Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Terima Kunjungan Bawaslu Maluku, Kapolda: Bersama Wujudkan Demokrasi Adil dan Beradab
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya peran Polri dan Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab.Hal itu disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan Komisioner Bawaslu provinsi Maluku yang bertempat di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin (20/10/2025).Kedatangan Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair, M.Si bersama sejumlah komisioner diterima hangat oleh Kapolda yang didampingi Direktur Samapta, Direktur Reskrimum, dan Dansat Brimob Polda Maluku. Ketua Bawaslu datang didampingi sejumlah anggota; Dr. Stevin Melay, M.Si. – Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Astuti Usman, S.Ag., M.H. – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Daim Baco Rahawarin, S.Sos. – Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas.Kunjungan silaturahmi tersebut dilakukan dalam upaya memperkuat sinergitas antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu.Pertemuan ini diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian dan Bawaslu dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu mendatang, serta memastikan terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, jujur, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Maluku.Kapolda Maluku Prof. Dr. Dadang Hartanto memberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu atas kunjungan silaturahmi dan audiensi tersebut. Ia menegaskan, Polri dan Bawaslu memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tatanan demokrasi yang sehat dan beradab di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.“Tugas kita ini sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kita yang mengemban amanah di dalam sistem ini harus benar-benar melaksanakan tugas secara amanah dan profesional sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegas Kapolda.Kapolda menekankan kolaborasi dan koordinasi antara Polri dan Bawaslu menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dinamika politik dan sosial yang mungkin muncul menjelang pelaksanaan Pemilu. Irjen Dadang juga mengingatkan pentingnya kesiapan tugas sejak dini agar setiap tahapan demokrasi dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.“Pemilu selanjutnya memang masih cukup lama, tetapi rentang waktu yang ada harus kita manfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Polri dan Bawaslu adalah modal utama dalam menjaga demokrasi yang seadil-adilnya,” jelasnya.Pada pertemuan itu, Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Maluku beserta seluruh jajaran atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.Subair mengungkapkan, sinergi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui koordinasi yang solid, kata Dia, berbagai potensi pelanggaran pidana Pemilu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas tanpa menimbulkan sengketa berarti.“Alhamdulillah, berkat kerja sama yang baik, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Maluku dapat berlangsung satu putaran tanpa ada gugatan yang signifikan. Selain itu, pengamanan yang diberikan oleh jajaran Polri juga sangat luar biasa, sehingga seluruh agenda demokrasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Subair.Ia juga mengaku saat ini Bawaslu tengah fokus pada dua agenda penting, yaitu pemutakhiran data pemilih dan pendidikan pemilih partisipatif, sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih matang dan berintegritas.“Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus diperkuat. Target kita bersama adalah menghadirkan pemilu yang bersih, bermartabat, dan tanpa praktik kecurangan di masa yang akan datang,” tambahnya.Pertemuan berjalan santai dan penuh keakraban yang diwarnai semangat kebersamaan untuk memperkuat koordinasi kelembagaan. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperteguh komitmen kedua institusi dalam mengawal tegaknya demokrasi dan supremasi hukum di Maluku.Sinergi antara Polri dan Bawaslu diharapkan terus terjaga dan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.“Kita harus terus memperkuat sinergitas, meningkatkan profesionalisme, dan menegakkan integritas demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat,” pungkas Kapolda. PNO-12
21 Okt 2025, 07:19 WIT
Menko Yusril Ihza Mahendra Tegaskan: Struktur Polri Sepenuhnya Jadi Kewenangan Presiden & DPR
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri
Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza
Mahendra menegaskan kembali bahwa kewenangan untuk menentukan struktur
organisasi dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
sepenuhnya berada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal tersebut disampaikan Yusril di hadapan awak media usai menghadiri acara Refleksi
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Universitas Tarumanegara, Jakarta,
Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Yusril
menekankan pentingnya memahami aspek konstitusional dalam setiap pembahasan
mengenai struktur dan kedudukan Polri. Menurutnya, perubahan apa pun terhadap
sistem kelembagaan Polri harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah,
dengan mempertimbangkan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR. Yusril menjelaskan bahwa
pengaturan kedudukan Polri telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (5)
Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “susunan dan kedudukan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta hubungan
kewenangan antara keduanya, diatur dengan undang-undang.”
Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri berada di
bawah Presiden dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, ujar Yusril,
setiap perubahan mengenai susunan, kedudukan, ataupun pembagian kewenangan
dalam tubuh Polri tidak bisa dilakukan melalui kebijakan administratif semata.
Semua harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang, baik melalui inisiatif
Presiden maupun DPR. Yusril juga menambahkan bahwa
aspek hukum dan politik dalam struktur Polri harus berjalan beriringan.
Pemerintah, kata dia, berkewajiban memastikan lembaga kepolisian tetap
profesional, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Terkait dengan wacana pembentukan
Komite atau Komisi Reformasi Kepolisian yang tengah digagas oleh Presiden
Prabowo Subianto, Yusril menilai langkah tersebut sebagai bagian dari semangat
pembenahan tata kelola institusi kepolisian.
Menurutnya, gagasan tersebut wajar memunculkan diskusi publik dan menjadi bukti
bahwa reformasi kelembagaan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, menghargai
setiap bentuk partisipasi publik dan akademik dalam memberikan masukan terkait
arah reformasi Polri. Semua gagasan tersebut nantinya dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Komisi Reformasi Kepolisian untuk merumuskan kebijakan yang
tepat, komprehensif, dan berkeadilan. Namun demikian, Yusril menegaskan bahwa
keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang kewenangan
tertinggi terhadap Polri. Ketika ditanya mengenai waktu
pengumuman pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian, Yusril mengatakan bahwa
hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterimanya. Ia meminta publik
untuk bersabar dan memberi waktu kepada Presiden dalam menentukan langkah
strategis tersebut. Menurut Yusril, keputusan semacam itu tentu tidak diambil
secara tergesa-gesa, mengingat reformasi Polri adalah proses besar yang
melibatkan banyak aspek — mulai dari hukum, kelembagaan, hingga budaya kerja
aparat. Ia menilai, Presiden pasti
memiliki pertimbangan matang terkait waktu dan bentuk pengumuman pembentukan
komisi tersebut. Pemerintah, kata Yusril, terus mengedepankan prinsip
kehati-hatian agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat
profesionalisme Polri tanpa mengganggu stabilitas kelembagaan. Sebagai tokoh hukum senior,
Yusril juga menyinggung pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme
Polri dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai Polri memiliki peran vital
bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat di era demokrasi terbuka. Keseimbangan antara kewenangan
eksekutif dan legislatif dalam mengatur Polri, menurutnya, menjadi kunci agar
institusi ini tetap berada dalam jalur konstitusional dan bebas dari intervensi
politik yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa reformasi struktural yang
dilakukan secara hati-hati akan memperkuat posisi Polri sebagai lembaga yang
modern, adaptif, dan akuntabel terhadap publik. Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Yusril terus
berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam merumuskan arah kebijakan hukum
nasional, termasuk evaluasi terhadap institusi penegak hukum seperti Polri dan
Kejaksaan. Upaya ini bertujuan memperkuat prinsip good governance,
transparansi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah-langkah pembenahan
tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri
serta memperkuat hubungan harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Yusril
menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah di bidang hukum selalu
berorientasi pada peningkatan profesionalisme lembaga negara dan kesejahteraan
rakyat.(GF)
20 Okt 2025, 21:19 WIT
Wabup Mimika Emanuel Kemong Tekankan Pentingnya Kedisiplinan ASN
Papuanewsonline.com, Mimika — Semangat
kedisiplinan dan profesionalisme kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten
Mimika. Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa disiplin
merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi
masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi bersama jajaran
Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Pusat Pemerintahan SP3, Timika, Senin
(20/10/2025).
Apel pagi yang diikuti oleh
seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, dan
staf pelaksana itu berlangsung tertib dan penuh semangat. Dalam arahannya,
Wakil Bupati mengingatkan bahwa kehadiran dan disiplin ASN bukan sekadar rutinitas,
tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap jabatan dan amanah
rakyat.
Dalam sambutannya, Emanuel Kemong
menilai bahwa tingkat kedisiplinan ASN di Mimika mengalami peningkatan
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari
upaya bersama seluruh OPD dalam menerapkan budaya kerja yang tertib dan
transparan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan
pemerintah pusat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada
pimpinan OPD yang konsisten menegakkan aturan serta memastikan kegiatan apel
dan evaluasi kerja berjalan rutin. “Kedisiplinan adalah kunci utama bagi ASN
untuk menunjukkan komitmen pelayanan. Dari cara kita hadir tepat waktu, bekerja
dengan sungguh-sungguh, dan melayani dengan hati — masyarakat akan menilai
sejauh mana pemerintah hadir bagi mereka,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut.
Selain itu, Wakil Bupati juga
menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi agar program
pembangunan dapat berjalan efektif. Ia menegaskan, kedisiplinan bukan hanya
soal kehadiran fisik, tetapi juga tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas
tepat waktu dan memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
Meski kondisi keuangan daerah
tengah mengalami tekanan, Emanuel Kemong mengingatkan bahwa hal tersebut tidak
boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat kerja. Ia mendorong seluruh ASN
untuk tetap kreatif dan inovatif dalam menjalankan program pelayanan publik.
Menurutnya, profesionalisme
justru diuji ketika pemerintah harus bekerja di tengah keterbatasan. ASN yang
tangguh adalah mereka yang mampu mencari solusi tanpa menunggu arahan, serta
tetap bekerja dengan niat tulus untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah
daerah, lanjutnya, akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap
ASN guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil
Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan OPD yang telah menjadi
teladan dalam menegakkan kedisiplinan dan mendorong kehadiran pegawai secara
konsisten. Ia menekankan pentingnya peran pimpinan sebagai motor penggerak
perubahan budaya kerja di setiap instansi.
“Pimpinan yang disiplin akan
menular kepada bawahannya. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk
menjadi contoh. Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu bekerja
dengan integritas dan semangat pelayanan,” ujarnya menegaskan.
Emanuel Kemong juga menekankan
bahwa evaluasi kedisiplinan akan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja
ASN. Pemkab Mimika berkomitmen untuk memberikan penghargaan bagi ASN
berprestasi sekaligus menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan kedisiplinan.
Apel pagi yang digelar secara
rutin ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN di Mimika. Pemerintah
daerah bertekad membangun birokrasi yang bersih, efisien, dan berorientasi pada
pelayanan publik. Langkah-langkah konkret telah ditempuh melalui digitalisasi
administrasi, peningkatan kompetensi pegawai, serta pengawasan melekat terhadap
kinerja di lapangan.
Dengan semangat “Melayani Bukan
Dilayani”, Emanuel Kemong berharap seluruh ASN menjadikan kedisiplinan sebagai
budaya kerja yang melekat dalam setiap tindakan dan keputusan. Ia menutup
arahannya dengan pesan moral agar setiap ASN bekerja dengan hati, menjunjung
nilai-nilai kejujuran, dan menjaga kehormatan sebagai pelayan publik.
Apel pagi pun ditutup dengan doa
bersama dan foto bersama jajaran pimpinan OPD sebagai simbol kebersamaan dalam
mewujudkan Mimika yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Penulis: Hendrik
Editor: GF
20 Okt 2025, 21:13 WIT
Gubernur Papua Matius Fakhiri Tegaskan ASN Harus Berintegritas, Jangan Ada “Raja-Raja Kecil”
Papuanewsonline.com, Jayapura — Lapangan
Kantor Gubernur Papua di Jayapura dipadati ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang mengikuti apel perdana bersama Gubernur Papua, Matius Fakhiri, pada Senin
pagi, 20 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan arahan
tegas sekaligus pesan moral penting tentang integritas, kedisiplinan, dan
tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Apel ini menjadi momentum penting
bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam meneguhkan komitmen reformasi birokrasi
yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Suasana apel
berlangsung khidmat namun sarat makna, ketika Gubernur berdiri di hadapan para
ASN dengan nada penuh semangat dan ketegasan. Dalam arahannya, Gubernur Matius
Fakhiri menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN di
Papua. Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah bukanlah penguasa, melainkan
pelayan masyarakat yang harus hadir dengan hati tulus, disiplin, dan
profesional. Ia menyoroti fenomena masih
adanya oknum ASN yang bertindak seperti “raja-raja kecil” di lingkungan
birokrasi — menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan memperlambat
pelayanan publik. Menurutnya, perilaku seperti itu tidak boleh lagi terjadi di era
pemerintahan yang menuntut efisiensi dan tanggung jawab moral tinggi. “ASN harus menjadi teladan dan
contoh bagi masyarakat. Jangan sampai jabatan membuat kita lupa tujuan utama:
melayani,” tegasnya dalam arahannya yang disambut tepuk tangan peserta apel. Matius Fakhiri juga menyoroti
masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas. Ia
mencontohkan, sejumlah ASN terlihat datang terlambat dan harus menunggu di luar
pagar kantor saat apel berlangsung — sebuah peringatan nyata bahwa disiplin
waktu masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak ASN. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur mengingatkan seluruh kepala OPD dan pejabat struktural agar memastikan
hak-hak pegawai dibayarkan tepat waktu, namun di sisi lain menuntut loyalitas
dan etos kerja tinggi dari setiap ASN. “Pemerintah daerah akan terus
memperbaiki sistem kepegawaian dan memperjuangkan kesejahteraan pegawai. Tetapi
kesejahteraan itu harus diimbangi dengan kinerja, tanggung jawab, dan
kejujuran,” ujarnya. Apel perdana ini menjadi simbol
semangat baru dalam pemerintahan Matius Fakhiri untuk menegakkan disiplin dan
memperkuat integritas aparatur negara. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan
tahun 2025 sebagai momentum percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola
pelayanan publik berbasis kinerja. Gubernur menegaskan bahwa ASN di
Papua harus meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan berorientasi pada
kekuasaan. Sebaliknya, mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam
memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat. Ia juga mendorong setiap instansi
agar memperkuat transparansi, meminimalisir pungutan liar, dan membuka ruang
bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kualitas layanan publik.
Menurutnya, birokrasi yang baik hanya bisa dibangun dengan integritas,
keterbukaan, dan rasa tanggung jawab bersama. Gubernur Fakhiri menutup
arahannya dengan pesan sederhana namun penuh makna: setiap ASN harus menyadari
bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Ia mengajak seluruh aparatur
untuk menjadikan apel tersebut sebagai momentum introspeksi dan kebangkitan
moral dalam melayani rakyat Papua. “Saya ingin seluruh ASN bekerja
dengan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Rakyat menaruh harapan besar
pada kita, jangan kecewakan mereka,” pungkasnya. Apel tersebut berlangsung hingga
pukul 09.00 WIT dan diakhiri dengan doa bersama. Ribuan ASN tampak bersemangat
dan berkomitmen memperbaiki kinerja mereka setelah mendengarkan arahan langsung
dari Gubernur. Penulis: Hendrik Editor: GF
20 Okt 2025, 21:06 WIT
Apel Siaga Polda Maluku: Komitmen Jaga Stabilitas dan Dukung Program Nasional
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar Apel Siaga dalam rangka mendukung satu tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Lapangan Letkol Pol. Chr. Tahapary, Tantui, Ambon, Senin (20/10/2025).Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, didampingi Karo Operasional Polda Maluku, serta dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) dan personel jajaran Polda Maluku.Dalam amanatnya, Wakapolda Maluku menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kesiapan dan komitmen seluruh jajaran Polda Maluku dalam mendukung program-program pemerintah serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Maluku.“Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wakapolda.Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian arahan oleh para Pejabat Utama Polda Maluku kepada seluruh personel. Dalam arahannya, para pejabat menekankan pentingnya sinergi, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika tugas kepolisian di masa mendatang.Pelaksanaan apel siaga berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat, mencerminkan kesiapan Polda Maluku dalam mendukung kebijakan dan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. PNO-12
20 Okt 2025, 18:57 WIT
Kunjungi MTs Negeri Ambon, Densus 88 Edukasi Bahaya Radikalisme dan Pengaruh Media Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon - Upaya mencegah penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) terus diperkuat oleh Densus 88 Antiteror Polri. Melalui Tim Cegah Satgaswil Maluku, Densus 88 menggelar sosialisasi dan pembinaan ideologi bagi ratusan pelajar di MTs Negeri Ambon, Senin (19/10/2025).Kegiatan yang diikuti sekitar 600 siswa dan tenaga pendidik ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya paham radikal serta dampak penyalahgunaan media sosial yang dapat mengarah pada tindakan intoleran dan terorisme.Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala MTs Negeri Ambon Riyadi Kamis, S.Ag., M.MPd., jajaran dewan guru, serta IPTU Irawan Rumasoreng beserta delapan personel Tim Cegah Satgaswil Maluku Densus 88 AT Polri.Dalam sambutannya, Kepala MTs Negeri Ambon Riyadi Kamis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran Densus 88 AT Polri atas inisiatif memberikan pembinaan ideologis kepada siswa dan tenaga pendidik.“Kami berterima kasih atas perhatian Densus 88 terhadap dunia pendidikan. Pembinaan seperti ini sangat penting agar siswa dapat membentengi diri dari pengaruh paham radikal dan intoleran,” ujar Riyadi.Ia juga mengimbau para guru agar menindaklanjuti materi yang disampaikan dengan mengulangnya di ruang kelas agar nilai-nilai kebangsaan dan toleransi semakin tertanam dalam diri siswa.Sementara itu, IPTU Irawan Rumasoreng, selaku Ketua Tim Cegah Satgaswil Maluku Densus 88 AT Polri, menegaskan bahwa generasi muda, termasuk pelajar tingkat SMP dan MTs, kini menjadi sasaran utama penyebaran ideologi radikal melalui media sosial."Fenomena terbaru menunjukkan adanya siswa usia MTs atau SMP yang terpapar paham radikal bahkan terlibat dalam aktivitas teror karena pengaruh dunia maya, termasuk game online seperti Roblox,” ungkapnya dalam paparannya berjudul ‘Pengaruh Media Sosial hingga Terpaparnya Siswa untuk Melakukan Aksi Terorisme di Indonesia."Dalam kegiatan tersebut, IPTU Irawan juga menjelaskan berbagai aspek penting, mulai dari strategi pencegahan IRET di sekolah, modus baru perekrutan remaja, indikator perilaku intoleran, hingga peran guru dalam deteksi dini perubahan sikap siswa.“Radikalisme tidak berawal dari tindakan, tapi dari pola pikir yang intoleran. Karena itu, penting bagi siswa untuk berhati-hati, berpikir kritis, dan selalu mengedepankan nilai kemanusiaan serta cinta tanah air,” tegasnya.Densus 88 juga mengajak para guru untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap siswa yang menunjukkan perubahan perilaku mencurigakan, seperti menutup diri, enggan bergaul, atau menarik diri dari kegiatan sekolah.Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari program “Sekolah Tangguh Ideologi” yang digagas Densus 88 untuk memperkuat ketahanan ideologi bangsa melalui pendidikan. Melalui kegiatan ini, Densus 88 berharap para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang toleran, nasionalis, dan berkarakter cinta damai.Densus 88 Bersama Dunia Pendidikan Bentengi Generasi Muda dari Bahaya Intoleransi dan Radikalisme.” PNO-12
20 Okt 2025, 18:47 WIT
Pimpin Apel Gabungan, Wakapolda Maluku Tekankan Pentingnya Implementasi Program Quick Wins
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar apel pagi gabungan yang diikuti seluruh personel dan ASN di lingkungan Polda Maluku, Senin (20/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Tantui, Ambon ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K, dan dihadiri para pejabat utama Polda Maluku.Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya pelaksanaan Program Quick Wins Transformasi Polri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia meminta seluruh personel agar menjalankan program tersebut secara optimal dan profesional.“Program Quick Wins ini merupakan perhatian serius pimpinan Polri. Kita harus melaksanakannya dengan baik, karena masih banyak pelayanan kepada masyarakat yang perlu kita tingkatkan. Semua jajaran wajib bekerja sama dengan berbagai pihak agar pelayanan Polri benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Brigjen Pol Imam Tobroni.Dalam kesempatan itu, Wakapolda juga mengingatkan seluruh anggota Polri dan ASN di lingkungan Polda Maluku untuk menjauhi gaya hidup mewah serta perilaku yang dapat menurunkan citra institusi Polri di mata masyarakat.“Mari kita jaga nama baik institusi ini. Hindari gaya hidup hedon dan kebiasaan memamerkan kemewahan, apalagi di media sosial. Masyarakat tahu berapa gaji kita, dan ketika melihat gaya hidup berlebihan, mereka akan menilai dan mengkritik kita. Jadilah pribadi yang sederhana dan bijak dalam bersikap di ruang publik,” pesannya.Brigjen Imam menegaskan, perilaku hedonis maupun tidak pantas dari anggota Polri dapat dengan cepat merusak kepercayaan publik yang selama ini terus dibangun oleh pimpinan Polri.Terkait masih tingginya pelanggaran yang dilakukan anggota Polri di sejumlah daerah, Wakapolda meminta setiap pimpinan satuan kerja melakukan pengawasan ketat terhadap personelnya. Ia menekankan pentingnya peran para Kasatker, perwira, dan komandan satuan dalam memastikan setiap anggota bekerja sesuai kode etik dan prosedur yang berlaku.“Saya minta seluruh pimpinan satuan kerja agar benar-benar memantau bawahannya. Jangan sampai ada pelanggaran, baik etik maupun pidana. Tindakan kekerasan yang dilakukan anggota di lapangan bisa menimbulkan persepsi bahwa Polri arogan dan tidak profesional. Ini harus kita hentikan,” tegasnya.Di akhir arahannya, Brigjen Pol Imam Tobroni juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polda Maluku. Ia menegaskan agar seluruh unit pelayanan masyarakat seperti SKCK, SIM, STNK, dan SPKT benar-benar memberikan layanan prima tanpa pungutan liar.“Saya minta tidak ada pungli dalam pelayanan. Kapolda sangat tegas terhadap hal ini. SPKT juga akan diperkuat kembali agar respons kita terhadap laporan masyarakat lebih cepat. Banyak konflik di masyarakat muncul karena keterlambatan kita merespons laporan,” ungkapnya.Ia berharap, penguatan fungsi SPKT dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus mendukung keberhasilan Program Quick Wins Transformasi Polri di wilayah Maluku.Apel gabungan di Polda Maluku ini menjadi momentum untuk mempertegas komitmen seluruh jajaran dalam membangun Polri yang lebih profesional, responsif, dan berintegritas sesuai semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). PNO-12
20 Okt 2025, 18:37 WIT
Polda Maluku Terima Mushaf Al-Qur’an dari Kemenag Ambon, Perkuat Pembinaan Rohani Tahanan
Papuanewsonline.com, Ambon – Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Maluku menerima penyerahan 20 mushaf Al-Qur’an dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Ambon, Senin (20/10/2025). Penyerahan ini bertujuan mendukung kegiatan pembinaan kerohanian bagi para tahanan beragama Islam yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Dittahti Polda Maluku.Kegiatan berlangsung pukul 10.00 WIT di Rutan Dittahti Polda Maluku, dengan suasana penuh keakraban dan kekhidmatan. Hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Dir Tahti Polda Maluku AKBP Yamy Reawaruw, S.E., bersama perwakilan Kemenag Kota Ambon, yakni Penyuluh Agama Islam H. La Hamid, Abd. Chalik Umamity, dan Hj. Amina Latuconsina, S.Ag.Turut mendampingi pula Ps. Pamin Urmintu Subagrenmin Ro SDM Polda Maluku Aipda Hamdan Umasugi, S.HI., Kasi Pam Barbuk Subdit Barbuk Iptu Djusli Ahmad, serta Kanit Siwattah Subdit Harwattah Iptu Norlensa Pattinama, S.H.Dalam kegiatan tersebut, penyerahan mushaf Al-Qur’an dilakukan secara simbolik oleh Abd. Chalik Umamity dari Kemenag Kota Ambon kepada AKBP Yamy Reawaruw. Selain mushaf Al-Qur’an, Dittahti Polda Maluku juga menyalurkan hibah 16 buku Yasin yang merupakan sumbangan dari personel internal Dittahti.Setelah prosesi penyerahan, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah keagamaan bagi para tahanan beragama Islam yang berjumlah 25 orang. Tausiah ini menjadi ruang refleksi spiritual bagi para tahanan agar dapat memperbaiki diri dan memperkuat keimanan selama menjalani masa penahanan.AKBP Yamy Reawaruw dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kemenag Kota Ambon atas kepedulian dan dukungan terhadap program pembinaan keagamaan di lingkungan Dittahti Polda Maluku.“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Kementerian Agama. Bantuan ini sangat berarti untuk mendukung pembinaan rohani bagi para tahanan agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki semangat baru dalam memperbaiki diri,” ujarnya.Sementara itu, perwakilan Kemenag Kota Ambon, Abd. Chalik Umamity, menyampaikan bahwa penyerahan mushaf ini merupakan bagian dari sinergi antara Kemenag dan Polda Maluku dalam memperkuat pembinaan mental dan spiritual di lembaga kepolisian.“Kami berharap mushaf dan buku Yasin ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai sarana ibadah dan pembinaan moral bagi para tahanan,” katanya.Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian penting, di antaranya peningkatan sarana penunjang pembinaan kerohanian, penguatan keimanan dan ketakwaan, serta pembentukan moral dan etika yang lebih baik bagi para tahanan.Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat sinergi antara aparat kepolisian dan instansi keagamaan dalam mewujudkan pembinaan yang humanis bagi warga binaan. PNO-12
20 Okt 2025, 18:29 WIT
Hadiri Apel Ojol Kamtibmas, Kapolri Ajak Bersinergi Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online. "Alhamdulillah hari ini disatu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran hari ini teman-teman komunitas ojol melaksanakan kegiatan aksi dalam bentuk yang lain. Bentuknya adalah Apel Ojol Jaga Kamtibmas. Dengan mengusung tema Jaga Jakarta Bersama Polda Metro Jaya," kata Sigit. Sigit menegaskan, kegiatan apel ojol ini merupakan sinergisitas yang sudah terjalin sejak lama antara kepolisian dengan para komunitas driver ojek online dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). "Tentunya kami Polri menyambut baik apel ojol kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas," ujar Sigit. Menurut Sigit, peran ojek online tentunya akan sangat penting bagi Polri dalam rangka bekerja sama terkait upaya-upaya pencegahan terjadinya aksi kriminalitas maupun kejahatan, khususnya di jalanan. "Antara lain memberikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa kejahatan, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, yang ada di lapangan yang perlu diinformasikan kepada kepolisian," ucap Sigit. Dengan begitu, kata Sigit, kepolisian bisa melakukan langkah dan respons terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Menurut Sigit, hal itu tentunya bentuk kemitraan yang sangat strategis sebagai bagian dari Community Policing yang terus dikembangkan."Ke depan kami juga ingin melakukan kerjasama dengan teman-teman aplikator untuk menambah ruang di aplikator untuk juga membantu memberikan teman-teman dari komunitas ojol bisa mendapatkan ruang pengaduan ataupun ruang laporan yang terkoneksi dengan Kepolisian. Sehingga hal ini juga tentu akan bisa membantu memberikan respons cepat," papar Sigit.Sigit meyakini bahwa, dengan kekuatan komunitas ojol yang ada di mana-mana, hal itu akan sangat membantu kepolisian dalam menciptakan stabilitas kamtibmas dan melakukan pencegahan terjadinya kejahatan. "Dan pemerintah tentunya juga terus memperhatikan dan terus mendorong agar apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Ojol ini bisa mendukung utamanya dalam bentuk-bentuk regulasi, dalam bentuk program-program yang mendukung masyarakat ataupun komunitas Ojol. Salam satu aspal," tutup Sigit. PNO-12
20 Okt 2025, 18:22 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
