Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Bupati Roni Omba Puji Demo Damai Sopir: Janji Benahi Birokrasi dan Atasi Kelangkaan Solar
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Suasana di Boven Digoel
pada Selasa (25/11/2025) berlangsung hangat ketika para sopir menggelar aksi
demo damai untuk menuntut penyelesaian kelangkaan BBM solar yang kembali
terjadi di daerah tersebut. Aksi ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Boven Digoel, Roni Omba, yang menilai langkah para sopir sebagai bentuk
kepedulian terhadap kondisi daerah.Dalam pernyataannya, Roni Omba menyampaikan bahwa aspirasi
yang disampaikan secara tertib menunjukkan kepedulian kuat masyarakat terhadap
pelayanan publik. Menurutnya, kritik dan tuntutan seperti ini justru menjadi
masukan penting bagi pemerintah daerah untuk berbenah.Bupati juga menyoroti dugaan adanya oknum nakal yang
memainkan distribusi solar hingga menimbulkan kelangkaan. Ia memastikan
pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan akan menindaklanjuti persoalan
ini agar tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat, terutama para sopir yang
bergantung pada BBM untuk bekerja.Dalam kesempatan yang sama, Roni Omba menegaskan bahwa
kepemimpinan di daerah ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh
masyarakat Boven Digoel. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama agar
pembangunan berjalan merata dan tidak terhambat persoalan internal birokrasi.Ia juga menegaskan komitmennya untuk membenahi birokrasi
yang selama ini dinilai bermasalah. Peningkatan pelayanan publik disebut
menjadi fokus utama, termasuk memastikan agar distribusi solar kembali normal
dan tidak lagi dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.Para peserta aksi berharap demo damai ini menjadi titik awal
penyelesaian kelangkaan BBM yang sudah berulang kali terjadi. Mereka menilai
bahwa tanpa penindakan tegas dan pengawasan ketat, masalah distribusi solar
hanya akan menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.Pemerintah daerah bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja
sama lebih erat untuk memetakan akar permasalahan dan mengatur ulang pola
distribusi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Langkah
konkret seperti pengawasan distribusi dan penataan kembali rantai suplai
dianggap penting untuk mencegah permainan oknum.Menanggapi hal itu, Roni Omba memastikan bahwa pemerintah
tidak akan bekerja sendiri. Ia menegaskan perlunya kolaborasi dengan Pertamina
dan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan
transparan bagi seluruh masyarakat Boven Digoel.Di tengah berbagai harapan yang muncul, masyarakat kini
menantikan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Demo yang berlangsung
tertib tersebut menjadi pengingat bahwa suara masyarakat perlu didengar dan
direspons dengan tindakan konkret.Dengan komitmen yang telah diutarakan, publik berharap
persoalan kelangkaan solar dapat segera terselesaikan sehingga aktivitas
ekonomi dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal di Boven Digoel. Penulis: HendrikEditor: GF
25 Nov 2025, 21:21 WIT
Transformasi Digital SKCK Raih Kepuasaan Publik Dalam Survei 2025
Papuanewsonline.com, Jakarta – Baintelkam Polri meluncurkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan SKCK di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (24/11/1025). Survei yang digelar bersama Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala itu menunjukkan peningkatan signifikan kepuasan publik di tahun 2025.Kabid Yanmas Baintelkam Kombes Pol Yosef Sriyono mengatakan kerja sama survei ini sudah berjalan selama 10 tahun. Polri menyebut transformasi digital SKCK menjadi faktor utama peningkatan layanan. “Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses SKCK dari mana saja. Untuk wilayah Metro Jaya, pengambilan juga sudah bisa dilakukan di sejumlah polsek,” katanya.Kemudian Kabid Yanmas Baintelkam menegaskan survei ini menjadi tolak ukur penting layanan publik Polri. “Survei ini adalah cermin bagi kami. Digitalisasi SKCK adalah komitmen kami menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” ujar Kombes Yosef.Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Pripol Universitas Syiah Kuala, DR. M. Gausyah, menyebut angka kepuasan publik meningkat dari 86 menjadi 88,03. “Digitalisasi SKCK membuat proses lebih sederhana. Masyarakat kini tak perlu lagi sidik jari karena sudah terintegrasi dengan NIK Dukcapil,” jelasnya.Dari sisi pengawasan eksternal, Ombudsman RI juga melihat tren positif. Siti Uswatun Hasanah, Kepala Keasistenan Penegakan Hukum Ombudsman, mengatakan layanan SKCK kini hampir bebas keluhan. “Di Ombudsman sudah lama tidak ada laporan soal SKCK. Kami juga lakukan mystery shopping, hasilnya petugas ramah, prosedur jelas, bahkan tidak ada pungli. Review resmi Ombudsman terkait layanan SKCK akan kami rilis Desember atau Januari nanti,” ujar Siti. PNO-12
25 Nov 2025, 06:51 WIT
Bupati Boven Digoel Tegaskan Komitmen Dukung Program TEKAT untuk Majukan Ekonomi Desa
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Program Transformasi
Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAT) terus digencarkan di berbagai wilayah Papua
Selatan, termasuk di Mindiptana, Boven Digoel. Kehadiran Bupati Boven Digoel,
Roni Omba, S.IP, dalam kegiatan tersebut menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah
terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa.Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menilai TEKAT sebagai
program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kampung. Ia menyebut bahwa
penguatan ekonomi desa merupakan fondasi penting untuk membangun daerah secara
berkelanjutan. “Program TEKAT ini sangat penting bagi kami di Boven Digoel,
karena dapat membantu masyarakat desa meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup,”
ujar Bupati Roni Omba.Pelaksanaan program ini turut melibatkan pendamping
profesional yang bekerja langsung mendampingi masyarakat di lapangan. Salah
satunya adalah Adik Meri Embiri, Pendamping TEKAT di Mindiptana, yang berbagi
pengalaman mengenai peran dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan
masyarakat.Menurut Adik Meri Embiri, pendamping TEKAT berperan sebagai
fasilitator untuk membantu masyarakat mengidentifikasi potensi ekonomi desa dan
menyusun perencanaan yang tepat. “Pendamping TEKAT ini seperti menjadi mentor
atau fasilitator bagi masyarakat desa. Kami membantu mereka mengidentifikasi
potensi desa dan membuat perencanaan yang tepat untuk meningkatkan ekonomi dan
kualitas hidup,” jelasnya.Bupati Roni Omba juga menegaskan bahwa pemerintah daerah
akan memastikan dukungan terhadap penyelenggaraan program ini. Ia menekankan
komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan guna
mempercepat peningkatan ekonomi kampung. “Kami akan terus mendukung program
TEKAT dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi
desa,” katanya.Dengan adanya dukungan tersebut, para pendamping dan
masyarakat desa diharapkan semakin termotivasi untuk memaksimalkan potensi
wilayah masing-masing. Program TEKAT dipandang sebagai jembatan bagi masyarakat
menuju perubahan ekonomi yang lebih baik.Di Mindiptana, para pendamping bersama warga terus
menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan sesuai potensi lokal. Kerja sama itu
menjadi kunci penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat
secara bertahap dan terarah.Semangat yang dibawa oleh Adik Meri Embiri dan tim
pendamping TEKAT Mindiptana memperkuat harapan bahwa transformasi ekonomi desa
di Boven Digoel dapat berjalan efektif. Dengan komitmen pemerintah dan
partisipasi aktif masyarakat, program TEKAT diharapkan mampu menghasilkan
dampak nyata bagi kesejahteraan warga kampung. Penulis: HendrikEditor: GF
24 Nov 2025, 02:09 WIT
Satbrimob Polda Jatim Perkuat Operasi Kemanusiaan Pasca Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Lumajang - Polri melalui Polda Jawa Timur terus mengintensifkan operasi kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Informasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi bahwa upaya penyelamatan, dukungan logistik, dan pemulihan psikososial di Kabupaten Lumajang terus berlanjut melalui kerja sama erat antara Polri, pemerintah daerah, TNI, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Seluruh langkah ini menjadi wujud hadirnya negara dalam memastikan keselamatan, ketenangan, dan pemulihan warga di masa darurat.Dansatbrimob Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H., melaporkan bahwa sejak Sabtu dini hari, 22 November 2025, satu Satuan Setingkat Kompi (36 personel) Satbrimob yang dipimpin Danyon B Pelopor Kompol Toni Agus Salim, S.H., M.M., telah bergerak mendukung pemulihan warga di Kecamatan Pronojiwo. Kegiatan dimulai sejak pukul 04.30 WIB melalui pengoperasian dapur lapangan Brimob yang setiap harinya memasak ratusan porsi makanan gratis bagi warga terdampak, para pengungsi, serta personel SAR di lapangan. Di tengah hawa dingin dan situasi darurat pasca erupsi, aroma masakan dari tenda Brimob menjadi penanda hadirnya harapan, sekaligus titik hangat yang mempererat kebersamaan.Memasuki pagi hari, personel melaksanakan pengecekan kesiapan dan pembagian tugas yang dipimpin AKBP Toni Agus Salim untuk memastikan seluruh operasi berjalan aman, terkoordinasi, dan penuh empati. Setelah itu, personel langsung diterjunkan membantu membersihkan rumah-rumah warga dari abu vulkanik dan material erupsi. Banyak warga yang merasa tidak lagi memiliki tenaga untuk memulai pemulihan, sehingga kehadiran Brimob yang turut mengangkat barang-barang rumah tangga, membersihkan permukiman, dan memindahkan barang penting menuju hunian tetap menjadi bentuk pertolongan nyata yang sangat dirasakan masyarakat.Pada pukul 09.00 WIB, upaya pemulihan psikososial diwujudkan melalui kegiatan trauma healing di SDN 04 Pronojiwo yang dipimpin Bripka Arif bersama dua personel lainnya. Melalui permainan edukatif, aktivitas kreatif, dan pendampingan emosional, anak-anak diarahkan untuk kembali merasa aman dan mampu melepaskan ketegangan pasca bencana. Di tengah tawa yang mulai kembali terdengar, kegiatan ini menjadi bukti bahwa pemulihan bukan hanya soal membenahi bangunan, tetapi juga memulihkan hati dan rasa aman para korban, terutama anak-anak.Pada pukul 11.00 WIB, Pos Dapur Lapangan Brimob di Desa Supit Urang menerima kunjungan utusan Presiden Republik Indonesia yang meninjau langsung kesiapan logistik, pelayanan dapur lapangan, dan pendampingan warga terdampak yang dilakukan Brimob. Kehadiran pemerintah pusat tersebut memperkuat koordinasi nasional dalam penanganan bencana Semeru dan memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Sehari sebelumnya, Jumat (21/11/2025), Polda Jawa Timur telah memberangkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan tersebut dilepas oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. bersama Pejabat Utama Polda Jatim dari halaman Gedung Tribrata Mapolda Jatim. Dengan status Gunung Semeru yang berada pada Level IV (Awas), bantuan difokuskan untuk mendukung dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo yang menampung ratusan warga, termasuk kelompok rentan seperti balita, bayi, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta ibu menyusui. Bantuan yang dikirimkan meliputi kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, pakaian anak, serta 450 selimut untuk lansia dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja. Wakapolda Jatim menegaskan bahwa seluruh distribusi dilakukan secara humanis dan penuh empati karena para pengungsi masih berada dalam kondisi trauma.Polda Jawa Timur memastikan bahwa seluruh rangkaian bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut hingga situasi benar-benar pulih. Upaya Brimob di lapangan mulai dari dapur umum, pembersihan rumah, hingga trauma healing merupakan bagian integral dari misi kemanusiaan Polri dalam menjaga keselamatan dan memulihkan warga Lumajang yang terdampak. Polri berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan penanganan Semeru secara cepat, transparan, dan responsif, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dalam situasi bencana. PNO-12
23 Nov 2025, 09:22 WIT
Serapan APBD Mimika Rendah, DPRD Wanti-Wanti SILPA Membengkak di Akhir Tahun
Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Mimika menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru mencapai 43 persen hingga November.
Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapareyau, mengungkapkan kekhawatirannya akan
potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang membengkak jika serapan
tidak segera ditingkatkan."Kalau serapannya lambat, pasti akan terjadi SILPA.
Anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA, termasuk beberapa dana seperti
DAK yang bisa saja dikurangi," ujar Primus. (21/11/25) Ia menambahkan,
pihaknya telah menerima keyakinan bahwa sebagian besar anggaran berpotensi
menjadi SILPA karena banyak pekerjaan yang belum berjalan.Primus juga menyinggung persoalan internal di sejumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang
dinilai turut menghambat progres pekerjaan di lapangan. "Kita tahu bersama ada masalah di Dinas PU. Beberapa
pegawai sempat bermasalah dan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Kondisi
seperti itu membuat banyak program terhambat," jelasnya.Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Mimika terus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah agar sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk
menjalankan program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan
masyarakat. "Kami mendorong supaya dengan waktu yang tersisa ini,
program-program prioritas segera dijalankan. Bukan sekadar menghabiskan
anggaran, tapi memastikan program tersebut memiliki dampak nyata bagi
masyarakat," tegas Primus. Ia juga berharap pembahasan dan penetapan anggaran induk
tahun 2026 dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program dapat dimulai
tepat waktu, sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal. Jika serapan anggaran tidak meningkat, APBD Mimika tahun
2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang
tercatat sebesar Rp6,42 triliun. Penulis: Jid
Editor: GF
22 Nov 2025, 13:52 WIT
Polda Jatim Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru
Papuanewsonline.com, Surabaya - Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi dampak erupsi dan Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru.Pelepasan bantuan dipimpin langsung Wakapolda Jatim Brigjen Pol Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama Polda Jatim di depan Gedung Tribrata Mapolda Jatim, Jumat (21/11/2025).Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim menyampaikan bahwa status Gunung Semeru berada pada Level IV atau Awas. Meski tidak ada korban jiwa, namun tercatat Tiga warga mengalami luka bakar berat dan 17 lainnya luka ringan. Seluruh korban saat ini tengah mendapatkan perawatan medis.Wakapolda Jatim menegaskan bahwa distribusi bantuan diarahkan ke dua titik utama pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, yakni Posko SD 04 Supiturang dan Posko SMP 2 Pronojiwo.Berdasarkan laporan terbaru, Posko SD 04 Supiturang menampung sekitar 214 jiwa dengan kelompok rentan yang cukup besar, yakni 30 balita, satu bayi, tiga ibu menyusui, dua ibu hamil, 16 lansia, dan tiga penyandang disabilitas. Sementara itu, Posko SMP 2 Pronojiwo dihuni oleh lansia dalam jumlah tinggi, yakni 88 orang, serta 49 anak-anak dan balita.“Melihat demografi para pengungsi, terutama banyaknya balita dan lansia, bantuan yang kita berangkatkan hari ini adalah langkah tanggap darurat yang tepat sasaran,” ujar Wakapolda Jatim.Distribusi bantuan yang dikirimkan oleh Polda Jatim di antaranya kebutuhan balita seperti susu, popok, kasur bayi, dan pakaian anak. Bantuan ini diprioritaskan untuk Posko SD 04 Supiturang.Selain itu 450 selimut untuk kebutuhan para lansia di kedua posko, terutama 88 lansia di SMP 2 Pronojiwo dan 300 paket makanan ringan untuk anak-anak dan remaja di lokasi pengungsian.Wakapolda Jatim menekankan pentingnya pendekatan humanis selama pendistribusian. Lebih lanjut, Brigjen Pol Pasma Royce meminta seluruh personel menjaga koordinasi dengan posko setempat agar bantuan tepat sasaran serta memastikan keselamatan diri dan tim selama berada di daerah bencana.“Ingat, yang kita hadapi adalah warga yang sedang trauma. Laksanakan tugas dengan humanis dan penuh empati,” tegasnya.Mengakhiri amanatnya, Brigjen Pasma Royce secara resmi melepas rombongan bantuan kemanusiaan Polda Jatim Peduli sambil berharap kondisi para warga terdampak di Lumajang segera pulih.“Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan segera memulihkan saudara-saudara kita di Lumajang,” pungkasnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:27 WIT
Hormati Putusan MK, Polri Tarik Pati Dalam Masa Orientasi Alih Jabatan di Kementerian
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (20/11/2025).Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya. PNO-12
22 Nov 2025, 07:06 WIT
Kapolri Tinjau Langsung Personel-sarpras Polda DIY, Pastikan Siap Hadapi Potensi Bencana
Papuanewsonline.com, DIY - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan pengecekan langsung kesiapsiagaan tanggap bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Satbrimobda Polda DIY. Personel hingga sarana dan prasarana (sarpras) dipastikan siap untuk melayani masyarakat. "Alhamdulillah hari ini saya meninjau langsung terkait dengan bagaiamma kesiapan provinsi DIY dalam hadapi potensi bencana. Ini adalah kegiatan kesekian kali setelah saya mengecek beberapa wilayah untuk memastikan bahwa seluruh stakeholder terkit baik TNI, Polri seluruh institusi yang terkait penanganan bencana betul-betul siap untuk digerakan," kata Sigit usai meninjau, Jumat (21/11/2025). Berdasarkan laporan BMKG, mulai dari bulan Oktober hingga Januari, saat ini sudah memasuki musim penghujan disertai dengan La Nina skala lemah. Namun, di bulan November rata-rata hujan akan di atas normal. Sehingga memunculkan potensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan lainnya yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Antisipasi kesiapsiagaan personel dikerahkan di lokasi rawan bencana hingga tempat wisata. Sigit menambahkan, pihaknya beserta instansi terkait juga mewaspadai soal erupsi gunung merapi DIY. Ia meminta agar dilakukan sosialisasi dan informasi yang kuat untuk keselakatan masyarakat. "Dan juga disampaikan dari badan meteorologi bagaimana kondisi kini dari gunung merapi yang memang tiap hari terjadi erupsi sehingga tentunya tanggap bencana untuk terus disosialisasikan. Sehingga masyarakat tiap hari terupdate oleh informasi, sehingga pada saatnya manakala harus dilakukan evakuasi masyarakat sudah terinformasi. Kapan harus evakuasi, arahnya kemana, lalu perlengkapan yanh dibawa apa, semuanya kita harapkan tersosialiasi dengan baik," ujar Sigit. Dalam kesempatan itu, Sigit juga melakukan pengecekan kesiapan peralatan yang khususnya digunakan pada saat melaksanakan SAR baik di darat, laut, maupun wilayah yang terdampak tanah longsor, bangunan runtuh. "Kemudian ada laka, baik laka lantas, kereta api kita cek satu per satu peralatan, alhamdulillah semua lengkap," ucap Sigit.Lebih dalam, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu mengecek peralatan agar selalu dalam keadaan siap pakai ketika memang terjadinya bencana alam. "Tadi juga ada mobil yang dilengkapi dengan baik bisa angkut alat untuk SAR, di sisi lain digunakan untuk posko darurat dan juga mobil dapur lapangan dengan berbagai macam kapasitas," tutur Sigit. Menurut Sigit, yang paling utama dalam menghadapi potensi bencana alam di seluruh wilayah Indonesia adalah terjalinnya kolaborasi dan sinergisitas seluruh stakeholder yang ada. Hal ini penting dilakukan apalagi sebentar lagi akan memasuki kesiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Kita menghadapi juga musim hujan yang cukup deras tentunya perlu kerja sama dan kolaborasi kuat. Sehingga pada saat masyarakat kegiatan mudik di liburan saat Nataru seluruh wilayah yang miliki potensi bencana tim SAR kita semua siap," tutup Sigit. PNO-12
22 Nov 2025, 06:51 WIT
Polres MBD Bongkar Dugaan Perdagangan Ilegal 20 Koli Kayu Santigi
Papuanewsonline.com, MBD – Polres Maluku Barat Daya (MBD) kembali menegaskan perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mengungkap kasus dugaan penjualan 20 koli kayu Santigi tanpa izin. Temuan ini disampaikan dalam press release resmi yang digelar di Loby Polres MBD pada Rabu (19/11/2025).Kegiatan ini dipimpin Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, S.I.K., didampingi Kasubsi PIDM Seksi Humas Iptu Wempi R. Paunno, KBO Sat Reskrim Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan personel Sat Reskrim. Hadir pula perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Maluku, KPH MBD serta pihak perusahaan PT. EKO.Kasus ini bermula pada Rabu (12/11) pukul 14.00 WIT saat Unit IV Tipidter Sat Reskrim Polres MBD mengamankan tiga terduga pelaku di Pelabuhan Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa. Mereka hendak membawa 20 koli kayu Santigi ke Kupang menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 38.Namun seluruh barang bukti tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi, sehingga para terduga beserta kayu tersebut langsung dibawa ke Polres MBD untuk penyelidikan lebih lanjut.Berdasarkan hasil koordinasi Polres MBD dengan BKSDA Wilayah III Maluku, diketahui bahwa Santigi meski tidak tergolong jenis kayu dilindungi, namun termasuk komoditas yang tidak boleh diperjualbelikan bebas tanpa izin. Peredarannya harus melalui perusahaan resmi yang memiliki kualifikasi perizinan.Atas dasar itu, disepakati penyerahan barang bukti kepada BKSDA untuk proses penanganan lanjutan. Penyerahan dilakukan oleh KBO Sat Reskrim Polres MBD Iptu Rivaldi Said, S.H., M.H., dan diterima langsung Kepala Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Maluku, Lebrina Serpara, S.P.Wakapolres MBD, Kompol Ganesa Sinambela, menegaskan bahwa penanganan kasus ini mencerminkan keseriusan Polres dalam mencegah peredaran hasil hutan tanpa izin.“Santigi memang bukan kayu dilindungi, namun mekanisme perizinannya harus dipatuhi. Kami bergerak cepat mengamankan para terduga, mengumpulkan bukti, dan berkoordinasi dengan BKSDA untuk memastikan penanganan sesuai hukum,” jelasnya.Kapolres MBD, AKBP Budhi Suriawardhana, S.I.K., dalam pernyataan terpisah menegaskan komitmen Polres terhadap penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.“Setiap aktivitas yang tidak sesuai aturan akan kami proses sesuai ketentuan. Kami mengajak masyarakat, pemerintah daerah, BKSDA, dan KPH memperkuat sinergi menjaga kekayaan alam Maluku Barat Daya,” tegas Kapolres.Ia juga mengapresiasi penyidik Sat Reskrim serta BKSDA Wilayah III Maluku atas kerja sama yang baik sehingga penanganan kasus berlangsung profesional dan terukur.“Penyerahan barang bukti hari ini adalah bukti bahwa koordinasi lintas instansi dapat berjalan efektif,” tambahnya.Kapolres menegaskan bahwa langkah ini sekaligus memastikan tata kelola hasil hutan yang sah dan bertanggung jawab terus diperkuat di wilayah MBD.Kasus dugaan penjualan kayu Santigi tanpa izin ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terpadu terhadap peredaran komoditas hasil hutan di wilayah kepulauan seperti Maluku Barat Daya. Meski tidak termasuk kategori kayu dilindungi, Santigi merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan bypass prosedur perizinan.Langkah cepat Polres MBD, disertai koordinasi erat dengan BKSDA, menunjukkan bahwa penegakan hukum di daerah ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan kolaboratif. Penyerahan barang bukti ke BKSDA merupakan bentuk penegasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berbasis tata aturan yang jelas.Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Sementara bagi institusi penegak hukum, sinergi lintas instansi terbukti menjadi kunci dalam menutup ruang bagi praktik ilegal. PNO-12
20 Nov 2025, 20:14 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
