Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Bangun Ekonomi di Penutupan Munas VI PKS
Papuanewsonline.com, Jakarta – Suasana
hangat mewarnai Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, saat Presiden
Prabowo Subianto menghadiri acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional
(Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/9/2025). Kehadiran Kepala
Negara disambut meriah oleh para kader PKS, tokoh masyarakat, dan undangan yang
hadir memenuhi ruangan. Dalam sambutannya, Presiden
Prabowo menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menekankan bahwa
bangsa ini memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berdiri dan berkembang
sebagai negara maju. “Selama 80 tahun perjalanan, kita
telah menghadapi pasang surut, perang ideologi, dan berbagai tantangan besar.
Namun, Indonesia tetap utuh, semakin kuat, dan mampu berdiri tegak,” ujar
Presiden dengan penuh keyakinan. Presiden Prabowo kemudian
memaparkan berbagai capaian yang telah berhasil diwujudkan pemerintah dalam
kurun waktu 11 bulan terakhir. Salah satu program yang mendapat sorotan utama
adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang telah menjangkau hampir 30 juta
penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembentukan Koperasi Desa
Merah Putih di 80 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini diharapkan menjadi
tulang punggung ekonomi rakyat sekaligus wadah gotong royong modern. Di sektor perumahan, Presiden
menyebut peningkatan kuota dan fasilitas pembiayaan hingga 350 ribu penerima
untuk perumahan rakyat. Tak hanya itu, pemerintah juga telah membangun 100 desa
nelayan dan menargetkan peningkatan hingga 2.000 desa nelayan pada tahun depan. Pada bidang ketahanan pangan,
Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam mencetak 480 ribu
hektare sawah baru, dengan 280 ribu hektare di antaranya sudah rampung.
Dampaknya, produksi beras Indonesia kini menembus rekor tertinggi sepanjang
sejarah, memperkuat posisi negara dalam mewujudkan swasembada pangan. Presiden juga menegaskan bahwa
sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menyoroti kebijakan
baru berupa pembayaran tunjangan bagi guru non-ASN yang kini langsung
ditransfer ke rekening penerima tanpa potongan. Selain itu, pemerintah telah
membangun 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, 6
SMA Taruna Nusantara, serta merencanakan pembangunan 20 politeknik di daerah
tertinggal. Hingga saat ini, 165 sekolah rakyat telah berdiri dan ditargetkan
mencapai 500 titik dalam beberapa tahun ke depan. Melalui pidatonya, Presiden
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi rakyat, penyediaan perumahan,
serta peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci utama mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menutup sambutannya dengan
ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja keras, dan menjaga
optimisme demi masa depan Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat
di mata dunia.(GF)
30 Sep 2025, 21:27 WIT
Kemenko Polkam Dorong Implementasi Smart Security System untuk IKN
Papuanewsonline.com, Tangerang –
Pemerintah terus memperkuat persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),
tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari aspek keamanan. Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat
Koordinasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pengawalan Desain Sistem Keamanan
IKN, Senin (29/9/2025), di Tangerang. Rapat strategis ini dipimpin
langsung oleh Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan
Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas), Brigjen Pol. Irwansyah. Dalam paparannya, Irwansyah
menegaskan bahwa IKN harus memiliki sistem keamanan modern dan terintegrasi,
mengingat kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus
infrastruktur vital nasional. “IKN akan menjadi pusat
pemerintahan dan infrastruktur vital nasional. Karena itu, dibutuhkan sistem
keamanan cerdas berbasis teknologi modern seperti integrasi sensor, CCTV
analitik, hingga command center berbasis AI. Tujuannya adalah memastikan
deteksi dini, respons cepat, serta perlindungan optimal bagi masyarakat dan
investor,” ujarnya. Pembangunan IKN membawa peluang
besar, namun juga konsekuensi terhadap dinamika keamanan. Sejumlah isu yang
harus diantisipasi antara lain sengketa lahan, kriminalitas umum, peredaran
narkoba, aktivitas pertambangan ilegal, hingga pembalakan liar yang dapat
mengancam kelestarian lingkungan. Selain itu, ancaman kejahatan
siber juga menjadi sorotan utama. Dengan konsep kota pintar (smart city), IKN
akan sangat bergantung pada teknologi digital, sehingga kerentanan terhadap
serangan siber harus diantisipasi sejak dini. Melalui forum koordinasi ini,
Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait sepakat bahwa penguatan
keamanan IKN tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi
lintas sektor. Aspek yang dibahas mencakup pencegahan,
penegakan hukum, perlindungan infrastruktur strategis, hingga penguatan
kapasitas intelijen dan siber. Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan
Kementerian Dalam Negeri, Asisten Operasi (Astamaops) Polri, Polda Kalimantan
Timur, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut Brigjen Pol. Irwansyah,
kehadiran berbagai pihak menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan sistem
keamanan yang modern, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Dengan perumusan kebijakan ini,
pemerintah menargetkan agar sistem keamanan IKN dapat menjadi model keamanan
perkotaan modern di Indonesia, yang mampu memberikan rasa aman tidak hanya bagi
aparatur negara, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha, dan investor asing. Kemenko Polkam optimis bahwa
melalui langkah konkret ini, IKN akan tumbuh sebagai pusat pemerintahan yang aman,
berkelanjutan, dan dipercaya dunia internasional.(GF)
30 Sep 2025, 20:42 WIT
Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Bidpropam Polda Maluku Gelar Silaturahmi Bersama Detasemen Kaveleri
Papuanewsonline.com, Ambon – Upaya memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri terus digelorakan di Maluku. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan silaturahmi dan coffee morning yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku bersama jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura Detasemen Kavaleri-5/BLC, Senin (29/9/2025) pagi.Kegiatan yang berlangsung di Lobi Detasemen Kavaleri-5/BLC ini dipimpin langsung oleh Kabidpropam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., didampingi sejumlah pejabat utama Polri di lingkungan Polda Maluku. Turut hadir Danpomdam XV/Pattimura, serta jajaran personel Detasemen Kavaleri-5/BLC.Dalam kegiatan ini, jajaran Bidpropam Polda Maluku dan TNI berkomitmen mendukung implementasi strategi Propam Polri dalam membangun sinergitas serta menjaga soliditas di lapangan. Momen silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat komunikasi, namun juga memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa di Maluku.Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan yang terjalin dalam acara ini.“Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan silaturahmi ini. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan penuh keceriaan dan khidmat, meskipun kita semua sedang dalam kesibukan menjelang peringatan HUT Kodam XV/Pattimura,” ucapnya.Lebih lanjut, Kabid Propam menekankan pentingnya mempererat sinergitas antara TNI dan Polri, khususnya antara Kodam XV/Pattimura dengan Detasemen Kavaleri-5/BLC.“Kita harus tetap kompak, saling berkomunikasi dengan baik, dan terus mengedepankan kolaborasi. Jangan mudah terprovokasi maupun terpengaruh oleh berita-berita hoaks yang beredar. Solidaritas kita adalah kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” tegasnya.Sementara itu, perwakilan Detasemen Kavaleri-5/BLC menyampaikan apresiasi dan harapan atas kunjungan silaturahmi tersebut.“Kami menyambut baik kehadiran Bidpropam Polda Maluku. Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa TNI-Polri terus berjalan seiring dan seirama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku. Harapan kami, sinergitas ini semakin dipererat hingga ke tingkat bawah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah mereka,” ungkapnya.Melalui sinergitas yang terus dibangun, diharapkan TNI-Polri di Maluku semakin solid dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PNO-12
30 Sep 2025, 07:24 WIT
Karantina Papua Tengah Perketat Pengawasan Penyakit Ikan di Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika –
Upaya menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Papua Tengah semakin diperkuat
dengan langkah intensif yang dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan Papua Tengah. Sepanjang tahun 2025, instansi ini terus menggencarkan pemantauan
daerah sebar Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI), dengan Kabupaten Mimika menjadi salah satu titik fokus utama. Target pemantauan meliputi
sejumlah penyakit ikan berbahaya yang berpotensi merugikan ekonomi perikanan,
antara lain Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, White Spot Syndrome
Virus (WSSV), hingga Koi Herpes Virus (KHV). Penyakit-penyakit ini dikenal
mampu menyebabkan kematian massal pada ikan budidaya maupun tangkapan, sehingga
menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha perikanan dan nelayan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan, khususnya Pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menegaskan perlunya
surveilans untuk mengetahui potensi daerah sebaran penyakit karantina, sebagai
bentuk perlindungan bagi sektor perikanan. “Langkah ini sangat krusial untuk
memastikan ekosistem perikanan tetap sehat, berdaya saing, serta tidak terancam
oleh penyakit menular yang dapat merugikan ekonomi masyarakat,” terang Kepala
Karantina Papua Tengah, Anton Panji Mahendra, saat mendampingi tim pemeriksa di
salah satu kolam budidaya ikan di Mimika, Jumat (26/9/25). Anton menjelaskan, pemantauan
HPI/HPIK tidak hanya sebatas pengecekan rutin, tetapi juga berfungsi sebagai sistem
kewaspadaan dini yang mampu mendeteksi dini potensi penyebaran penyakit. “Melalui pemantauan rutin, kita
bisa segera memetakan wilayah yang rawan penyakit, sehingga langkah pencegahan,
pengendalian, bahkan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Dengan begitu,
keberlanjutan usaha perikanan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari
kerugian ekonomi,” jelasnya. Selain itu, pemetaan Jenis Asing
Invasif (JAI) juga sangat penting untuk mengantisipasi masuknya spesies asing
yang bisa merusak keseimbangan ekosistem perairan lokal. Kabupaten Mimika, yang sebagian
besar warganya menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan kelautan, menjadi
wilayah strategis bagi kegiatan ini. Dengan adanya pemantauan teratur,
masyarakat diharapkan dapat terus menjalankan usaha perikanan dengan rasa aman,
tanpa khawatir akan ancaman penyakit yang bisa menyebabkan kerugian besar. Anton menegaskan, hasil
pemantauan dan pemetaan nantinya akan menjadi dasar penting dalam pengambilan
kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Data ini akan sangat berguna untuk
mendukung kebijakan perlindungan sumber daya perikanan di Papua Tengah,
khususnya Mimika. Harapannya, sektor perikanan bisa terus berkembang dan
bersaing di pasar nasional maupun internasional,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:49 WIT
Pemkab Mimika Pacu Serapan Anggaran, Targetkan 90 Persen Realisasi di Akhir Tahun 2025
Papuanewsonline.com, Timika –
Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan target ambisius untuk menutup tahun 2025
dengan realisasi anggaran mencapai 90 persen. Langkah ini menjadi salah satu
komitmen serius Pemkab Mimika dalam memastikan seluruh program pembangunan dan
pelayanan masyarakat berjalan optimal. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, mengungkapkan bahwa hingga
saat ini realisasi anggaran masih berada pada posisi stagnan. Hal ini salah
satunya dipengaruhi oleh belum efektifnya pelaksanaan anggaran perubahan. “Mulai hari ini, sesuai dengan
arahan Bupati Mimika, anggaran perubahan sudah bisa dijalankan. Ini berlaku
untuk seluruh kegiatan, baik fisik maupun nonfisik. Dengan demikian, kami
optimis realisasi anggaran akan meningkat tajam dalam beberapa bulan mendatang,”
ujar Marthen di Kantor BPKAD Mimika, Senin (29/9/25). Dalam penjelasannya, Marthen
menyoroti sejumlah hambatan teknis yang perlu segera dibenahi. Salah satu yang
paling dominan adalah keterlambatan penagihan dari pihak ketiga yang sudah
menyelesaikan pekerjaan namun belum mengajukan pembayaran sesuai termin
kontrak. Selain itu, masih ada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang belum segera mengajukan permintaan dana, sehingga
membuat kegiatan di lapangan berjalan lambat. “Kami himbau pihak ketiga agar
tidak menunda penagihan, ajukan sesuai termin kontrak. Untuk OPD, jangan
menunggu sampai mendekati akhir tahun, segera ajukan permintaan dana supaya
program bisa berjalan lancar dan masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegas
Marthen. Marthen menegaskan bahwa BPKAD
Mimika berkomitmen untuk memproses setiap tagihan dengan cepat, selama dokumen
yang diajukan lengkap dan sesuai ketentuan. “Tidak ada satupun tagihan yang
akan menginap di keuangan. Begitu dokumen lengkap, langsung kami proses.
Prinsip kami jelas: jangan biarkan pembangunan tersendat hanya karena
administrasi lambat,” tandasnya. Dengan langkah-langkah
percepatan, mulai dari percepatan pelaksanaan anggaran perubahan, dorongan
kepada OPD untuk proaktif, hingga himbauan bagi pihak ketiga agar disiplin
dalam penagihan, BPKAD Mimika yakin target 90 persen realisasi anggaran di
akhir tahun 2025 bisa tercapai. Marthen menambahkan, target ini
bukan hanya angka semata, tetapi menyangkut manfaat nyata yang akan dirasakan
masyarakat. “Kalau anggaran bisa terealisasi maksimal, dampaknya akan langsung
dirasakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik,
serta kesejahteraan masyarakat Mimika,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:47 WIT
Resmi Sandang Status PNS, 278 ASN Baru di Mimika Dilantik Bupati Johannes Rettob
Papuanewsonline.com, Timika - Suasana
penuh khidmat mewarnai prosesi pengambilan sumpah jabatan bagi 278 Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Mimika yang kini resmi menyandang status Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes
Rettob, di Kantor Pusat Pemerintahan SP3 Mimika, Senin (29/9/25). Dalam amanatnya, Bupati Johannes
Rettob tidak hanya menyampaikan ucapan selamat, tetapi juga menegaskan komitmen
terhadap disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan pada aturan kepegawaian. Ia
menyoroti fenomena yang kerap terjadi, yakni adanya pegawai yang ditempatkan
pada jabatan struktural sebelum melalui proses sumpah resmi sebagai PNS. “Belum sumpah sudah jadi pejabat,
ini tidak boleh terjadi lagi. Prosedur kepegawaian harus kita benahi satu per
satu,” tegas Bupati Johannes Rettob dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa sumpah
jabatan bukanlah sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari proses
legalitas dan legitimasi seorang aparatur sipil negara. Menurutnya, disiplin
dalam mengikuti aturan akan berpengaruh besar terhadap kualitas birokrasi dan
pelayanan publik. Dalam arahannya, Bupati juga
mengingatkan seluruh PNS yang baru dilantik agar benar-benar memahami regulasi
kepegawaian, terutama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia
mencontohkan praktik pengangkatan jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan. “Kalau pangkat baru 3B lalu
tiba-tiba diangkat eselon 3, itu jelas menyalahi aturan dan justru bisa
menghambat karier kalian ke depan. Jangan hanya kejar jabatan atau tunjangan,
tapi pahami dulu aturan mainnya,” pesannya di hadapan ratusan PNS baru. Mengakhiri arahannya, Bupati
Johannes Rettob mengucapkan selamat kepada seluruh PNS baru yang telah resmi
dilantik. Ia berpesan agar momentum ini dijadikan titik awal pengabdian yang
penuh integritas dan dedikasi. “Mulai hari ini kalian sah
menjadi PNS. Simpan baik-baik dokumen sumpah jabatan ini sebagai bukti resmi.
Lebih dari itu, jadikan sumpah ini sebagai komitmen moral dalam bekerja untuk
masyarakat Mimika,” ungkapnya. Bupati berharap, dengan
bertambahnya jumlah PNS baru, pelayanan publik di Kabupaten Mimika dapat
semakin meningkat, serta birokrasi daerah semakin tertata sesuai prinsip good
governance. Penulis: Abim Editor: GF
29 Sep 2025, 23:45 WIT
Seleksi Ketat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Mimika: 58 Peserta Lolos Tahap Asesmen
Papuanewsonline.com, Timika –
Persaingan ketat mewarnai proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama
di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Dari puluhan aparatur yang
mengikuti tahap awal, sebanyak 58 peserta berhasil dinyatakan lolos seleksi
kompetensi (asesmen) dan berhak melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara
itu, satu peserta terpaksa mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Hasil seleksi ini tertuang dalam
pengumuman resmi bernomor 004/PANSEL-SELTER/MMIK/2025 yang diterbitkan Panitia
Seleksi (Pansel) pada 25 September 2025. Tahapan berikutnya dijadwalkan
berlangsung pada Selasa, 30 September 2025, di Hotel Horison Ultima Timika.
Para peserta akan diuji kemampuannya melalui penulisan makalah pukul
09.00–12.00 WIT, dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara mulai pukul 13.00
WIT. Panitia mewajibkan seluruh
peserta hadir 30 menit sebelum sesi dimulai, mengenakan batik lengan panjang,
dan membawa laptop pribadi. Peserta yang absen secara otomatis dianggap
mengundurkan diri. Aturan ini, menurut Pansel, bertujuan menjaga kedisiplinan
dan keseriusan peserta dalam mengikuti proses seleksi jabatan strategis. Seleksi JPT Pratama kali ini
disebut sebagai langkah nyata Pemkab Mimika dalam membangun sistem birokrasi
yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan metode asesmen, makalah,
presentasi, dan wawancara, Pansel ingin memastikan hanya kandidat yang kompeten,
berintegritas, dan memiliki visi pembangunan jelas yang akan menduduki jabatan
tinggi di lingkup pemerintahan daerah. “Seleksi ini bukan hanya soal
kelulusan, tetapi juga soal menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan
Mimika. Kami menekankan profesionalisme, integritas, dan kemampuan inovasi,”
ujar salah satu anggota Pansel saat dikonfirmasi. Nama-nama yang dinyatakan lolos
mencakup beragam latar belakang, mulai dari pejabat senior hingga talenta muda
di lingkup pemerintahan. Di antaranya tercatat: Abriyanti Nuhuyanan, Albertin
Timang, Albertus Pigai, Anthon Tangelayuk, Dr. Alfrida Palullungan, Drs.
Ananias Faot, Elisabeth Cenawatin, hingga Yustinus Lewi Panimpa. Keputusan panitia bersifat final
dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh informasi terkait proses seleksi juga
dapat diakses melalui pengumuman resmi yang telah diterbitkan Pansel. Melalui seleksi terbuka ini,
Pemkab Mimika berharap lahir pemimpin birokrasi yang visioner, mampu mendorong
inovasi, serta berkomitmen meningkatkan pelayanan publik. Dengan sistem merit
yang ditegakkan, diharapkan juga dapat memutus praktik-praktik yang tidak
sesuai dengan prinsip good governance. “Birokrasi yang sehat dimulai
dari proses seleksi yang sehat. Kami ingin memastikan posisi strategis diisi
oleh orang-orang yang tepat,” tambah anggota Pansel. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:40 WIT
Realisasi Anggaran Pemkab Mimika Baru Capai 36,40 Persen, BPKAD Tegaskan Pentingnya Pertanggungjawab
Papuanewsonline.com, Mimika –
Pemerintah Kabupaten Mimika mencatat realisasi anggaran sebesar 36,40 persen
atau sekitar Rp2,3 triliun hingga akhir September 2025. Angka tersebut masih
tertahan di bawah 40 persen lantaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
belum menyelesaikan pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU). Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen T. Mallisa, menyebut bahwa kendala
tersebut harus segera diatasi demi kelancaran roda pembangunan. “Realisasi sebenarnya bisa lebih
tinggi jika proses pertanggungjawaban di masing-masing OPD segera dirampungkan.
Kami berharap pimpinan OPD bisa memberikan instruksi langsung kepada bendahara
maupun operator agar mempercepat proses ini,” ujarnya saat memberikan
keterangan kepada awak media di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin
(29/9/2025). Menurut Marthen, percepatan
pertanggungjawaban TU tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas
dan akuntabilitas penggunaan APBD. Apalagi, anggaran daerah merupakan tulang
punggung pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan dasar masyarakat. “Jika pertanggungjawaban lambat,
otomatis serapan anggaran ikut tertunda. Padahal, banyak program yang sudah
menunggu realisasi di lapangan,” tegasnya. BPKAD Mimika kini gencar
melakukan koordinasi dengan OPD, termasuk menggelar monitoring rutin untuk
mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif. Tidak hanya itu, BPKAD
juga menyiapkan langkah pendampingan bagi OPD yang mengalami kesulitan dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban. “Pendampingan ini kami lakukan
agar tidak ada alasan keterlambatan. Semua OPD harus bergerak bersama karena
ini menyangkut kepentingan masyarakat Mimika secara luas,” tambah Marthen. Dengan berbagai upaya tersebut,
BPKAD optimis realisasi anggaran Pemkab Mimika akan meningkat signifikan dalam
beberapa bulan ke depan. Targetnya, capaian penyerapan bisa menembus angka
ideal di atas 90 persen menjelang akhir tahun anggaran. Marthen menekankan bahwa
peningkatan serapan bukan hanya soal angka, tetapi juga berkaitan langsung
dengan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika. “Anggaran yang terserap maksimal
berarti program-program pembangunan bisa berjalan lancar. Dan itu yang paling
penting, manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:38 WIT
Karantina Papua Tengah Perketat Pemeriksaan Ribuan Kepiting Hidup Senilai Rp74 Juta
Papuanewsonline.com, Mimika – Balai
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Tengah (Karantina Papua Tengah)
kembali menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung ekspor komoditas perikanan
dari Papua. Sebanyak 2.580 ekor kepiting hidup dengan nilai ekonomi mencapai Rp74
juta menjalani pemeriksaan ketat sebelum diterbangkan ke Singapura melalui Pos
Pelayanan Bandar Udara Mozes Kilangin Timika, Jumat (26/09/2025). Pemeriksaan ribuan kepiting ini
dilakukan secara detail, mencakup kondisi fisik, kesehatan, serta kemungkinan
adanya luka, parasit, maupun penyakit yang bisa mengancam kualitas produk. Tak
hanya itu, petugas juga memeriksa standar kebersihan dan kelayakan wadah
pengangkut, termasuk suhu dan kadar oksigen, agar kepiting dapat bertahan hidup
selama perjalanan ekspor yang memakan waktu berjam-jam. “Proses ini penting untuk
memastikan setiap kepiting dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan layak
konsumsi. Hal ini menjadi jaminan kualitas bagi mitra dagang kita di luar
negeri,” jelas Anton Panji Mahendra, Kepala Karantina Papua Tengah. Anton menegaskan bahwa
pemeriksaan karantina bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian
dari upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk Indonesia.
Menurutnya, kualitas ekspor yang baik akan berdampak langsung pada
keberlanjutan perdagangan serta peningkatan ekonomi daerah. “Setiap komoditas yang diekspor
harus dipastikan sehat, bebas hama penyakit, serta sesuai standar negara
tujuan. Kita tidak hanya melindungi sumber daya hayati dalam negeri, tapi juga
menjaga nama baik dan reputasi Indonesia di mata dunia,” tegasnya. Selain itu, Karantina Papua
Tengah terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai
dari nelayan, eksportir, hingga pemerintah daerah dan pusat, demi meningkatkan
volume dan kualitas ekspor dari Papua Tengah. Komoditas seperti kepiting hidup,
udang, ikan, maupun hasil tumbuhan menjadi andalan daerah dalam mendukung perekonomian
lokal sekaligus devisa negara. “Papua Tengah punya potensi besar
di sektor perikanan dan kelautan. Jika dijaga dengan baik, ekspor kita bisa
terus meningkat, memberi manfaat bagi masyarakat lokal dan mengangkat nama
Papua di pasar global,” tambah Anton. Program pemeriksaan dan
pengawasan ketat ini juga membawa harapan besar bagi para nelayan Mimika.
Dengan kualitas produk yang terjamin, akses ke pasar internasional semakin
terbuka luas, sehingga hasil tangkapan mereka dapat bernilai lebih tinggi. Pemerintah pun berharap agar
peningkatan ekspor ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir
dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Penulis: Jid Editor: GF
29 Sep 2025, 23:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
