Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
SATGAS CARTENZ AMANKAN PELAKU TERKAIT KASUS KEKERASAN MILE 50, TERKAIT KELOMPOK JEKI MURIB
Papuanewsonline.com, Timika – Satuan Tugas Operasi Damai
Cartenz 2026 mengumumkan perkembangan kasus kekerasan dan perampasan senjata
api yang terjadi di kawasan Mile 50 Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada 11
Februari 2026.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo
menyampaikan bahwa aparat berhasil mengamankan satu pelaku yang terlibat dalam
insiden tersebut pada Kamis (5/3/2026). "Kami akan terus mengungkap setiap bentuk aksi
kekerasan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di Papua,"
tegasnya.Pelaku yang diamankan bernama Kalimak Wanimbo, yang juga
dikenal dengan nama samaran Lalam Wanimbo atau Jengkol Lalam, diketahui
berperan sebagai perantara yang menghubungkan korban dengan kelompok pelaku
yang dipimpin Jeki Murib dan rekannya. Pada insiden tersebut, dua orang meninggal dunia yaitu Sertu
Arifin Cepa dan warga sipil Erman Rustaman, sementara Serka Hendrikus anggota
TNI mengalami luka berat. Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari
penyelidikan setelah penangkapan Nis Kogoya pada 17 Februari lalu di SP-3
Timika."Kami menemukan bahwa Kalimak sering berkomunikasi
dengan salah satu pemimpin kelompok kriminal bersenjata Aibon Kogoya,"
tambah Yusuf. Kedua pelaku kini ditahan dan didakwa berdasarkan Pasal 458
ayat (3) KUHP, Pasal 479 ayat (3) KUHP, Pasal 468 ayat (2) KUHP, serta Pasal
262 ayat (3 dan 4) KUHP juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Mereka berisiko mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun penjara bahkan hingga
seumur hidup.Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Dr Faizal Ramadhani
menegaskan bahwa penangkapan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam
menegakkan hukum dan menjaga perdamaian di Tanah Papua. "Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap seluruh
pelaku lainnya yang masih bersembunyi," jelasnya. Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Adharma Sinaga
mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya aparat keamanan
dalam menjaga ketertiban. "Semoga keamanan yang kita bangun bersama dapat
memberikan rasa aman dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Papua,"
pungkasnya. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 08:28 WIT
PH Helena Beanal Pertanyakan Prosedur Ganti Rugi Lahan Bundaran Petrosea
MIMIKA, Papuanewsonline.com – Polemik sengketa lahan di kawasan Bundaran Cenderawasih yang berkaitan dengan proyek milik PT Petrosea Tbk kembali memicu sorotan. Kuasa hukum Ibu Helena Beanal, Petrus Kudmas, menilai proses pengadaan tanah harus dijelaskan secara transparan agar publik memperoleh pemahaman yang utuh.Petrus Kudmas, SH., MH., yang juga mantan Kepala Seksi Sengketa di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menegaskan bahwa setiap proses pengadaan tanah, termasuk pemberian kompensasi, memiliki mekanisme hukum yang jelas dan tidak boleh diabaikan.“Yang kami inginkan adalah adanya penjelasan yang terang mengenai sejarah tanah dan aturan yang dipakai dalam proses pengadaan di kawasan Bundaran Cenderawasih,” ujar Petrus kepada wartawan melalui sambungan WhatsApp, Rabu (6/3/2026).Menurutnya, jika terdapat persoalan terkait kompensasi tanah, maka seharusnya uang tersebut dititipkan atau diproses melalui pengadilan agar dapat dilakukan penelitian serta evaluasi secara hukum.Ia mengakui bahwa memang terdapat surat yang pernah dibuat dan diajukan melalui pengantar Kepala Kantor BPN terkait pengambilan uang kompensasi di pengadilan. Namun apabila prosedur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka persoalan tersebut dapat dilaporkan hingga ke tingkat kementerian.Petrus juga menyoroti dasar hukum penggantian kerugian tanah, khususnya terkait penggunaan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai dasar pembayaran kompensasi.Menurutnya, secara prinsip HGB dapat digunakan sebagai dasar ganti rugi, sebagaimana bentuk hak atas tanah lainnya seperti Hak Pakai maupun Hak Pengelolaan (HPL), selama status kepemilikannya jelas dan dapat diverifikasi.“Pada prinsipnya bisa saja, asalkan kepemilikannya jelas. Tetapi ada prosedur penting yang harus dilakukan, yaitu pengumuman kepada publik,” tegasnya.Pengumuman tersebut, kata Petrus, merupakan tahapan penting dalam proses pengadaan tanah. Tujuannya agar apabila terdapat pemilik tanah yang sebenarnya, mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan.Ia menjelaskan, jika ada pihak lain yang menerima kompensasi sementara pemilik asli memiliki bukti kepemilikan seperti surat tanah, maka pemilik tersebut dapat mengajukan klaim bahwa tanah tersebut merupakan haknya.“Karena itu pengumuman harus dilakukan secara terbuka, biasanya melalui media, kantor pertanahan, maupun di wilayah setempat agar masyarakat mengetahui proses pengadaan tanah tersebut,” jelasnya.Selain pengumuman, proses penelitian tanah juga harus dilakukan secara cermat. Pihak berwenang wajib memanggil para pemilik tanah untuk memverifikasi dokumen yang mereka miliki.Jika tidak terdapat dokumen kepemilikan, lanjutnya, maka penelusuran dapat dilakukan melalui keterangan kepala desa atau pihak berwenang setempat untuk memastikan status tanah tersebut.Petrus juga menekankan bahwa apabila tanah tersebut merupakan tanah warisan, maka seluruh ahli waris wajib dilibatkan dalam proses pembebasan lahan.“Misalnya ada lima ahli waris, maka semuanya harus memberikan persetujuan. Kalau ada yang berada di luar daerah atau luar negeri, persetujuan bisa dilakukan melalui video call disertai pernyataan tertulis,” ujarnya.Dalam pernyataannya, Petrus turut mempertanyakan apakah seluruh tahapan tersebut telah dilakukan dalam kasus sengketa lahan yang kini melibatkan pihak Helena Beanal dengan PT Petrosea Tbk.Ia juga menyinggung pentingnya forum resmi untuk mempertemukan para pihak guna membahas persoalan tersebut secara terbuka.“Apakah pernah ada pertemuan resmi, misalnya di universitas atau tempat lain, untuk membahas masalah ini secara bersama?” katanya.Selain itu, ia menilai masyarakat seharusnya mengetahui nilai tanah per meter yang ditetapkan dalam proses pembebasan lahan.Menurut Petrus, transparansi mengenai nilai tanah menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun ketidakjelasan mengenai besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat.“Kalau masyarakat tahu ada proses pembebasan tanah, maka mereka juga harus tahu berapa nilai tanah per meter yang ditetapkan. Itu penting agar tidak ada ketidakjelasan soal ganti rugi,” pungkasnya.Penulis : Hendrikus RahalobEditor: Nerius Rahabav
07 Mar 2026, 08:18 WIT
KM JAYA BARU TENGGELAM DI PERAIRAN MUARA POMAKO, KEEMPAT PENUMPANG SELAMAT
Papuanewsonline.com, Timika – Kapal KM Jaya Baru dilaporkan
tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Muara Pomako, Kabupaten
Mimika, Papua Tengah, pada malam Kamis (5/3/2026). Insiden terjadi ketika kapal
yang sedang melakukan perjalanan dari Dobo menuju Timika dilanda angin kencang
dan ombak besar sekitar pukul 19.00 WIT saat melintas di muara tersebut.Kejadian ini dilaporkan ke petugas jaga Kantor Pencarian dan
Pertolongan (SAR) Timika pada Jumat (6/3) sekitar pukul 01.40 WIT oleh Kristian
Pisakor dari Polisi Udara dan Perairan (Polairud) Timika. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor SAR Timika I Wayan
Suyatna melalui Kasubbag Operasi dan Siaga Charles Y. Batlajery segera
mengerahkan tim SAR gabungan menuju lokasi kejadian menggunakan perahu RBB 600
PK untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.Namun sekitar pukul 07.00 WIT saat proses pencarian
berlangsung, tim SAR menerima informasi bahwa seluruh korban telah lebih dahulu
ditemukan dan dievakuasi oleh masyarakat setempat. Para korban kemudian diserahkan kepada petugas jaga Pos
Polairud Timika sebelum dibawa ke Dermaga SAR untuk mendapatkan penanganan
medis dari tim Layanan Darurat 119 (PSC 119).Keempat penumpang yang berhasil diselamatkan adalah Lukman,
Andi, Toni, dan Ivon, yang dalam kondisi selamat setelah mendapatkan penanganan
medis. Setelah memastikan tidak ada korban lagi yang membutuhkan
bantuan, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh
unsur yang terlibat dalam operasi pencarian kemudian kembali ke satuan
masing-masing. Penulis: Jid
Editor: GF
07 Mar 2026, 08:15 WIT
BULOG TIMIKA SIAPKAN 1.513 TON BERAS, STOK MAMPU MENUNJANG KEBUTUHAN 3 BULAN KEDEPAN
Papuanewsonline.com, Timika – Perum Bulog Kantor Cabang Timika mencatat cadangan beras sebanyak 1.513 ton pada awal Maret 2026. Stok tersebut terdiri dari 1.500 ton beras medium kategori Public Service Obligation (PSO) dan 13 ton beras premium yang disimpan di gudang Bulog Timika untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Mimika serta wilayah penyaluran sekitarnya. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Timika Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa stok yang tersedia saat ini sangat memadai untuk menjamin pasokan selama tiga bulan ke depan.Memasuki awal Maret, Bulog Timika telah memulai penyaluran jatah rutin bagi aparatur sipil negara (ASN) golongan anggaran serta personel TNI dan Polri. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga telah berjalan lancar guna menjaga harga beras tetap terjangkau di pasar lokal. Untuk tahun anggaran 2026, Badan Pangan Nasional menetapkan target penyaluran SPHP sebanyak 800 ribu ton secara nasional. Di wilayah kerja Timika, penyaluran SPHP dimulai sejak Senin (2/3/26) dengan menggunakan beras medium dari stok PSO.Rata-rata penyaluran beras medium di wilayah kerja Bulog Timika mencapai 400–450 ton per bulan. Sebanyak 300 ton dialokasikan untuk golongan anggaran ASN dan TNI-Polri, sementara 100–150 ton diperuntukkan bagi program SPHP di pasar. Menjelang masa panen raya di daerah produsen seperti Jawa dan Sulawesi pada akhir Maret, Bulog Timika akan menerima tambahan pasokan sebanyak 2.000 ton beras. "Tambahan stok ini ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan di wilayah non-surplus seperti Papua dan juga membantu pengaturan ruang gudang di wilayah pengadaan," jelas Dedy. (7/3/26) Selain melayani kebutuhan Kabupaten Mimika, Bulog Timika juga mendistribusikan beras ke Kabupaten Puncak dan Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk kuota rutin ASN. Tak hanya beras, Bulog Timika juga menyimpan cadangan gula pasir sebanyak 37 ton serta minyak goreng premium merek Letizia kemasan 5 liter sebanyak 1.300 liter. Dedy mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan, karena stok bahan pangan pokok di Mimika dan sekitarnya dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan lancar. Penulis: JidEditor: GF
07 Mar 2026, 01:24 WIT
BAZNAS Mimika Kejar Target Zakat Rp11,5 Miliar, Puluhan UPZ dan Posko Dikerahkan
Papuanewsonline.com, Mimika– Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mimika menargetkan pengumpulan zakat tahun 2026 sebesar Rp11,5 miliar yang terdiri dari target off-balance Rp9,3 miliar dan on-balance Rp2,2 miliar.Wakil Ketua III BAZNAS Mimika bidang Keuangan, Pelaporan, dan Perencanaan, Katrina S.E, menjelaskan bahwa target off-balance merupakan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di masjid-masjid.“Target off-balance sebesar Rp9,3 miliar merupakan pengumpulan zakat yang dilakukan bersama UPZ. Dana tersebut nantinya dapat disalurkan baik oleh UPZ maupun oleh BAZNAS,” ujarnya dalam wawancara, Jumat (6/3/2026) di Timika.Ia menjelaskan, target tersebut mencakup seluruh kegiatan pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ di masjid-masjid.Sementara itu, target on-balance sebesar Rp2,2 miliar merupakan dana yang langsung masuk dan dilaporkan melalui kantor BAZNAS.“Penerimaan on-balance ini bisa melalui pembayaran langsung ke kasir BAZNAS, melalui sistem payroll di bank, maupun melalui transfer,” jelasnya.Untuk mencapai target tersebut, khususnya target on-balance, BAZNAS Mimika bekerja sama dengan berbagai organisasi kepemudaan dengan membuka posko-posko zakat di sejumlah titik di Kota Timika.Saat ini telah didirikan 10 posko zakat yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat Muslim dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, maupun fidyah, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari masjid atau layanan pengumpulan zakat lainnya.“Hari ini juga sudah dimulai pemasangan tenda posko di beberapa titik, seperti di Jalan Hasanuddin, Jalan Budi Utomo, Pasar Sentral, Gorong-Gorong, SP1, dan Jalan SP2,” tambahnya.Selain posko zakat, BAZNAS Mimika juga telah membentuk 86 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai masjid. Dalam pengelolaannya, UPZ tidak hanya bertugas mengumpulkan zakat, tetapi juga dapat menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar masjid.Hal ini berbeda dengan posko zakat yang hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, sementara penyaluran zakatnya akan dilakukan oleh kantor BAZNAS.Nantinya, BAZNAS Kabupaten Mimika akan menerima laporan dari masing-masing UPZ atau masjid terkait hasil pengumpulan dan penyaluran zakat yang telah dilakukan.“Kami berharap dengan adanya posko zakat dan UPZ ini dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat,” pungkasnya.Penulis: BimEditor: GF
07 Mar 2026, 01:17 WIT
Polda Maluku Musnahkan 5.856 Liter Minuman Keras Jenis Sopi
Papuanewsonline.com, Ambon – Komitmen memperkuat stabilitas keamanan dan menekan potensi konflik sosial terus dilakukan jajaran Polda Maluku. Dalam rangkaian Operasi Pekat Salawaku dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), aparat kepolisian memusnahkan ribuan liter minuman keras tradisional jenis sopi yang dinilai menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan di masyarakat.Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Dadang Hartanto di Lapangan Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (6/3/2026).Sebanyak 5.856 liter sopi dimusnahkan dalam kegiatan tersebut. Barang bukti itu merupakan hasil sitaan aparat kepolisian dari berbagai operasi penertiban di wilayah Maluku.Langkah ini menjadi bagian dari implementasi program Polri Presisi dalam memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan yang kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras.Kapolda Maluku menegaskan bahwa minuman keras masih menjadi salah satu faktor utama yang memicu berbagai gangguan kamtibmas di wilayah Maluku, mulai dari perkelahian, kecelakaan lalu lintas hingga konflik sosial antar kelompok masyarakat.“Minuman keras sering menjadi pemicu utama gangguan kamtibmas. Banyak konflik bermula dari individu yang mabuk, lalu berkembang menjadi konflik kelompok bahkan antar kampung,” ujar Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto.Karena itu, Polda Maluku berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran miras ilegal guna menjaga stabilitas keamanan di daerah.Berdasarkan laporan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., M.H, dari total 5.856 liter sopi yang dimusnahkan, terdiri dari:1.665 liter hasil sitaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku4.191 liter hasil sitaan Polresta Pulau Ambon dan P.P.LeaseSementara dalam keseluruhan rangkaian Operasi Pekat Salawaku 2026 dan KRYD, Polda Maluku dan 11 Polres/ta jajaran, berhasil mengamankan 15.103 liter sopi dari berbagai lokasi di wilayah Maluku.Sebagian barang bukti bahkan telah dimusnahkan langsung di lokasi penemuan, terutama minuman keras yang dikemas dalam plastik atau kemasan kecil siap konsumsi yang ditemukan saat razia berlangsung.Menurut Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, dalam sambutannya "Jika diasumsikan satu liter sopi dapat dikonsumsi dua orang hingga mabuk, maka dari total 15.103 liter sopi yang berhasil diamankan, diperkirakan sekitar 30.000 orang dapat terhindar dari dampak konsumsi alkohol tersebut.Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi preventif kepolisian dalam menekan potensi gangguan keamanan di masyarakat.Kegiatan diakhiri dengan pemusnahan secara simbolis, di mana Kapolda bersama jajaran Forkopimda menuangkan miras sopi ke dalam kolam pemusnahan yang telah disediakan. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan oleh Kapolda Maluku, Sekda Maluku, Kapok Sahli Pangdam XV/Pattimura, Kepala Bakamla Maluku, serta pejabat instansi terkait lainnya sebagai bentuk legalitas formil atas pemusnahan barang sitaan tersebut.Pemusnahan ribuan liter sopi oleh Polda Maluku mencerminkan pendekatan Polri Presisi yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pencegahan konflik sosial.Dalam konteks Maluku yang memiliki dinamika sosial yang sensitif, minuman keras sering kali menjadi faktor pemicu eskalasi konflik. Konsumsi alkohol yang tidak terkendali dapat dengan cepat memicu gesekan antar individu yang kemudian berkembang menjadi konflik kelompok.Karena itu, operasi kepolisian yang berhasil mengamankan lebih dari 15 ribu liter sopi memiliki dampak strategis dalam menekan potensi gangguan keamanan.Namun, penanganan persoalan miras juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi daerah, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.Sinergi tersebut menjadi kunci untuk memastikan stabilitas keamanan di Maluku tetap terjaga secara berkelanjutan. PNO-12
06 Mar 2026, 21:20 WIT
Gelar Dialog Publik, Polda Maluku dan Tokoh Lintas Agama Serukan Ramadan Damai
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku melalui Bidang Hubungan Masyarakat menggelar Dialog Publik Interaktif di RRI Ambon pada Jumat (6/3/2026) guna membahas upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri di wilayah Maluku.Dialog yang disiarkan secara interaktif tersebut menghadirkan empat narasumber lintas sektor, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku Pdt. Richardo A. Rikumahua, akademisi dan pakar sosiologi Maluku Dr. Paulus Koritelu, S.Sos, serta Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.Forum ini menjadi ruang dialog publik yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial di daerah yang dikenal memiliki keberagaman agama dan budaya yang kuat.Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K, dalam dialog tersebut, menyampaikan bahwa kepolisian telah meningkatkan langkah-langkah preventif melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama Ramadan.Menurutnya, meningkatnya aktivitas masyarakat pada bulan suci seperti pasar takjil, kegiatan sahur bersama, hingga mobilitas di pusat perbelanjaan memerlukan pengamanan ekstra dari aparat.“Pada bulan Ramadan terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang tidak terjadi di bulan lainnya, seperti penjualan takjil, kegiatan sahur bersama hingga mobilitas di pusat perbelanjaan. Situasi ini tentu memiliki potensi kerawanan sehingga Polda Maluku melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui patroli di wilayah rawan, pengamanan tempat ibadah, serta pengaturan lalu lintas agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” ujar Rositah.Ia menambahkan, patroli dan pengawasan juga difokuskan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, termasuk wilayah yang rawan peredaran minuman keras.“Wilayah Maluku memiliki sensitivitas sosial tertentu sehingga pendekatan pencegahan menjadi prioritas kami. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan bersama aparat kepolisian,” tambahnya.Dalam kesempatan tersebut, Rositah juga menjelaskan bahwa Polda Maluku terus mengembangkan pendekatan sosial melalui program Baileo Emarina – Rumah Bersama serta Polima (Polisi Lingkungan Masyarakat).Program ini bertujuan memperkuat peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan sosial secara dialogis di tingkat komunitas.“Melalui program Baileo Emarina dan Polima, kami mengedepankan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian masalah di tengah masyarakat. Tidak semua persoalan harus berakhir di pengadilan. Pendekatan dialog dan musyawarah sering kali menjadi solusi terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.Selain itu, Polda Maluku juga melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait peran penting keluarga dalam membina generasi muda.“Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan membina anak-anak. Jika pengawasan keluarga kuat, maka potensi konflik sosial yang melibatkan generasi muda dapat diminimalkan,” tegasnya.Sementara itu, Ketua MUI Maluku Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Ag menegaskan bahwa Ramadan merupakan momentum spiritual yang mendorong umat untuk memperkuat akhlak dan toleransi.Menurutnya, para tokoh agama di Maluku secara aktif turun ke masyarakat untuk menyampaikan pesan perdamaian dan memperkuat nilai kebersamaan.“Puasa adalah madrasah bagi umat Islam untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan ketakwaan. Dalam kehidupan sosial, yang paling utama adalah akhlak yang baik, karena agama hadir untuk memanusiakan manusia,” kata Latuapo.Ia juga mengingatkan bahwa pembinaan generasi muda harus dimulai dari lingkungan keluarga.“Kami mengimbau para orang tua agar membina dan mengawasi anak-anak dengan baik, terutama di era media sosial saat ini. Karakter generasi muda yang baik berawal dari pendidikan dan teladan di dalam keluarga,” ujarnya.Senada dengan pernyataan Ketua MUI Maluku, Wakil Ketua I FKUB Maluku Pdt. Richardo A. Rikumahua, S.Th, M.Si, menyebut bahwa Ramadan di Maluku telah menjadi momentum kebersamaan lintas agama.Ia menilai tradisi buka puasa bersama hingga kegiatan sosial lintas komunitas menjadi simbol harmoni masyarakat Maluku.“Ramadan di Maluku sudah menjadi milik bersama. Banyak kegiatan yang melibatkan lintas agama, seperti buka puasa bersama dan kegiatan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku semakin matang dalam menjaga toleransi,” ujarnya.Rikumahua juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku yang dinilai konsisten menjaga keamanan wilayah.“Kami mengapresiasi kerja keras Polda Maluku dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kehadiran kepolisian yang responsif sangat membantu menjaga stabilitas sosial di daerah ini,” katanya.Sementara itu, akademisi Maluku Dr. Paulus Koritelu menilai tingkat kedewasaan sosial masyarakat Maluku saat ini semakin meningkat.Ia melihat masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, terutama di media sosial.“Kesadaran masyarakat Maluku saat ini sudah semakin baik. Kita melihat beberapa informasi yang menyesatkan dapat langsung ditangkal oleh masyarakat sendiri. Ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat semakin dewasa,” ujarnya.Koritelu menekankan pentingnya edukasi toleransi secara berkelanjutan, terutama bagi generasi muda.“Damai dan konflik ibarat dua sisi mata uang. Karena itu pendidikan toleransi harus terus dilakukan, tidak hanya pada momentum Ramadan tetapi secara berkelanjutan kepada generasi muda,” jelasnya.Dialog publik yang digelar Polda Maluku di RRI Ambon mencerminkan pendekatan keamanan modern yang menempatkan kolaborasi sosial sebagai pilar utama stabilitas nasional.Dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural, pengalaman Maluku yang pernah menghadapi konflik sosial menjadi pelajaran penting bahwa keamanan tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui dialog, toleransi, dan penguatan nilai-nilai kemasyarakatan.Sinergi antara Polri, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil yang ditunjukkan dalam forum ini memperlihatkan model pencegahan konflik berbasis partisipasi masyarakat yang sejalan dengan konsep Polri Presisi.Jika pendekatan ini terus diperkuat, Maluku tidak hanya akan dikenal sebagai wilayah yang aman dan toleran, tetapi juga dapat menjadi model nasional pengelolaan keberagaman dan stabilitas sosial di Indonesia.Momentum Ramadan pun menjadi pengingat bahwa kedamaian sosial bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. PNO-12
06 Mar 2026, 18:48 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku memperingati momentum spiritual penting umat Islam melalui kegiatan Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., di Masjid At-Taqwa Polda Maluku, Tantui, Kamis (5/3/2026).Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Iman, Taqwa dan Profesionalisme Guna Menguatkan Soliditas Dalam Mendukung Transformasi Polri Untuk Masyarakat” tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Ustadz Fahrurozi Fakaubun, S.Pd., M.Si., serta personel satuan kerja Polda Maluku yang beragama Muslim.Peringatan Nuzulul Qur’an ini menjadi bagian dari pembinaan rohani dan mental bagi personel Polri, khususnya di lingkungan Polda Maluku, guna memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta integritas moral dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Aipda Meilani Lewenussa dari Ditlantas Polda Maluku, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Bripda La Ode Mahmud Maliki dari Ditpolairud Polda Maluku serta saritilawah oleh Bripka Fitriana Rabul dari Ditpamobvit Polda Maluku.Suasana khidmat terasa ketika lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an menggema di Masjid At-Taqwa, mengingatkan seluruh peserta akan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup, termasuk dalam menjalankan tugas kepolisian yang sarat tanggung jawab moral.Dalam sambutannya, Kapolda Maluku mengajak seluruh personel untuk menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi sebagai momentum refleksi untuk semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan dan pengabdian sebagai anggota Polri.“Kita harus menyadari bahwa setiap tugas yang kita lakukan sebagai anggota Polri merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga menjadi bagian dari amal yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tegas Kapolda Maluku.Kapolda menjelaskan bahwa tugas kepolisian secara fungsional adalah menjaga masyarakat agar dapat hidup dengan aman, tertib, dan sejahtera. Polisi hadir untuk menjaga peradaban, memastikan ketertiban sosial, serta mencegah berbagai tindakan yang merugikan masyarakat.Menurutnya, tugas kepolisian bukan sekadar profesi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan yang luhur, sebagaimana terkandung dalam doktrin Polri Rastra Sewakottama yang berarti abdi utama bagi nusa dan bangsa.Kapolda juga menyoroti makna ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni perintah “Iqra” atau membaca. Ia menegaskan bahwa makna membaca tidak hanya terbatas pada membaca teks, tetapi juga kemampuan membaca situasi sosial dan dinamika masyarakat.Kemampuan tersebut, kata Kapolda, sangat penting bagi anggota Polri agar mampu memahami kondisi masyarakat secara komprehensif serta mengambil keputusan yang tepat dalam setiap pelaksanaan tugas.Selain itu, Kapolda menekankan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh fasilitas maupun teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas, moralitas, serta semangat pengabdian.Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan berbagai aspek kecerdasan yang harus dimiliki setiap anggota Polri, yakni kecerdasan intelektual (IQ), emosional (EQ), spiritual (SQ), serta kecerdasan teknologi untuk menjawab tantangan zaman.Namun demikian, menurut Kapolda, di atas semua kecerdasan tersebut terdapat satu hal yang paling menentukan, yakni hati.Kapolda mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baik pula seluruh perilakunya, dan apabila rusak maka rusak pula seluruh perilakunya, yaitu hati.“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan dalam menjalankan tugas, serta menjadikan setiap amal perbuatan kita sebagai ibadah yang bernilai di sisi-Nya,” ujar Kapolda menutup sambutannya.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hikmah Nuzulul Qur’an oleh Ustadz Fahrurozi Fakaubun yang juga merupakan dosen Universitas Pattimura, serta ditutup dengan doa bersama.Momentum Ramadhan ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai spiritual, integritas, serta profesionalisme personel Polri dalam mendukung transformasi Polri yang Presisi dan semakin dekat dengan masyarakat.Peringatan Nuzulul Qur’an yang dilaksanakan Polda Maluku menunjukkan bahwa transformasi Polri tidak hanya berfokus pada aspek struktural dan teknologi, tetapi juga pada penguatan dimensi moral dan spiritual sumber daya manusia.Dalam konteks organisasi kepolisian modern, integritas personel menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Upaya pembinaan rohani seperti yang dilakukan Polda Maluku menjadi bagian penting dari strategi membangun karakter aparat yang profesional sekaligus humanis.Pesan Kapolda Maluku tentang makna “Iqra” sebagai kemampuan membaca situasi sosial juga relevan dengan tantangan kepolisian masa kini. Polisi tidak hanya dituntut mampu menegakkan hukum, tetapi juga memahami dinamika masyarakat secara lebih luas.Melalui penguatan iman, ketakwaan, serta integritas moral, diharapkan lahir personel Polri yang tidak hanya profesional dalam tugas, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen pengabdian yang tinggi kepada masyarakat.Momentum Ramadhan dan peringatan Nuzulul Qur’an di lingkungan Polda Maluku pun menjadi refleksi bahwa pelayanan kepolisian yang Presisi harus bertumpu pada kekuatan karakter, nilai spiritual, serta dedikasi terhadap kepentingan bangsa dan negara. PNO-12
06 Mar 2026, 18:40 WIT
Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Menko Polkam Tegaskan Pencegahan Dini Kebakaran hutan
Papuanewsonline.com, Pekanbaru — Pemerintah menegaskan
komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026
yang digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (5/3/2026).Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, sebagai bagian dari
langkah antisipatif pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan
menjelang musim kemarau.“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial,
melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi
masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan
Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam keterangan
persnya setelah memimpin apel.Menko Djamari menambahkan bahwa apel kesiapsiagaan ini
menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan
tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena
dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah
api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujar Menko
Djamari.Ia mengungkapkan bahwa karhutla merupakan hal yang sangat
penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekedar untuk keselamatan wilayah,
keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga
ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,”
jelasnya.Dalam amanatnya saat apel, Menko Polkam juga membahas
berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran
hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk
memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan
mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut,"
ungkapnya.Menko Polkam juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan
manusia dengan alam sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan lingkungan.
"Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi
yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan
menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu
yang baik untuk kepentingan alam," ujar Djamari.“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan
kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah
gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan,
serta partisipasi masyarakat,” ujar Menko Polkam.Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam turut menyampaikan
apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam upaya
penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri,
Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan
penanganan bencana tersebut.Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni,
mengungkapkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025 mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun
tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan
menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,”
ungkapnya.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto,
menambahkan bahwa selama tujuh tahun terakhir sejak 2019 Indonesia berhasil
mencegah kebakaran hutan dan lahan berskala besar, termasuk saat menghadapi
fenomena El Nino pada 2023. Ia menyebut pemerintah berkomitmen mempertahankan
capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi di enam
provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah
kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah
meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam
langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa kondisi
iklim Indonesia pada 2026 diperkirakan berada pada fase netral El Nino-Southern
Oscillation (ENSO). Meski tidak terdapat fenomena El Nino maupun La Nina, curah
hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun
terakhir sehingga potensi kekeringan tetap perlu diantisipasi.“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama
berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan
guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki
puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini
agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap
menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.Menutup keterangannya kepada media, Menko Polkam juga
mengajak seluruh pihak termasuk media massa untuk berperan aktif dalam
memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan dan
mencegah kebakaran hutan.“Karena banyak masih terjadi juga bahwa ini terjadi,
kebakaran terjadi karena juga ketidak pahaman sebagian kecil masyarakat kita.
Apabila kita aktif mengedukasi masyarakat kita, tentunya kita akan mengurangi
peran itu yang muncul mengakibatkan suatu akibat yang sangat besar,” ujar Menko
Djamari. (GF)
06 Mar 2026, 16:35 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
