Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Sholat Subuh di Masjid Al-Furqan, Kapolda Ajak Jamaah Tebar Kebaikan Serta Wujudkan Maluku Damai
Papuanewsonline.com, Ambon – Suasana religius dan penuh keakraban terasa di Masjid Al-Furqan, Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selasa (30/9) dini hari. Tepat pukul 04.45 WIT, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah bersama umat.Turut hadir mendampingi Kapolda yaitu Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni S.I.K., M.H, Dir Samapta Polda Maluku, Wakapolresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease, dan Kapolsek Sirimau Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease beserta personel.Usai pelaksanaan ibadah yang diimami Imam masjid setempat, Kapolda menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan para jamaah, pengurus, serta imam masjid. Dalam suasana hangat yang diselingi canda dan tawa, ia menyampaikan pesan penting mengenai peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.“Sebagai orang beragama dan beriman, kita patut menyebarkan kebaikan demi terwujudnya kamtibmas yang aman dan kondusif. Jika terjadi masalah, segeralah laporkan ke pihak berwajib. Hidup rukun dan damai adalah role model dari hidup orang basudara di Maluku tercinta ini. Polri akan selalu hadir bagi masyarakat. Terus bikin bae,” pesan Kapolda Maluku.Kapolda juga menekankan pentingnya nilai-nilai persaudaraan dan kerukunan yang sudah lama menjadi identitas masyarakat Maluku. Menurutnya, dengan menjaga kedamaian dan menjauhi konflik, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang nyaman, tenteram, dan produktif.Dalam kesempatan berharga tersebut, Kapolda Maluku menerima sebuah Al-Qur’an tulisan tangan dari salah satu pengurus masjid sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan. Pemberian itu menjadi simbol kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam mengedepankan nilai religius serta memperkuat hubungan emosional yang harmonis.Kegiatan Sholat Subuh berjamaah yang rutin dilakukan Kapolda Maluku di berbagai masjid merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. PNO-12
01 Okt 2025, 10:58 WIT
Kembalikan 39 Buku, Polda Jatim: Tidak Ada Tindak Pidana yang Berkaitan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjunjung tinggi prinsip hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini disampaikan oleh Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, terkait langkah Polda Jawa Timur yang telah mengembalikan 39 buku milik para tersangka kasus kerusuhan.“Polri memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara objektif, profesional, dan proporsional. Setelah dilakukan evaluasi mendalam oleh penyidik, disimpulkan bahwa buku-buku tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang disidik,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo, Senin (29/9/2025).Brigjen Pol Trunoyudo menjelaskan, pengembalian buku ini merupakan implementasi dari Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, yang mengatur bahwa barang sitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana wajib dikembalikan kepada pemiliknya.“Keputusan ini menjadi wujud profesionalisme penyidik dalam menjamin hak-hak para pihak selama proses hukum berlangsung. Ketika barang bukti tidak relevan dengan perkara, maka harus dikembalikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pemilik,” tegasnya.Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa hasil proses penyelidikan awal dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidik, sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP dan Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHP, guna memastikan seluruh barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dapat diperiksa secara menyeluruh.“Penyitaan merupakan bagian dari proses hukum. Namun setelah dilakukan analisis lebih lanjut, penyidik memastikan bahwa buku-buku tersebut tidak relevan dengan tindak pidana. Karena itu, seluruhnya telah dikembalikan kepada para pemilik atau keluarga masing-masing per 29 September 2025,” jelasnya.Karo Penmas menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjalankan proses hukum secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.“Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum. Polri tidak akan menahan atau menyita barang yang tidak berhubungan dengan tindak pidana,” tambahnya.Ia juga menekankan bahwa proses penyidikan terhadap unsur-unsur yang terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana tetap berlanjut, dan Polri berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.“Polri terus bekerja dengan menjunjung asas kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta transparansi kepada publik. Ini bagian dari akuntabilitas kami sebagai institusi penegak hukum,” tutup Brigjen Pol Trunoyudo. PNO-12
01 Okt 2025, 10:22 WIT
Komjen Pol Chryshnanda: Jadilah Polisi yang Bermanfaat dan Rendah Hati
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol Polri) Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya setiap anggota Polri untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjebak dalam sikap arogan, manipulatif, maupun perilaku yang menyakiti rakyat.Dalam arahannya, Komjen Pol Chryshnanda mengingatkan bahwa tugas sebagai polisi bukan hanya soal jabatan dan kewenangan, tetapi tentang pengabdian dan kebermanfaatan bagi bangsa dan negara.“Menjadi polisi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka tidak ada gunanya. Dan ingat, menjadi polisi itu ada batasnya, tapi menjadi rakyat tidak ada batasnya,” tegas Komjen Pol Chryshnanda, Selasa (30/9).Menurutnya, setiap anggota Polri harus menyadari bahwa jati diri polisi sejatinya adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyerukan agar seluruh personel Polri menjadi ‘polisi rakyat’ sosok yang hadir dengan ketulusan, empati, dan integritas dalam melayani.“Jadilah polisi rakyat. Maka yang saya katakan adalah stop sombong, stop bohong, dan stop menyakiti. Di situlah konteksnya,” ujarnya dengan tegas.Komjen Pol Chryshnanda menilai, sikap rendah hati, kejujuran, dan kepedulian merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun dengan kekuasaan, melainkan melalui perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.Lebih lanjut, Kalemdikpol Polri mengajak seluruh jajaran pendidikan kepolisian untuk terus menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas dalam setiap proses pembinaan dan pelatihan anggota Polri, agar lahir sosok-sosok polisi yang berintegritas dan humanis.“Polri harus terus berbenah. Kita hadir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicintai rakyat. Itu hanya bisa terwujud bila kita bekerja dengan hati dan nurani,” pungkasnya. PNO-12
01 Okt 2025, 10:16 WIT
Gelar Taklimat Akhir Audit Itwasum Polri, Kapolda Maluku: Tindaklanjuti Temuan Audit Dalam 14 Hari
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri Wilayah III Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula Basudara Manise, lantai 5 Polda Maluku, Selasa (30/9/2025).Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian audit yang telah dilakukan sejak 22 September 2025 dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda Maluku dan jajaran.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, Irwasda Maluku, Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, serta Kapolresta Ambon dan PP Lease, sedangkan Para Kapolres jajaran turut mengikuti kegiatan secara virtual. Dari pihak Itwasum Polri hadir Ketua Tim Wasrik Kombes Pol. Hernowo Yulianto, Irbid Jemen Opsnal 1 Itwil III Itwasum Polri, bersama enam anggota tim audit.Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Pernyataan Hasil Audit (PHA) oleh Ketua Tim Audit Itwasum Polri, dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan resmi PHA serta tabulasi temuan audit kepada Kapolda Maluku.Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi tinggi kepada Tim Audit Itwasum Polri atas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap temuan audit.“Kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Saran dan masukan dari Tim Audit akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di masa mendatang,” ujar Irjen Pol. Dadang Hartanto.Lebih lanjut, Kapolda memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil agar segera menindaklanjuti hasil audit.“Saya perintahkan kepada seluruh Kasatker dan Kapolres untuk segera menindaklanjuti temuan audit dalam kurun waktu 14 hari sejak penyerahan PHA dan tabulasi temuan. Koreksi dan atensi dari hasil pemeriksaan tidak boleh diabaikan agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama di kemudian hari,” tegasnya.Kapolda menekankan bahwa keberhasilan program kerja Polri, khususnya di Polda Maluku, hanya dapat terwujud dengan komitmen kuat seluruh personel. Ia berharap implementasi program kerja ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.“Keberhasilan program kegiatan hanya dapat terlaksana apabila diikuti dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Polda Maluku,” tandasnya.Mengakhiri sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan terima kasih sekaligus selamat jalan kepada Tim Audit Itwasum Polri atas pengabdian dan kerja samanya selama berada di Maluku. PNO-12
30 Sep 2025, 22:29 WIT
Kapolri Pimpin Sertijab Kabaintelkam dan Dankor Brimob Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) di Rupattama Mabes Polri, Selasa (30/9/2025). Sertijab ini meliputi jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) serta Komandan Korps Brimob (Dankor Brimob) Polri.Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Yuda Gustawan resmi menjabat sebagai Kabaintelkam Polri menggantikan Komjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, yang memasuki masa purna pengabdian setelah menorehkan rekam jejak penuh dedikasi dan integritas kepada bangsa dan negara. Posisi Wakabaintelkam kemudian diisi oleh Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna, yang sebelumnya bertugas di jajaran Baintelkam.Sementara itu, jabatan Dankor Brimob kini diemban oleh Irjen Pol Ramdani Hidayat, yang sebelumnya menjabat Wakil Dankorbrimob. Ia menggantikan Komjen Pol Imam Widodo, yang juga memasuki masa purna tugas dengan catatan pengabdian panjang dalam menjaga stabilitas keamanan serta membesarkan Korps Brimob Polri. Adapun jabatan Wakil Dankorbrimob yang kosong selanjutnya ditempati oleh Brigjen Pol Reza Arief Dewanto.Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan bahwa mutasi dan sertijab di lingkungan Polri bukan hanya bentuk regenerasi kepemimpinan, tetapi juga penghormatan kepada para perwira tinggi yang telah menuntaskan masa pengabdiannya.“Polri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pejabat yang memasuki masa purna tugas. Dedikasi dan integritas yang diberikan selama bertahun-tahun menjadi teladan bagi generasi penerus di institusi ini,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho.Lebih lanjut, Sandi menekankan bahwa pejabat baru di jajaran Intelkam dan Brimob diharapkan segera beradaptasi dengan dinamika tantangan tugas yang kian kompleks.“Ke depan, tantangan kontemporer yang dihadapi semakin dinamis, mulai dari perkembangan teknologi, kejahatan transnasional, hingga potensi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan strategi yang adaptif, responsif, serta tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tutupnya. PNO-12
30 Sep 2025, 22:04 WIT
AIPDA MR Jalani Sidang Kode Etik Terkait Penanganan Unjuk Rasa
Papuanewsonline.com, Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap personel Polri atas nama AIPDA MR, terkait dugaan pelanggaran etika dalam penanganan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Sidang digelar pada Senin, 29 September 2025, pukul 09.30 hingga 16.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC Lantai 1, Mabes Polri.Dalam perkara ini, AIPDA MR yang merupakan penumpang kendaraan taktis (rantis) saat peristiwa terjadi, dinyatakan tidak menjalankan tanggung jawab etiknya karena tidak mengingatkan Komandan Kompi (Danyongas) Kompol Kosmas K. Gae dan pengemudi Bripka Rohmad terkait prosedur penanganan massa aksi. Kelalaian tersebut berkontribusi terhadap jatuhnya korban jiwa atas nama Sdr. Affan Kurniawan.Sidang KKEP dipimpin oleh Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H. selaku Ketua Komisi, bersama empat anggota dari Divpropam dan Korbrimob Polri. Sebanyak empat orang saksi turut dihadirkan untuk memberikan keterangan.AIPDA MR dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.Putusan sidang KKEP menjatuhkan dua bentuk sanksi:1. Sanksi Etika:- Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.- Pelanggar diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang dan tertulis kepada pimpinan Polri.2. Sanksi Administratif:- Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025, di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Korbrimob Polri.Menanggapi hal ini, Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa putusan ini mencerminkan komitmen Polri dalam menegakkan etika profesi secara tegas dan akuntabel."Proses sidang KKEP ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menegakkan kode etik profesi secara objektif dan transparan. Tidak hanya terhadap pelanggaran aktif, tetapi juga terhadap kelalaian anggota yang berdampak serius seperti dalam kasus ini," ujar Kombes Pol Erdi.Ia menegaskan bahwa setiap personel Polri memiliki tanggung jawab kolektif dalam setiap tugas, khususnya dalam situasi yang melibatkan masyarakat secara langsung."Setiap anggota harus peka, proaktif, dan bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan, seluruh personel lebih disiplin dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya," tambahnya.AIPDA MR telah menyatakan menerima putusan dan berkomitmen untuk memperbaiki sikap serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesi Polri.Sementara itu, pada hari ini Selasa, 30 September 2025, sidang KKEP juga tengah berlangsung terhadap personel lainnya, yakni Briptu DS. Adapun hasilnya akan diinformasikan lebih lanjut setelah sidang dinyatakan selesai. PNO-12
30 Sep 2025, 21:58 WIT
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis di Kertanegara, Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden
Prabowo Subianto memimpin rapat strategis bersama jajaran menteri Kabinet Merah
Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu
(28/09/2025) petang. Pertemuan tersebut berlangsung intens dan menjadi forum
penting untuk mengevaluasi serta memperkuat implementasi sejumlah program
prioritas pemerintahan. Salah satu agenda utama adalah
pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah
berjalan di berbagai daerah. Presiden menekankan pentingnya kedisiplinan,
kepatuhan prosedur, serta penerapan standar kebersihan dalam pelaksanaan
program tersebut agar benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung
bagi jutaan anak Indonesia. “Program Makan Bergizi Gratis
bukan hanya soal membagikan makanan, tetapi juga soal kualitas, kebersihan, dan
tata kelola yang baik. Ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa,
karena anak-anak kita harus tumbuh sehat dan cerdas,” ujar Presiden Prabowo
dalam arahannya. Selain evaluasi MBG, rapat juga
menyoroti isu-isu strategis lain yang menjadi prioritas pemerintahan. Di
antaranya adalah penguatan ketahanan pangan nasional, pembangunan program Desa
Nelayan, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, sektor energi dan kelautan,
peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta percepatan pembangunan Tanggul
Laut Pantai Utara Jawa sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman rob dan
perubahan iklim. Presiden juga meminta para
menteri untuk memastikan setiap program pemerintah tidak hanya selesai secara
administratif, tetapi benar-benar memberi dampak positif yang dapat dirasakan
rakyat kecil. Beliau menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi agar
lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata. Rapat yang berlangsung hingga
malam hari tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi
tantangan pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif,
Presiden Prabowo berharap seluruh program dapat berjalan sesuai target dan
menjawab kebutuhan masyarakat.(GF)
30 Sep 2025, 21:54 WIT
Resmikan Kerja Sama, Polri dan AFP Perkuat Penanggulangan Penyelundupan Manusia
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Australian Federal Police (AFP) secara resmi menyepakati dan menandatangani Rencana Kerja (Workplan) Indonesia-Australia People Smuggling Cooperation Program (IAPSCP), sebagai bentuk komitmen kedua lembaga dalam memperkuat kerja sama penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia, Selasa (30/9).Program ini merupakan turunan dari perjanjian kerja sama antara Polri dan AFP yang telah tertuang dalam Outcomes Senior Officers Meeting (SOM) Polri-AFP pada 7 Maret 2023 di Sydney, Australia. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas investigasi, koordinasi operasional, dan pertukaran informasi intelijen lintas negara, serta mendukung perlindungan hak asasi para migran.Setelah melalui proses dialog intensif, kedua pihak sepakat merumuskan 10 poin utama rencana kerja yang meliputi pendirian kantor pendukung di Pusat Pelatihan Misi Internasional (IMTC) Serpong, pengembangan kapasitas penyidik, dukungan operasional, penyelenggaraan pelatihan dan lokakarya, hingga penguatan kampanye pencegahan melalui media sosial.Penandatanganan naskah dilakukan secara sirkuler di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Melbourne. Dari pihak Polri, penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. pada 26 September 2025, disaksikan langsung oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H. serta Kabag Perjanjian Internasional Divhubinter Kombes Pol Ferly Rosa Putra, S.I.K. Selanjutnya, penandatanganan oleh pihak AFP dilakukan oleh Deputy Commissioner Lesa Gale pada 30 September 2025 di Melbourne, Australia, bertepatan dengan SOM AFP-INP ke-13.Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Amur Chandra J.B., S.H., M.H., menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bentuk nyata sinergi Polri dan AFP dalam memerangi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia.“Rencana kerja IAPSCP ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kolaborasi Polri dan AFP. Melalui program ini, kami tidak hanya memperkuat kemampuan teknis dan investigatif, tetapi juga memperluas jejaring kerja sama intelijen untuk menekan praktik penyelundupan manusia yang merugikan kemanusiaan,” ujar Irjen Pol Amur Chandra.Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung strategi nasional dan regional untuk menjaga keamanan perbatasan, melindungi migran, serta menegakkan hukum secara efektif dan humanis.“Kami berupaya memastikan setiap langkah dalam program ini memberikan dampak nyata, baik dalam pencegahan, penindakan, maupun perlindungan korban. Kolaborasi ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional,” tegasnya.Dengan adanya Workplan IAPSCP ini, diharapkan penanganan kasus penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan terukur, sekal. PNO-12
30 Sep 2025, 21:31 WIT
Presiden Prabowo Resmikan Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP: Wujud Nyata Negara Hadir untuk Rakyat Kecil
Papuanewsonline.com, Bogor —
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan secara langsung akad
massal 26 ribu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) serta serah terima kunci rumah di Pesona Kahuripan 10,
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025). Acara ini digelar secara hybrid
dan diikuti serentak dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden
menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat kecil,
salah satunya dengan memastikan akses kepemilikan rumah yang layak dan
terjangkau. “Saya sangat bahagia, hari ini kita bisa menyaksikan bersama bahwa
target awal 25 ribu unit telah terlampaui. Nyatanya, kita berhasil mencapai 26
ribu unit. Ini bukan hanya angka, tapi bukti kerja nyata kita semua,” ujar
Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. Menurut Presiden, capaian
tersebut merupakan refleksi dari perubahan pola pikir para pejabat dan
birokrasi yang kini lebih berorientasi pada hasil. Program perumahan rakyat ini
hadir sebagai terobosan besar yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). Sejumlah kebijakan pemerintah
turut mendukung keberhasilan program ini, antara lain, bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR, percepatan dan penggratisan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan serta peningkatan kuota FLPP dari 220 ribu menjadi
350 ribu unit, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, pemerintah juga
memastikan bunga FLPP tetap berada di angka 5 persen tanpa kenaikan, sehingga
cicilan rumah tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Presiden Prabowo menegaskan, rumah
bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi pondasi bagi kesejahteraan keluarga,
pendidikan anak, serta stabilitas sosial bangsa. Oleh karena itu, program ini
akan terus ditingkatkan agar lebih banyak rakyat kecil bisa merasakan
manfaatnya. “Rumah adalah hak dasar rakyat.
Negara wajib hadir dan memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia memiliki
kesempatan untuk hidup layak,” tegas Kepala Negara. Acara peresmian tersebut dihadiri
berbagai pejabat tinggi, perwakilan pengembang, perbankan, serta ribuan
masyarakat yang mengikuti secara langsung maupun daring. Suasana penuh haru
terlihat ketika secara simbolis kunci rumah diserahkan kepada perwakilan
penerima KPR, menandai dimulainya kehidupan baru bagi ribuan keluarga
Indonesia.(GF)
30 Sep 2025, 21:39 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
