Papuanewsonline.com
Perjudian Rolex Kembali Marak di Mimika, Dua Sosok yang Diduga Bos Judi Jadi Sorotan Warga
Diduga Sebar Video Tak Senonoh Seorang Wanita, Pengacara Agli Elkel Dilaporkan Ke Polres Mimika
Aroma "Amis" Dana Hibah KPU Mimika Sangat Menyengat, Temuan BPK 28 Miliar
TNI-Polri Sita Ratusan Butir Amunisi dari Kelompok OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya
Bupati Roni Omba Buka Penyuluhan Hukum, Tegaskan Komitmen Pencegahan Korupsi di Boven Digoel
BERKAS PERKARA KASUS PENGANIAYAAN SISWA MAGANG DI MIMIKA DIKIRIM KE KEJAKSAAN
44.234 LEMBAR SPPT PBB-P2 MIMIKA SIAP DIDISTRIBUSIKAN, KOLLABORASI JADI KUNCI KEBERHASILAN
TARGET PBB-P2 MIMIKA TAHUN 2026 CAPAI RP85,9 MILIAR, NAIK RP1,9 MILIAR DARI TAHUN 2025
BAPENDA MIMIKA SERAHKAN SPPT PBB-P2 TAHUN 2026, TARGET PENERIMAAN CAPAI RP89,4 MILIAR
Kematian Ibu Rumah Tangga Di Mimika Baru Diduga Gantung Diri, Polisi Sedang Selidiki
BERITA TAG Hukum
Homepage
Wakapolda Maluku Ikuti Vicon Kesiapan Operasi Lilin 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H mengikuti video conference (Vicon) terkait kesiapan operasi Lilin Tahun 2025.Vicon kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini dipimpin Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen. Pol. Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si, Jumat (5/12/2025).Saat mengikuti vicon di ruang vicon lantai 2 Markas Polda Maluku, Wakapolda didampingi sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang hadir melalui sarana zoom meeting."Operasi Lilin 2025 tidak hanya berorientasi pada pengamanan secara prosedural, tetapi juga harus mengedepankan makna pelayanan yang sesungguhnya kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru," pinta Komjen M. Fadil Imran dalam arahannya.Beberapa prinsip dasar yang ditekankan dalam pengamanan Nataru di antaranya bahwa Polri harus hadir untuk “menyentuh makna”, bukan sekadar menjalankan formalitas tugas. Komjen Fadil juga menekankan terkait profesionalisme personel harus berjalan beriringan dengan empati. Sementara pelayanan kepada masyarakat harus ditunjukkan melalui kehadiran yang terlihat, pendekatan dialogis, serta respons yang cepat dan tepat.Pentingnya sinergi antar fungsi di tingkat Polda dan Polres, juga diingatkan Komjen Fadil untuk menjadi perhatian utama. Ia juga mengusulkan tagline Operasi Lilin 2025 yakni, “Hadir Menjaga Ibadah, Sukacita, dan Kemanusiaan”, sebagai penguat semangat pengabdian dalam tugas pengamanan.Astamaops Kapolri juga menekankan pentingnya perancangan ulang pola tindak dan komunikasi publik, dengan reposisi fokus pengamanan pada gereja, kegiatan perayaan, serta perlindungan sosial masyarakat. "Seluruh personel agar memahami bahwa tugas yang dijalankan bukan sekadar menjaga mobilitas, tetapi menjaga makna dan rasa aman umat dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari besar keagamaan," pintanya.Terpisah, Wakapolda Maluku Brigjen Imam Thobroni, mengingatkan seluruh jajaran agar dapat menjalankan arahan yang disampaikan Astamaops Kapolri secara baik."Kedepankan makna sesungguhnya dalam melayani masyarakat. Semoga perayaan Nataru di Maluku berjalan aman, damai dan penuh makna," harapnya. PNO-12
08 Des 2025, 19:53 WIT
Indonesia dan Belanda Perkuat Kerja Sama Hukum Lewat Pemindahan Narapidana di Lapas Cipinang
Papuanewsonline.com, Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia
secara resmi memindahkan dua narapidana berkewarganegaraan Belanda sebagai
bagian dari penguatan hubungan bilateral dan kerja sama hukum antara Indonesia
dan Kerajaan Belanda. Proses pemindahan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Cipinang pada (8/12/2025) dan dihadiri pejabat dari kedua negara,
menandai kelanjutan hubungan yang semakin erat dalam isu pemasyarakatan dan
penanganan kemanusiaan.Acara tersebut turut dihadiri Wakil Duta Besar Belanda untuk
Indonesia, Adriaan Palm; Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan
Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram; serta Staf Khusus Bidang Hubungan
Luar Negeri, Ahmad Usmarwi Kaffah. Hadir pula sejumlah pejabat terkait,
termasuk Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan,
Dwinastiti; Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemasyarakatan, Jumadi;
Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Heri Azhari; Kajari Jakarta Barat,
Nurul Wahida; dan Plh. Kalapas Cipinang, Yulius.Dalam keterangannya, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan
Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, menegaskan bahwa proses pemindahan
dua narapidana tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Ia menyampaikan bahwa seluruh proses
administratif hingga teknis telah dipenuhi sesuai permohonan resmi Pemerintah
Belanda dan persetujuan otoritas terkait di Indonesia.Ia menjelaskan bahwa pemindahan ini merupakan bentuk nyata
kerja sama penegakan hukum dan mekanisme kemanusiaan yang telah lama dijalankan
antara kedua negara. Menurutnya, proses tersebut menjadi bukti komitmen
Indonesia dalam memastikan setiap langkah pemindahan narapidana dilakukan
berdasarkan regulasi yang berlaku serta mekanisme negara ke negara yang sah.Surya Mataram memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan
sesuai ketentuan hukum, berlandaskan prinsip hak asasi manusia, serta
memperhatikan standar keamanan dan kesehatan para warga binaan. Ia menyebut
bahwa narapidana Siegfried Mets berada dalam kondisi stabil setelah menjalani
perawatan medis, sementara narapidana Ali Tokman dinyatakan sehat dan siap
dipindahkan.Sementara itu, Wakil Duta Besar Belanda, Adriaan Palm,
menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan dukungan penuh Pemerintah
Indonesia. Menurutnya, langkah pemindahan tersebut mencerminkan hubungan baik
antara kedua negara dan menunjukkan bahwa kerja sama bilateral dapat
berlangsung secara harmonis berdasarkan prinsip kemanusiaan dan saling
menghormati proses hukum masing-masing negara.Dua warga binaan yang dipindahkan adalah Siegfried Mets
(74), narapidana kasus psikotropika dengan vonis pidana mati, serta Ali Tokman
(65), narapidana kasus narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup. Keduanya
telah menjalani masa pidana di Indonesia sebelum akhirnya dipulangkan ke
Belanda melalui mekanisme resmi antarnegara.Siegfried Mets sebelumnya menjalani perawatan medis di RS
Polri setelah mengalami cedera fraktur akibat terjatuh, sedangkan Ali Tokman
dinyatakan dalam kondisi kesehatan yang baik meskipun memiliki riwayat
hipertensi yang telah ditangani secara medis. Setelah dinyatakan layak,
keduanya dijadwalkan diterbangkan ke Amsterdam menggunakan maskapai KLM melalui
Bandara Internasional Soekarno–Hatta.Seluruh biaya pemindahan kedua narapidana tersebut
ditanggung langsung oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Melalui pernyataan resmi,
pihak Kedutaan Besar Belanda di Jakarta juga menyampaikan apresiasi atas kerja
sama yang berlangsung lancar dan profesional.Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam
menjunjung tinggi kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan
pemasyarakatan, penegakan hukum, dan layanan berbasis kemanusiaan. Langkah ini
diharapkan semakin memperkuat jembatan kolaborasi antara Indonesia dan Belanda
dalam menangani isu-isu hukum lintas negara di masa mendatang.(GF)
08 Des 2025, 20:01 WIT
Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa, Wakapolda Maluku Tekankan Pentingnya Penanganan secara Humanis
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku menggelar simulasi pengamanan aksi unjuk rasa (Unras) di lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Jumat (5/12/2025).Wakil Kepala Polda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, menyaksikan langsung kegiatan simulasi penanganan unras yang berujung anarkis. Ia sekaligus resmi menutup Apel Kasatwil 2025. Simulasi pengamanan unras dalam rangkaian Apel Kasatwil 2025 ini turut disaksikan Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Rumondor, sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon, Kombes Pol. Dr. Yoga Putra Prima Setya, S.I.K., M.I.K.Simulasi pengamanan aksi demonstrasi yang turut dihadiri para Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, dan Kasat Samapta dari seluruh jajaran Polres/ta jajaran ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota di lapangan, salah satunya bertindak secara humanis.Wakapolda Maluku dalam sambutannya menutup apel Kasatwil 2025, mengaku kegiatan simulasi pengamanan unras diselenggarakan sebagai upaya preventif agar para Kapolres dan pejabat terkait di lapangan dapat bertindak cepat dan tepat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam penanganan diharapkan dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi massa demonstrasi yang bersifat anarkis.Brigjen Imam Thobroni juga menyampaikan beberapa hal mendasar terkait akselerasi percepatan Polri. Ia menekankan pelatihan seperti simulasi bukan hal baru, tapi jangan dianggap remeh.“Semakin sering kita berlatih, semakin sering kita melakukan, maka akan semakin terampil,” ujar Wakapolda.Wakapolda mengungkapkan pentingnya pelatihan, seperti seorang atlet bulu tangkis yang harus berlatih setiap hari agar menjadi hebat. "Seorang juara dunia jika berhenti berlatih dalam jangka waktu 2 bulan, dia akan mulai dari nol lagi. Sama seperti kita, jika tidak dilatih terus menerus, kita akan lupa," tegasnya.Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait empat program utama yang telah dijabarkan Kapolda Maluku. Inti dari semua program tersebut yaitu negara harus hadir dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.Menurutnya, menjadi polisi di era sekarang tidak mudah karena cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Setiap personel diminta untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.“Jika semua dibenahi, citra polisi akan membaik di mata masyarakat dan media sosial. Semoga kita bisa menjaga situasi yang aman dan damai,” tutupnya.Terpisah, Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol. Ronald Rumondor S.I.K, mengungkapkan, kegiatan simulasi peragaan unjuk rasa merupakan tindak lanjut dari upaya Polri untuk meningkatkan pelayanan pengamanan unjuk rasa. "Kita ketahui bahwa unras diatur oleh undang-undang 998 masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat salah satunya dengan unjuk rasa," ungkap Rumondor kepada wartawan.Tugas Polri, kata Kombes Rumondor, adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa. "Dengan simulasi ini diharapkan anggota-anggota yang melaksanakan pelayanan unjuk rasa ini lebih humanis, lebih memperhatikan keselamatan dari para peserta unjuk rasa, lebih memperhatikan orang orang yang lokasinya berada di tempat unjuk rasa," ungkapnya.Setiap tindakan yang diambil dan dapat berdampak kepada keselamatan saat penanganan unras, Rumondor, mengaku akan diinformasikan terlebih dahulu."Contoh, bapak-bapak ibu-ibu atau anak-anak segera ke samping karena kami akan menembakkan gas air mata. Jadi hal-hal seperti itu kami lakukan perubahan-perubahan," ujarnya.Kombes Rumondor berharap dengan berbagai perubahan yang dilakukan, maka pelayanan pengamanan unjuk rasa semakin lebih baik, tidak ada korban jiwa, dan tidak ada kerugian material. "Dan semoga penyampaian pendapat bisa diterima, masyarakat bisa menyampaikan unek unek, tidak diprovokasi, tidak ada pengaruh-pengaruh lain yang masuk, sehingga tujuan dari mereka menyampaikan pendapat tidak buyar oleh orang-orang yang memprovokasi atau yang menumpang, ini tujuan dari peragaan hari ini," jelasnya.Sebelumnya, pada hari pertama simulasi Rabu kemarin,(4/12/2025), difokuskan pada pelayanan kepolisian. Kombes Rumondor mengaku pelayanan kepolisian masih perlu dioptimalkan. Masih ada pengaduan masyarakat yang terlalu lambat direspon. "Dengan pelatihan dari kemarin kami melatih agar kalau ada aduan laporan dari masyarakat semakin cepat responnya. Perintah Bapak Kapolda 10 menit sudah ada di tempat orang yang memohon pertolongan atau mengadukan ada permasalahan," tegasnya. PNO-12
06 Des 2025, 07:55 WIT
Bentuk Satgas Gabungan, Kapolri dan Menhut Telusuri Temuan Kayu di Bencana Aceh dan Sumatera
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar doorstop usai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis malam (4/12/2025). Pertemuan tersebut membahas penanganan temuan kayu yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat.Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.“Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.“Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.“Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.“Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri. PNO-12
05 Des 2025, 19:14 WIT
Dialog Literasi Kebangsaan STIK: Polri Libatkan Generasi Muda Perkuat Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kepercayaan publik dengan melibatkan peran aktif generasi muda. Hal ini disampaikan oleh Dosen Utama Kepolisian Tk. I STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Gupuh Setiyono, S.I.K., M.H., dalam sebuah diskusi bersama mahasiswa STIK-PTIK dan mahasiswa lainnya pada hari, Kamis (04/12/2025).Dalam sesi dialog tersebut, Irjen Gupuh menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik sangat penting bagi wajah Polri ke depan. “Agar informasi yang diterima oleh masyarakat tentang kinerja Polri ini ke depan bisa dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang lebih baik,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran generasi muda dalam proses perubahan institusi. “Pastinya kami mengharapkan peran aktif dari seluruh generasi muda, khususnya Gen Z ini, bahwa institusi Polri itu adalah milik kita bersama,” tegasnya.Menurutnya, keterlibatan anak muda bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembentukan masa depan Polri. “Nantinya mereka juga, di Polri sendiri, ada Gen Z. Tadi yang diskusi adalah generasi-generasi mereka juga. Sehingga ke depan yang akan mengawal Polri adalah mereka-mereka juga,” kata Irjen Gupuh.Ia menambahkan bahwa Polri perlu menyesuaikan diri dengan pola pikir dan kebutuhan generasi muda agar tidak terjadi jarak komunikasi. “Nantinya kita menyesuaikan apa yang diinginkan oleh Gen Z, sehingga hubungan antara Polri dan masyarakat ini tidak ada ‘lag’-nya, tidak ada yang hilang, sehingga nyambung terus,” jelasnya.Irjen Gupuh menyebutkan bahwa kegiatan dialog ini merupakan bagian dari strategi Polri untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang sedang dan akan dilakukan institusi kepolisian. “Ini juga bagian dari strategi Polri untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Polri, kami memahami apa yang diinginkan. Antara lain kecepatan, ketepatan, dan akurasinya,” ungkapnya.Ia berharap diskusi terbuka seperti ini bisa memperkuat pemahaman publik mengenai arah perubahan Polri sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk memberikan masukan konstruktif. “Lebih baik kita tanyakan langsung kepada Gen Z yang ada di sini,” tambahnya.Melalui pendekatan yang lebih inklusif ini, Polri menargetkan terciptanya hubungan yang lebih solid, modern, dan adaptif antara kepolisian dan masyarakat. PNO-12
05 Des 2025, 18:51 WIT
Karo Ops Pimpin FGD Penguatan Kesiapan Teknis Pengamanan Jajaran Polres
Papuanewsonline.com, Ambon – Polda Maluku melalui Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, SIK., M.Si., menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam mematangkan skema pengamanan serta penanganan potensi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Markas Polda Maluku, Kamis (4/11/2025).Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald menegaskan bahwa kesiapan pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan koordinasi lintas fungsi, pendekatan humanis, dan penegakan prosedur yang presisi. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang membutuhkan langkah antisipatif dan respons cepat dari satuan kewilayahan.“FGD ini digunakan untuk menyelaraskan persepsi dan merumuskan langkah-langkah Presisi dalam menghadapi dinamika unjuk rasa. PPrioritas utama kita adalah pengamanan lokasi vital, pengaturan arus lalu lintas, serta memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan damai tanpa mengganggu ketertiban,” tegas Kombes Pol Ronald.FGD dirancang untuk menyusun rencana pengamanan secara menyeluruh. Tiga fokus utama yang dibahas antara lain: Analisis potensi kerawanan dan titik kumpul massa, Perencanaan penempatan personel dan penggunaan sarana-prasarana pengamanan serta Peningkatan koordinasi fungsional antara Sat Samapta (Pengendali Massa), Sat Intelkam (Deteksi Dini), dan Sat Binmas (Pendekatan Persuasif).Melalui forum ini, Polda Maluku memastikan seluruh unsur operasional memahami pembagian tugas, mitigasi risiko, serta SOP dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di ruang publik.Kegiatan diskusi dihadiri para pejabat utama dari Polres/ta jajaran Polda Maluku yang memegang peran sentral dalam operasi pengamanan, di antaranya:Kapolresta Pulau AmbonPara Kabag Ops Polres JajaranPara Kasat SamaptaPara Kasat BinmasPara Kasat IntelPara Ka SPKT PolresKombes Pol Ronald menekankan bahwa kemampuan membaca situasi, komunikasi lapangan yang baik, serta kesiapan prosedural menjadi kunci terciptanya pengamanan unjuk rasa yang profesional.Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pola pengamanan yang Profesional, Responsif, dan Prosedural, sesuai prinsip Presisi. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan menghadirkan Polri yang terukur dalam merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam berdemokrasi.Kegiatan FGD Polda Maluku mencerminkan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir ketika unjuk rasa berlangsung, tetapi melakukan antisipasi matang melalui analisa kerawanan, pemetaan titik kumpul massa, hingga koordinasi teknis lintas fungsi.Penekanan pendekatan humanis dan persuasif yang dikombinasikan dengan ketegasan berbasis SOP menjadi catatan penting. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dijamin, sementara ketertiban umum tetap terjaga.Dari sisi komunikasi publik, kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Maluku pada transparansi dan kesiapan menghadapi dinamika sosial politik di daerah. Model FGD seperti ini memperkuat kapasitas satuan kewilayahan, sekaligus menjadi indikator kedewasaan institusi dalam merespons situasi yang sensitif. PNO-12
05 Des 2025, 18:42 WIT
Gelar Apel Kasatwil: Kapolda Tekankan Respon Cepat Personel dalam Laporan Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2025 yang digelar di gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (4/12/2025).Apel Kasatwil yang diikuti seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Maluku, Kapolres/ta jajaran beserta PJU-nya ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.Dalam arahannya, Kapolda menekankan beberapa hal penting untuk dijalankan seluruh personel. Seperti 4 program kerja prioritas pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan 7 sasaran strategis. Dari sejumlah program kerja, Kapolda tekankan mengenai respon cepat personel dalam merespon laporan masyarakat."Bagaimana kita bersama menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, bagaimana menjalankan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berperan aktif mendukung program pemerintah, pembinaan sumber daya kepolisian yang bermoral profesional dan modern yang semuanya ini ada dalam 4 program kerja saya. Sasarannya itu ada pada 7 sasaran strategis," tegasnya.Kapolda meminta seluruh personel berperan aktif, fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diemban. "Kira-kira Kabag Ops itu bagian mana yang penting, Kasat Intel itu bagian mana yang penting," kata Kapolda mengingatkan.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menegaskan terkait bagaimana pelayanan kepolisian kepada masyarakat dapat mencerminkan negara hadir. "Kalau ada konflik sosial polisinya cepat datang, kalau ada panggilan 110 polisinya cepat datang, kalau misalkan ada pelayanan SIM polisinya ramah-ramah, layanan SSB, SKCK, pelayanan penegakan hukum polisinya ada, perilaku anggota yang menyimpang polisinya ada. Jadi pelayanan kita merupakan representatif dari negara hadir," tegasnya.Secara terpisah kepada wartawan, Kapolda mengaku penyelenggaraan apel Kasatwil merupakan tindak lanjut dari apel Kasatwil yang dilaksanakan Mabes Polri. "Salah satu sasaran kita itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, negara harus hadir," tambahnya.Prof. Dadang mengaku dalam apel kasatwil ada beberapa sasaran strategi yang disampaikan yaitu membangun hubungan kedekatan dengan masyarakat, serta kerjasama dengan stakeholder yang produktif. "Kemudian juga eksistensi kita di media sosial dan media mainstream, serta mendengarkan dan merespon keluhan masyarakat sampai kemudian tampil secara profesional," jelasnya.Ia mengaku, Polda Maluku dan jajaran saat ini terus meningkatkan manajemen kinerja yang didasarkan dengan perencanaan intelegen dan fungsi kepolisian lainnya. "Kesemuanya itu kami wujudkan untuk mendukung ataupun memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, itu targetnya. Karena Polisi ada hadir untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.Menurutnya, terdapat beberapa urgensi yang harus segera dilaksanakan. Pertama, yakni ekosistem respon time atau waktu cepat polisi datang apabila ada kejadian atau panggilan masyarakat. "Jadi kalau misalkan ada masyarakat panggil di call center 110 polisi harus datang," tegasnya.Bahkan, Kapolda mengaku kini tengah menjalankan pilot project terkait pelayanan cepat personel di Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease. Ia mengaku polisi harus datang ke lokasi kejadian saat merespon panggilan 110 di bawah 10 menit. "Saya hitung berapa kira-kira jumlah kendaraan yang ada, personelnya, dan pengaturannya bagaimana sehingga respon timenya itu harus di bawah 10 menit, kalau di atas 10 menit kita evaluasi," ujarnya.Evaluasi, kata Kapolda, terus dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang ada dalam merespon cepat laporan masyarakat. "Kalau misalkan yang kurang kita tidak punya kendaraan roda empat, minimal polisi datang pakai roda dua. Targetnya adalah polisi cepat datang Jadi fokus yang di Maluku itu kita buatkan project di Polresta Ambon," ucapnya. Irjen Dadang berharap ada masukan yang membangun dari masyarakat. "Misalkan anggota masih lambat datang, kita perlu feedback itu. Misalkan panggilan 110 nggak ada yang ngangkat, kita perlu feedback itu dengan program namanya kita mendengar dan respon keluhan masyarakat baik dalam bidang penegakan hukum maupun pelayanan," jelasnya. Kapolda sendiri untuk mendengar keluhan dan masukan masyarakat telah membuka layanan chating di aplikasi whatsapp. "Saya sendiri juga sudah membuka WA, gunanya untuk menampung kira-kira apa feedback dari masyarakat keluhan masyarakat termasuk respon saya untuk apabila ada keluhan," ujarnya.Kendati begitu, Kapolda mengaku tidak semua aduan masyarakat dapat segera dituntaskan semudah membalikan telapak tangan. "Ada beberapa aduan yang bisa cepat kita tangani, ada yang memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk yang sangat lama itu biasanya kasus-kasus seperti penemuan mayat, pertanahan, penipuan, penggelapan, dan termasuk kasus-kasus yang penipuan online," katanya.Menurut Kapolda, setiap persoalan dapat cepat ditangani apabila ditemukan alat bukti yang kuat, termasuk misalkan kalau ada anggota melakukan tindakan yang tidak profesional. "Saya sudah mengkategorikan kelompok pengaduan. Kita berharap sampai ke bawah dapat dilakukan dengan baik," jelasnya.Dikatakan, pengaduan yang masuk ke WA Kapolda didominasi oleh kasus-kasus penegakan hukum. "Yang masuk ke WA saya hampir 51% kasus penegakan hukum. Untuk call center 110 itu kebanyakan masyarakat meminta bantuan kepolisian untuk datang, misalkan ada orang minum-minum dan membunyikan musik sampai jam 2 malam, polisi datang, respon time kita di situ. Ada kerumunan massa yang berpotensi terjadi konflik, hingga penemuan mayat dan kasus gantung diri," jelasnya.JELANG NATAL DAN TAHUN BARULebih lanjut, Kapolda menyampaikan, Polda Maluku telah bersiap untuk menjalankan Operasi Lilin Salawaku 2025 untuk mengamankan perayanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)."Kita akan melaksanakan operasi Lilin Salawaku, sebelumnya kita akan pra kondisi, kita melakukan imbauan kepada masyarakat," ungkapnya.Polda Maluku beserta jajaran juga akan melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD), termasuk berkoordinasi, bekerja sama dengan stakeholder seperti TNI Polri dan pemerintah provinsi serta pihak-pihak terkait lainnya. "Kita akan berkoordinasi pengamanan kegiatan keagamaan dengan melibatkan lintas agama. Kita akan laksanakan apel nanti dengan pemuda-pemuda ormas lintas agama untuk sama-sama menjaga agar perayaan nataru berjalan dengan aman," pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:45 WIT
Usai Audiensi dengan KIP, Kapolri Siap Lakukan Perubahan Guna Menjadi Institusi yang diandalkan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025). "Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik," kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. "Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik," ujar Sigit. Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas. "Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat," ucap Sigit. Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan. "Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Berkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya," tutup Sigit. PNO-12
05 Des 2025, 17:29 WIT
Muhammad Rullyandi: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Sebagai Kemunduran Reformasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri, khususnya usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, gagasan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan justru berpotensi menjadi langkah mundur dalam penataan kelembagaan negara.Dalam pandangannya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejalan dengan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Ketentuan tersebut, kata Rullyandi, merupakan bagian penting dari agenda reformasi yang menegaskan pemisahan TNI-Polri dan penguatan peran Polri sebagai alat negara.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan desain yang sudah final dalam kerangka reformasi. Penempatan ini justru memastikan Polri dapat menjalankan fungsi keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara efektif,” ujar Muhammad Rullyandi.Ia menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan Polri telah berlangsung panjang, baik secara struktural maupun instrumental, dan merupakan hasil evolusi penataan institusi kepolisian sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Berbagai perubahan posisi Polri mulai dari pernah ditempatkan di bawah Perdana Menteri hingga kembali berada di bawah Presiden menunjukkan proses konsolidasi peran strategis Polri dalam struktur negara.Secara filosofis, ujar Rullyandi, keberadaan kepolisian merupakan unsur fundamental dalam pembentukan negara modern. Di berbagai belahan dunia, polisi diposisikan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Model kepolisian pun bervariasi, mulai dari yang terfragmentasi seperti di Amerika Serikat hingga yang tersentralisasi seperti di Prancis dan Jepang.Indonesia, sebagai negara kepulauan, menurutnya tepat memilih model kepolisian terintegrasi yang berada di bawah Presiden, dengan struktur komando dari pusat hingga daerah melalui Polda, Polres, dan Polsek. Sistem ini dinilai mampu memastikan efektivitas keamanan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.“Koordinasi antara Presiden sebagai kepala negara dan Polri sebagai aparat negara akan jauh lebih efisien bila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menempatkannya di bawah kementerian justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi,” tegas Rullyandi.Ia menambahkan bahwa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pembantu Presiden juga sudah mengisi fungsi strategis dalam penetapan arah kebijakan kepolisian serta pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan struktur tersebut, tidak ada alasan untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian.“Kompolnas sudah menjalankan peran sebagai auxiliary state organ yang membantu Presiden dalam fungsi kepolisian. Dengan desain seperti ini, struktur birokrasi tetap efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.Rullyandi menegaskan bahwa usulan menempatkan Polri di bawah kementerian bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mendorong profesionalisme, modernisasi, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah pilihan paling tepat untuk menjawab kebutuhan negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:05 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
