Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Bupati Boven Digoel Jajaki Penguatan Program Desa Bersama Wakil Menteri Desa di Jakarta
Papuanewsonline.com, Jakarta — Bupati Boven Digoel Roni
Omba, S.IP, bersama Wakil Bupati Boven Digoel melakukan kunjungan kerja ke
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Rabu
(18/12/2025). Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan
sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.Dalam agenda tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel
bertemu langsung dengan Wakil Menteri Desa untuk membahas sejumlah isu
strategis terkait pembangunan desa. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya
mempercepat peningkatan kualitas desa melalui program-program yang selaras
dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Boven Digoel.Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi serta memastikan kebijakan
pembangunan desa dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, khususnya
di daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.Bupati Roni Omba menyampaikan harapannya agar hasil
pertemuan tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Kami
berharap hasil pertemuan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup
masyarakat Boven Digoel dan memperkuat pembangunan desa di daerah kami,” kata
Bupati Roni Omba, S.IP.Ia menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi
penting dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah. Oleh karena itu,
dukungan kebijakan dan program dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar
pelaksanaan di tingkat kampung dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.Wakil Menteri Desa menyambut baik kunjungan pemerintah
Kabupaten Boven Digoel dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program-program
pembangunan desa yang direncanakan. “Kami siap mendukung dan bekerja sama
dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan desa di Boven Digoel,”
ujarnya.Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari penguatan
kerja sama yang lebih intensif antara Kementerian Desa dan Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel, terutama dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,
sosial, dan pelayanan dasar masyarakat.Dengan adanya komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan,
pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan desa dapat berjalan
lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat
Boven Digoel.Penulis: HendrikEditor: GF
18 Des 2025, 12:10 WIT
Kemenko Kumham Imipas Tegaskan Fungsi Koordinatif Lewat 33 Rekomendasi Kebijakan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi menyampaikan 33 rekomendasi kebijakan kepada 14
kementerian dan lembaga dalam agenda Penyampaian Rekomendasi Kebijakan yang
digelar di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi
wujud penguatan peran koordinatif pemerintah dalam memastikan kebijakan
strategis berjalan terintegrasi.Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza
Mahendra, bersama jajaran Staf Ahli, Staf Khusus, serta Pimpinan Tinggi Madya
dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Sejumlah pejabat kementerian
dan lembaga terkait juga turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan.Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian
rekomendasi kebijakan merupakan bagian dari mandat strategis Kemenko Kumham
Imipas untuk memastikan kebijakan nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan
pemasyarakatan berjalan selaras, terkoordinasi, serta berorientasi pada hasil
yang nyata dan terukur.Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kemenko Kumham Imipas tidak
semata bersifat administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan untuk
memperkuat efektivitas pelayanan publik, memperjelas fokus kebijakan sektoral,
serta menghadirkan birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap tantangan
nasional.Menurut Yusril, kehadiran kementerian koordinator sangat
penting untuk menjawab tantangan koordinasi lintas sektor yang selama ini
dihadapi bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Kemenko Kumham
Imipas, kata dia, berfungsi memastikan kebijakan strategis kementerian teknis
berjalan serasi, tepat sasaran, dan terukur dalam implementasinya.Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025–2029, Kemenko Kumham Imipas mengampu target Indeks Pembangunan
Hukum yang mencakup lima pilar utama, yakni budaya hukum, materi hukum,
kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Arah
kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola hukum, pemajuan HAM yang
inklusif, serta transformasi keimigrasian dan pemasyarakatan.Sebanyak 33 rekomendasi kebijakan disusun melalui proses
sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan penelaahan
mendalam terhadap isu-isu strategis. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai
aspek, mulai dari transparansi beneficial ownership, interoperabilitas data,
pembaruan regulasi, keadilan restoratif, pemajuan HAM, perlindungan pekerja
migran, hingga penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.Menko Yusril menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi ini
menjadi titik awal kerja kolaboratif lintas sektor. Kemenko Kumham Imipas akan
melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pada 2026 untuk memastikan
implementasi berjalan sesuai rencana aksi dan memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.Dalam kesempatan yang sama, Kemenko Kumham Imipas juga
menyerahkan apresiasi kepada media massa atas peran aktif dalam menyebarluaskan
informasi kebijakan pemerintah. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bagian
dari penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan media dalam mendukung
transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.Penulis: PNO-1Editor: GF
18 Des 2025, 04:15 WIT
Astamaops Kapolri Beri Arahan Khusus kepada Personel yang Dikirim ke Lokasi Bencana Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., memberikan arahan dan atensi khusus kepada ratusan personel Polri yang diberangkatkan untuk memperkuat penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arahan tersebut disampaikan menjelang keberangkatan personel dan logistik dari Dermaga 106 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam (16/12/2025).Dalam arahannya, Komjen Fadil Imran menegaskan bahwa penugasan ini merupakan misi kemanusiaan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta kepekaan sosial terhadap masyarakat terdampak bencana.“Rekan-rekan hadir di sana membawa nama institusi dan negara. Kedepankan sikap humanis, empati, dan keikhlasan dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujar Komjen Fadil Imran.Astamaops Kapolri menekankan agar seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan, menjaga soliditas, serta memperkuat sinergi dengan unsur TNI, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan kemanusiaan.Selain tugas kemanusiaan, Komjen Fadil Imran juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan personel selama bertugas. Ia meminta setiap unsur pimpinan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur serta mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.“Bencana adalah situasi dinamis. Laksanakan tugas sesuai SOP, jaga kesehatan, dan pastikan keselamatan menjadi prioritas utama,” tegasnya.Dalam misi penebalan kekuatan tersebut, Polri memberangkatkan 237 personel terpilih yang didukung 75 unit kendaraan serta berbagai perlengkapan logistik, seperti ambulans, dapur lapangan, tenda pengungsian, genset, dan sistem pengolahan air bersih. Personel yang dikirimkan akan memperkuat 10.999 personel Polri yang telah lebih dulu tergelar di wilayah terdampak bencana.Komjen Fadil Imran juga memberikan atensi khusus agar personel Polri turut menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat, terutama di lokasi pengungsian dan area terdampak.“Pastikan kehadiran Polri dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberi solusi dan harapan,” katanya.Pemberangkatan personel dan logistik ini didukung oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Persero sebagai bagian dari sinergi antarlembaga dalam penanganan bencana. Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana hingga kondisi masyarakat kembali pulih. PNO-12
17 Des 2025, 19:49 WIT
Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025
Papuanewsonline.com, Lembang - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menghadiri sekaligus memimpin upacara penutupan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian (SPPK) Angkatan ke-2, serta Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat.Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Kalemdiklat Polri, AS SDM Kapolri, Kadivpropam Polri, serta Kadivhumas Polri. Kehadiran para pejabat utama Polri ini menegaskan komitmen pimpinan dalam memastikan kualitas dan integritas proses pendidikan pengembangan sumber daya manusia Polri.Pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 114 peserta didik yang terdiri dari 78 personel Polri, 29 personel TNI (TNI AD 17 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 4 orang), serta 7 peserta tamu dari kementerian dan lembaga, yakni Kejaksaan Agung, Kemenimipas, Kemenkum, dan BSSN. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan secara hybrid, dengan gelombang pertama diikuti secara virtual dan gelombang kedua secara langsung.Sementara itu, Pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 380 peserta didik, yang terdiri dari 317 peserta Program Reguler Polri, 33 peserta Program Matrikulasi Polri, 30 peserta dari TNI (TNI AD 14 orang, TNI AL 8 orang, dan TNI AU 6 orang), serta 2 peserta mancanegara dari Timor Leste dan Fiji. Pendidikan ini juga dilaksanakan secara kombinasi virtual dan tatap muka.Adapun Pendidikan SPPK Angkatan ke-2 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 63 peserta didik, sedangkan Pendidikan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025 diikuti oleh 104 peserta didik.Upacara penutupan turut dihadiri oleh sejumlah undangan VIP dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat. Hadir di antaranya perwakilan Panglima TNI yang diwakili Dansesko TNI, perwakilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, para perwakilan Kepala Staf Angkatan, perwakilan Dansesko tiap angkatan, serta Forkopimda Jawa Barat yang terdiri dari Kapolda Jawa Barat, perwakilan Pangdam III/Siliwangi, perwakilan Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.Dalam upacara tersebut, Kapolri selaku Inspektur Upacara secara resmi menyatakan penutupan seluruh rangkaian pendidikan melalui pernyataan:“Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-34, Sespimmen Polri Dikreg ke-65, SPPK Angkatan ke-2, dan Sespimma Polri Angkatan ke-74 Tahun Ajaran 2025, dengan resmi saya nyatakan ditutup.”Penutupan pendidikan ini menandai selesainya proses pembentukan dan penguatan kapasitas kepemimpinan bagi para perwira Polri, TNI, serta peserta dari kementerian dan lembaga, sebagai bekal strategis dalam menjawab tantangan tugas ke depan serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. PNO-12
17 Des 2025, 19:42 WIT
Papua Jadi Prioritas: Presiden Prabowo Minta Tanam Sawit untuk Swasembada Energi dan Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia
Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai
wilayah prioritas dalam agenda swasembada energi dan pangan nasional. Penekanan
tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di
Istana Negara, Selasa (16/12/2025), bersama para kepala daerah se-Papua dan
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.Dalam arahannya, Presiden mendorong pengembangan perkebunan
kelapa sawit di Papua sebagai sumber energi berbasis bahan bakar nabati. Selain
sawit, komoditas tebu dan singkong juga dinilai memiliki potensi besar untuk
dikembangkan sebagai bahan baku etanol guna memperkuat ketahanan energi
nasional.Presiden Prabowo menegaskan bahwa strategi tersebut tidak
hanya diperuntukkan bagi Papua, melainkan juga menjadi bagian dari agenda besar
nasional agar seluruh wilayah Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dan
energi dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kemandirian produksi dinilai
menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional.Ia juga menekankan pentingnya kemandirian pangan hingga ke
tingkat daerah. Menurut Presiden, upaya menjaga keamanan pangan tidak cukup
hanya dilakukan secara nasional, tetapi juga harus diwujudkan di tingkat
provinsi hingga kabupaten agar distribusi dan ketahanan pangan lebih merata dan
berkelanjutan.Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya pengamanan aset
negara agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah,
menurutnya, terus melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan mengambil
langkah strategis agar kekayaan negara tidak bocor dan benar-benar digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pengembangan perkebunan dan energi terbarukan tersebut juga
dilatarbelakangi oleh tingginya anggaran impor bahan bakar minyak yang selama
ini membebani keuangan negara. Presiden menilai pemanfaatan potensi lahan di
Papua dan daerah lain dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan
ketergantungan impor.Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa
penghematan anggaran dari pengurangan impor energi dapat mencapai ratusan
triliun rupiah per tahun, terutama jika pengembangan sawit, singkong, dan tebu
didukung oleh sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air.Ia menggambarkan besarnya manfaat ekonomi yang dapat
dirasakan daerah apabila target tersebut tercapai, termasuk peluang pemerataan
pembangunan hingga ke tingkat kabupaten, yang pada akhirnya akan memperkuat
fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.Presiden berharap kebijakan ini dapat menjadi titik balik
bagi kemandirian ekonomi Indonesia sekaligus membawa perubahan signifikan bagi
Papua sebagai bagian penting dari masa depan pembangunan nasional.Penulis: JidEditor: GF
17 Des 2025, 17:59 WIT
Aksi Sosial Melalui Video: Disparbudpora Mimika Apresiasi Kreativitas Pemuda Mimika
Papuanewsonline.com, Timika – Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Mimika menggelar Lomba Pembuatan
Video Aksi Sosial untuk kategori pemuda dengan tema “Pemuda Bergerak: Bersih
Lingkungan Sehatkan Generasi”.Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Jalan
Hasanuddin pada Rabu (17/12/2025) dihadiri oleh peserta serta dewan juri dari
Tim Perusahaan Film Negara, Plt. Kepala Dinas PUPR, Inosensius Yoga Pribadi
mewakili Bupati mimika, dan Kepala Bidang Kepemudaan David Kangopme, S.S.Lomba ini bertujuan untuk mengasah kreativitas pemuda dalam
menyampaikan pesan sosial melalui media video, sekaligus menanamkan kepedulian
terhadap isu lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebelum memasuki tahap
penilaian, acara dibuka dengan workshop singkat yang diberikan oleh Ibnu Hasan
dari Tim Perusahaan Film Negara. “Kita perlu memahami teknik pembuatan video yang baik agar
pesan yang ingin disampaikan bisa sampai dengan efektif kepada khalayak luas,”
ujar Ibnu dalam materinya.Dalam sambutannya, Yoga Pribadi yang mewakili Bupati Mimika
mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada
Disparbudpora untuk acara yang positif dan inspiratif ini. Ini bukan sekadar
kompetisi, melainkan wadah pembelajaran penting yang berperan besar dalam
membentuk karakter generasi muda Mimika menjadi sosok yang kreatif, peduli
lingkungan, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah,” katanya. Sementara itu, David Kangopme memberikan semangat kepada
para peserta: “Jangan pernah menyerah atau patah semangat. Setiap orang
memiliki potensi diri yang bisa digali. Pilihan kita hari ini akan menentukan
apakah kita akan berkembang menjadi pemuda profesional yang bermanfaat atau
terjebak dalam kehancuran,” tegasnya.Acara dilanjutkan dengan pemukulan tifa sebagai simbol
kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal, sebelum pengumuman
pemenang. Juara I diraih oleh Gabriella C. Bowaire, Juara II
Vinsensius D. V. Sudianto, dan Juara III Merry Jayanti I. Wakerkwa. Selain itu,
ada juga kategori juara harapan yang diperoleh Gracia Jovanya Matondang,
Natalie Kosay, dan Marico Yakobus. Para pemenang menerima penghargaan sebagai apresiasi atas
karya mereka. Disparbudpora Mimika berharap lomba ini akan tetap berlanjut dan
menjadi wadah pengembangan potensi pemuda di bidang kreatif dan aksi sosial. Penulis: Abim
Editor: GF
17 Des 2025, 17:57 WIT
Dinas Perikanan Mimika Luncurkan “Si Cantik Mimika”, Dorong Digitalisasi Layanan budidaya Ikan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah Kabupaten Mimika
melalui Dinas Perikanan resmi meluncurkan website layanan digital bertajuk “Si
Cantik Mimika”, Rabu (17/12/2025). Peluncuran yang berlangsung di Hotel Front
One, Jalan Hasanuddin, Timika, ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat
digitalisasi layanan perikanan, khususnya dalam penerbitan Tanda Daftar Bagi
Pembudidaya Ikan (TDPIK).Peluncuran website tersebut dilakukan oleh Inosensius Yoga
Pribadi yang mewakili Bupati Mimika. Platform ini dirancang untuk memastikan
penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan TDPIK berjalan secara jelas,
terukur, dan mudah diakses oleh para pembudidaya ikan di Kabupaten Mimika.Dalam sambutannya, Yoga menegaskan bahwa kehadiran “Si
Cantik Mimika” merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam
menjalankan reformasi birokrasi serta mendorong penerapan digitalisasi layanan
publik di sektor perikanan. Inovasi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.Ia menjelaskan bahwa pengembangan platform digital tersebut
sejalan dengan visi dan misi Bupati Mimika dalam menghadirkan pelayanan publik
yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta responsif terhadap kebutuhan
masyarakat, khususnya pembudidaya ikan sebagai pelaku utama sektor perikanan
daerah.Website “Si Cantik Mimika” dikembangkan sebagai sistem
terintegrasi yang mencakup pendataan, pencatatan, hingga dukungan pemasaran
secara daring. Sistem ini dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh
pemerintah daerah, pembudidaya ikan, maupun masyarakat umum, sehingga seluruh
proses berjalan lebih terbuka dan terkontrol.Melalui platform ini, pemerintah daerah juga berharap dapat
meningkatkan kualitas tata kelola sektor perikanan, memperkuat akuntabilitas
kinerja, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan
perikanan yang berbasis data akurat dan terkini.Yoga menegaskan bahwa “Si Cantik Mimika” bukan sekadar
aplikasi layanan, melainkan representasi komitmen pemerintah daerah dalam
membangun Mimika melalui inovasi, integritas, dan efisiensi pelayanan publik.
Kehadiran platform ini diharapkan mampu memangkas proses administratif yang
selama ini dinilai berbelit.Pasca peluncuran, website tersebut akan terus dikembangkan
dan disosialisasikan secara luas kepada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten
Mimika agar pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan.Dengan sistem pendataan yang lebih tertib dan valid,
pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan, perencanaan program,
perluasan akses pasar digital, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat
sasaran bagi pengembangan sektor perikanan Mimika.Penulis: JidanEditor: GF
17 Des 2025, 17:53 WIT
Presiden Prabowo Terima Laporan KEPP OKP, Paparkan Peta Jalan Pembangunan Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto
menerima laporan resmi dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan
Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, di Istana Negara, Selasa
(16/12/2025). Pertemuan tersebut membahas arah kerja kelembagaan, agenda
strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua secara terstruktur dan
berkelanjutan.Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya kolaborasi
intensif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, dan seluruh kepala daerah di Tanah
Papua. Koordinasi tersebut disebut telah dibangun secara konsisten melalui
komunikasi formal maupun informal untuk memastikan kebijakan pembangunan
berjalan selaras dan responsif terhadap kebutuhan daerah.Ia juga menegaskan bahwa Papua tidak dapat terus dilihat
semata dari sudut pandang ketertinggalan. Papua diposisikan sebagai wilayah
strategis yang memiliki peran penting dalam masa depan ekonomi nasional,
ketahanan energi, ketahanan pangan, serta posisi Indonesia di kawasan Pasifik
dalam konteks geopolitik dan geoekonomi.KEPP OKP memaparkan sejumlah agenda prioritas yang menjadi
fokus kerja ke depan. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang
berakar pada budaya dan karakter lokal melalui konsep “asta cita rasa Papua”,
yang dirancang untuk mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.Salah satu program konkret yang disiapkan adalah pembangunan
2.572 Sekolah Penggerak Pertanian Gizi (SPPG). Program ini dirancang melibatkan
peran gereja sebagai simpul sosial, dengan tujuan memperkuat ekonomi jemaat,
kampung, serta mendorong sirkulasi ekonomi lokal yang berkelanjutan.Agenda berikutnya diarahkan pada penguatan perlindungan
sosial yang berpihak kepada orang asli Papua. Program ini mencakup bantuan
langsung tunai, perluasan cakupan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan secara
universal, serta penguatan jaminan sosial sebagai fondasi kesejahteraan
masyarakat.Selain aspek sosial, KEPP OKP juga mendorong penguatan
ekonomi lokal melalui penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten dan
kota. Upaya ini dipadukan dengan pembentukan kawasan ekonomi strategis baru di
Biak, Pegunungan Bintang, Merauke, dan Kaimana, guna membuka ruang investasi
dan pertumbuhan ekonomi kawasan.Velix turut memaparkan peta jalan pembangunan lima tahun
yang disusun secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan
sebagai fondasi awal, diikuti penguatan investasi lokal pada 2027,
penyempurnaan sistem perlindungan sosial pada 2028, serta konsolidasi kebijakan
menjelang tahun politik 2029.Paparan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam
memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan terarah, inklusif, dan
berdampak langsung bagi masyarakat, dengan menjadikan Otonomi Khusus sebagai
instrumen strategis pembangunan jangka panjang.Penulis: Jidan Editor: GF
17 Des 2025, 17:51 WIT
Presiden Prabowo Tegas soal Dana Otsus ke seluruh kepala daerah Papua
Papuanewsonline.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto
telah memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah se-Papua terkait
penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam acara pengarahan yang digelar di
Istana Negara pada Rabu (17/12/2025), ia meminta agar dana otsus tidak
digunakan untuk keperluan dinas luar negeri, melainkan dialokasikan sepenuhnya
untuk program pembangunan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi
rakyat Papua.“Saya minta benar-benar kepada gubernur dan para bupati
untuk bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana
otsus,” tegas Presiden Prabowo. Saat menanyakan kesanggupan para kepala daerah untuk
mengikuti instruksi ini, ia menerima jawaban kompak yang menyatakan, “Bisa!”
Presiden juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran kini
tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang
semakin cerdas dan memiliki akses teknologi.“Rakyatmu sudah pintar-pintar, semua punya gawai. Nanti
Mendagri Tito Karnavian akan mengawasi, ya. Jangan sampai bupati terlalu lama
berada di Jakarta,” tambahnya. Presiden menekankan bahwa para kepala daerah memiliki
tanggung jawab penuh terhadap rakyat yang dipimpin. Ia juga menjanjikan bahwa Komite Eksekutif Percepatan
Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta kementerian terkait siap memberikan
dukungan, termasuk dengan menurunkan berbagai program pusat ke daerah.Beberapa program pusat yang akan didistribusikan antara lain
makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan program swasembada pangan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak para gubernur dan
bupati untuk merancang program prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah
masing-masing dan menjalin koordinasi erat dengan Komite Otsus serta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas). “Silakan saudara-saudara merancang apa yang menjadi
perhatian utama, kesulitan utama, dan prioritas utama daerah masing-masing,”
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
17 Des 2025, 17:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
