapat laporan warga. Anjing pelacak berhasil mengarahkan tim ke titik bau dan ditemukan satu korban perempuan. Saat ini proses identifikasi masih berlangsung dan Polri berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitas korban.“Polri berkomitmen untuk memastikan proses penyelidikan berjalan objektif, transparan, dan tuntas. Kami juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk menghubungi kepolisian setempat,” tambahnya.Saat ini, jenazah telah dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. PNO-12
05 Des 2025, 16:59 WIT
Masuki Pengamanan Nataru 2025, Polda Maluku Manfaatkan Drone untuk Pemantauan Udara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global. Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks."Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas," kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025). “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. PNO-12
05 Des 2025, 15:53 WIT
Penegakan Hukum Yang Abal-Abal, Komisi III DPR RI Siap Panggil Pejabat Tinggi MA dan Kejaksaan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi III DPR RI kembali menegaskan perannya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, yang kerap melakukan penegakan hukum abal-abal karena terlibat kepentingan, hingga mengkriminalisasi masyarakat.Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang digelar pada Kamis (4/12/2025), Komisi III mengeluarkan sejumlah keputusan penting terkait dua perkara yang banyak menyita perhatian publik yakni kasus konsinyasi Tol Depok–Antasari dan penanganan perkara atas nama Petrus Fatlolon di Maluku.Komisi III meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan investigasi mendalam terkait proses pencairan dana konsinyasi pengganti pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari atas nama Sdr. Bob Goldman.Langkah ini diambil untuk memastikan prosedur pencairan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2024 serta ketentuan hukum yang berlaku.Komisi III menilai transparansi dan kepastian hukum dalam kasus konsinyasi sangat penting mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat serta penegakan hukum dalam proyek strategis nasional.Perhatian serius dari Komisi III DPR RI juga diberikan terhadap perkara yang menimpa Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar.Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengawasan menyeluruh terhadap tindakan dan proses yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai hukum.Untuk menggali informasi lebih komprehensif, Komisi III melalui Panja Reformasi memutuskan akan memanggil sejumlah pejabat penting Kejaksaan dan Mahkamah Agung, termasuk:Kepala Kejaksaan Tinggi MalukuMantan Kajari Kepulauan Tanimbar, Dady WahyudiMantan Aspidsus Kejati Maluku, Triono RahyudiMantan Asintel Kejati Maluku, Muji MurtopoJaksa Kejati Maluku: R. Santoso dan Bambang IrawanJaksa Agung Muda Bidang PengawasanSdr. Petrus FatlolonSelain itu, Panja juga akan memanggil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum terkait laporan pengaduan Sdr. Bob Goldman.Langkah pemanggilan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai dugaan permasalahan dalam kedua kasus tersebut.Pimpinan Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, menegaskan keputusan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk memastikan reformasi penegakan hukum berjalan nyata.Kehadiran perwakilan masyarakat, yaitu Dr. (c) H. Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H. dan John Lokollo, M.A., dan Isteri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperkuat aspirasi publik agar dugaan penyimpangan hukum tidak dibiarkan berlarut-larut.Komisi III memastikan proses pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi menjaga integritas lembaga penegak hukum.Penulis: PNO-12Editor: GF
05 Des 2025, 02:09 WIT
Polisi Lakukan Pengawasan SPBU Pasca Bencana: Antisipasi Antrean Panjang dan Penimbunan BBM
Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan di 20 SPBU yang ada di Banda Aceh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman bagi masyarakat pascabencana banjir dan longsor.Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah antrean panjang serta potensi praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi darurat.Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir Destrian, Rabu, 3 Desember 2025.Selain menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga melakukan koordinasi langsung dengan petugas SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Petugas diminta lebih selektif dalam melayani pembelian dan melaporkan segera apabila ditemukan indikasi pembelian berlebihan.Polisi juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Langkah ini diambil untuk mencegah kepanikan dan memastikan pasokan tetap merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh, termasuk menyampaikan imbauan terkait pembebasan barcode sesuai aturan gubernur yang berlaku dalam situasi darurat. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.Tidak hanya itu, sambung Zulhir, komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi."Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit," pungkas Kombes Zulhir. PNO-12
04 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Lampung Gelar Baksos dan Kesehatan Guna Pererat Kemitraan dengan Ojek Online
Papuanewsonline.com, Lampung – Polri memperkuat sinergi keamanan berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Apel Ojek Online Kamtibmas Polda Lampung yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri pada Rabu, 3 Desember 2025, di Lapangan Apel Mapolda Lampung. Apel yang dihadiri langsung Wakapolri ini melibatkan 900 driver ojek online dan menjadi penutup rangkaian Apel Ojol Kamtibmas Nasional 2025. Rangkaian ini sebelumnya digelar di empat Polda: pertama di Polda Metro Jaya pada 20 Oktober 2025 dengan melibatkan 10.000 driver ojol; kedua di Polda Jawa Timur pada 1 November 2025 dengan 4.425 driver; ketiga di Polda Jawa Barat pada 8 November 2025 dengan 5.000 driver; dan keempat di Polda DIY pada 21 November 2025 dengan 3.500 driver. Dengan pelaksanaan apel di Lampung, total peserta seluruh rangkaian apel mencapai 22.925 driver ojek online.Dalam kegiatan ini, Wakapolri membuka acara dengan mengajak peserta mengheningkan cipta untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebelum menyampaikan arahan strategis mengenai peran ojek online sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Meski kegiatan dipimpin Wakapolri, seluruh pernyataan kepada media disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari. Ia menegaskan bahwa kehadiran Wakapolri dalam apel ini menunjukkan perhatian Polri terhadap kemitraan bersama komunitas ojek online. Menurutnya, driver ojol memiliki peran penting dalam membantu Polri karena setiap hari berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Para driver ojek online adalah mitra strategis Polri yang mampu memberikan informasi cepat dari lapangan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, memberikan informasi kejadian, dan membantu mempercepat respons Polri, termasuk saat terjadi kecelakaan, kemacetan, maupun bencana,” ujar Kabid Humas.Kombes Pol Yuni Iswandari juga menjelaskan bahwa Wakapolri dalam arahannya menekankan stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 mencapai 5,04%, lebih tinggi dibanding Arab Saudi (5%), Tiongkok (4,8%), Singapura (4,2%), Amerika Serikat (2,1%), dan Australia (1,8%). Selain itu, sektor ekonomi digital Indonesia hampir mencapai nilai 100 miliar dolar AS atau naik 14% dari tahun sebelumnya, di mana sektor transportasi online dan layanan pesan-antar berkontribusi sebesar 10 miliar dolar AS atau meningkat 13% dibanding 2024. “Wakapolri menyampaikan bahwa capaian ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari peran besar para pengemudi ojek online yang telah menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan masyarakat,” kata Kabid Humas.Sebagai bagian dari pelayanan publik dan kemanusiaan, Polda Lampung menyediakan berbagai layanan pada kegiatan apel tersebut. Sebanyak 200 driver ojol menerima layanan bakti kesehatan yang mencakup poli umum, poli mata, poli THT, kulit dan kelamin, poli penyakit dalam, poli bedah, layanan khitan, laboratorium sederhana, dan apotek. Selain itu, 100 driver ojol mendapatkan layanan perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, servis motor ringan, serta pembagian sembako. Polda Lampung juga membagikan 1.200 rompi keselamatan dan 15 helm kepada para peserta sebagai bentuk dukungan keselamatan berkendara.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri memimpin pelepasan 14 truk bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut terdiri dari 12.489 kilogram beras, 197 koli pakaian, 464 dus bahan makanan, 280 dus minuman, 5.763 dus mi instan, 150 dus mi telur, 5 kotak obat-obatan, 15 dus sembako, 1.515 selimut, 3 dus minyak, 12 mukena, 20 sarung, 2.537 bal popok, 1.213 dus air mineral, serta 1.778 kilogram gula. Kabid Humas menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga terdampak bencana. “Bantuan dalam jumlah besar yang dilepas langsung oleh Wakapolri ini menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan untuk membantu sesama,” ucapnya.Kabid Humas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rangkaian apel ojol ini semakin memperkuat kemitraan Polri dan masyarakat. Ia menyebut bahwa seluruh kegiatan, mulai dari layanan kesehatan, pelayanan administrasi, distribusi sembako, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, adalah gambaran Polri yang selalu hadir dan bekerja untuk masyarakat. PNO-12
03 Des 2025, 19:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
