logo-website
Selasa, 31 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Presiden Prabowo Hadiri Pameran Teknologi KSTI 2025 Papuanewsonline.com, Bandung – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memulai kunjungan kerjanya di Kota Bandung dengan menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (07/08/2025). Dalam suasana penuh semangat dan optimisme, Presiden meninjau langsung berbagai hasil karya anak bangsa di bidang inovasi teknologi unggulan nasional. Didampingi sejumlah menteri dan akademisi, Presiden Prabowo secara khusus meninjau pameran teknologi yang menampilkan lebih dari 100 inovasi strategis dari delapan sektor prioritas: energi, pertahanan, digitalisasi (AI dan semikonduktor), hilirisasi industri, kesehatan, pangan, kemaritiman, serta material dan manufaktur maju. “Saya sangat bangga dengan apa yang saya lihat hari ini. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri secara teknologi,” ucap Presiden Prabowo kepada awak media usai kunjungan. Konvensi ini menjadi sorotan nasional karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang jatuh pada 10 Agustus. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dan ITB, dengan dukungan penuh dari pelaku industri serta lembaga riset nasional. Menteri Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto, dalam laporannya kepada Presiden menyatakan bahwa KSTI 2025 dirancang sebagai forum strategis yang menghubungkan dunia riset, inovasi, dan industri, agar lebih sinergis dalam mendukung arah pembangunan nasional. “Ini bukan sekadar pameran, tapi deklarasi tekad kolektif bahwa sains dan teknologi adalah senjata utama kita dalam perjuangan mewujudkan kemandirian bangsa,” tegas Brian. Berbagai hasil riset unggulan ditampilkan dalam pameran tersebut, mulai dari prototipe drone tempur buatan anak bangsa, alat kesehatan berbasis teknologi nano, hingga chip semikonduktor lokal yang siap diproduksi massal. Ada pula presentasi sistem pemantauan energi terbarukan, robot pintar, dan algoritma kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam bidang pertahanan dan pendidikan. Presiden Prabowo tampak antusias berdialog dengan para inovator muda dan peneliti senior yang mempresentasikan karyanya secara langsung. Ia juga sempat menjajal simulasi kendaraan listrik dan melihat langsung desain pesawat tanpa awak generasi terbaru. “Inilah Indonesia masa depan: berdaulat secara teknologi, kuat di bidang riset, dan mandiri dalam industri strategis,” ungkap Prabowo. (GF) Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa pengembangan teknologi bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan instrumen pertahanan dan kedaulatan nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh selamanya menjadi konsumen teknologi asing. “Kita harus menjadi bangsa produsen. Kita harus berani menciptakan teknologi kita sendiri. Negara harus hadir untuk mendukung itu sepenuhnya,” ujar Presiden dengan tegas. Presiden juga menginstruksikan agar hasil-hasil riset dari kampus dan lembaga litbang segera ditindaklanjuti dalam bentuk industrialisasi dan hilirisasi produk. KSTI 2025 disambut meriah oleh ribuan mahasiswa, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat umum yang memadati area Sabuga ITB. Banyak dari mereka tampak kagum dengan kecanggihan inovasi karya anak bangsa, yang selama ini jarang terekspos secara luas. Ajang ini bukan hanya menjadi tempat pameran, tetapi juga menjadi wadah pertemuan lintas sektor dan lintas generasi, untuk membangun sinergi jangka panjang antara kampus, dunia industri, dan pemerintah. (GF) 07 Agu 2025, 21:34 WIT
Kembalinya Jabatan Wakil Panglima TNI Setelah Seperempat Abad Papuanewsonline.com, Jakarta – Setelah vakum selama 25 tahun, Indonesia akhirnya akan kembali memiliki Wakil Panglima TNI, posisi strategis yang sempat dihapus dan kini dihidupkan kembali dalam kerangka transformasi besar Tentara Nasional Indonesia. Upacara pelantikan dijadwalkan berlangsung secara khidmat dalam format upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut. Ketika dikonfirmasi awak media pada Rabu (6/8), ia hanya memberikan jawaban singkat namun sarat makna: “Iya.” Jawaban ini cukup untuk mengonfirmasi bahwa institusi pertahanan negara tengah bersiap menghidupkan kembali jabatan yang sudah lama "ditidurkan". Reformasi Pertahanan: Kembalinya Figur Strategis untuk Panglima TNI Terakhir kali jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa transisi reformasi, tepatnya dari 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Setelah masa itu, posisi ini ditiadakan karena dinilai tidak memiliki fungsi yang terdefinisi dengan baik dan rawan menjadi simbol semata. Namun kini, konteks geopolitik dan kebutuhan institusi TNI telah berubah. Transformasi organisasi, penyesuaian postur kekuatan, hingga keterlibatan TNI dalam isu-isu lintas sektoral menjadi alasan kuat bahwa posisi Wakil Panglima bukan sekadar ‘figuran’ dalam tubuh komando tertinggi militer. Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kehadiran Wakil Panglima di masa kini justru dapat menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan agenda-agenda reformasi TNI. “Posisi Wakil Panglima bisa mengambil peran signifikan, tentu dengan prasyarat adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tidak menjadi pusat kekuasaan bayangan,” ujar Fahmi. Fahmi juga menekankan bahwa jabatan ini harus dirancang secara fungsional, bukan seremonial. Ia menyarankan agar Wakil Panglima diberi peran strategis sebagai pendamping Panglima dalam urusan pengawasan internal, diplomasi militer, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan isu pertahanan dan keamanan nasional. Figur Kandidat Mulai Mengemuka, Siapa yang Pantas? Meski TNI dan Kementerian Pertahanan belum secara resmi mengumumkan nama, sejumlah nama perwira tinggi mulai dikaitkan sebagai calon kuat Wakil Panglima. Dua nama yang paling santer dibicarakan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen Tandyo Budi Revita. Keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam tubuh militer dan dikenal memiliki hubungan strategis dengan pemangku kebijakan pertahanan, termasuk Presiden dan Panglima TNI. Penunjukan siapa pun dari keduanya tentu akan menandai arah baru politik militer Indonesia. Namun demikian, pemilihan ini bukan semata-mata tentang senioritas atau loyalitas, tetapi juga tentang visi reformasi dan kapasitas menjembatani dinamika internal TNI yang semakin kompleks. “Yang dibutuhkan bukan hanya figur kuat, tapi juga negarawan dalam tubuh militer. Wakil Panglima harus mampu membaca arah politik pertahanan dan membawa TNI ke masa depan,” ujar Fahmi. Simbol Baru, Harapan Baru Upacara kehormatan militer di Batujajar nanti tidak hanya menjadi ajang pelantikan, tetapi juga simbolisasi lahirnya kembali jabatan strategis dengan semangat baru. Pelantikan ini juga akan dibarengi dengan validasi organisasi baru di lingkungan TNI, menandakan bahwa lembaga pertahanan terus berbenah dalam kerangka besar reformasi. Langkah ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan siap menghadapi tantangan multidimensi – mulai dari ancaman tradisional, siber, hingga bencana alam dan krisis kemanusiaan. Dengan kehadiran Wakil Panglima TNI yang baru, diharapkan komando TNI dapat bekerja lebih efektif, solid, dan siap menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah. (GF)   07 Agu 2025, 21:28 WIT
Tim Pemantau Kemenko Polkam Pastikan PSU Berlangsung Aman dan Tertib Papuanewsonline.com, Jayapura – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah strategis — Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara — pada Rabu (6/8/2025) mendapat sorotan positif dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam). Antusiasme masyarakat yang tinggi serta situasi yang kondusif menjadi indikator kuat bahwa proses demokrasi berjalan sesuai harapan. Tim Pemantau PSU Kemenko Polkam yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, melakukan pemantauan intensif di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jayapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari Desk Koordinasi Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Menko Polkam, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, sebagai wujud pengawasan aktif terhadap pelaksanaan demokrasi di daerah. "Secara umum kami melihat pelaksanaan PSU kali ini berlangsung dengan baik, aman, dan kondusif. Masyarakat juga terlihat sangat antusias. Sejak pagi mereka sudah datang ke TPS dan mengikuti prosedur pencoblosan dengan tertib," ujar Heri Wiranto dalam konferensi pers di Jayapura. Tim Kemenko Polkam membagi tugas ke berbagai TPS untuk memastikan proses berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Heri Wiranto dan sejumlah anggota tim mengunjungi empat TPS sebagai sampel utama di Jayapura, sementara anggota lainnya disebar ke lokasi-lokasi di Boven Digoel dan Barito Utara. Hingga pukul 13.00 WIT, yang merupakan batas waktu pencoblosan, situasi tetap aman dan tertib. Bahkan di beberapa lokasi, warga terlihat sudah mengantre sejak sebelum TPS dibuka. “Laporan dari lapangan, baik di Boven Digoel maupun Barito Utara, menyebutkan hal serupa. Tidak ada laporan gangguan, semua berjalan tertib dan demokratis,” ungkap Heri. Meski pelaksanaan hari pencoblosan berjalan lancar, Heri menegaskan bahwa tugas tim pemantau tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah pusat akan terus memonitor perkembangan di ketiga wilayah hingga seluruh proses tuntas, termasuk tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil. “Tujuan kita bukan hanya memastikan pencoblosan berjalan aman, tapi juga menjamin proses lanjutan berlangsung jujur dan adil. Harapannya, ini bisa menghasilkan pemimpin daerah yang legitimate dan dipercaya rakyat,” imbuhnya. Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik pasca-pemilu. Pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diimbau terus bersinergi demi menjaga stabilitas politik. Dengan PSU yang berlangsung lancar di wilayah-wilayah yang selama ini rawan dinamika politik, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu semakin meningkat. Heri Wiranto menyebut pelaksanaan PSU ini sebagai contoh bahwa demokrasi Indonesia bisa tumbuh dan berkembang, bahkan di daerah-daerah yang penuh tantangan geografis maupun sosial-politik. "Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama pembangunan. Kami harap seluruh pihak tetap menjaga suasana damai hingga tahapan pilkada benar-benar selesai," tutupnya. (GF) 07 Agu 2025, 21:19 WIT
Whoosh Jadi Pilihan Presiden Prabowo ke Bandung, Publik Antusias Papuanewsonline.com, Jakarta –  Dalam nuansa perjalanan kenegaraan yang sarat kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian publik. Pada Rabu malam (6/8/2025), Presiden memilih moda transportasi Kereta Cepat Whoosh sebagai sarana perjalanannya menuju Bandung, Jawa Barat, untuk menjalankan agenda kunjungan kerja.Keputusan Presiden untuk tidak menggunakan pesawat kepresidenan atau helikopter dinilai sebagai simbol keberpihakan kepada moda transportasi publik yang modern dan efisien, serta komitmen untuk mempromosikan infrastruktur nasional hasil karya anak bangsa.Presiden tiba di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur, sekitar pukul 19.30 WIB, Presiden langsung menaiki eskalator ke lantai dua untuk melakukan tap tiket di gate masuk. Tanpa pengawalan berlebihan, beliau menyapa sejumlah penumpang yang kaget dan bangga melihat langsung Kepala Negara turut naik kereta cepat seperti warga biasa.Di peron lantai tiga, Kereta Cepat Whoosh dengan nomor perjalanan G1057 telah bersiap diberangkatkan. Tepat pukul 20.00 WIB, kereta melaju menuju Stasiun Whoosh Tegalluar, Kabupaten Bandung. Dalam waktu 45 menit, Presiden telah tiba di Bandung — efisiensi waktu yang dulunya nyaris tak terpikirkan untuk jarak Jakarta–Bandung.Setibanya di Stasiun Whoosh Tegalluar, suasana berubah menjadi haru dan meriah. Puluhan warga yang tengah menunggu di sekitar stasiun menyambut Presiden dengan tepuk tangan dan sorakan penuh semangat. Anak-anak, ibu-ibu, hingga kaum muda tampak antusias menyapa pemimpin negara mereka secara langsung.Tanpa canggung, Presiden Prabowo membalas sambutan itu dengan senyum hangat dan lambaian tangan, bahkan meluangkan waktu sejenak untuk berfoto bersama warga yang memintanya. Momen tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan wajah humanis kepemimpinan nasional, yang menjembatani jarak antara pemimpin dan rakyat.Kehadiran Presiden dalam perjalanan ini dinilai banyak pihak sebagai dukungan nyata terhadap pemanfaatan infrastruktur baru seperti Kereta Cepat Whoosh, yang telah menjadi ikon modernisasi transportasi nasional. Ini bukan sekadar perjalanan ke daerah, melainkan bentuk promosi langsung dari Kepala Negara terhadap pilihan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan dapat diakses oleh masyarakat umum.Dalam pernyataan informal kepada awak media, pejabat Istana menyampaikan bahwa Presiden ingin menunjukkan bahwa pemimpin negara tidak harus selalu menempuh jalur eksklusif, dan bahwa fasilitas umum seperti kereta cepat adalah kebanggaan yang harus dinikmati semua warga negara.Meski perjalanannya terkesan santai dan penuh keakraban, Presiden Prabowo langsung bersiap menjalankan agenda kerja di Bandung, termasuk pertemuan dengan kepala daerah, dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat, serta peninjauan beberapa proyek infrastruktur dan ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat.Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan program prioritas nasional yang telah dijalankan selama 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. (GF) 07 Agu 2025, 21:08 WIT
Dukung Rotasi Polri, Komisi III DPR: Tingkatkan Kinerja dan Penyegaran Organisasi Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.“Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025).Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya. Ia juga menilai Komjen Karyoto sangat layak sebagai Kabaharkam dan Komjen Syahardiantono pas sebagai Kabareskrim.Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung kinerja Polri, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas. “Sebagai mitra, kami siap terus melanjutkan kerja sama dengan Polri agar penegakan hukum dan keamanan semakin membaik dengan formasi baru ini. Kami yakin kinerja Polri akan semakin baik,” tutupnya. PNO-12 07 Agu 2025, 20:21 WIT
Polda Maluku Minta Seluruh Satker Tingkatkan Pelayanan Publik Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Perencanaan Polda Maluku melaksanakan rapat analisa dan evaluasi terkait pembangunan zona integritas pada setiap satuan kerja (satker), Kamis, 7 Agustus 2025.Saat memimpin rapat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kabag RBP Biro Perencanaan, AKBP. Robert Ferdinand, meminta seluruh satker agar dapat meningkatkan pelayanan publik."Seluruh satuan kerja di lingkup Polda Maluku dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh pimpinan," kata AKBP. Robert dalam arahannga. Seluruh Polda jajaran, kata Dia, juga akan melaksanakan Anev dengan Biro RBP Srena Mabes Polri. "Seluruh Satker Polda Maluku agar dapat menyiapkan semua data dan dokumen pendukung untuk penilaian kinerja kita oleh Biro RBP dan Kemenpan RI," pintanya.Seluruh satker juga diingatkan untuk dapat meningkatkan kegiatan simpatik dan inovasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maupun personel Polri dan ASN.Ia juga mengingatkan pentingnya publikasi setiap kegiatan pelayanan kepolisian di lingkup Polda Maluku dan jajaran sehingga dapat diketahui masyarakat."Dengan demikian masyarakat bisa menilai sejauh mana dan seperti apa pelayanan Polri terhadap masyarakat di saat ini sehingga dengan demikian koreksi dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kita untuk lebih memperbaiki pelayanan kita menuju pelayanan prima Polri," harapnya.Ia pun berharap setiap Satker pada jajaran Polda Maluku bisa mendapatkan penilaian sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). PNO-12 07 Agu 2025, 20:11 WIT
Kunjungi Kantor BeritaKota Ambon, Kabid Humas : Polisi Tidak Anti Kritik Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengaku, institusi Polri sama sekali tidak anti kritik terhadap pemberitaan media.Hanya saja, Ia berharap terhadap narasi pemberitaan yang dipublikasikan mestinya merujuk pada kode etik wartawan yaitu keberimbangan.Hal ini disampaikan Kombes Rositah, saat mengunjungi kantor Harian BeritaKota Ambon, di jalan PHB Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis, 7 Agustus 2025."Kami tidak anti kritik, hanya saja pemberitaannya harus berimbang sesuai kode etik wartawan," kata Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa, serta sejumlah staf di Bidang Humas Polda Maluku.Menurutnya, sebelum ke BeritaKota, sejumlah media lainnya baik cetak, online dan elektronik di Ambon juga sudah dikunjungi untuk pererat tali silaturahmi. "Jadi ini sudah beberapa media kita datangi, dan hari ini tepatnya satu bulan saya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku menggantikan Bapak Kombes Aries Aminnulah, dan hari ini tepat satu bulan baru kita datangi kantor BeritaKota Ambon," Kunjungan kerja di Kantor BeritaKota Ambon, kata Kombes Rositah, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang telah lama berlangsung antara Polda Maluku dengan awak media."Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan karyawan BeritaKota Ambon, karena di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu hari ini, semoga saja hubungan baik antara media dan institusi Polri di Maluku dapat terus berjalan dengan baik," harapnya.Sementara itu, Direktur Harian BeritaKota Ambon, Rifan Riusanto, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kabid Humas Polda Maluku. Ia mengaku hubungan antara BeritaKota Ambon dengan Polda Maluku selama ini berjalan baik."Jadi waktu BeritaKota Ambon lahir pertama kali itu kita pernah bekerjasama dengan Ditlantas Polda Maluku dalam mensukseskan salah satu kegiatan yang dilakukan di seluruh jajaran Polda di Indonesia, dan memang hubungan kita selama ini sudah jalan dengan baik dengan Polda Maluku. Jadi semoga saja ke depan Polda Maluku melalui Kabid Humas ada hal yang ingin dibutuhkan melalui pemberitaan, kiranya membuka diri dalam rangka menjawab konfirmasi para jurnalis kita," tandas Riusanto, didampingi Pimpinan Rekdasi (Pimred), Nardi.Di sela-sela kunjungan tersebut, Kabid Humas juga menyempatkan waktu melihat secara langsung mesin percetakan koran Harian BeritaKota Ambon. PNO-12 07 Agu 2025, 20:01 WIT
Polda Maluku Dukung Gerakan Pangan Murah Polri Untuk Masyarakat Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan dukungannya dan siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat.Demikian disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H usai mengikuti rapat secara daring terkait persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah Polri, Kamis (7/8/2025).Wakapolda tidak sendiri menghadiri rapat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Ia didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut beserta staf.Rapat persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul."Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya. Hal ini penting agar kualitas dan transparansi distribusi tetap terjaga," tegas Irwasum.Irwasum juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.Dalam mendukung keberhasilan program ini, Ia pun menekankan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin teknis yang disampaikan antara lain: Penunjukan operator khusus untuk pengumpulan data di tingkat wilayah; Komplikasi laporan oleh posko yang dikoordinasikan oleh Kabagbinopsalev Korbinmas Baharkam Polri; Evaluasi berkala pencapaian target oleh Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri; Studi banding ke Polda yang telah sukses melaksanakan program serupa, seperti Polda Jateng, Jatim, dan Banten, serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN lain yang relevan.Tak hanya itu, Irwasum juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat public trust terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.Keterlibatan aktif Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut dalam rapat ini menjadi bagian dari komitmen sinergis antara Polri dan stakeholder terkait dalam penguatan ketahanan pangan di daerah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pangan nasional menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan berlangsung adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan."Polda Maluku dan mitra strategis siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat," tegas Wakapolda.Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terstruktur dan diawasi secara ketat, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan publik. PNO-12 07 Agu 2025, 19:47 WIT
Gencarkan Operasi Anti Narkotika, Polda Maluku Sambangi SMK Negeri 4 Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Selain penindakan, Polda Maluku juga melakukan pencegahan sejak dini kepada para pelajar. Melalui sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatan ini dihelat di SMK Negeri 4 Ambon, Kamis (7/8/2025).Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para pelajar penting dilaksanakan untuk menyelematkan generasi bangsa."Kami menyampaikan terima kasih kepada personel Satgas Operasi Antik Salawaku 2025 yang mana telah datang mengunjungi sekolah kami untuk memberikan sosialisasi tentang P4GN kepada para pelajar," kata Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ambon Abraham Wendy Polnaya, S.Pd dalam sambutannya.Menurutnya, pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa. "Kami sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang bertujuan mencegah siswa-siswi SMK Negeri 4 Ambon dari penggunaan narkoba," ujarnya.Abraham berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di waktu-waktu ke depan. "Kami juga sampaikan buat bapak-bapak dari Polda untuk kegiatan ini jangan cuma hari ini saja, namun dapat berjalan seterusnya," pintanya.Kasatgas Preemtif Ops Antik Salawaku Polda Maluku, Ipda Richard Lesiputty, mengungkapkan, sosialisasi P4GN penting disampaikan agar para pelajar SMK Negeri 4 Ambon dapat mengetahui bahaya atau dampak penggunaan zat terlarang itu."Terima kasih untuk bapak untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa - siswi SMK Negeri 4 Ambon.Kami berharap mereka dapat mengerti bahaya menggunakan narkoba untuk massa depan," jelasnya.Bertindak sebagai narasumber sosialisasi P4GN yaitu Kepala Anev Opsda, Direktorat Narkoba Polda Maluku, AKP. Usman Beli. Ia menyampaikan terkait dampak penyalagunaan narkoba dan minuman keras yang menjadi persoalan nasional.Narkotika, kata Usman, adalah zat sintetis atau semi sintentis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya. Ada narkotika golongan 1 yaitu ganja, shabu, putaw, dan extacy. Sementara narkotika golongan 2 yaitu apetamin, dan golongan 3 yakni narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan.Penggunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan. Juga berdampak bagi fisik, emosi, dan perilaku. "Penggunaan narkoba bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya. PNO-12 07 Agu 2025, 19:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT