Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Terima Kunjungan BI Maluku, Kapolda: Perkuat Sinergi Pengamanan dan Stabilitas Ekonomi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Mohamad Latif, yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (18/11/2025). Pertemuan kedua pimpinan tersebut membahas sinergi penguatan stabilitas keamanan dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku. Pertemuan ini juga menjadi forum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan otoritas moneter daerah.Turut hadir dalam pertemuan tersebut yakni Dir Intelkam, Kaur APK Subbid Bia & APK Bidkeu, serta Kasubdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Maluku. Sementara dari pihak Bank Indonesia hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Dicky R. Afriyanto, serta Kepala Unit Manajemen Intern Abudaud Gamgulu.Kepala Perwakilan BI Maluku pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku beserta jajaran yang telah meluangkan waktu menerima pihaknya dengan hangat dan penuh kekeluargaan.Mohamad Latif menegaskan kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan terhadap sinergi yang telah terjalin selama ini antara Polda dan BI Maluku.Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas pengamanan yang diberikan Polri melalui Pam Obvit maupun Sat Brimob yang secara konsisten menjaga keamanan kantor BI, kegiatan operasional kas, hingga mobilisasi logistik uang. “Pengamanan Polri sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas kami. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama kokohnya sistem keuangan,” ujarnya.Latif juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan III Tahun 2025 yang meningkat sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan ini dinilai sangat positif dan menjadi indikator aktivitas produksi barang dan jasa di Maluku terus membaik. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran.Kenaikan signifikan ini, kata Dia, tidak lepas dari stabilitas keamanan yang terjaga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat bergerak dengan lebih percaya diri.Menanggapi hal itu, Kapolda Maluku memberikan apresiasi atas kunjungan BI sekaligus menyampaikan pihaknya selalu terbuka terhadap kerja sama lintas lembaga, termasuk sektor perbankan yang memegang peranan vital dalam sistem ekonomi daerah dan nasional.Kapolda menegaskan keamanan bukan hanya berkaitan dengan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga kegiatan distribusi barang dan jasa. Polri, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk menjaga keamanan seluruh objek vital, termasuk fasilitas perbankan, peredaran uang, serta jalannya seluruh mekanisme sistem pembayaran yang berada di bawah otoritas Bank Indonesia.Kapolda juga menekankan pentingnya pertukaran data dan informasi antara BI dan Polri, terutama terkait perkembangan ekonomi daerah, tren pertumbuhan, serta dinamika keuangan yang perlu diantisipasi dari sisi keamanan. “Kami membutuhkan data valid dari BI sebagai dasar analisis intelijen keamanan ekonomi di wilayah Maluku,” tegas Kapolda.Polda Maluku, tambah Kapolda, siap mendukung agenda stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi daerah, sejalan dengan mandat nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju angka target pemerintah, yakni 8,5 persen. Sinergi "Polri dan BI merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan stabilitas daerah yang aman, kondusif, dan siap menghadapi dinamika global," pungkasnya. PNO-12
20 Nov 2025, 19:51 WIT
Komisi Reformasi Kepolisian Menerima Pandangan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Reformasi Kepolisian menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai elemen masyarakat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Reformasi Kepolisian, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.Dalam keterangannya, Jimly menegaskan bahwa forum ini menjadi bagian dari tahap awal Komisi dalam menghimpun pandangan publik terkait arah reformasi kepolisian. Untuk itu, pihaknya membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis.“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apa pun,” ujar Jimly.Nomor WhatsApp Sekretariat Reformasi Kepolisian adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.Dalam forum tersebut, turut hadir sejumlah ormas, tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir.Meskipun pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelas Jimly.Ia menyebutkan bahwa mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian tidak bertugas menangani kasus hukum secara langsung.“Kami ingin memperbaiki kepolisian masa depan. Kasus boleh disampaikan, tapi kami tidak menangani kasus. Kasus hanya dijadikan evidence untuk menawarkan kebijakan reformasi ke depan,” katanya.Komisi juga menerima berbagai keluhan masyarakat, termasuk laporan seorang ibu mengenai anaknya yang ditahan usai mengikuti aksi unjuk rasa.“Kasus seperti itu nanti akan kami bicarakan dengan Kapolri. Itu urusan internal kepolisian, dan kami akan beri rekomendasi,” ujar Jimly.Berbagai masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti:- penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan,- wacana pembentukan Kementerian Keamanan,- serta penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.Beberapa peserta juga menyampaikan kritik terkait pola pendidikan kepolisian yang dinilai kurang mengedepankan aspek kognitif.“Polisi itu sipil. Pendidikan harus lebih kognitif,” ucap Jimly menirukan masukan dari peserta forum.Jimly menegaskan bahwa Komisi Reformasi Kepolisian belum mengeluarkan rekomendasi apa pun karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari masa kerja.“Bulan pertama ini kami membuka telinga dulu, membuka mata dulu. Banyak masukan yang membuat kami lebih memahami. Semua akan kami petakan,” tutupnya. PNO-12
20 Nov 2025, 06:58 WIT
Dittipidter Bareskrim Polri dan KLHK Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 FABA
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam memperkuat kepatuhan industri terhadap standar pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang digelar pada 18 November 2025 di Aula Ditipidter.Kegiatan bertema “Optimalisasi Pengelolaan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Menuju Industri yang Berkelanjutan” ini dihadiri oleh perwakilan dari 45 perusahaan pengguna batubara penghasil limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash (FABA), serta unsur Polri dan instansi teknis terkait. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis sekaligus wadah bertukar pengetahuan antara aparat penegak hukum dan pelaku industri.Tiga narasumber dari KLHK menyampaikan materi tentang persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan limbah, mekanisme sanksi administratif, hingga metode remediasi dan pemulihan lahan tercemar. Industri juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan penyidik Dittipidter dan pejabat teknis KLHK untuk membahas tantangan perizinan serta implementasi aturan di lapangan.Dir Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri dalam mendukung transformasi industri menuju standar keberlanjutan.“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Melalui sosialisasi ini, industri dapat memahami kewajiban serta standar teknis yang harus dipenuhi,” ujar Brigjen Irhamni.Ia menambahkan bahwa kepatuhan industri merupakan kunci menciptakan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.“Polri berkomitmen mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang lebih kuat. Harmonisasi antara regulasi, pengawasan, dan kepatuhan sektor industri sangat penting untuk mendukung agenda Indonesia Emas 2045,” tegasnya.Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi teknis bagi peningkatan pengelolaan limbah B3 di tanah air. Di sisi lain, industri diharapkan semakin proaktif memenuhi persyaratan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan usaha. PNO-12
18 Nov 2025, 21:50 WIT
Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil
Papuanewsonline.com, Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. PNO-12
18 Nov 2025, 21:41 WIT
350 Personel Disiapkan Dalam Misi Perdamaian Gaza
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dankorbrimob Polri, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H., menyampaikan bahwa Korps Brimob telah menyiapkan 350 personel terlatih dan berpengalaman, yang merupakan putra-putri terbaik Polri, yang saat ini mengikuti latihan dasar penugasan sebagai penjaga perdamaian PBB. Pelatihan tersebut mencakup perlindungan warga sipil, respon kemanusiaan, kedisiplinan rules of engagement, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika operasi internasional. Ia menegaskan bahwa jumlah pasukan yang disiapkan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan negara, sehingga Polri selalu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan situasi global.Dengan rekam jejak yang kuat serta pengalaman yang diakui dunia internasional, Polri siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan menolong saudara-saudara kita di Gaza, apabila Indonesia kelak diminta menjalankan mandat tersebut.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra, J.B., S.H., M.H., juga menegaskan bahwa Polri siap berkontribusi aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Polri memastikan bahwa seluruh personel yang dipersiapkan harus memenuhi kualifikasi misi PBB, bukan hanya standar negara kontributor. Karena itu Polri terus menyiapkan dan melatih putra-putri terbaiknya agar siap sewaktu-waktu dikerahkan, tetap menunggu mandat resmi PBB dan perintah Presiden sebelum mengirim personel untuk menjalankan misi kemanusiaan dan perdamaian, termasuk penugasan ke Gaza.Dalam lima tahun terakhir, Polri menunjukkan berbagai keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Kontingen Formed Police Unit (FPU) Polri mengukir prestasi di MINUSCA, Republik Afrika Tengah, melalui patroli malam, perlindungan warga, hingga stabilisasi keamanan yang mendapat apresiasi langsung dari PBB. Indonesia termasuk Polri juga menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal PBB atas dedikasi dan kualitas pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, Polri meningkatkan kapasitas internasional melalui Police Peacekeeping Training Center yang menghasilkan personel berkompetensi unggul, termasuk peningkatan signifikan jumlah polisi wanita dalam misi global.Kadivhubinter Polri juga menyampaikan bahwa seluruh anggota satgas yang telah mengemban tugas negara bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia, para personel telah mengharumkan nama Polri, bangsa, dan negara di kancah internasional, sekaligus menunjukkan dedikasi Indonesia dalam mendukung misi perdamaian dunia. Ia menambahkan bahwa, sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 23 September 2025, Indonesia akan terus berkomitmen mengirimkan pasukan terbaik dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Pesan tersebut menegaskan bahwa keikutsertaan Polri dalam misi PBB bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan wujud nyata dari upaya menolong sesama, terutama saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perlindungan di tengah situasi konflik. PNO-12
18 Nov 2025, 21:34 WIT
Polda Maluku Selidiki Korupsi Proyek Jalan Danar–Tetoat, Kerugian Negara Capai Rp2,8 Miliar
Papuanewsonline.com, Malra - Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pembangunan Jalan Danar–Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2023 terus berlanjut. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku ini menghabiskan anggaran Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku.Setelah melakukan audit investigatif, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menetapkan adanya kerugian negara sekitar Rp2,8 miliar dari total nilai proyek tersebut. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk melanjutkan penegakan hukum ke tahap berikutnya.Kabidhumas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum. Saat ini, penyidik sedang mempersiapkan tahapan lanjutan guna memperkuat konstruksi pembuktian.“Penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli pidana terlebih dahulu untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Setelah itu, akan digelar perkara untuk menilai kecukupan alat bukti sebelum penetapan tersangka,” ungkap Kombes RositahTahap pemeriksaan ahli ini penting untuk memastikan bahwa setiap unsur, mulai dari dugaan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga hubungan sebab akibat dengan kerugian negara, dapat dibuktikan secara yuridis. Gelar perkara akan menjadi penentu apakah dua alat bukti sah sesuai KUHAP telah terpenuhi guna menaikkan status pihak tertentu sebagai tersangka.Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini tanpa tekanan dan tanpa kompromi terhadap integritas penyidikan.Kasus dugaan korupsi proyek jalan Danar–Tetoat dengan nilai anggaran Rp7,2 miliar dari APBD TA 2023 menjadi sorotan publik, terlebih setelah BPK RI mengungkap kerugian negara senilai Rp2,8 miliar. Selisih signifikan antara nilai proyek dan hasil pekerjaan yang diaudit mengindikasikan potensi penyimpangan serius.Pendekatan penyidik Krimsus Polda Maluku yang terlebih dahulu memanggil ahli pidana menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian agar penetapan tersangka nantinya kuat secara hukum dan tidak mudah digugurkan di pengadilan. Langkah ini juga mencerminkan transparansi dan profesionalisme penyidikan, serta kesungguhan dalam mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran publik.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kasus ini dipandang memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur daerah. Mengingat proyek jalan merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal, setiap penyimpangan anggaran bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di wilayah Maluku Tenggara. PNO-12
18 Nov 2025, 13:10 WIT
Masyarakat Adat Tsingwarop Gelar Aksi Protes, Tuntut Kompensasi 10% dari PTFI
Papuanewsonline.com, Timika - Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) dan Lembaga Masyarakat Adat Tsingwarop (Tsinga – Waa/Banti – Aroanop) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor YPMAK pada Senin (17/11/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dinilai tidak mengakomodir tuntutan kompensasi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih tahunan perusahaan (2023-2041).Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kekecewaan dan protes. Aparat Kepolisian Mimika terlihat berjaga ketat untuk mengamankan jalannya aksi. Arnold Beanal, selaku Ketua LMA Tsingwarop, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari proses negosiasi kompensasi yang belum membuahkan hasil. "Aksi hari ini terkait proses negosiasi kompensasi kepada manajemen PT Freeport, dalam hal ini terkait kesepakatan yang sudah dibuat. Dan kami sudah bersepakat didalam perjanjian amdal di tahun 2023, namun itu tidak didengar," tegasnya.Menurut Arnold, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan telah memfasilitasi pertemuan antara PTFI dan masyarakat pada tanggal 6 Agustus lalu. Namun, PTFI dinilai tidak serius karena mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan."Itu difasilitasi oleh Menteri terkait kompensasi ini. Namun saat itu mereka mengutus orang yang tidak bisa mengambil keputusan itu, sehingga kami balik dan berkoordinasi dengan Kapolres untuk menjadi mediator agar mempertemukan PT FI dengan kami, dan itupun tidak berhasil," ujarnya.Koordinator aksi, Litinus Niwilingame, menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras kepada pimpinan manajemen PTFI yang dinilai tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat adat. "Mereka selalu mengabaikan. Kami protes di sini agar PT Freeport hadir dan duduk bersama kami lanjutkan tuntutan kami, yakni kami minta 10 persen dari nilai kompensasi," tegasnya. Litinus menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan nasib masyarakat adat hingga tuntutan mereka dipenuhi. Penulis: JidEditor: GF
18 Nov 2025, 01:00 WIT
Operasi SAR Longsor Cibeunying Masuki Hari ke-4
Papuanewsonline.com, Majenang - Operasi pencarian korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, memasuki hari keempat dengan rangkaian kegiatan yang semakin intensif. Sejak pagi, tim SAR gabungan memperdalam pencarian di sektor A2 dan A3 berdasarkan pola timbunan sebelumnya dan penandaan terbaru unit K9. Cuaca yang relatif cerah memungkinkan perluasan galian, namun kehati-hatian tetap diterapkan karena tanah di sepanjang lereng masih bergerak. Tim Polri memulai hari dengan melakukan briefing evaluasi bersama BPBD dan Basarnas, termasuk penentuan jalur masuk aman, pembagian jalur personel, dan penempatan titik kontrol untuk menghindari pergerakan tanah yang sulit diprediksi. Pada sektor A2, lokasi tempat ditemukannya dua jenazah dan dua body part sebelumnya dijadikan acuan untuk memperkirakan arah sebaran material longsor. Sementara itu, sektor A3 diperkuat dengan personel tambahan karena pola timbunan di area tersebut berlapis-lapis sehingga membutuhkan kerja manual yang lebih berat.Pelayanan kesehatan menjadi salah satu elemen yang terus diperkuat sepanjang operasi. Petugas medis Polri bekerja di dua titik sekaligus: RSUD Majenang sebagai pusat rujukan dan pos pelayanan kesehatan lapangan dekat lokasi longsor. Di RSUD Majenang, pemeriksaan lanjutan diberikan kepada korban luka, termasuk penanganan cedera pada ekstremitas, perawatan luka sobek, serta penanganan pernapasan bagi warga yang mengalami inhalasi debu. Sementara itu, di posko lapangan, petugas memberikan perawatan cepat bagi warga yang mengalami kelelahan, syok ringan, hipotermia, hingga serangan panik. Polri juga menempatkan personel khusus untuk mengawal warga lanjut usia dan anak-anak yang mengalami stres fisik akibat perubahan lingkungan pengungsian. Untuk mengurangi antrian, jalur pasien dibagi menjadi tiga: pemeriksaan cepat, tindakan ringan, dan rujukan langsung. Hal ini membuat warga dapat menerima bantuan medis tanpa penundaan, terutama pada jam-jam awal evakuasi di pagi hari.Pelayanan psikologis melalui program trauma healing turut diperluas cakupannya. Polri mengerahkan 15 personel Tim Trauma Healing Ro SDM Polda Jateng, dibantu konselor Polresta Cilacap serta relawan psikososial yang sudah terbiasa menangani bencana alam. Tim ini tidak hanya berfokus pada keluarga korban yang menunggu di RSUD Majenang, tetapi juga melakukan pendekatan dari tenda ke tenda untuk memetakan kondisi emosional warga selamat. Pendekatan ini penting untuk menjangkau warga yang enggan bercerita namun menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis. Untuk anak-anak, tim menyediakan aktivitas pendampingan seperti permainan terarah, sesi mewarnai, dan dukungan emosional sederhana agar mereka mampu kembali merasa aman. Hingga malam sebelumnya, sebanyak 48 warga telah menerima layanan aktif, dengan beberapa keluarga menjalani sesi konseling lanjutan untuk membantu mereka menghadapi kehilangan.Dalam mendukung pencarian, Polri menurunkan total 155 personel 125 dari Polresta Cilacap dan 30 dari Brimob yang bekerja dalam pola bergilir agar stamina petugas tetap stabil. Empat anjing pelacak dari Polda Jateng, Polresta Banyumas, dan Polres Temanggung juga terus bekerja melakukan penandaan titik-titik yang berpotensi menyimpan korban tertimbun. Setiap kali K9 memberikan tanda, tim teknis Polri langsung memasang patok penanda dan melakukan penggalian manual untuk menjaga keselamatan. Di beberapa titik, Polri juga memasang alat sederhana pemantau retakan tanah agar petugas di bawah mengetahui adanya potensi pergerakan material. Di sepanjang jalur masuk, anggota Sabhara dan Lantas mengatur arus kendaraan bantuan agar tak terjadi hambatan logistik, sementara anggota lain melakukan cutting manual pada semak dan kayu yang menutup jalur tim SAR.Hingga hari ini, sembilan korban telah ditemukan dan seluruhnya teridentifikasi oleh Tim DVI. Dengan demikian, dari total 20 warga yang dinyatakan hilang pada awal kejadian, kini tersisa 11 korban yang masih dalam pencarian. Upaya pencarian bergerak semakin terarah berdasarkan pola temuan dan analisis struktur longsoran hari sebelumnya. Sementara itu, proses identifikasi oleh Tim DVI tetap disiagakan setiap saat agar setiap temuan baru dapat segera diproses. Di titik-titik pengungsian, pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis dilakukan tanpa henti untuk memastikan warga selamat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.Kapolresta Cilacap menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan bahwa seluruh kekuatan Polri akan terus bekerja bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan hingga seluruh korban ditemukan. Masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhi area tebing rawan runtuhan, dan mematuhi setiap arahan petugas demi keselamatan bersama. PNO-12
17 Nov 2025, 19:04 WIT
Gowes ke Desa Honitetu, Kapolres SBB Salurkan 70 Paket Bingkisan
Papuanewsonline.com, SBB - Kapolres Seram Bagian Barat (SBB) AKBP Andi Zulkifli, S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Goes Sepeda Gunung menuju Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, pada Sabtu pagi dengan start dari Piru pukul 06.30 WIT menuju Desa Waimital, kemudian melanjutkan perjalanan ke pegunungan Inamosol. Kegiatan ini dilakukan sekaligus sebagai ajang olahraga, silaturahmi, serta memantau kondisi masyarakat dan infrastruktur desa, khususnya akses jalan dan jembatan yang selama ini menjadi topik pembahasan publik.Kapolres SBB tiba di Desa Waimital pada pukul 08.06 WIT, kemudian bertolak menuju Desa Honitetu pada pukul 08.48 WIT. Rombongan tiba di Desa Honitetu pada pukul 10.12 WIT dan langsung melakukan peninjauan di Pospol Inamosol, sebelum melanjutkan agenda tatap muka bersama masyarakat di kantor desa setempat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolres SBB turut menyerahkan 70 paket bingkisan kepada warga Desa Honitetu yang ditujukan kepada janda, duda, lansia, serta warga setempat sebagai bentuk kepedulian sosial Polres terhadap masyarakat di wilayah pegunungan.Selain itu, Kapolres mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), baik di lingkungan pemukiman maupun wilayah pegunungan Inamosol. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dan hubungan baik antara masyarakat dengan aparat keamanan guna mendukung tugas kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah.“Kami berharap masyarakat terus bersinergi dengan aparat keamanan agar Desa Honitetu dan wilayah Inamosol tetap aman, nyaman, dan kondusif,” tegas Kapolres SBB.Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian pimpinan Polres SBB terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi akses jalan dan jembatan menuju Desa Honitetu yang selama ini menjadi perhatian publik dan dinilai kurang mendapat penanganan dari pemerintah.Dalam pelaksanaan kegiatan, Kapolres SBB turut didampingi Danpos Inamosol Aipda Riky Waas, personel Pospol Inamosol, Bhabinkamtibmas Desa Honitetu Aipda A. Paunussa, Bhabinkamtibmas Desa Hukuanakotta Bripka F. Pentury, Bhabinkamtibmas Desa Manusa Bripka E. Wermay, Bhabinkamtibmas Desa Rumberu Aiptu Th. Pattianakotta, Bhabinkamtibmas Desa Rambatu Aipda A. Wermay serta tiga personel Polres SBB. PNO-12
17 Nov 2025, 18:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
