Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Pasar Murah Polri di Semarang: Alumni Akpol 90 Hadirkan Harga Terjangkau untuk Rakyat
Papuanewsonline.com, Semarang –
Kepedulian Polri terhadap masyarakat bukan sekadar jargon. Melalui Gerakan
Pangan Murah Polri, jajaran kepolisian di seluruh Indonesia terus menunjukkan
bakti nyata dalam menjaga kestabilan harga dan membantu rakyat memenuhi
kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Di Kota Semarang, Alumni Akademi
Kepolisian (Akpol) Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata turun langsung menggelar Pasar
Murah di Kecamatan Pedurungan pada Sabtu (23/8/2025). Kegiatan ini berlangsung
meriah dengan dukungan Perum Bulog sebagai mitra strategis dalam menyediakan
bahan pangan berkualitas. Acara di Pedurungan ini tidak
hanya menjadi ajang distribusi pangan murah, tetapi juga momentum silaturahmi
Polri dengan masyarakat. Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H.,
M.Hum., M.Si., M.M., hadir secara langsung dan disambut hangat oleh Karo SDM
Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Noviana Tursanurohmad, serta sejumlah Pejabat
Utama Polda Jateng. Kehadiran Wakapolri menambah
semangat masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi. Senyum, sapaan,
hingga interaksi hangat tercipta di tengah suasana pasar murah yang penuh
antusiasme. Tidak heran bila lokasi pasar
murah dipadati ratusan warga. Pasalnya, harga bahan pokok yang dijual
benar-benar di bawah pasaran. Adapun bahan pangan yang disalurkan antara lain: 600
kilogram telur dengan harga Rp 23.000/kg, 500 kilogram gula pasir dengan harga
Rp 15.000/kg, 300 kilogram tepung dengan harga Rp 10.000/kg, 2.000 liter minyak
goreng dengan harga Rp 15.000/liter dan 8 ton beras SPHP dengan harga Rp 55.000
per karung (5 kg). Warga menyambut dengan sukacita.
Salah satunya, Ibu Anis dari Kelurahan Palebon, yang tampak bahagia setelah
membawa belanjaannya.
“Tadi saya beli beras 2 kantong, minyak 2 liter, telur 1 kg. Harganya jauh
lebih murah, Pak, dibanding pasar. Makanya begitu tahu ada pasar murah, saya
langsung datang,” ujarnya penuh senyum. Pasar murah ini bukan hanya soal
harga terjangkau. Lebih jauh, kegiatan ini menghadirkan kedekatan emosional
antara aparat kepolisian dan masyarakat. Suasana hangat terlihat ketika anggota
Polri membantu warga memilih bahan pangan dan menenteng belanjaan mereka. Selain itu, program ini juga
memberi rasa aman dan kepercayaan bahwa negara, melalui Polri dan Bulog, hadir
di tengah rakyat saat mereka membutuhkan. Kegiatan yang digelar oleh Alumni
Akpol 90 di Semarang hanyalah salah satu titik dari ribuan kegiatan serupa di
Indonesia. Tercatat, Polri telah menjalankan hampir 20.000 titik pasar murah
dan menyalurkan puluhan ribu ton beras ke berbagai pelosok negeri. “Gerakan ini akan terus
berlanjut. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari
hadirnya Polri di tengah kehidupan sehari-hari,” demikian pesan Wakapolri. Penulis: GF Editor: GF
24 Agu 2025, 15:17 WIT
DPRK Mimika Sidak Telkomsel: Transparansi & Solusi Konkret Jadi Tuntutan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Keluhan masyarakat Mimika terkait buruknya layanan internet akhirnya direspons
serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Pada Jumat
(22/8/2025), Komisi II DPRK Mimika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
kantor PT Telkomsel Timika guna meminta klarifikasi langsung atas gangguan
jaringan yang dirasakan warga sejak beberapa waktu terakhir. Rombongan Komisi II yang dipimpin
Wakil Ketua II, Mariunus Tandiseno, bersama Sekretaris Komisi Adrian Andhika
Thie dan sejumlah anggota lainnya, menegaskan bahwa pihak operator tidak boleh
membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Dalam pertemuan itu, Mariunus
Tandiseno menyampaikan bahwa transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak
merasa dibohongi atau dibiarkan menebak-nebak penyebab gangguan. "Kami minta Telkom dan
Telkomsel terbuka kepada masyarakat. Dewan juga perlu informasi yang jelas agar
bisa meneruskan kepada konstituen kami. Jangan sampai masyarakat merasa
dirugikan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tegas Mariunus. Senada dengan itu, Sekretaris
Komisi II Adrian Andhika Thie juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jujur
dan tepat waktu. "Masyarakat perlu tahu kapan
jaringan bisa pulih kembali. Jangan hanya janji-janji. Selain itu, kompensasi
harus dipikirkan, karena layanan sudah dibayar penuh oleh pelanggan," ujar
Adrian. Ia bahkan mengusulkan agar
Telkomsel menyediakan perangkat alternatif seperti Starlink sebagai solusi
sementara, terutama untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan
kantor pemerintahan yang sangat bergantung pada internet. Menanggapi desakan DPRK, Kepala
Telkom Timika, Jangkir Simbiak, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh
perbaikan kabel bawah laut yang rusak. Menurutnya, pengerjaan teknis tengah
dilakukan secara intensif dan diperkirakan rampung pada awal hingga akhir
September. Sementara itu, Manager Telkomsel
Timika Bagian Network, Efra, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada
masyarakat Mimika. "Kami memahami betul
keresahan masyarakat. Perbaikan sedang berjalan, dan kami berharap jaringan
segera normal kembali agar pelanggan dapat menikmati layanan tanpa
hambatan," katanya. Sidak ini diikuti oleh jajaran
Komisi II DPRK Mimika: Wakil Ketua II Marianus Tandiseno, Sekretaris Adrian
Andhika Thie, serta anggota Dessy Putrika Ross Rante, Luther Beanal, dan Merry
Pongutan. Langkah DPRK Mimika ini menjadi
bukti keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Warga berharap pengawasan ketat dari DPRK dapat memastikan Telkomsel tidak
sekadar memberikan janji, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang bisa
dirasakan langsung oleh pelanggan. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Agu 2025, 14:37 WIT
Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Isu kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia juga ikut menjadi
perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi di
lapangan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan inspeksi
mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan gudang beras di Kota
Jayapura, Jumat (22/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk
menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan
bahan pangan pokok, khususnya beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat
Papua. Dalam sidaknya, Fatoni menemukan
fakta menarik. Sejumlah retail modern masih menjual beras dengan harga lama
karena stok lama masih tersedia. Namun, di beberapa titik penjualan, terutama
di pasar tradisional, harga beras mengalami kenaikan antara Rp2.000–Rp3.000 per
kilogram. Menyikapi hal tersebut, Fatoni
menekankan bahwa kunci pengendalian harga ada pada kelancaran distribusi. “Yang terpenting adalah stok
tetap mengalir dari gudang ke pasar. Kalau stok lancar, harga bisa kita jaga
agar tetap stabil,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga
mengungkapkan kondisi ketersediaan pangan di Papua. Ia menyebutkan bahwa stok
beras di Gudang Bulog Papua mencapai 10.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat selama empat bulan ke depan. Tak hanya itu, masih ada tambahan
pasokan berupa 75 ton beras dari gudang swasta serta 300 ton yang saat ini
berada di Pelabuhan Jayapura dan siap didistribusikan. “Dengan stok yang ada,
masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin kebutuhan pangan, khususnya
beras, tetap tersedia,” ujar Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa Pemprov Papua akan memperketat pengawasan distribusi beras dengan
melibatkan Bulog, OPD terkait, hingga pihak swasta. Tujuannya, agar tidak ada
hambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pasar serta untuk menekan potensi
permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan
menyiapkan skema intervensi pasar jika ditemukan kenaikan harga yang tidak
wajar. Di akhir sidaknya, Fatoni
mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu kelangkaan pangan dan
tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperburuk keadaan. “Pemerintah akan terus
mengawal dan memastikan harga pangan terkendali. Mari kita hadapi situasi ini
dengan tenang, karena stok beras kita aman,” pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini,
pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Papua tetap terjaga, sekaligus
memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah situasi fluktuasi harga pangan
nasional. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:10 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia
usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan
mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel
Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan
terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul
bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha
di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu
menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS
RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini
hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan
mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani
prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami
bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko
tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan
tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh
perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini
tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat
posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa
lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan
penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM,
perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya
mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah
mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa
sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan
lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana,
terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat
melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi
aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika
berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi
yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil
maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen
untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta
membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara
maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya
sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan
komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih
modern, transparan, dan kompetitif. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 18:33 WIT
Jaringan Hilang Total di Mimika, Warga Serbu Kafe Demi Starlink
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mendadak lumpuh dari aktivitas digital setelah jaringan
telekomunikasi hilang total sejak Kamis (21/8/2025) dini hari. Sejak pukul
05.00 WIT, sinyal ponsel dan layanan internet tidak dapat digunakan sama
sekali. Padahal, sejak 16 Agustus 2025, jaringan internet memang sudah
mengalami gangguan serius, meski masyarakat masih bisa “memaksa” untuk
mengakses layanan dasar. Namun kali ini, kondisi berbeda.
Hilangnya jaringan benar-benar memutus konektivitas masyarakat, baik untuk
urusan bisnis, pekerjaan, maupun komunikasi sehari-hari. Tak ayal, fenomena ini
mendorong warga berbondong-bondong menyerbu kafe-kafe di Kota Timika yang
diketahui menggunakan jaringan Starlink sebagai alternatif. Beberapa kafe yang langsung
diserbu pengunjung antara lain Linear Cafe, TKP Timika, Cafe Mulo, Kini East,
hingga sejumlah kafe lain yang memang sudah lebih dulu menyediakan fasilitas
internet berbasis satelit. Suasana kafe yang biasanya
dipadati pelanggan pada sore atau malam hari, kini berubah sejak pagi.
Kursi-kursi penuh, colokan listrik diperebutkan, dan suasana menjadi riuh oleh
warga yang sibuk membuka laptop atau ponsel masing-masing. Bagi masyarakat Mimika, internet
bukan sekadar hiburan. Banyak warga menggantungkan pekerjaan, usaha, hingga
pendidikan anak pada jaringan daring. Hilangnya sinyal membuat mereka terpaksa
mencari “jalur darurat” agar tetap bisa bekerja dan berkomunikasi. Seorang warga bernama Afrian,
yang ditemui di TKP Cafe, mengaku tak punya pilihan lain selain datang ke kafe. “Baru hari ini ke kafe karena
jaringan sudah hilang total dari jam 5 subuh tadi. Sebelumnya masih bisa pakai
jaringan data, meskipun lambat, tapi sekarang sudah tidak bisa sama sekali,”
ungkapnya. Ia menambahkan, kondisi ini
menyulitkan dirinya yang sehari-hari harus mengirim laporan kerja secara
daring. Bahkan, beberapa warga lain mengaku sampai rela berpindah dari satu
kafe ke kafe lain karena tempat yang didatangi sudah terlalu penuh. Fenomena ini sekaligus
menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat Mimika terhadap akses
internet. Dari sektor usaha kecil hingga bisnis besar, semuanya terpukul oleh
hilangnya layanan telekomunikasi. Sebelumnya, PT Telkom Indonesia
menyebut gangguan disebabkan kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)
Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke. Proses
perbaikan membutuhkan waktu karena harus menunggu kapal khusus yang menangani
kabel optik bawah laut. Namun, bagi masyarakat Mimika,
gangguan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Hilangnya jaringan berarti
hilangnya kesempatan berusaha, menurunnya produktivitas, hingga terhambatnya
akses pendidikan daring. Bahkan layanan pemerintahan yang berbasis internet pun
ikut terganggu. Di tengah kondisi ini, masyarakat
berharap agar perbaikan jaringan segera diselesaikan. Beberapa warga juga
mendesak agar operator seluler memberikan kompensasi yang layak, mengingat
kerugian yang mereka tanggung tidak kecil. Jika situasi seperti ini terus
berulang, banyak pihak menilai perlu ada diversifikasi infrastruktur
telekomunikasi di Papua. Starlink yang kini jadi “penyelamat” dadakan di
Mimika, bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat jaringan
di wilayah-wilayah rawan gangguan. Penulis : Abim Editor : GF
22 Agu 2025, 14:52 WIT
APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025)
berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025. Dalam forum terhormat itu, delapan
fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah,
sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti.
Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar
mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah
pembangunan daerah. Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi
pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai
Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi.
Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi
karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik. Namun, di balik apresiasi itu,
fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira,
menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program
prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKB berharap target
pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru
yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya. Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante,
tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak
menyentuh kepentingan rakyat. “Fraksi Demokrat menolak
anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya. Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan
pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga
mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi
OAP.Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya
meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai
belum digarap maksimal.Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada
pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang
dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya
harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua
lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Sikap fraksi-fraksi ini memberi
pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen
kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas. Kekompakan memberi apresiasi dan
catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak
hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki
hal-hal yang belum maksimal. APBD-P 2025 akan menjadi
instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar
seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan
kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah
bersama. Diharapkan, melalui sinergi
eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro
rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan
daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:22 WIT
Bupati Mimika ‘Sentil’ Telkomsel: Internet Lumpuh, Rakyat Jangan Jadi Korban Diam-Diam!
Papuanewsonline.com, Mimika –
Layanan internet di Papua Selatan dan Papua Tengah masih mengalami gangguan
serius sejak 16 Agustus 2025. Kerusakan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut
(SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke
menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, terutama di sektor ekonomi digital,
pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari. Dampak gangguan ini langsung
dirasakan masyarakat luas. Usaha mikro dan kecil yang bergantung pada pemasaran
online terhenti, transaksi perbankan digital tersendat, hingga proses belajar
mengajar berbasis internet lumpuh. Tidak tinggal diam, Bupati
Mimika, Johannes Rettob, angkat bicara lantang menanggapi keluhan masyarakat
yang merasa dirugikan. Dalam wawancara bersama awak media di Timika, Rettob
menegaskan perlunya tanggung jawab dari pihak operator. Bupati John, sapaan akrab
Johannes Rettob, menilai Telkomsel sebagai anak perusahaan PT Telkom Indonesia
tidak bisa lepas tangan. Menurutnya, gangguan internet bukan hanya sekadar
gangguan teknis, tetapi telah berdampak langsung pada perekonomian rakyat. “Harus ada kuota gratis bagi
masyarakat setelah pemulihan jaringan internet. Harusnya ada kompensasi yang
layak,” tegas Bupati John. Ia menambahkan, kompensasi
tersebut harus diberikan secara nyata, bukan sebatas wacana atau janji. “Masyarakat kehilangan
kesempatan untuk menjalankan usaha, belajar, dan berkomunikasi. Kerugian ini
nyata. Jadi kompensasi juga harus nyata, sesuai kerugian yang dialami,”
sambungnya. Gangguan internet kali ini
memperlihatkan betapa pentingnya infrastruktur digital di Tanah Papua. Tidak
hanya aktivitas ekonomi yang terganggu, masyarakat juga kehilangan akses untuk
berkomunikasi dengan keluarga di luar daerah, bahkan sulit mengakses layanan
kesehatan dan informasi publik berbasis digital. Kondisi ini menurut Bupati John
menunjukkan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap sistem layanan
telekomunikasi di Papua, agar ke depan kejadian serupa tidak berulang. Di sisi lain, Gubernur Papua
Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan harapan agar proses perbaikan jaringan
serat optik Telkom Group bisa segera diselesaikan. PT Telkom Indonesia sendiri
telah menyiapkan kapal khusus untuk memperbaiki SKKL yang mengalami kerusakan
di dua titik koordinat ruas Sorong-Merauke. Proses perbaikan akan
dilaksanakan dalam dua tahap. Jika berjalan lancar, layanan internet di Papua
Selatan dan Papua Tengah diharapkan segera kembali normal, sehingga masyarakat
bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Pernyataan tegas Bupati Mimika
menjadi suara penting yang mewakili keresahan rakyat. Dengan menuntut
kompensasi, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi
korban, tetapi juga mendapatkan haknya atas layanan publik yang seharusnya bisa
diakses tanpa hambatan. Gangguan ini sekaligus menjadi
pelajaran bahwa infrastruktur digital harus mendapat perhatian serius, terutama
di wilayah timur Indonesia yang masih sering menghadapi kendala konektivitas. Penulis : Jidan Editor : GF
22 Agu 2025, 13:13 WIT
Madu Galo Galo dari Balai Gadang Bikin Kagum Tim Kemenko Polkam
Papuanewsonline.com, Padang –
Aroma manis madu segar memenuhi udara ketika Tim Kementerian Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memasuki Koperasi Merah Putih Balai
Gadang. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung selama dua hari, Rabu hingga
Kamis (13-14/8/2025), salah satu produk unggulan daerah ini, madu galo galo,
sukses mencuri perhatian rombongan. Produk lokal yang dikelola secara
mandiri oleh masyarakat ini tidak hanya menawarkan cita rasa khas, tetapi juga
menyimpan potensi ekonomi besar yang dapat mendorong kesejahteraan warga. Brigjen Pol Irwansyah, Asisten
Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan
Negara pada Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko
Polkam, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan
program prioritas nasional berjalan efektif. “Dalam setiap kegiatan di
wilayah, kami akan menyempatkan untuk mengecek program-program yang saat ini
sedang digalakkan pemerintah, seperti dapur MBG, Koperasi Merah Putih, rumah
untuk rakyat, dan lainnya,” ujar Irwansyah. Di Balai Gadang, tim mendapat
kesempatan menyaksikan proses pengelolaan madu galo galo, mulai dari
pengambilan langsung dari sarang hingga pengemasan. Madu ini terkenal langka
karena jenis lebahnya jarang ditemukan di wilayah lain, membuatnya memiliki nilai
jual tinggi dan prospek pasar luas. “Kami lihat potensinya sangat
besar. Kualitasnya di atas rata-rata, dan ini harus diberdayakan agar
manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambah Brigjen Irwansyah. Masyarakat setempat telah mulai
merasakan dampak ekonomi positif dari pengelolaan madu ini, meski skalanya
masih terbatas. Kemenko Polkam pun mendorong agar koperasi mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Selain fokus pada madu galo galo,
rombongan Kemenko Polkam juga meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) di SPN Polda Sumbar, yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi
Gratis. Progres pembangunan SPPG sudah mencapai tahap akhir dengan bangunan
utama berdiri kokoh dan peralatan utama siap digunakan. “Kehadiran kami adalah untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat desa bisa kita bantu dan
dorong mengelola koperasi secara mandiri,” jelas Irwansyah. Kunjungan ini membuktikan bahwa
potensi daerah seperti madu galo galo bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga
aset nasional yang dapat menunjang perekonomian rakyat. Melalui sinergi
pemerintah, koperasi, dan masyarakat, diharapkan produk seperti ini mampu
menembus pasar nasional bahkan internasional. Penulis : GF
Editor : GF
15 Agu 2025, 21:42 WIT
Polres Buru dan Bulog Siapkan 14 Ton Beras Untuk Gerakan Pasar Murah
Papuanewsonline.com, Buru - Kepolisian Resor (Polres) Buru bekerjasama dengan Bulog Kabupaten Buru menyiapkan 14 ton beras untuk kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM).Kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ini digelar di berbagai wilayah Kabupaten Buru, sejak Selasa, 12 Agustus 2025.Sejak awal kegiatan ini digulirkan Polres Buru dan Bulog telah menyalurkan 5 ton beras di Desa Lala, Desa Ubung, dan Desa Jikumaras. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, 5 ton beras kembali disalurkan di Desa Karang Jaya. Sisanya akan didistribusikan ke desa-desa lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Wakapolres Buru Kompol H. Akmil Djapa turun langsung meninjau kegiatan, memastikan proses penyaluran berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran.Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Polri bersama Bulog dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menekan laju inflasi di wilayah Kabupaten Buru.“Gerakan Pasar Murah ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras. Semoga dapat meringankan beban mereka,” ujar Kompol H. Akmil Djapa. PNO-12
15 Agu 2025, 12:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
