Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
SPPG Polda Maluku Raih Penghargaan Nasional SPPG Inspiradaya 2025 di TMII-Jakarta
Papuanewsonline.com, Jateng – SPPG Polda Maluku kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dipimpin oleh Kepala SPPG, Febrianti Kolly, SPPG yang juga dikenal sebagai SPPG Kota Ambon Sirimau Batumerah 3 berhasil meraih penghargaan SPPG Inspiradaya 2025 yang digelar di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (9/12).Ajang penghargaan yang mengangkat tema “MBG: Gizi Terjangkau, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera” ini memberikan apresiasi kepada 20 SPPG terbaik dari seluruh Indonesia atas kontribusi mereka dalam pemberdayaan masyarakat melalui dapur gizi berbasis komunitas. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.SPPG Polda Maluku terpilih sebagai salah satu dari 20 penerima penghargaan berkat inovasinya dalam memanfaatkan pangan lokal, pemberdayaan kelompok rentan, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program gizi berbasis komunitas yang inklusif.“Kami terpilih dari ratusan SPPG di Indonesia dan masuk dalam 20 besar terbaik nasional. Ini sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab besar bagi kami,” kata Febrianti Kolly.Dalam penjelasannya, Febrianti menyampaikan bahwa SPPG Polda Maluku mengedepankan model ekonomi sosial melalui dapur gizi yang melibatkan kelompok rentan sebagai aktor utama.“Kami memprioritaskan pemberdayaan. Pekerja di dapur kami banyak berasal dari kaum disabilitas, usia rentan, dan anak muda. Dukungan pemerintah sangat membantu dalam menjalankan program yang sesuai dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya.Menurutnya, kolaborasi antara Polda Maluku, pemerintah desa, serta penggerak komunitas menjadi kunci utama keberhasilan program dapur gizi ini.Dalam rangkaian agenda SPPG Inspiradaya 2025, SPPG Polda Maluku menampilkan aneka pangan lokal khas Maluku yang dikenal kaya gizi dan merupakan konsumsi harian masyarakat setempat. Di antaranya, daun singkong rebus tumis, ikan kemangi, pisang rebus, serta berbagai olahan ubi-ubian.“Hidangan yang kami tampilkan adalah identitas dapur kami. Produk lokal selalu terjamin kualitasnya, lebih sehat, dan yang terpenting mampu membangun kemandirian masyarakat,” ungkap Febrianti.Dengan diraihnya penghargaan Inspiradaya 2025, SPPG Polda Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat model dapur gizi inklusif, memperluas pemberdayaan berbasis komunitas, serta memperkenalkan potensi pangan lokal Maluku ke level nasional.SPPG Polda Maluku menegaskan bahwa program dapur gizi bukan sekadar penyedia layanan konsumsi sehat, melainkan pusat pembelajaran sosial dan ekonomi bagi masyarakat.Penghargaan SPPG Inspiradaya 2025 bagi SPPG Polda Maluku mencerminkan keberhasilan model pemberdayaan komunitas berbasis pangan lokal yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah isu ketahanan pangan nasional, penguatan dapur gizi seperti yang dijalankan SPPG Polda Maluku menjadi contoh konkret bahwa pendekatan kemandirian pangan bisa dimulai dari komunitas terkecil dengan melibatkan kelompok rentan.Program ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang ekonomi sosial baru bagi penyandang disabilitas, lansia produktif, hingga generasi muda. Prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan model ekonomi lokal yang menyentuh akar kesejahteraan masyarakat. PNO-12
11 Des 2025, 07:58 WIT
Polda Maluku Serahkan Tersangka Kasus Pornografi dan Pelecehan Seksual ke Kejaksaan
Papuanewsonline.com, Ambon - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana pornografi dan pelecehan seksual kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon. Penyerahan yang merupakan proses Tahap II tersebut berlangsung pada Selasa (9/12/2025) sekitar pukul 16.15 WIT.Menurut Kabid Humas, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., Tersangka dalam perkara ini diketahui berinisial JJT alias Jack, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/110/V/2025/SPKT/Polda Maluku tertanggal 22 Mei 2025, yang dilaporkan oleh anaknya sendiri ET.Proses penyerahan Tahap II dilakukan setelah Kejaksaan Tinggi Maluku menerbitkan surat ketetapan P21 dengan Nomor: B/3874/Q.1.4/Etl.1/12/2025 pada 8 Desember 2025, yang menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap.Menindaklanjuti hal tersebut, Ditreskrimum Polda Maluku mengeluarkan surat pengiriman tersangka dan barang bukti Nomor: B/47.a/XII/RES.1.24./2025/Ditreskrimum pada tanggal yang sama.Kasus yang menjerat tersangka mencakup dugaan pelanggaran Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Penyerahan tersangka dilakukan langsung oleh penyidik Ditreskrimum Polda Maluku AKP Lilian.J. Siwabessy, S.Sos, M.H. dan tim kepada Jaksa Penuntut Umum Leo Tuanakota, S.H., M.H. di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.Dengan selesainya proses Tahap II ini, penanganan perkara secara resmi beralih ke pihak Kejaksaan untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan di persidangan. PNO-12
11 Des 2025, 07:56 WIT
DPRK Mimika Janji Tindaklanjuti 57 Tuntutan HAM dari FRP pada Peringatan Hari HAM Sedunia
Papuanewsonline.com, Mimika – DPRK Mimika secara resmi
menerima 57 poin tuntutan hak asasi manusia (HAM) dari Forum Rakyat Papua (FRP)
Mimika dalam peringatan Hari HAM Sedunia. Dokumen tersebut diserahkan langsung
kepada Wakil Ketua II DPRK Mimika, Asri Akkas, dalam sebuah pertemuan yang
dihadiri elemen masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah pemangku kepentingan
lokal.Penyerahan tuntutan ini menjadi bagian dari rangkaian aksi
peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar FRP, sebagai bentuk penyampaian
aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hak dasar yang dinilai masih
membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Suasana pertemuan berlangsung
tertib, dengan sejumlah warga yang membawa pesan-pesan moral mengenai
pentingnya penegakan HAM di Papua.Isi tuntutan yang diajukan FRP mencakup beragam persoalan,
mulai dari penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hak atas tanah
adat, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga jaminan
perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat
adat di wilayah pedalaman.Asri Akkas menyampaikan apresiasi atas langkah FRP yang
dinilai konstruktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Mimika. Ia menegaskan
bahwa DPRK Mimika berkomitmen meninjau setiap poin tuntutan secara cermat dan
bertanggung jawab, sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif di
tingkat kabupaten.“Kami sangat menghargai upaya FRP dalam menyampaikan
aspirasi masyarakat. Semua poin tuntutan akan kami tinjau secara cermat, dan
yang masuk dalam kewenangan Kabupaten Mimika akan segera kami follow-up dan
kerjakan dengan sepenuh hati,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.Lebih lanjut, Asri Akkas memastikan bahwa DPRK akan
mengoordinasikan proses tindak lanjut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, sehingga setiap masukan dan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti
sebagai dokumen semata. Ia juga menegaskan perlunya transparansi dalam setiap
langkah yang ditempuh.Dari pihak FRP, Yoseph Yoman yang menyerahkan dokumen
tuntutan menyampaikan harapan agar DPRK Mimika dapat mengambil langkah nyata
untuk memperbaiki kondisi pemenuhan HAM di kabupaten tersebut. Baginya, 57 poin
tuntutan itu adalah cerminan kegelisahan masyarakat yang menantikan perhatian
serius dari pemerintah setempat.“Kami berharap DPRK tidak hanya menerima tuntutan ini
sebagai kertas kosong, tetapi benar-benar mengambil tindakan nyata. Masyarakat
Mimika telah menunggu lama keadilan dan perlindungan HAM yang optimal,”
ujarnya.Penyerahan tuntutan dalam momentum peringatan Hari HAM
Sedunia ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi dialog yang lebih intensif
antara masyarakat dan pemerintah daerah. FRP menilai bahwa konsistensi DPRK
dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut akan menjadi indikator penting bagi
kemajuan jaminan HAM di Mimika ke depan. Penulis: Jidan
Editor: GF
10 Des 2025, 23:33 WIT
PPIHD Mimika Periode 2025–2030 Resmi Dikukuhkan, Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan Haji
Papuanewsonline.com, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika
secara resmi mengukuhkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD)
Kabupaten Mimika periode 2025–2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika
Nomor 334 Tahun 2025.Pengukuhan PPIHD kali ini mengusung tema “Mengokohkan
Sinergi untuk Pelayanan Haji yang Berkualitas dan Berkeadilan.” Pengukuhan ini
di laksanakan di hotel horison Diana (10/12/25) Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam sambutannya menegaskan
bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji sangat bergantung pada
integritas, dedikasi, dan profesionalisme para pengurus. Ia mengingatkan PPIHD untuk berpegang pada tiga prinsip
utama, yaitu pelayanan prima bagi seluruh jemaah, koordinasi dan sinergi lintas
instansi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program maupun
anggaran.Ketua PPIHD Kabupaten Mimika, Syahruddin Syarkani Andri,
menyampaikan komitmen PPIHD untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan
perlindungan optimal bagi calon jemaah haji Mimika, mulai dari tahap persiapan
hingga kepulangan. Ia mengajak seluruh pengurus untuk bekerja secara solid,
menjunjung integritas, dan memberikan pelayanan dengan ketulusan demi
kenyamanan jemaah.Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan dukungan penuh bagi
PPIHD agar dapat menjalankan tugas secara maksimal, demi mewujudkan pelayanan
haji yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi jemaah asal Mimika. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, diharapkan PPIHD
Mimika dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan haji bagi masyarakat Mimika. Penulis: Abim
Editor: GF
10 Des 2025, 23:32 WIT
Aksi Long March Merah Warnai Peringatan HAM di Mimika, FRP Desak DPRK Tindaklanjuti 57 Tuntutan
Papuanewsonline.com, Mimika - Forum Rakyat Papua (FRP)
Kabupaten Mimika merayakan Hari HAM Sedunia dengan menyerahkan 57 poin tuntutan
terkait perlindungan hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Mimika.Acara yang diisi dengan aksi simbolis ini bertujuan untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendesak pihak berwenang mengambil
tindakan nyata terhadap berbagai isu HAM di daerah. (10/12/25) Tuntutan yang disampaikan meliputi berbagai masalah, mulai
dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hak atas tanah
masyarakat adat, akses layanan kesehatan dan pendidikan yang setara, serta
perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh elemen masyarakat yang
membawa pduk dengan pesan mempertahankan HAM.Ketua FRP Mimika, Yoseph Yoman, menyatakan bahwa penyerahan
tuntutan ini merupakan wujud perjuangan masyarakat untuk mendapatkan keadilan."Kita telah menunggu lama penyelesaian isu-isu HAM ini.
57 poin ini adalah representasi aspirasi banyak orang yang merasa haknya
terlantar," ujarnya dengan penuh semangat.Anggota DPRK Mimika yang menerima tuntutan, Fransiskus
Wonda, menambahkan ucapan: "Kita akan tinjau tuntutan ini dengan seksama
dan usahakan untuk mengusulkannya menjadi usulan kerja parlemen. Masyarakat
berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan HAM yang optimal." Penulis: Jid
Editor: GF
10 Des 2025, 23:30 WIT
Public Speaking Jadi Fondasi Pemerintahan, Pemkab Mimika Akhiri Pelatihan 2025
Papuanewsonline.com, Timika – Pelatihan Public Speaking yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika melalui bagian humas dan protokoler resmi ditutup pada Selasa, 9 Desember 2025. Dalam sambutan penutupannya, Evert L. Hindom mewakili bupati Mimika menegaskan bahwa kemampuan berbicara di depan umum bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi merupakan alat strategis untuk memperkuat persatuan dan mendorong percepatan pembangunan daerah.Hindom mengapresiasi kelancaran pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut. Ia menjelaskan bahwa public speaking menjadi sarana penting untuk membangun rasa percaya diri, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan kebersamaan di dalam tubuh pemerintahan maupun masyarakat.“Public speaking adalah bekal penting bagi generasi Mimika untuk menyampaikan gagasan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.Ia juga menekankan pentingnya suara masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Menurutnya, komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh semangat akan menjadi fondasi terciptanya pemerintahan yang transparan serta pembangunan yang berkeadilan.“Suara masyarakat Mimika adalah kekuatan utama pembangunan,” tegasnya.Evert L. Hindom berharap materi pelatihan tidak hanya dipahami, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh para pelayan publik.“Keterampilan yang diperoleh dari kegiatan ini harus terus dipraktikkan dalam tugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memperkuat kolaborasi, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan Mimika yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pesannya.Ia mengajak seluruh peserta dan komponen masyarakat untuk menjadikan kemampuan komunikasi sebagai kekuatan bersama dalam memperkuat persatuan dan memastikan pembangunan dirasakan merata oleh seluruh warga.Di akhir sambutan, Hindom memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari narasumber, para peserta, hingga Bagian Humas dan Protokol SETDA Mimika yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini.“Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kemajuan daerah kita. Mari terus bergandengan tangan, bekerja dengan hati, dan berkomunikasi dengan penuh makna demi Mimika yang lebih baik,” tutup nyaDengan penutupan resmi ini, pelatihan public speaking diharapkan menjadi titik awal peningkatan kualitas komunikasi aparatur dan masyarakat dalam mendukung Mimika yang lebih maju dan inklusif. Penulis: AbimEditor: GF
10 Des 2025, 13:55 WIT
Seminar Perencanaan Jembatan Mayon-Nabire Dibuka, Transparansi menjadi Kunci pembangunan
Papuanewsonline.com, Mimika - Seminar Awal dan Antara Perencanaan Jembatan Mayon-Nabire, Distrik Kuala Kencana Mimika, telah resmi dibuka oleh Asisten III Setda Mimika, Evert L. Hindom pada Selasa (9/12/2025). Kegiatan strategis ini dihadiri oleh pejabat teknis, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika, serta para narasumber yang membahas proyek infrastruktur yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.Evert menyampaikan bahwa jembatan tersebut bukan sekadar struktur beton dan baja, melainkan urat nadi konektivitas yang akan membuka akses dan menghubungkan potensi-potensi yang selama ini terisolasi. Ia menegaskan seminar ini sebagai tahap krusial untuk pematangan visi, telaah teknis, pertimbangan dampak lingkungan, dan penyelarasan perspektif pemangku kepentingan.“Kita ingin jembatan ini berdiri kokoh, fungsional, efisien biaya, ramah lingkungan, dan memberi manfaat jangka panjang,” jelas Evert. Ia juga menekankan bahwa transparansi dan partisipasi aktif adalah kunci keberhasilan proyek besar ini. “Mari berbagi masukan konstruktif agar desain dan rencana kerja semakin sempurna,” ajaknya.Perwakilan Dinas PU Mimika juga menambahkan ucapan mendukung: “Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Mimika dan sekitarnya.” Penulis: AbimEditor: GF
10 Des 2025, 01:35 WIT
Kapolda Maluku Apresiasi Kinerja Personel di Kepulauan Tanimbar
Papuanewsonline.com, Tanimbar — Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin tatap muka dan pemberian arahan kepada personel Polres Kepulauan Tanimbar serta Kompi III Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, Selasa, di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan. Agenda ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Kapolda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memantau langsung pelaksanaan tugas serta kondisi personel di lapangan.Kegiatan turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku, pengurus Bhayangkari Daerah Maluku, Kapolres Kepulauan Tanimbar, serta ratusan personel Polres dan Brimob yang bertugas di wilayah Kepulauan Tanimbar.Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan apresiasi dan rasa syukur dapat bertatap muka langsung dengan seluruh personel di wilayah terpencil yang memiliki kompleksitas tugas tinggi.“Tujuan kami datang adalah untuk melihat langsung pelaksanaan tugas rekan–rekan di wilayah, sekaligus memberikan pembinaan dan penguatan,” ujar Kapolda.Kapolda menegaskan bahwa profesi Polri merupakan tugas pengabdian yang mulia. Setiap anggota dituntut tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tetapi juga mampu memberi teladan dan mengajak masyarakat menuju kebaikan serta mencegah tindak kejahatan.“Integritas, keteladanan, dan moralitas merupakan fondasi utama seorang polisi,” tegasnya.Kapolda juga memberikan penekanan kuat terkait pentingnya menjaga kehormatan seragam dan institusi. Menurutnya, perilaku negatif satu anggota dapat mencederai nama baik seluruh tubuh Polri.Ia menyoroti sejumlah pelanggaran yang harus dihindari personel, antara lain kekerasan dan arogansi, perilaku koruptif, gaya hidup hedonis, hingga pelanggaran moral dan penelantaran keluarga.“Sebelum mengajak masyarakat menuju kebaikan, setiap anggota harus terlebih dahulu menata dirinya. Menjadi pribadi yang baik adalah keharusan,” ujarnya.Dalam arahannya, Kapolda menyebut tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin tinggi, terutama di tengah perkembangan teknologi dan munculnya berbagai modus kejahatan baru. Oleh karena itu, setiap anggota Polri dituntut memiliki tiga kompetensi utama: kemampuan teknis dan taktis kepolisian, integritas dan moralitas, serta kepemimpinan dan kemampuan mengendalikan diri.“Tantangan ke depan tidak makin ringan. Karena itu jadilah polisi yang profesional, humanis, dan responsif,” tegas Kapolda.Menurutnya, respons cepat terhadap laporan masyarakat, termasuk dalam olah TKP, menjadi indikator utama kualitas pelayanan. Selain itu, kedekatan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat harus terus diperkuat.“Jadilah polisi yang mau mendengar. Layani dengan ketulusan, bukan dengan arogan. Lakukan pekerjaan secara benar, bukan sekadar pencitraan,” pesannya.Kapolda turut menyinggung beberapa potensi gangguan kamtibmas yang menjadi perhatian di Kepulauan Tanimbar, seperti konflik antar kampung, tindak pidana kekerasan, konsumsi minuman keras, serta kasus yang melibatkan perempuan dan anak.Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata setiap anggota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.“Kebaikan yang kita tanam hari ini akan kembali kepada kita, mungkin bukan sekarang, tetapi bisa bermanfaat bagi anak cucu kita,” kata Kapolda.Di akhir arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel Polri untuk menjaga marwah institusi serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.“Mari kita terus berbuat baik, menjaga kehormatan institusi, dan melaksanakan tugas dengan semangat. Jadilah kebanggaan keluarga, masyarakat, dan organisasi,” tutupnya.Kunjungan kerja Kapolda Maluku di Kepulauan Tanimbar menunjukkan komitmen nyata Polda Maluku dalam memperkuat soliditas internal dan memastikan kesiapan personel di wilayah kepulauan. Penekanan pada integritas, moralitas, dan respons cepat pelayanan mencerminkan arah reformasi kultural Polri dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Di tengah dinamika sosial serta tantangan era digital yang berkembang pesat, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. PNO-12
09 Des 2025, 21:53 WIT
Kapolda Maluku Pastikan Polres Tanimbar Siaga Hadapi Ancaman Keamanan di Perbatasan
Papuanewsonline.com, Tanimbar - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan peninjauan langsung ke Markas Komando (Mako) Polres Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (…). Kunjungan ini menjadi agenda strategis Kapolda untuk memastikan kesiapan satuan, kualitas pelayanan publik, dan kondisi operasional Polres di wilayah perbatasan selatan Provinsi Maluku.Kehadiran Kapolda disambut prosesi adat oleh Tua Adat Desa Olilit, ditandai dengan pengalungan syal kepada Kapolda dan pemberian bunga tangan kepada Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan kepolisian daerah.Peninjauan dilakukan setelah Kapolda menerima laporan situasi dari Wakapolres Kepulauan Tanimbar mengenai kondisi keamanan, dinamika kamtibmas, dan progres operasional satuan. Seluruh personel Polres memberikan jajar hormat sebagai bentuk penghargaan, kemudian Kapolda berjabat tangan dengan seluruh anggota sebagai simbol kedekatan dan penguatan moral personel di lapangan.Turut mendampingi Kapolda dalam peninjauan, antara lain: Ketua Bhayangkari Daerah Maluku, Karo SDM Polda Maluku, Dirreskrimum Polda Maluku, Dirbinmas Polda Maluku, Dirpolairud Polda Maluku, Pengurus Bhayangkari Daerah, Kapolres Kepulauan Tanimbar, pejabat utama, serta personel Polres Kepulauan Tanimbar dan Sat Brimob Polda Maluku.Dalam keterangannya, Kapolda menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja kepolisian di daerah.“Peninjauan ini adalah bagian dari rangkaian kunjungan kerja kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya ingin melihat langsung kondisi satuan, bagaimana kesiapan personel, serta bagaimana pelayanan kepada masyarakat berjalan setiap hari. Kehadiran kami di sini untuk memastikan seluruh tugas kepolisian berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Kapolda.Kapolda juga menyoroti peran strategis Polres Kepulauan Tanimbar dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah perbatasan.“Polres Kepulauan Tanimbar memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah perbatasan selatan Provinsi Maluku ini. Saya berharap seluruh personel tetap menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta selalu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujarnya.Selain penguatan kinerja, Kapolda menekankan agar hubungan antara pimpinan dan anggota terus dijaga dalam suasana kebersamaan.“Kehadiran saya bukan sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan seluruh personel mendapatkan perhatian, dukungan, dan pembinaan yang mereka butuhkan. Kita harus bekerja bersama dan menunjukkan bahwa Polri hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.Kegiatan peninjauan ditutup dengan sesi foto bersama Kapolda beserta jajaran Bhayangkari dan personel Polres Kepulauan Tanimbar. Agenda resmi berakhir pukul 16.35 WIT, sebelum Kapolda melanjutkan penyampaian arahan kepada seluruh personel.Kunjungan Kapolda Maluku ke Polres Kepulauan Tanimbar menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan satuan dari dalam, bukan semata seremonial. Langkah mengecek langsung kondisi fasilitas, berdialog dengan anggota, hingga menerima laporan operasional mencerminkan komitmen pembenahan sistemik, terutama di wilayah strategis perbatasan.Kehadiran pejabat utama Polda dalam rombongan menegaskan bahwa Tanimbar mendapat perhatian serius dari Polda Maluku, baik dalam konteks stabilitas keamanan perbatasan, pelayanan publik, hingga kesiapan menghadapi dinamika kamtibmas. Penegasan Kapolda agar anggota menjaga profesionalisme dan etika pelayanan publik menjadi pesan penting di tengah tuntutan masyarakat atas institusi Polri yang transparan dan humanis.Pendekatan kepemimpinan yang membangun moral anggota, seperti jabat tangan dengan seluruh personel, menjadi simbol perubahan kultur organisasi berbasis kedekatan, bukan jarak hierarki. Praktik ini menegaskan bahwa pembinaan personel adalah faktor kunci dalam memastikan stabilitas keamanan dan kualitas pelayanan kepolisian di daerah terpencil sekalipun. PNO-12
09 Des 2025, 21:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
