Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Torehkan Prestasi Maluku di PON Beladiri Cabor Karate: Bripda Marcelino Raih Medali Perak
Papuanewsonline.com, Kudus – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia asal Maluku. Personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Seram Bagian Barat, Bripda Marcelino Jansen Kuhuparuw, sukses meraih medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) bela diri cabang olahraga Karate kategori Kumite-55 kg Putra yang digelar di Kudus, Jawa Tengah.Bripda Marcelino, yang merupakan Bintara Polri lulusan tahun 2020, berhasil mengharumkan nama Maluku dan institusi Polri setelah melalui pertandingan sengit melawan sejumlah atlet tangguh dari berbagai provinsi.Pada final kategori Kumite-55 kg Putra, medali emas diraih oleh Rizky Lawyer dari Sumatera Utara, disusul Bripda Marcelino Jansen Kuhuparuw (Maluku) di posisi kedua dengan medali perak. Adapun peraih medali perunggu masing-masing diraih oleh M. Taufik (Lampung) dan Sentosa Rianto (Kalimantan Timur).Keberhasilan Bripda Marcelino ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kontingen Maluku, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polri, khususnya generasi muda di jajaran Polda Maluku, untuk terus mengembangkan potensi dan semangat berprestasi di luar tugas kepolisian.Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memberikan apresiasi atas prestasi tersebut. Ia menilai, pencapaian Bripda Marcelino mencerminkan semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang menjadi karakter sejati seorang anggota Polri.“Kami sangat bangga atas prestasi yang diraih Bripda Marcelino. Ini menunjukkan bahwa anggota Polri tidak hanya berdedikasi dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga dan mengharumkan nama daerah serta institusi,” ujar Kapolda Maluku.Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Polda Maluku dalam mendukung pengembangan minat dan bakat anggota di berbagai bidang, termasuk olahraga bela diri yang menjadi bagian dari pembinaan mental dan fisik personel.Dengan torehan medali perak tersebut, Bripda Marcelino Jansen Kuhuparuw menambah daftar atlet Polri yang berprestasi di ajang nasional, sekaligus menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai sportivitas dan profesionalisme di tubuh Polri. PNO-12
26 Okt 2025, 08:19 WIT
Kapolda Maluku Hadiri Syukuran HKGB ke-73 Tahun
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan, dukungan Bhayangkari kepada Polri sangat penting untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.Penegasan ini disampaikan Kapolda selaku Pembina Bhayangkari Daerah Maluku saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-73 Tahun yang dihelat di gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (23/10/2025).Acara peringatan HKGB yang mengusung tema "Bhayangkari Berkarya Mendukung Polri untuk Masyarakat” ini dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Irwasda dan Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta P. Ambon dan P. P. Lease, Pakor Polwan Polda Maluku, Para Pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Warakawuri dan undangan lainnya.Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan Pemberian Tanda Penghargaan Lencana Bakti Sewindu, Dwiwindu, dan Triwindu kepada Bhayangkari yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas dalam mendukung pengabdian suami kepada institusi Polri.Sebagai Pembina Bhayangkari Daerah Maluku, Kapolda Irjen Dadang Hartanto menyampaikan tema peringatan HKGB tahun ini sangat relevan dengan semangat pengabdian Polri dalam melayani masyarakat.“Tema peringatan yang diambil tahun ini merupakan tema yang sejalan dan selaras dengan tugas Polri, yakni Polri untuk masyarakat, sedangkan Bhayangkari berkarya untuk mendukung Polri dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Tema ini sangat bagus dan bermakna,” ungkap Kapolda.Lebih lanjut Kapolda kembali menegaskan keberadaan Polri untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kejahatan siber yang kini semakin canggih dan sulit dideteksi.Masyarakat, kata Kapolda, membutuhkan pelayanan Polri yang profesional. Namun untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tengah tantangan zaman seperti sekarang bukanlah hal yang mudah. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, khususnya media sosial, ungkap Kapolda, menjadi tantangan tersendiri karena dapat memunculkan bentuk kejahatan baru, meskipun secara prinsip merupakan kejahatan konvensional.Kapolda juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh pihak, terutama dari Bhayangkari yang memiliki peran sangat signifikan sebagai pendamping anggota Polri.Menurutnya, tugas Polri yang berat dan penuh risiko akan terasa lebih ringan ketika diimbangi dengan keharmonisan dalam keluarga.Polri, lanjut Kapolda, memiliki keterbatasan sumber daya dan menghadapi banyak dinamika di lapangan. Dukungan penuh dari Bhayangkari sangat penting. Bhayangkari adalah pendamping sejati yang bisa memberikan ketenangan dan semangat bagi suami ketika kembali dari tugas. "Rumah menjadi satu-satunya tempat istirahat bagi Bhayangkara sejati. Karena itu, Bhayangkari harus menjadi cooling system, penyejuk bagi keluarga,” pinta Kapolda.Selain berperan di lingkup keluarga, Bhayangkari juga memiliki peran sosial yang luas di masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bantuan sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya, Bhayangkari ikut serta dalam membangun citra positif Polri dan mempererat hubungan dengan masyarakat.“Gerakan Bhayangkari mencerminkan wujud nyata keluarga besar Polri. Ketika masyarakat melihat Bhayangkari, maka mereka juga melihat Polri. Karena itu, jaga sikap dan perilaku, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Hindari perilaku hedonisme, jaga kesederhanaan, dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tegas Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pengurus Bhayangkari agar terus menjaga komunikasi dan solidaritas di setiap tingkatan.Ia mengungkapkan, Bhayangkari adalah wadah silaturahmi yang harus mampu mempersatukan, bukan memecah belah. “Lakukan pendekatan kepada anggota Bhayangkari di tingkat paling bawah, dengarkan keluh kesah mereka, datangi mereka. Ada Bhayangkari yang jauh dari suaminya, bantu agar mereka tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Jaga perilaku di tempat publik dan media sosial karena semuanya menjadi sorotan publik,” pesan Kapolda.Bhayangkari, tambah Kapolda, memiliki makna “tidak ada bahaya”, yang merepresentasikan kekuatan, kesetiaan, dan ketulusan dalam mendukung tugas suami di institusi Polri. “Bhayangkari memiliki peran ganda, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita pekerja profesional. Keduanya harus diatur dengan baik agar berjalan selaras. Jadikan organisasi Bhayangkari ini wadah kebersamaan dan persaudaraan yang kokoh, bukan tempat perpecahan. Jaga solidaritas dan semangat kebersamaan,” tutup Kapolda.Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian tumpeng mini kepada Bhayangkari berprestasi, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kiprah mereka dalam mendukung berbagai kegiatan sosial maupun organisasi.Selanjutnya diberikan pula penghargaan kepada Bhayangkari berprestas, diiringi suasana haru dan penuh semangat kebersamaan. PNO-12
25 Okt 2025, 08:09 WIT
Seleksi PAG dan SBP, 118 Anggota Polda Maluku Dinyatakan Lulus
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 118 anggota Polda Maluku dinyatakan lulus seleksi Perwira Alih Golongan (PAG) Tahun 2025 dan Sekolah Bintara Polisi (SBP) Tahun 2026. Seleksi PAG yang dinyatakan lulus berjumlah 12 orang dan SBP sejumlah 106 orang. Ratusan personel dinyatakan lulus melalui sidang Penetapan Kelulusan Tingkat Panitia Daerah (Panda) yang dibuka secara langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Sidang ini digelar di Aula Basudara Manise Lantai 5, Mapolda Maluku, Jumat, 24 Oktober 2025.Sidang Penetapan Kelulusan Seleksi PAG 2025 dan SBP 2026 merupakan puncak dari rangkaian seleksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan personel Polri yang ideal dan mewujudkan postur Polri yang berkualitas.Dalam sidang tersebut hadir para Pejabat Utama Polda Maluku. Turut hadir para peserta seleksi yaitu dari PAG sejumlah 31 orang dan SBP sebanyak 108 orang. Mereka yang hadir setelah melalui proses seleksi ketat meliputi enam aspek penilaian, termasuk Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) dan Psikologi.Untuk seleksi SBP, 106 peserta yang dinyatakan lulus terdiri dari anggota Brimob 103 orang dan anggota Polairud Polda Maluku 3 orang.Wakapolda Maluku dalam amanatnya pertama-tama menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat kepada para peserta yang dinyatakan lulus terpilih.Wakapolda juga membagikan kisah historisnya saat mengikuti seleksi hingga bisa mencapai posisi sebagai Wakapolda Maluku saat ini. "Perjalanan karier di Polri penuh perjuangan. Saya juga pernah berada di posisi kalian, menghadapi berbagai seleksi. Kunci utamanya adalah keimanan, menjaga fisik, menyiapkan mental, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar," ungkapnya.Secara khusus, Brigjen Imam Thobroni memberikan motivasi dan spirit kepada para peserta yang belum terpilih/tidak memenuhi syarat pada tahun ini.“Bagi yang belum terpilih, saya tegaskan, jangan mudah menyerah. Jadikan hasil hari ini sebagai evaluasi dan dorongan untuk bangkit lebih kuat. Kalian beruntung hidup di era sekarang, di mana segala sesuatu mudah untuk dijangkau dan dipelajari. Manfaatkan teknologi, seperti Google atau YouTube, untuk mempersiapkan diri kalian secara maksimal di seleksi tahun depan,” tegas Wakapolda.Wakapolda berpesan agar peserta yang lulus selalu meningkatkan disiplin dan menghindari pelanggaran selama pendidikan, serta menjunjung tinggi prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis untuk menghasilkan calon personel Polri yang berkualitas.Ia juga menceritakan historis saat mengikuti seleksi hingga bisa sampai saat ini menjadi Wakapolda. Wakapolda juga memberikan motivasi dan spirit kepada peserta yang tidak terpilih/memenuhi syarat. "Jangan mudah menyerah dan selalu semangat untuk mengikuti seleksi di tahun depan," pintanya. PNO-12
25 Okt 2025, 08:00 WIT
Audiensi Dengan Menhut, Kapolri Siap Bersinergi Hadapi Karhutla
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia."Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Sigit. Menurut Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun, karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik. "Meski demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani," ujar Sigit.Sigit memaparkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high). Menurutnya, angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah yang sebagian besar merupakan lahan gambut," ucap Sigit.Sigit memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.Pada tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di beberapa wilayah rawan kebakaran hutan."Dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan," papar Sigit. Upaya tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla."Kami juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan denganaplikasi instansi lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG), dan TMAT (KLHK)," papar Sigit. Kemudan, melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi titik hotspot secara real time. Ketika, ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi modifikasi cuaca.Selanjutnya, Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan."Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang," tutup Sigit. PNO-12
25 Okt 2025, 07:51 WIT
Tokoh Masyarakat Papua Apresiasi Satgas Operasi Damai Cartenz Jaga Keamanan di Tanah Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura - Tokoh masyarakat Papua, Denny Alverth Wafumilena, menyampaikan apresiasi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz atas peran dan dedikasinya dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Tanah Papua.“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satgas Operasi Damai Cartenz yang telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Tanah Papua,” ujar Denny di Jayapura, Rabu (22/10).Ia berharap, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz dapat terus memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum serta perlindungan masyarakat.“Kami berharap Satgas Operasi Damai Cartenz tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, terus memberikan rasa aman, dan penegakan hukum di Papua,” tambahnya.Selain itu, Denny juga mengimbau masyarakat Papua untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing.“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan agar kehidupan masyarakat Papua dapat berjalan dengan aman, damai, dan mendukung pembangunan menuju Papua yang lebih maju,” tutupnya. PNO-12
25 Okt 2025, 07:43 WIT
Jumat Berkah, Divisi Humas Polri Gelar Khataman dan Doa Bersama
Papuanewsonline.com, Jakarta – Divisi Humas Polri kembali menyelenggarakan kegiatan khataman Quran dan doa bersama rutin pada Jumat (24/10/2025) yang penuh keberkahan. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 06.00 WIB hingga menjelang waktu Salat Jumat ini dipimpin oleh empat ustaz dari Yayasan Daarul Quran Indonesia, yakni Ustaz Ali Kholidin S.Q, Ustaz Muhaimin S.Q, Ustaz Salim Maftukhi S.Q, dan Ustaz Ghofur S.Q.Kegiatan khataman ini diikuti oleh personel Divisi Humas Polri. Salah seorang personel, Bripda Delka, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan mengikuti kegiatan tersebut.“Alhamdulillah, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengajian khataman ini di sela-sela kesibukan dinas bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.Sementara itu, Ustaz Ali Kholidin menyampaikan apresiasi kepada Kepala Divisi Humas Polri beserta jajaran atas konsistensi dalam menyelenggarakan khataman yang rutin digelar setiap Senin dan Jumat.“Saya berterima kasih kepada Kepala Divisi Humas Polri beserta seluruh staf jajaran atas kegiatan khataman yang rutin dilaksanakan. Semoga khataman ini membawa keberkahan bagi seluruh anggota Polri di manapun bertugas, serta selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai insan Bhayangkara,” tutur Ustaz Ali.Kegiatan khataman rutin ini menjadi salah satu upaya Divisi Humas Polri dalam membangun spiritualitas, memperkuat keimanan, sekaligus menanamkan nilai-nilai religius di tengah kesibukan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. PNO-12
25 Okt 2025, 07:29 WIT
Bupati Jayawijaya Serahkan Dana Desa ke Distrik Asolokobal: Dorong Pemerataan Pembangunan
Papuanewsonline.com, Wamena —
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam
mempercepat pembangunan dari tingkat kampung melalui penyaluran Dana Desa (DD).
Pada Kamis (24/10/2025), Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, SH., MH., secara
simbolis menyerahkan Dana Desa kepada perwakilan pemerintah Distrik Asolokobal
dalam sebuah acara resmi yang berlangsung di Wamena, disaksikan oleh sejumlah
kepala distrik, aparat kampung, dan tokoh masyarakat. Acara penyerahan Dana Desa ini
menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk
memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan mempercepat pemerataan
pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua. Dalam sambutannya, Bupati Atenius
Murip menegaskan bahwa penyaluran Dana Desa bukan sekadar formalitas
administrasi, melainkan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
membangun daerah dari akar rumput. “Dengan Dana Desa ini, kami
berharap infrastruktur dasar seperti jalan kampung, jembatan kecil, sarana air
bersih, dan fasilitas kesehatan dapat segera dibangun dan dimanfaatkan oleh
masyarakat. Peningkatan pelayanan publik juga harus menjadi prioritas agar
kualitas hidup masyarakat Asolokobal semakin baik,” ujar Bupati Atenius Murip. Ia menambahkan bahwa pembangunan
yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat
dan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Dana Desa bukan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk kepentingan seluruh warga
kampung. Pengelolaannya harus transparan, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan,” tegasnya di hadapan para kepala kampung. Distrik Asolokobal sendiri
merupakan salah satu wilayah prioritas pembangunan di Kabupaten Jayawijaya
karena memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Melalui Dana
Desa, pemerintah berharap masyarakat setempat mampu meningkatkan produktivitas
sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. “Kami ingin Asolokobal menjadi
contoh distrik yang mampu mengelola Dana Desa dengan baik — bukan hanya untuk
membangun infrastruktur, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui
pemberdayaan masyarakat,” kata Atenius. Ia juga mendorong agar Dana Desa
digunakan untuk mendukung program pertanian berkelanjutan, pemberdayaan
perempuan, serta pelatihan bagi pemuda desa agar mereka tidak hanya bergantung
pada bantuan pemerintah, tetapi juga mampu berinovasi dan menciptakan lapangan
kerja mandiri. Dalam kesempatan yang sama,
Bupati Atenius Murip mengingatkan seluruh aparat kampung untuk selalu
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penggunaan
Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. “Dana Desa adalah uang rakyat.
Maka, pengelolaannya harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah kampung
agar semua pihak tahu ke mana anggaran digunakan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah
daerah akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan langsung agar setiap
rupiah Dana Desa benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tidak
disalahgunakan. “Kami akan memastikan tidak ada
penyimpangan. Setiap program akan dipantau agar hasilnya bisa langsung
dirasakan masyarakat,” tambah Bupati. Penyerahan Dana Desa ini disambut
dengan antusias oleh masyarakat Distrik Asolokobal. Salah satu tokoh masyarakat
menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang
terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan di kampung-kampung terpencil. “Kami senang karena pemerintah
tidak melupakan masyarakat di Asolokobal. Dengan adanya Dana Desa, kami bisa
memperbaiki jalan dan sarana air bersih yang selama ini menjadi kendala,”
ujarnya. Para kepala kampung pun berjanji
akan menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan tetap berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Bupati Atenius Murip menutup
kegiatan dengan pesan penuh semangat kepada seluruh aparat kampung agar
menjadikan Dana Desa sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. “Pemerintah hadir bukan hanya
untuk menyalurkan dana, tetapi untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat kita
semakin baik. Mari kita jaga semangat gotong royong dan bekerja bersama demi
Jayawijaya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. Penulis: Hendrik Editor: GF
25 Okt 2025, 04:40 WIT
Dana Raksasa Mengendap di Kas Daerah, Yohanes Kemong Desak Audit Total APBD Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika —
Polemik besar kembali mencuat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, setelah muncul
laporan adanya dana daerah dalam jumlah fantastis yang masih mengendap di kas
pemerintah kabupaten. Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong, dengan
tegas mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana tersebut dan mendesak Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk segera turun
tangan melakukan audit menyeluruh. Kontroversi ini berawal dari
pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa
terdapat dana sekitar Rp2,4 triliun yang tersimpan di kas daerah Kabupaten
Mimika. Namun, Bupati Mimika kemudian mengklarifikasi bahwa jumlah yang
sebenarnya adalah Rp1,1 triliun. Bagi Yohanes Kemong, angka
tersebut tetaplah tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya tata kelola
keuangan daerah. “Dana sebesar Rp1,1 triliun itu
bukan angka kecil. Ini adalah uang rakyat Mimika yang seharusnya digunakan
untuk membangun, bukan disimpan begitu saja di kas daerah,” tegas Yohanes
dengan nada serius. Yohanes menyoroti bahwa sejak Januari
hingga Oktober 2025, belum ada tanda-tanda pelaksanaan program pembangunan baru
di Kabupaten Mimika. Padahal, visi dan misi Bupati Mimika yang menjanjikan
pembangunan dari kampung ke kota belum terlihat terwujud. “Sudah hampir satu tahun
berjalan, tapi masyarakat di kampung belum merasakan satu pun hasil pembangunan
baru. Semua proyek yang ada hanyalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya,”
ujar Yohanes. Ia juga menyinggung program
prioritas nasional dari Presiden Republik Indonesia yang seharusnya didukung
pemerintah daerah, namun belum terealisasi.
“Bagaimana mungkin pembangunan nasional bisa berjalan kalau dana sebesar itu
hanya diam di rekening kas daerah?” imbuhnya dengan nada kecewa. Politisi asal Mimika itu
mempertanyakan peruntukan dana yang sudah hampir setahun mengendap tanpa
digunakan secara optimal.
Menurutnya, kondisi ini sangat janggal mengingat perubahan APBD telah selesai
dan masa tutup anggaran tinggal beberapa bulan lagi. “Pertanyaannya, dana sebesar ini
disimpan untuk siapa? Diperuntukkan untuk apa? Dan bunga dari uang yang
tersimpan selama hampir satu tahun itu—masuk ke rekening siapa?” ucapnya tajam. Yohanes menilai bahwa pemerintah
daerah telah melakukan kelalaian besar dalam pengelolaan anggaran publik. Ia
menegaskan, seharusnya uang sebesar itu sudah dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, serta layanan kesehatan di
kampung-kampung. “Jangan sampai rakyat yang
menjadi korban dari lemahnya manajemen keuangan pemerintah daerah,” tambahnya. Yohanes Kemong bahkan
membandingkan kondisi ini dengan masa kepemimpinan bupati sebelumnya seperti Clementina
dan Eltinus Omaleng, yang menurutnya tidak pernah membiarkan dana miliaran,
apalagi triliunan rupiah, mengendap begitu lama tanpa realisasi. “Zaman dulu, uang daerah cepat
digunakan untuk pembangunan. Sekarang, uangnya besar tapi hasilnya tidak ada.
Ini sangat disayangkan,” ujarnya. Ia menilai fenomena ini
menandakan buruknya manajemen fiskal dan lemahnya visi pembangunan daerah.
Dengan jumlah anggaran yang begitu besar, seharusnya Kabupaten Mimika dapat
menjadi contoh kemajuan bagi daerah lain di Papua Tengah. Melihat ketimpangan antara
besarnya dana dan minimnya hasil pembangunan, Yohanes Kemong mendesak BPK untuk
memblokir sementara dana kas daerah tersebut agar tidak disalahgunakan.
Selain itu, ia juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyelidikan
mendalam terkait sumber, penggunaan, dan penempatan dana APBD Mimika tahun
anggaran 2025. “Kami ingin tahu dengan jelas:
dana sebesar ini untuk apa, dikelola oleh siapa, dan mengapa tidak ada
realisasi pembangunan di lapangan. Jangan sampai uang rakyat ini diputar untuk
kepentingan segelintir pihak,” tegasnya. Menurutnya, keterlibatan lembaga
hukum sangat penting agar publik mendapatkan kepastian dan keadilan, sekaligus
menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Yohanes juga menyoroti lemahnya transparansi
dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Mimika. Ia menilai bahwa laporan
penggunaan APBD tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat
maupun DPRD, padahal hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional. “Ini sangat fatal dan mencoreng
tata kelola pemerintahan yang baik. Uang rakyat harus dikelola secara terbuka,
karena rakyat berhak tahu ke mana uang mereka dibelanjakan,” ujarnya dengan
nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pemerintah
daerah seharusnya menjadi teladan dalam akuntabilitas, bukan justru menimbulkan
kecurigaan. “Kalau pemerintah menutup-nutupi,
rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang,
pemerintahan tidak lagi punya legitimasi moral,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
25 Okt 2025, 04:35 WIT
Trans-Papua Dikebut! Gubernur Papua Tegaskan Konektivitas Jadi Kunci Utama Pertumbuhan Ekonomi
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua kembali menjadi sorotan utama dalam
pertemuan strategis antara Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/10/2025), Gubernur
Fakhiri menegaskan bahwa konektivitas antarwilayah adalah fondasi utama bagi
percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di Papua. Menurut Fakhiri, pemerintah
daerah dan pusat harus bekerja sinergis untuk memastikan proyek-proyek
strategis, seperti Jalan Trans-Papua dan pengembangan jaringan transportasi
multimoda, dapat diselesaikan sesuai target. “Pembangunan Papua tidak bisa
dilepaskan dari upaya memperkuat konektivitas. Jalan Trans Jayapura–Wamena,
misalnya, harus benar-benar tembus dan memiliki kualitas yang baik,” ujar
Fakhiri usai pertemuan. Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan
Trans-Papua bukan sekadar proyek jalan, melainkan simbol integrasi dan
pemerataan ekonomi di Tanah Papua.
Dengan jalur darat yang tembus dari pesisir hingga pegunungan, Papua akan
memiliki fondasi kuat untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang selama
ini sulit diakses karena keterbatasan transportasi. “Ketika transportasi darat, laut,
dan udara terhubung dengan baik, maka distribusi logistik akan lebih cepat,
biaya turun, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa pembangunan
konektivitas akan memangkas biaya pengiriman barang, memperlancar akses
pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor
seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Menurutnya, hal ini akan menjadi langkah nyata dalam mengurangi kesenjangan
antarwilayah di Papua. Dalam arah kebijakannya, Gubernur
Fakhiri menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak hanya berfokus
pada kota besar atau wilayah pesisir. “Kita ingin Papua tumbuh merata.
Jangan hanya pesisir dan kota yang maju, tapi daerah pegunungan juga harus bisa
menikmati akses dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak
daerah pegunungan di Papua masih menghadapi kesulitan akses transportasi, yang
berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok. Dengan rampungnya proyek-proyek
konektivitas seperti Trans Jayapura–Wamena dan jalur lintas selatan Papua,
pemerintah berharap harga barang di wilayah pegunungan dapat menurun secara
signifikan dan roda ekonomi lokal bisa berputar lebih cepat. Selain pembangunan jalan, Fakhiri
juga menyampaikan bahwa Pemprov Papua bersama pemerintah pusat sedang
menyiapkan langkah-langkah untuk memperkuat transportasi laut dan udara
antarwilayah.
Khususnya, peningkatan armada laut di wilayah pesisir utara seperti Sarmi,
Yapen, dan Waropen, yang berperan penting dalam menghubungkan distribusi barang
ke daerah-daerah terpencil. “Kami juga fokus pada penguatan
logistik laut. Karena tidak semua wilayah bisa dijangkau jalan darat, maka
kapal dan pelabuhan harus siap mendukung pergerakan ekonomi antarwilayah,”
jelasnya. Menurutnya, langkah ini akan
memperkuat rantai pasok dan menumbuhkan potensi perdagangan lokal antarwilayah
di Papua, yang selama ini masih bergantung pada distribusi dari luar daerah. Fakhiri menyambut positif
komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Papua melalui program
strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus dilakukan
dengan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan, tidak hanya berfokus pada
infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusia. “Papua punya potensi besar, baik
sumber daya alam maupun manusia. Tugas kita adalah memastikan pembangunan
berjalan adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat,” katanya.
“Kalau masyarakat sejahtera, Papua akan damai,” sambungnya dengan optimis. Gubernur Fakhiri menilai bahwa
keberhasilan pembangunan di Papua akan sangat bergantung pada kolaborasi antara
pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia
mendorong agar setiap proyek pembangunan disertai dengan pelibatan masyarakat,
agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Dengan berjalannya proyek-proyek
strategis seperti Trans-Papua, peningkatan bandara perintis, dan modernisasi
pelabuhan, Fakhiri yakin Papua akan segera memasuki era baru konektivitas dan
kemajuan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa setiap kilometer jalan yang dibangun bukan hanya membuka
akses fisik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat di pelosok Papua. “Kita ingin Papua yang maju,
terkoneksi, dan sejahtera. Semua ini akan terwujud jika kita terus bekerja
bersama dengan komitmen dan integritas,” tutupnya. Penulis: Jidan Editor: GF
25 Okt 2025, 04:28 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
