Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Bapenda Mimika Gencar Sosialisasi Pajak: Dorong Kesadaran Masyarakat, Kuatkan Pembangunan Daerah
Papuanewsonline.com, Timika –
Pajak bukan sekadar kewajiban, tapi kunci utama pembangunan. Hal ini menjadi
sorotan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak dan retribusi
daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika pada
Kamis (31/7/2025) di Timika. Kegiatan ini menghadirkan para wajib
pajak, perwakilan OPD, dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun
pemahaman bersama tentang pentingnya membayar pajak demi optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Mewakili Bupati Mimika, Asisten I
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Drs. Ananias Faot,
M.Si, menyampaikan bahwa kesadaran pajak masyarakat perlu terus dibangun dan
diperkuat. “Pajak adalah tulang punggung
pembangunan daerah. Dengan pajak, kita bisa bangun jalan, sekolah, puskesmas,
dan fasilitas lainnya. Maka, kesadaran membayar pajak harus jadi budaya
masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa Perda
Mimika Nomor 4 Tahun 2023 menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan
pajak dan retribusi daerah. Dalam kesempatan yang sama, Kepala
Bapenda Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, memaparkan strategi Bapenda dalam
menggenjot penerimaan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis
teknologi. “Kami lakukan pelatihan,
sosialisasi, pembangunan sistem informasi, dan peningkatan koordinasi lintas
instansi. Semua demi pelayanan pajak yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel,” ujar Dwi. Ia juga menyampaikan kebijakan
terbaru yang berpihak kepada masyarakat, antara lain:
Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai Perda No. 4/2025
Pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung
(PBG) melalui Perda No. 5/2025
Kebijakan ini mendukung program nasional 3 juta rumah untuk rakyat.
Penyuluhan ini juga menghadirkan
narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Direktorat Pajak
Daerah Papua Tengah dan BPPKD, yang menjelaskan mekanisme pemungutan pajak
berdasarkan UU dan Perda No. 24 & 25 Tahun 2024. Dengan semangat inklusif dan
partisipatif, Bapenda berharap kegiatan ini mendorong masyarakat makin sadar
pajak, taat regulasi, dan bangga menjadi bagian dari pembangunan Mimika. “Semakin tinggi partisipasi
masyarakat, semakin besar PAD, semakin cepat pula pembangunan daerah kita,”
tutup Dwi Cholifah. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:54 WIT
Mewabah di Pasar dan Media Sosial, Kosmetik Ilegal Ancam Warga Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Timika – Di
balik kemasan menarik dan harga terjangkau, bahaya besar mengintai para
pengguna kosmetik di Papua Tengah. Loka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Kabupaten Mimika mencatat lonjakan signifikan peredaran kosmetik ilegal selama
Januari hingga Juni 2025. Yang mengkhawatirkan,
produk-produk ini bukan hanya tak berizin, tetapi juga mengandung bahan
berbahaya seperti merkuri yang bisa memicu kerusakan permanen pada kulit hingga
gangguan organ dalam. “Kosmetik menjadi temuan
pelanggaran tertinggi dibandingkan produk pangan, obat, maupun suplemen. Ini
sangat mengkhawatirkan,” tegas Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya Pandu
Winata Bonay, saat ditemui di kantornya, Rabu (30/7/2025). Sebagian besar produk ini dijual
secara paketan baik di pasar tradisional maupun melalui media sosial, dengan
iming-iming hasil instan memutihkan atau menghilangkan jerawat. Ironisnya,
sebagian besar pembeli tidak sadar akan kandungan zat berbahaya di dalamnya. “Kalau pangan kedaluwarsa
biasanya karena kelalaian. Tapi kosmetik yang sengaja mengandung zat berbahaya
adalah pelanggaran berat dan disengaja,” jelas Rudolf. Dari pantauan Loka POM Mimika,
pengawasan intensif terus dilakukan di lapangan. Di Nabire, beberapa kasus
bahkan sudah diproses hukum. Di Timika sendiri, tahun 2025 ini sudah ada tiga
kasus, dengan satu kasus sudah masuk tahap dua dan diserahkan ke kejaksaan. Meski demikian, Rudolf menegaskan
bahwa upaya penegakan hukum bukanlah tujuan utama. “Kami tetap mengedepankan
pendekatan edukatif dan pembinaan. Harapannya, pelanggaran bisa dicegah sebelum
masuk ke ranah hukum,” tambahnya. Sebagai bentuk antisipasi,
masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, dan selalu
memeriksa izin edar resmi melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi BPOM.
Produk yang aman akan memiliki nomor registrasi yang bisa diverifikasi dengan
mudah. “Kami ajak masyarakat lebih
kritis. Jangan tergoda murah dan janji instan. Kesehatan kulit dan tubuh jauh
lebih berharga,” tutup Rudolf. Dengan sinergi antara masyarakat
dan pengawasan ketat dari Loka POM, diharapkan peredaran kosmetik ilegal di
Papua Tengah bisa ditekan, dan masyarakat makin terlindungi dari ancaman produk
berbahaya. (Jidan)
31 Jul 2025, 23:26 WIT
Rumah Subsidi Akan Dibangun Secara Masif di Indonesia
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara
besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, mulai September 2025. Langkah
strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di
Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025). “Kami akan menggelar launching
rumah subsidi secara masif pada bulan September di berbagai kota. Target awal
kami minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar, Kamis (31/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas
pula peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada
tahun ini. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah besar untuk menjawab kebutuhan
hunian rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. “Biasanya kuotanya hanya sekitar
200 ribuan, tapi tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Ini sebuah terobosan
besar," tegasnya. Maruarar juga menyebut rumah
subsidi akan dialokasikan secara adil dan terarah untuk masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. Di antaranya, petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi,
dan pekerja media. “Petani kita alokasikan 20 ribu
unit, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, guru 20 ribu, teman-teman media 3 ribu
unit, dan sopir 8 ribu unit. Ini langkah nyata pemerintah menyentuh lapisan
masyarakat bawah,” jelasnya. Tak hanya rumah subsidi,
pemerintah juga tengah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,
yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. Skema ini akan
memberikan dukungan keuangan bagi pengembang dan kontraktor lokal. “Dengan dukungan dari Danantara,
BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian Pak Airlangga serta Ibu Sri Mulyani,
KUR perumahan ini akan mendorong pengembangan kawasan, termasuk sektor
pariwisata melalui pembangunan homestay,” ujar Maruarar. Program ini diharapkan tak hanya
menyelesaikan backlog perumahan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja
baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif. (Ning)
31 Jul 2025, 16:04 WIT
Polda Maluku Apresiasi Sosialisasi Penguatan Koperasi dan Mitigasi Penyalahgunaan Anggaran
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan koperasi dan mitigasi penyalahgunaan anggaran.Apresiasi disampaikan Kepala SPKT Polda Maluku, Kompol Hendrik A. Rumsory, S.Sos, saat mewakili Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si, mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Vicon Lantai 2 Polda Maluku, Senin, 28 Juli 2025.Kegiatan yang dipimpin Kepala Analisa dan Evaluasi (Ka Anev) Presisi Mabes Polri ini berfokus pada beberapa agenda strategis, yaitu "Sosialisasi Pendataan dan Asistensi Koperasi Desa Merah Putih, Mitigasi Penyalahgunaan Anggaran, serta Sosialisasi Respon Cepat".Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi di tingkat desa. Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu fokus utama sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing.Sosialisasi ini juga membahas penguatan sistem respon cepat (quick response) dalam menanggapi setiap laporan atau permasalahan yang timbul di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Transformasi Polri menuju Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri.Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi daring di Mapolda Maluku antara lain Kasubdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Maluku, perwakilan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta perwakilan dari Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polda Maluku.Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh para pejabat utama di tingkat kewilayahan. Tampak hadir para Wakapolres/ta, Kabag Ops, Kasat, dan Ka SPKT dari seluruh Polres/ta jajaran Polda Maluku di wilayah masing-masing.Kehadiran lengkap para pejabat utama di lingkungan Polda Maluku beserta seluruh jajaran Polres ini menunjukkan komitmen dan keseriusan untuk menindaklanjuti arahan dari Mabes Polri dan mengimplementasikannya secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Maluku, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat."Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Polda Maluku siap mendukung program tersebut," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK. PNO-12
29 Jul 2025, 10:07 WIT
Kunjungi Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025, Kapolri Dorong Pertumbuhan UMKM
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meninjau Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) 2025. Bazar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-73.Terdapat 548 stand yang turut dihadirkan dalam bazar ini. Bazar ini sendiri diselenggarakan dengan mengusung tema “Sinergi Bhayangkari Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa”.Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian Bhayangkari dalam membina dan memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bhayangkari, masyarakat umum, maupun organisasi wanita seaspirasi. Kapolri pun meninjau sejumlah stand milik Bareskrim, Polda Sumut, Polda DIY, Polda Papua, Polda Jatim, Polda Sumsel, PG Itwasum, Baharkam, Polda Kaltim, Polda Malut, Polda Papua Barat, Polda Kalteng, dan Polda Korlantas. Sebelumnya, Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar bazar ini menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti.“Bazar ini bukan sekadar pameran produk, tetapi ajang membangun sinergi, mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas melalui inovasi dan digitalisasi pemasaran. Kami ingin UMKM tumbuh menjadi pilar ekonomi bangsa yang tangguh dan mandiri,” ujarnya.Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar, seperti talkshow dari Bank Mandiri, BPOM, pelatihan skincare, demo masak dari Rose Brand, serta workshop dari para pengurus Bhayangkari daerah. Kehadiran sponsor utama dari PT Bank Mandiri Tbk, PT Sungai Budi Group, dan PT Telekomunikasi Seluler turut mendukung suksesnya pelaksanaan acara.Sementara itu, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kreativitas dan kontribusi Bhayangkari dalam pemberdayaan perempuan dan UMKM.“Bhayangkari membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pendamping anggota kepolisian, tetapi perempuan-perempuan hebat, kreatif, dan multi-talenta. Saya percaya, peran Bhayangkari akan membawa dampak besar dalam membina UMKM agar lebih mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” tutur Ibu Selvi.Ibu Selvi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi wanita untuk mendorong UMKM kecil agar memiliki akses pembinaan, permodalan, serta pasar yang lebih luas, baik offline maupun online. Ia juga mengusulkan agar ke depannya bazar ini mengangkat tema kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia secara bergiliran.Mengakhiri sambutannya, Ibu Selvi secara resmi membuka acara Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025:“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk bangsa dan mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.Bazar ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional yang berkelanjutan. PNO-12
29 Jul 2025, 09:43 WIT
400 Bibit Babi Didistibusikan oleh Pemkab Mimika kepada Peternak
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bergerak cepat dalam memulihkan
sektor peternakan yang sempat terpukul akibat wabah African Swine Fever
(ASF). Lewat program bantuan pemerintah, sebanyak 400 bibit ternak babi akan
didistribusikan secara gratis kepada para peternak lokal pada bulan September
dan Oktober 2025. Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Mimika, Sabelina Fitriani, menjelaskan bahwa
bibit babi tersebut sudah dalam tahap persiapan dan akan dibagikan dengan skema
adil dan terencana. “Kami siapkan sekitar 400 bibit,
yang akan didistribusikan kepada peternak secara gratis. Ini bagian dari
program pemulihan pasca ASF yang cukup melumpuhkan beberapa waktu lalu,” ujar
Sabelina pada Senin (28/7/2025). Dari jumlah tersebut, 200 bibit
dialokasikan khusus bagi peternak Orang Asli Papua (OAP) dengan pendanaan dari Dana
Otonomi Khusus (Otsus), sementara 200 lainnya untuk peternak non-OAP melalui Dana
Bagi Hasil. Setiap peternak akan mendapatkan dua ekor bibit babi untuk memulai
atau melanjutkan usaha ternak mereka. Menurut data Disnakkeswan Mimika,
saat ini populasi babi di tingkat masyarakat sudah mencapai 3.000 ekor,
ditambah 200 ekor yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan laboratorium
pembinaan dinas. “Kami optimis, dengan tambahan
bibit ini, kebutuhan daging babi di Mimika bisa terpenuhi, dan perekonomian
masyarakat terutama peternak bisa bangkit kembali,” tambah Sabelina. Selain memenuhi kebutuhan
konsumsi lokal, langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan rumah
tangga peternak serta memperkuat ketahanan pangan hewani di wilayah Mimika.
Program ini menandai komitmen
serius Pemkab Mimika dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan berbasis
rakyat, khususnya setelah sempat terdampak wabah skala besar. Pemerintah juga
berharap peternak dapat menjaga dan mengembangkan bantuan ini secara
berkelanjutan demi kemandirian ekonomi lokal. (jidan)
28 Jul 2025, 15:48 WIT
Polri Dukung Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Posko Presisi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Polri menggelar Sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dihadiri oleh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga wilayah, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan pembentukan berjalannya koperasi.Dalam sambutan pembukaannya Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si. mewakili Kaposko Presisi menyampaikan bahwa Polri siap mengambil peran strategis dalam mendukung ekosistem koperasi di desa, melalui lima strategi utama: pencegahan premanisme/pungli terhadap pelaku UMKM, penindakan mafia pangan dan premanisme, pendataan secara real dilapangan pembentukan koperasi serta hambatan didalamnya serta asistensi yanh dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres. Henra Saragih, SH., MH., M.Kn. selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi yang mewakili Kementerian Koperasi menyampaikan apresiasi dan menyambut positif langkah Polri dalam memberikan asistensi dan dukungan terhadap pelaksanaan program Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.Kemudian dalam pemaparannya disampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang melibatkan berbagai unit usaha strategis, seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, cold storage, dan layanan logistik. Koperasi ini juga menjadi solusi atas berbagai permasalahan distribusi, keterbatasan akses modal, hingga dominasi perantara (middleman) yang merugikan petani dan konsumen. Dalam konteks ini, Polri melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan intel polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal. Polri juga memastikan kegiatan ini sejalan dengan semangat “Polri untuk Masyarakat”, yakni menjadikan kepolisian sebagai mitra pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi kerakyatan.Dengan dukungan regulasi, sinergi kementerian/lembaga, dan keterlibatan masyarakat desa, Polri optimis bahwa Program Koperasi Merah Putih akan menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Melalui langkah kolaboratif dan terukur ini, diharapkan koperasi tidak hanya menjadi wadah ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian, keadilan, dan gotong royong dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. PNO-12
28 Jul 2025, 08:51 WIT
Perluas Jangkauan Digital, Pemprov Papua Serahkan 49 Starlink dan 5 IndiHome Biz untuk Jayapura
PapuaNewsOnline.com, Jayapura –
Untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil
Gubernur Papua serta mempercepat transformasi digital, Pemerintah Provinsi
Papua melalui Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menyerahkan 49 perangkat
Starlink dan 5 layanan IndiHome Biz kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kamis (24/7/2025). Penyerahan ini ditujukan untuk
memperluas akses internet di wilayah-wilayah terpencil Kabupaten Jayapura, yang
selama ini belum tersentuh jaringan internet konvensional. “Pemerintah hadir untuk menjawab
kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang sulit sinyal. Ini bukti bahwa
kami membangun Papua dari pinggiran,” kata Fatoni. Menurutnya, kehadiran Starlink
menjadi solusi praktis dan efisien karena mampu menyediakan koneksi internet
stabil di daerah-daerah tanpa infrastruktur telekomunikasi. Starlink akan
dipasang di berbagai kampung dan titik strategis, sementara IndiHome Biz akan
digunakan di rumah ibadah serta fasilitas publik yang sudah terjangkau jaringan
Telkom. Tak hanya itu, perangkat Starlink
juga dilengkapi dengan akses poin, mikrotik, dan solar cell portable, untuk
menjamin kelancaran konektivitas, bahkan di daerah yang belum memiliki jaringan
listrik stabil. “Kami ingin masyarakat bisa
belajar, mendapatkan pelayanan publik, dan berpartisipasi dalam demokrasi
digital, tanpa terkendala jarak atau sinyal,” ujar Fatoni. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri
Yudianto, menambahkan bahwa penyaluran ini merespons langsung usulan dari
Pemerintah Kabupaten Jayapura serta menyesuaikan dengan kapasitas fiskal
daerah. Dengan inisiatif ini, Pemprov
Papua berharap pelaksanaan PSU berjalan lancar dan masyarakat di wilayah
terpencil tetap mendapatkan haknya atas informasi, pendidikan, serta layanan
berbasis digital. “Akses internet bukan lagi
kebutuhan tambahan, tapi sudah menjadi hak dasar. Kami ingin semua warga Papua
bisa menikmatinya,” tegas Fatoni. Langkah ini sekaligus memperkuat
komitmen Papua dalam menata masa depan yang inklusif, terbuka, dan terhubung
secara digital. (jidan)
27 Jul 2025, 20:11 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
