Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
BBKSDA Papua Klarifikasi Soal Pemusnahan Cenderawasih: Bukan Tindakan Mendiskreditkan Budaya
Papuanewsonline.com, Jayapura — Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua akhirnya memberikan
klarifikasi resmi terkait peristiwa pemusnahan sejumlah opset dan mahkota
burung cenderawasih yang dilakukan pada 20 Oktober 2025 lalu. Tindakan tersebut
sempat menimbulkan beragam tanggapan di kalangan masyarakat, khususnya
masyarakat adat Papua yang menilai burung cenderawasih sebagai simbol budaya
dan kebanggaan Tanah Papua.
Dalam konferensi pers yang
digelar di Kantor BBKSDA Papua, Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso, menegaskan
bahwa langkah pemusnahan tersebut murni dilakukan dalam kerangka penegakan
hukum dan perlindungan satwa liar, bukan untuk menyinggung atau mengabaikan
nilai budaya masyarakat adat.
“Kami memahami betul bahwa
cenderawasih memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat
Papua. Karena itu, kami tegaskan bahwa tindakan ini bukan untuk mendiskreditkan
budaya masyarakat adat, melainkan untuk menjaga kelestarian dan kesakralan
cenderawasih sebagai simbol identitas Papua,” ujar Johny Santoso.
Lebih lanjut, Johny menjelaskan
bahwa pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sesuai dengan mandat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 mengenai penanganan barang bukti
tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
Barang bukti yang dimusnahkan
merupakan hasil penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa
dilindungi, termasuk bagian tubuh burung cenderawasih yang dijadikan opset dan
mahkota hias.
“Satwa yang dilindungi tidak
boleh diperdagangkan atau dimanfaatkan tanpa izin resmi. Pemusnahan adalah
bentuk akhir dari proses hukum agar barang bukti tersebut tidak kembali
diperjualbelikan atau disalahgunakan,” jelas Johny.
Ia juga menambahkan bahwa sebelum
pemusnahan dilakukan, pihak BBKSDA telah mempertimbangkan berbagai opsi,
termasuk kemungkinan menyerahkan barang bukti ke lembaga pendidikan atau
museum, namun keputusan akhir tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi peristiwa tersebut, Komunitas
Rumah Bakau Jayapura, melalui pendirinya Abdel Gamel Nasser, menyampaikan bahwa
kejadian ini sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi
juga sebagai momentum introspeksi bersama.
“Peristiwa ini menjadi cermin
bagi kita semua — pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat adat — untuk
bersama-sama menjaga simbol kebanggaan Papua. Cenderawasih bukan sekadar satwa,
tetapi lambang kehidupan dan keindahan Tanah Papua,” ujar Abdel.
Ia juga mengajak seluruh
masyarakat agar terus menumbuhkan kesadaran lingkungan, menghentikan praktik
perburuan, serta mendukung upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat.
“Mari kita jadikan peristiwa ini
titik balik untuk memperkuat rasa memiliki terhadap kekayaan alam Papua.
Melestarikan cenderawasih berarti melestarikan jati diri kita sendiri,”
tambahnya.
Kepala BBKSDA Papua menegaskan
bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan para tokoh adat,
akademisi, serta organisasi lingkungan agar setiap kebijakan yang diambil
memperhatikan nilai-nilai budaya lokal.
“Kami terbuka terhadap dialog. Ke
depan, kami ingin melibatkan lebih banyak pihak dalam merumuskan pendekatan
konservasi yang menghormati adat, budaya, dan kearifan lokal,” tutur Johny.
Menurutnya, keberhasilan
konservasi di Papua sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat adat
dan pemerintah. Dengan demikian, langkah penegakan hukum dapat berjalan selaras
dengan upaya menjaga martabat dan identitas budaya masyarakat setempat.
Peristiwa ini membuka ruang
refleksi penting bagi semua pihak tentang bagaimana hukum konservasi diterapkan
tanpa mengabaikan akar budaya yang telah melekat di masyarakat Papua selama
berabad-abad.
Pemerhati lingkungan menilai,
perlu ada pendekatan baru yang lebih humanis dan edukatif dalam menegakkan
aturan konservasi di wilayah adat. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya
memahami sisi hukum, tetapi juga merasakan manfaat nyata dari upaya pelestarian
satwa endemik seperti burung cenderawasih.
BBKSDA Papua berjanji akan terus
memperkuat edukasi publik, memperluas kampanye anti-perburuan satwa dilindungi,
serta mengembangkan kemitraan konservasi bersama masyarakat lokal.
“Kami berharap langkah-langkah ke
depan bisa menjadi jembatan antara pelestarian alam dan pelestarian budaya
Papua,” tutup Johny Santoso.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
22 Okt 2025, 20:30 WIT
Gelar Seminar Internasional, Pusdik Binmas Polri: Ciptakan Lingkungan Aman dan Produktif
Papuanewsonline.com, Semarang – Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri menggelar Seminar Internasional bertema “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional”, pada Rabu (22/10/2025).Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, Semarang.Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Asops Kapolri Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., JICA Expert Komjen Pol. Jepang Nakanishi Akira, Karojemengar Stamarena Polri / Ketua Ikatan Sakura Indonesia Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., serta sejumlah akademisi dari UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.Turut hadir Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., para Dirbinmas Polda di seluruh Indonesia secara virtual, serta Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, dan siswa Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.Bangun Keamanan dan Produktivitas MasyarakatDalam sambutannya, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya peran polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.“Lingkungan yang aman tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan semangat warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial,” ujar Komjen Chryshnanda.Ia menambahkan, konsep community policing atau pemolisian berbasis masyarakat menjadi strategi utama dalam mewujudkan keamanan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat, katanya, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan produktivitas masyarakat.Ubah Mindset, Jadikan Polisi Humanis dan ModernLebih lanjut, Kalemdiklat Polri menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) anggota Polri agar mampu menjadi polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.“Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi harus mampu mencegah, menjembatani komunikasi sosial, dan memanusiakan manusia,” ungkapnya.Menurutnya, pemolisian sejatinya merupakan refleksi dari kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Karena itu, setiap anggota Polri harus memiliki moralitas, literasi, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. PNO-12
22 Okt 2025, 16:44 WIT
Polda Maluku Inisiasi Program “Baileo Emarina” Perkuat Damai dan Cegah Konflik di Negeri Tulehu
Papuanewsonline.com, Tulehu - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) terus memperkuat sinergi bersama masyarakat dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi konflik sosial di wilayah Maluku.Hari ini, Selasa (21/10/2025) pukul 11.30 WIT, Direktur Pamobvit Polda Maluku, Kombes Pol Donni Eka Syaputra, S.H., S.I.K., M.M., memimpin langsung pertemuan dengan Pemerintah Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemerintah Negeri Tulehu tersebut turut dihadiri Raja Negeri Tulehu Urian Ohorella, para Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT, staf negeri, serta jajaran Kapolsek dan Bhabinkamtibmas setempat.Dalam kesempatan itu, Kombes Donni menyampaikan pentingnya peran kolaboratif antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjaga keamanan dan kedamaian di wilayah Tulehu, serta mendukung program prioritas Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si.“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama menjaga kedamaian. Polda Maluku melalui program Kapolda menginisiasi pembentukan wadah ‘Baileo Emarina’ sebagai rumah singgah masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan memperkuat komunikasi sosial agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini,” ujar Kombes Donni.Rumah Singgah “Baileo Emarina”: Ruang Dialog dan Kearifan LokalProgram Baileo Emarina dirancang sebagai ruang interaksi sosial berbasis kearifan lokal, tempat warga saling bertukar informasi, memberikan wejangan, serta mempererat solidaritas antarwarga.Melalui wadah ini, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama mencegah provokasi, kenakalan remaja, serta tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Maluku.Kombes Donni menegaskan, pencegahan konflik bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan seluruh elemen masyarakat.“Dengan memperkuat komunikasi dan ruang dialog, kita membangun benteng sosial yang tangguh terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan,” tambahnya.Dukungan Penuh dari Tokoh dan Masyarakat Tulehu.Dalam pertemuan tersebut, Tokoh Masyarakat Tulehu, Drs. H. Usman Bahta, menyatakan dukungan penuh terhadap program Baileo Emarina.“Ruang ini menjadi tempat yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan dari dusun hingga pemerintahan negeri untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan sosial. Kami siap mendukung kebijakan ini demi kepentingan bersama,” tegasnya.Sementara itu, Kepala Dusun Muhajirin, Hairun Lestaluhu, juga menyampaikan beberapa masukan terkait peningkatan keamanan di lingkungan masyarakat, antara lain:Penempatan personel Polri di Rumah Sakit dr. Izak Umarella Tulehu guna membantu pihak keamanan internal rumah sakit dalam mengantisipasi potensi keributan akibat pelayanan darurat.Pendekatan persuasif terhadap masyarakat penjual minuman keras, dengan melibatkan aparat negeri dan kepolisian agar masalah ekonomi warga dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik sosial.Usulan dan masukan tersebut disambut positif oleh pihak Polda Maluku sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk langkah kebijakan lanjutan di lapangan.Sinergi untuk Maluku yang DamaiPertemuan diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Tulehu dan sekitarnya.Polda Maluku menegaskan komitmennya bahwa setiap kebijakan keamanan yang dijalankan selalu mengedepankan pendekatan humanis, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.“Damai adalah modal utama pembangunan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah negeri, dan Polri, kita wujudkan Maluku yang aman, harmonis, dan produktif,” tutup Kombes Donni Eka Syaputra. PNO-12
22 Okt 2025, 09:05 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Kesiapan Patroli Respon Time
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan personel dan kendaraan Patroli Respon Time di lingkungan Polda Maluku dan Polresta Ambon, Selasa (21/10/2025), bertempat di Lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Tantui, Ambon.Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K., serta seluruh pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon. Pengecekan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem respons cepat kepolisian terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Maluku.Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya kecepatan dan kesiapsiagaan personel patroli dalam merespons setiap laporan atau panggilan masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi yang cepat di lokasi kejadian merupakan kunci utama dalam mencegah eskalasi konflik atau gangguan kamtibmas.“Banyak perkelahian atau bentrokan besar berawal dari masalah kecil. Namun karena keterlambatan kehadiran polisi di tempat kejadian, situasi yang semula kecil bisa berkembang menjadi besar dan sulit dikendalikan,” ujar Irjen Pol Dadang.“Oleh karena itu, saya minta agar seluruh personel dapat hadir dengan cepat setiap kali masyarakat membutuhkan kehadiran kita,” tegasnya.Kapolda menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua kategori gangguan kamtibmas yang memerlukan respons cepat, yaitu gangguan kontijensi seperti tawuran antarkampung atau aksi kekerasan dengan senjata tajam, dan situasi darurat kemanusiaan, seperti masyarakat yang mengalami serangan jantung atau kondisi medis kritis lainnya.“Kita harus bisa merespons setiap permintaan dengan cepat, baik yang berkaitan dengan keamanan maupun kondisi darurat kemanusiaan. Kehadiran cepat polisi bisa menyelamatkan situasi dan bahkan nyawa,” imbuh Kapolda Maluku.Selain meningkatkan kesiapsiagaan, Irjen Pol Dadang juga meminta agar patroli respon time memiliki kemampuan untuk memetakan lokasi rawan konflik dan potensi gangguan kamtibmas. Ia menekankan pentingnya pendekatan sosial dan komunikasi aktif dengan para tokoh masyarakat, agama, dan pemuda di wilayah patroli.“Petugas patroli harus tahu siapa tokoh-tokoh penting di areanya, memahami dinamika sosial, dan mampu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat karena sudah punya intelijen dasar di lapangan,” jelasnya.Menutup arahannya, Kapolda Maluku menginstruksikan agar sistem Patroli Respon Time Polda Maluku dan Polresta Ambon dapat berjalan terintegrasi, saling berkolaborasi, dan dilengkapi dengan call center di setiap unit kendaraan agar mudah dipantau dan dihubungi masyarakat.“Saya harap sistem ini diatur dengan baik siapa berbuat apa, dan siapa bertanggung jawab kepada siapa agar tugas di lapangan berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari kepolisian,” tutup Irjen Pol Dadang.Kegiatan pengecekan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Maluku untuk terus memperkuat kehadiran polisi yang cepat, responsif, dan humanis, guna menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Maluku. PNO-12
21 Okt 2025, 18:10 WIT
Kapolda Maluku Buka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda: Dorong Profesionalisme dan Akuntabilitas
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 Bidang Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian pada Polda Maluku dan Polres jajaran, Selasa (21/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama lantai V Mapolda Maluku, dan dihadiri oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K., Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., seluruh pejabat utama Polda Maluku, serta tim audit kinerja Itwasda.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menekankan bahwa audit kinerja bukan semata-mata kegiatan pemeriksaan, melainkan bagian penting dari sistem pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.“Saya sangat berharap audit kinerja ini menjadi momentum untuk membuat kita semakin baik ke depan. Setiap tahun kita diaudit, baik oleh Itwasum Polri maupun Itwasda Polda Maluku, yang artinya kita harus terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Irjen Pol Dadang.Irjen Pol Dadang juga mendorong seluruh Satker untuk meningkatkan budaya tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan organisasi. Menurutnya, hasil audit bukan sekadar penilaian kinerja, melainkan sarana pembelajaran agar institusi semakin profesional dan dipercaya masyarakat.Kegiatan audit kinerja tahap II ini akan dilaksanakan oleh tim Itwasda Polda Maluku terhadap seluruh satuan kerja dan Polres jajaran sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tubuh Polri, khususnya di wilayah Maluku. PNO-12
21 Okt 2025, 17:57 WIT
Bapenda Mimika Gelar Gebyar Sadar Pajak dan Fun Run 2025, Wajib Pajak Teladan Dianugerahi
Papuanewsonline.com, Mimika — Semangat
membangun Mimika melalui kepatuhan pajak kini dikemas dengan cara yang lebih
kreatif dan menyenangkan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika akan menggelar “Gebyar Sadar Pajak dan Bapenda Fun
Run 2025” pada Sabtu, 9 November 2025. Kegiatan spektakuler ini akan
dimulai dengan lari sejauh tujuh kilometer yang mengambil titik start di depan
Kantor Pusat Pemerintahan dan berakhir di halaman Kantor Bapenda Mimika, di
mana berbagai agenda hiburan, doorprize, dan penghargaan sudah disiapkan untuk
peserta. Kepala Bapenda Mimika, Dwi
Cholifa, menjelaskan bahwa acara ini bukan sekadar ajang olahraga, melainkan
juga wadah untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak bagi
keberlanjutan pembangunan daerah. “Kami ingin masyarakat merasakan
bahwa membayar pajak bukan beban, tapi bentuk partisipasi aktif dalam membangun
Mimika. Lewat kegiatan yang fun seperti ini, kami berharap pesan itu bisa
sampai dengan cara yang positif dan menggembirakan,” ujar Dwi dengan antusias,
Senin (20/10/2025). Salah satu momen penting dalam
Gebyar Sadar Pajak tahun ini adalah pemberian penghargaan kepada para Wajib
Pajak Teladan, yang dinilai berperan aktif dan taat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Penghargaan akan dibagi dalam
empat kategori, yaitu hotel, restoran, hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB). Menurut Dwi, pemilihan penerima penghargaan didasarkan pada tingkat
kepatuhan, ketepatan waktu pembayaran, serta catatan tidak memiliki tunggakan
selama dua hingga tiga tahun terakhir. “Penghargaan ini bentuk apresiasi
kami kepada wajib pajak yang sudah taat dan konsisten. Mereka adalah contoh
nyata warga yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah,” jelasnya. Selain penghargaan, panitia juga
menyiapkan berbagai hadiah menarik melalui undian bagi masyarakat yang telah
berpartisipasi dengan mengunggah struk transaksi dari hotel, restoran, dan
tempat hiburan yang terdaftar dalam sistem pajak elektronik Bapenda. Langkah
ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pajak
transaksi yang mereka bayarkan setiap kali berbelanja atau menikmati layanan
publik. Dalam kesempatan yang sama, Dwi
Cholifa juga menyinggung adanya kebijakan baru terkait penyesuaian tarif Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di Mimika. Kebijakan ini dilakukan menyusul terbitnya undang-undang
baru yang memperbolehkan tarif maksimal PBB hingga 0,5 persen, namun Bapenda
Mimika menegaskan tidak akan menaikkan tarif secara ekstrem. “Kita tidak menaikkan tarif
setinggi itu. Kita bagi wilayah menjadi lima klaster, sehingga hanya area
dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tinggi yang akan disesuaikan. Prinsipnya,
kebijakan ini adil dan proporsional,” terang Dwi. Ia menegaskan bahwa kebijakan
tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan daerah, melainkan juga
untuk menyesuaikan nilai tanah agar lebih realistis dan transparan, terutama
ketika terjadi transaksi jual beli atau pengalihan hak.
Dengan demikian, masyarakat justru akan lebih diuntungkan karena nilai tanah
yang tercatat menjadi lebih mendekati nilai pasar sebenarnya. Melalui kegiatan Gebyar Sadar
Pajak ini, Bapenda Mimika berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif
masyarakat bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah.
Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendukung berbagai program publik seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial yang dirasakan
langsung oleh masyarakat. “Kami ingin membangun budaya
sadar pajak sejak dini. Pajak yang dibayar warga kembali ke masyarakat dalam
bentuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas umum lainnya,” tegas
Dwi. Acara ini juga menjadi momentum
untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus
memperlihatkan wajah Bapenda Mimika yang lebih terbuka, aktif, dan inovatif
dalam mengedukasi warga. Dengan rangkaian kegiatan yang
dikemas santai dan penuh semangat, Gebyar Sadar Pajak dan Bapenda Fun Run 2025
diharapkan menjadi salah satu kegiatan tahunan yang paling ditunggu oleh
masyarakat Mimika. Penulis: Bim Editor: GF
21 Okt 2025, 15:57 WIT
Realisasi APBD Mimika Capai 78 Persen, Tapi DBH Minerba Tahun Depan Diprediksi Turun Drastis
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Kabupaten Mimika terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan
daerah tahun 2025. Hingga triwulan keempat tahun berjalan, realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 78 persen, atau sekitar Rp4,8
triliun dari total target Rp6,1 triliun. Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Mimika, Dwi Cholifa, menyampaikan bahwa angka ini
menunjukkan progres yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Ia menegaskan
bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antar-organisasi perangkat
daerah (OPD) dalam menjaga ritme penyerapan anggaran dan optimalisasi pendapatan
asli daerah (PAD). “Realisasi PAD kita sudah
mencapai 74,78 persen, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat juga sudah
masuk sebagian besar. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan baik
dan sesuai target,” ujar Dwi Cholifa di Kantor Bapenda Mimika, Senin
(20/10/2025). Meski capaian tahun ini
menggembirakan, Dwi Cholifa mengingatkan bahwa tantangan fiskal besar menanti
pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan laporan proyeksi keuangan dan data laba
bersih PT Freeport Indonesia, Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba untuk Mimika
diperkirakan menurun drastis, yakni sekitar Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun. “DBH Minerba tahun depan
kemungkinan akan turun cukup signifikan. Hal ini terjadi karena penurunan
keuntungan bersih PT Freeport Indonesia, yang menjadi basis perhitungan bagi
hasil pendapatan daerah,” jelasnya. Penurunan ini tidak hanya
berdampak pada Mimika, tetapi juga pada sejumlah daerah penghasil minerba di
Indonesia. Dwi menjelaskan, sebanyak 19 gubernur telah bertemu langsung dengan
Menteri Keuangan RI untuk membahas skema baru distribusi DBH agar tidak terlalu
membebani fiskal daerah. “Jadi bukan hanya Mimika yang
terdampak. Hampir semua daerah penghasil ikut merasakan penurunan ini. Kita
berharap ada kebijakan kompensasi atau penyesuaian dari pusat,” tambah Dwi. Menghadapi kemungkinan penurunan
pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika menyiapkan strategi
antisipatif melalui dua pendekatan utama: diversifikasi sumber pendapatan dan
efisiensi pengelolaan belanja daerah. Bapenda Mimika kini tengah
mengkaji potensi pajak dan retribusi daerah yang bisa ditingkatkan, termasuk
sektor perizinan, pariwisata, dan jasa transportasi lokal. Selain itu,
pemerintah juga berkomitmen memperketat penggunaan anggaran agar lebih efektif dan
tepat sasaran. “Kami akan mendorong penguatan
PAD dari sektor non-tambang agar tidak terlalu bergantung pada DBH Minerba. Di
sisi lain, efisiensi belanja harus terus dijaga supaya program prioritas tetap
berjalan tanpa terganggu,” tegas Dwi. Ia menambahkan, Pemkab Mimika
juga terus berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah untuk
memastikan seluruh kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana meski
terdapat tekanan dari sisi pendapatan. Kepala Bapenda Mimika ini
menyampaikan optimismenya bahwa hingga akhir tahun 2025, realisasi APBD dapat
mencapai lebih dari 95 persen. “Kami optimis target APBD tahun
ini akan tercapai. Semua OPD sudah bekerja keras mempercepat proses pelaksanaan
kegiatan dan serapan anggaran, terutama untuk sektor prioritas seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ucapnya. Dwi juga mengingatkan pentingnya
kedisiplinan administrasi dan transparansi keuangan agar tidak ada hambatan
dalam pelaporan maupun audit ke depan. Dengan berbagai langkah strategis
yang disiapkan, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dapat menjaga stabilitas
fiskal daerah dan tetap memberikan pelayanan publik yang optimal meski
menghadapi tantangan penurunan DBH Minerba di tahun mendatang. Penulis: Jid Editor: GF
21 Okt 2025, 15:53 WIT
Kemenko Kumham Imipas Paparkan Capaian Satu Tahun: Wujudkan Sistem Hukum Modern
Papuanewsonline.com, Jakarta — Setahun
memimpin koordinasi di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan
pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berhasil menorehkan sejumlah capaian
strategis yang menjadi tonggak penting dalam pembangunan hukum nasional. Dipimpin oleh Menko Yusril Ihza
Mahendra, kementerian ini terus menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat
koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan hukum, serta memperluas fungsi
koordinatif dalam pengawasan dan tata kelola kelembagaan negara. “Capaian yang kami raih pada
tahun pertama ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. Kami berkomitmen
menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan publik, bukan
sekadar aturan,” ujar Menko Yusril dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin
(20/10/2025). Salah satu capaian utama Kemenko
Kumham Imipas di tahun pertama Kabinet Merah Putih adalah penyelarasan sistem
hukum nasional dengan standar Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing hukum
Indonesia di kancah global, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia
usaha dan investasi. Selain itu, Kemenko Kumham Imipas
menjadi motor penggerak dalam penyusunan rekomendasi kebijakan hukum pidana
berbasis keadilan restoratif, serta mengoordinasikan langkah-langkah pemerintah
dalam penanganan pinjaman online ilegal yang marak merugikan masyarakat. Menko Yusril menegaskan, “Arah
kebijakan hukum nasional harus selaras dengan praktik global namun tetap
berpihak pada rakyat. Reformasi hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal
keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara.” Di bidang Hak Asasi Manusia (HAM),
Kemenko Kumham Imipas mengambil langkah signifikan dengan memimpin koordinasi
pelaporan berbagai instrumen HAM internasional. Kementerian ini juga membentuk Kelompok
Kerja Pelaporan HAM dan Mekanisme HAM Internasional yang berfungsi
mengintegrasikan data dan kebijakan lintas lembaga. Salah satu momentum bersejarah
tahun ini adalah peresmian Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Aceh, yang
menjadi simbol pemulihan dan penghormatan terhadap korban pelanggaran HAM masa
lalu. “Pemulihan dan penghormatan
terhadap korban bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari perjalanan
bangsa menuju rekonsiliasi yang bermartabat,” ujar Yusril dalam sambutannya
kala itu. Kemenko Kumham Imipas juga
berhasil mengoordinasikan langkah besar di bidang keimigrasian, yakni integrasi
data antara Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU, dan Dukcapil.
Sinergi ini menjadi pondasi menuju sistem pengawasan perlintasan yang modern
dan efisien. Selain memperkuat tata kelola Pos
Lintas Batas Negara (PLBN), Kemenko juga berperan dalam pembahasan Permenkumham
Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur secara komprehensif terkait Paspor Biasa dan
Surat Perjalanan Laksana Paspor. “Digitalisasi keimigrasian adalah
bagian dari pelayanan publik modern yang cepat, aman, dan transparan,” tegas
Yusril. Dalam bidang pemasyarakatan,
Kemenko Kumham Imipas turut memfasilitasi pelaksanaan transfer narapidana asing,
termasuk Mary Jane Veloso dan Serge Areski Atlaoui, serta lima narapidana kasus
Bali Nine. Tidak berhenti di situ, Kemenko
juga tengah menyiapkan kerja sama Transfer of Sentenced Persons (TSP) dengan
berbagai negara, seperti Arab Saudi, Malaysia, Inggris, Bulgaria, Belanda,
Jerman, Swiss, Portugal, India, dan Kazakhstan. Langkah ini menegaskan posisi
Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi hukum internasional
berbasis kemanusiaan dan reformasi sistem pemasyarakatan. Tahun 2025 menjadi momentum
penting bagi Kemenko Kumham Imipas setelah Presiden menetapkan Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2025, yang menunjuk Menko Kumham Imipas sebagai Ketua
Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU). Penugasan tersebut memperluas
peran Kemenko sebagai pengawas lintas sektor terhadap keuangan hasil kejahatan.
“Penegakan hukum terhadap TPPU bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan
aset hasil kejahatan dikembalikan kepada negara dan masyarakat,” jelas Yusril. Dalam bidang kelembagaan, Kemenko
Kumham Imipas telah menetapkan Permenko Kumham Imipas Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis 2025–2029, yang menjadi arah kebijakan nasional di
bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Selain itu, Kemenko turut
mendorong penguatan kelembagaan jaminan produk halal di luar negeri melalui
pembentukan Country Halal Manager, yang bertugas memastikan kepercayaan global
terhadap produk halal Indonesia. “Pendekatan hukum kini harus
selaras dengan diplomasi ekonomi dan budaya,” kata Yusril. Melalui Bidang Keamanan dan
Pendekatan Restoratif, Kemenko Kumham Imipas terus mengembangkan sistem regulasi
keamanan laut terpadu dan memperkuat diplomasi hukum global, termasuk
kolaborasi dalam mekanisme HAM internasional. Kemenko juga aktif dalam
memfasilitasi Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas isu-isu nasional
strategis, seperti penanganan pinjaman online ilegal (Januari 2025), aksi
masyarakat (September 2025), dan penyelesaian kasus hukum internasional Navayo
(Maret 2025). Menutup paparan tahunan, Yusril
menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut hanyalah langkah awal menuju
transformasi hukum nasional yang lebih inklusif, modern, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. “Kami tidak ingin berhenti pada
pencapaian administratif. Setiap kebijakan harus memberi dampak nyata bagi
bangsa dan rakyat. Itu komitmen kami,” tegasnya. Kemenko Kumham Imipas kini
menatap tahun kedua dengan optimisme baru — melanjutkan reformasi hukum,
memperkuat perlindungan HAM, serta membangun tata kelola keimigrasian dan
pemasyarakatan yang berstandar dunia.(GF)
21 Okt 2025, 15:37 WIT
Wabup Mimika Ajak ASN Tetap Semangat Layani Masyarakat Meski Anggaran Daerah Menurun
Papuanewsonline.com, Mimika – Meski
menghadapi tantangan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2026, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa semangat dan
kualitas pelayanan publik tidak boleh ikut menurun. Hal ini disampaikan saat
dirinya memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemerintah Kabupaten Mimika di halaman Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Senin
(20/10/2025). Dalam arahannya, Emanuel Kemong
menekankan pentingnya menjaga motivasi kerja dan dedikasi ASN dalam memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat Mimika. “Pelayanan yang baik lahir dari hati, bukan dari angka. Anggaran boleh turun,
tapi semangat dan integritas ASN tidak boleh ikut turun,” ujarnya disambut
tepuk tangan peserta apel. Menurut Emanuel, ASN adalah wajah
pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, disiplin, tanggung jawab, dan
profesionalitas merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia meminta seluruh
pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terus menegakkan kedisiplinan
di lingkungan kerja masing-masing. “ASN adalah garda terdepan dalam pelayanan
publik. Kita harus hadir tepat waktu, bekerja dengan hati, dan memberikan
solusi, bukan justru menambah masalah,” tegasnya. Emanuel juga mengingatkan bahwa
meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, Pemkab Mimika tetap
berkomitmen untuk menjaga kinerja birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat
berjalan optimal. “Keuangan daerah bisa saja menurun, tapi pelayanan publik
tidak boleh berhenti. Karena masyarakat tetap membutuhkan kehadiran pemerintah
dalam kehidupan mereka,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil
Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah menunjukkan
loyalitas dan kerja keras selama tahun berjalan. Ia menilai semangat ASN Mimika
terus meningkat dari tahun ke tahun, berkat adanya perubahan pola pikir dan
budaya kerja yang lebih terbuka terhadap inovasi. “Saya berterima kasih kepada para
ASN yang tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan hati dan
semangat. Inilah bukti nyata bahwa ASN Mimika mampu menjadi pelayan publik yang
profesional,” ungkapnya. Selain itu, Emanuel juga
mengingatkan kepada seluruh kepala OPD untuk menyampaikan undangan kegiatan Dharma
Wanita Persatuan (DWP) kepada istri masing-masing. Menurutnya, keikutsertaan
para istri ASN dalam kegiatan tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap
pembangunan sosial dan moral di lingkungan birokrasi.
“Dharma Wanita bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi wadah pembinaan karakter
keluarga ASN. Karena ASN yang kuat berawal dari keluarga yang harmonis,”
ujarnya. Wakil Bupati Mimika juga
menyoroti pentingnya menjaga integritas di tengah berbagai tantangan
pembangunan daerah. Ia meminta seluruh ASN untuk menjauhi praktik-praktik yang
tidak sesuai dengan nilai moral dan hukum. “Integritas itu mahal. Jangan sampai
karena persoalan kecil, kita mengorbankan kepercayaan masyarakat yang sudah
kita bangun bertahun-tahun,” tegas Emanuel. Ia menambahkan, penurunan APBD
hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menurunkan produktivitas, melainkan
menjadi momentum untuk berinovasi dan mencari solusi kreatif. Pemerintah
daerah, katanya, akan terus berupaya mengelola anggaran secara efisien agar
program pembangunan tetap berjalan. “Dalam situasi apa pun, ASN harus
menjadi contoh bagi masyarakat — bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus,
dan selalu siap menghadirkan solusi,” tandasnya. Apel pagi yang berlangsung di
halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika itu diikuti oleh ratusan ASN dari
berbagai OPD. Suasana berlangsung khidmat dan penuh semangat. Para peserta
terlihat antusias mendengarkan arahan Wakil Bupati. Emanuel berharap kegiatan apel
tidak sekadar rutinitas, tetapi menjadi sarana memperkuat komitmen dan
kebersamaan seluruh aparatur pemerintah daerah. “Kebersamaan inilah yang
menjadi modal utama kita untuk terus bergerak maju membangun Mimika yang lebih
baik,” ujarnya menutup apel.
Penulis: Hendrik Editor: GF
21 Okt 2025, 15:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
