logo-website
Kamis, 05 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Hukum Homepage
Polri Temukan Mayat Wanita di Depan Gereja GKPA Huta Godang, Batang Toru Papuanewsonline.com, Batang Toru – Tim gabungan Unit K9 SAR Mabes Polri, Unit K9 Polda Sumut, serta Sat Brimob Batalyon C Polda Sumut menemukan sesosok mayat wanita di depan Gereja GKPA Desa Huta Godang, Kabupaten Batang Toru, pada Kamis (4/12/2025). Penemuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencium bau menyengat di sekitar lokasi.Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyisiran. Pada saat pencarian, anjing pelacak K9 jenis Dasa memberikan reaksi di satu titik mencurigakan. Handler K9, Aipda Hasan, kemudian melaporkan temuannya kepada Katim, Kompol Kadarman, dan Iptu Erasmus.Setelah dilakukan pembukaan pada titik yang ditandai K9, tim menemukan sesosok jenazah perempuan dengan identitas yang masih belum diketahui. Penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Basarnas untuk proses evakuasi.Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, membenarkan adanya temuan tersebut dan mengatakan bahwa langkah cepat tim K9 merupakan bentuk respon cepat Polri terhadap laporan masyarakat.“Tim K9 bergerak cepat setelah mendapat laporan warga. Anjing pelacak berhasil mengarahkan tim ke titik bau dan ditemukan satu korban perempuan. Saat ini proses identifikasi masih berlangsung dan Polri berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitas korban.“Polri berkomitmen untuk memastikan proses penyelidikan berjalan objektif, transparan, dan tuntas. Kami juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk menghubungi kepolisian setempat,” tambahnya.Saat ini, jenazah telah dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. PNO-12 05 Des 2025, 16:59 WIT
Masuki Pengamanan Nataru 2025, Polda Maluku Manfaatkan Drone untuk Pemantauan Udara Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global. Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks."Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas," kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025). “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. PNO-12 05 Des 2025, 15:53 WIT
Penegakan Hukum Yang Abal-Abal, Komisi III DPR RI Siap Panggil Pejabat Tinggi MA dan Kejaksaan Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi III DPR RI kembali menegaskan perannya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, yang kerap melakukan penegakan hukum abal-abal karena terlibat kepentingan, hingga mengkriminalisasi masyarakat.Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang digelar pada Kamis (4/12/2025), Komisi III mengeluarkan sejumlah keputusan penting terkait dua perkara yang banyak menyita perhatian publik yakni kasus konsinyasi Tol Depok–Antasari dan penanganan perkara atas nama Petrus Fatlolon di Maluku.Komisi III meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan investigasi mendalam terkait proses pencairan dana konsinyasi pengganti pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari atas nama Sdr. Bob Goldman.Langkah ini diambil untuk memastikan prosedur pencairan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2024 serta ketentuan hukum yang berlaku.Komisi III menilai transparansi dan kepastian hukum dalam kasus konsinyasi sangat penting mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat serta penegakan hukum dalam proyek strategis nasional.Perhatian serius dari Komisi III DPR RI juga diberikan terhadap perkara yang menimpa Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar.Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengawasan menyeluruh terhadap tindakan dan proses yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai hukum.Untuk menggali informasi lebih komprehensif, Komisi III melalui Panja Reformasi memutuskan akan memanggil sejumlah pejabat penting Kejaksaan dan Mahkamah Agung, termasuk:Kepala Kejaksaan Tinggi MalukuMantan Kajari Kepulauan Tanimbar, Dady WahyudiMantan Aspidsus Kejati Maluku, Triono RahyudiMantan Asintel Kejati Maluku, Muji MurtopoJaksa Kejati Maluku: R. Santoso dan Bambang IrawanJaksa Agung Muda Bidang PengawasanSdr. Petrus FatlolonSelain itu, Panja juga akan memanggil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum terkait laporan pengaduan Sdr. Bob Goldman.Langkah pemanggilan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai dugaan permasalahan dalam kedua kasus tersebut.Pimpinan Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, menegaskan keputusan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk memastikan reformasi penegakan hukum berjalan nyata.Kehadiran perwakilan masyarakat, yaitu Dr. (c) H. Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H. dan John Lokollo, M.A., dan Isteri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperkuat aspirasi publik agar dugaan penyimpangan hukum tidak dibiarkan berlarut-larut.Komisi III memastikan proses pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi menjaga integritas lembaga penegak hukum.Penulis: PNO-12Editor: GF 05 Des 2025, 02:09 WIT
Polisi Lakukan Pengawasan SPBU Pasca Bencana: Antisipasi Antrean Panjang dan Penimbunan BBM Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan di 20 SPBU yang ada di Banda Aceh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman bagi masyarakat pascabencana banjir dan longsor.Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah antrean panjang serta potensi praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi darurat.Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir Destrian, Rabu, 3 Desember 2025.Selain menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga melakukan koordinasi langsung dengan petugas SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Petugas diminta lebih selektif dalam melayani pembelian dan melaporkan segera apabila ditemukan indikasi pembelian berlebihan.Polisi juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Langkah ini diambil untuk mencegah kepanikan dan memastikan pasokan tetap merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh, termasuk menyampaikan imbauan terkait pembebasan barcode sesuai aturan gubernur yang berlaku dalam situasi darurat. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.Tidak hanya itu, sambung Zulhir, komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi."Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit," pungkas Kombes Zulhir. PNO-12 04 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Lampung Gelar Baksos dan Kesehatan Guna Pererat Kemitraan dengan Ojek Online Papuanewsonline.com, Lampung – Polri memperkuat sinergi keamanan berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Apel Ojek Online Kamtibmas Polda Lampung yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri pada Rabu, 3 Desember 2025, di Lapangan Apel Mapolda Lampung. Apel yang dihadiri langsung Wakapolri ini melibatkan 900 driver ojek online dan menjadi penutup rangkaian Apel Ojol Kamtibmas Nasional 2025. Rangkaian ini sebelumnya digelar di empat Polda: pertama di Polda Metro Jaya pada 20 Oktober 2025 dengan melibatkan 10.000 driver ojol; kedua di Polda Jawa Timur pada 1 November 2025 dengan 4.425 driver; ketiga di Polda Jawa Barat pada 8 November 2025 dengan 5.000 driver; dan keempat di Polda DIY pada 21 November 2025 dengan 3.500 driver. Dengan pelaksanaan apel di Lampung, total peserta seluruh rangkaian apel mencapai 22.925 driver ojek online.Dalam kegiatan ini, Wakapolri membuka acara dengan mengajak peserta mengheningkan cipta untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebelum menyampaikan arahan strategis mengenai peran ojek online sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Meski kegiatan dipimpin Wakapolri, seluruh pernyataan kepada media disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari. Ia menegaskan bahwa kehadiran Wakapolri dalam apel ini menunjukkan perhatian Polri terhadap kemitraan bersama komunitas ojek online. Menurutnya, driver ojol memiliki peran penting dalam membantu Polri karena setiap hari berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Para driver ojek online adalah mitra strategis Polri yang mampu memberikan informasi cepat dari lapangan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, memberikan informasi kejadian, dan membantu mempercepat respons Polri, termasuk saat terjadi kecelakaan, kemacetan, maupun bencana,” ujar Kabid Humas.Kombes Pol Yuni Iswandari juga menjelaskan bahwa Wakapolri dalam arahannya menekankan stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 mencapai 5,04%, lebih tinggi dibanding Arab Saudi (5%), Tiongkok (4,8%), Singapura (4,2%), Amerika Serikat (2,1%), dan Australia (1,8%). Selain itu, sektor ekonomi digital Indonesia hampir mencapai nilai 100 miliar dolar AS atau naik 14% dari tahun sebelumnya, di mana sektor transportasi online dan layanan pesan-antar berkontribusi sebesar 10 miliar dolar AS atau meningkat 13% dibanding 2024. “Wakapolri menyampaikan bahwa capaian ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari peran besar para pengemudi ojek online yang telah menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan masyarakat,” kata Kabid Humas.Sebagai bagian dari pelayanan publik dan kemanusiaan, Polda Lampung menyediakan berbagai layanan pada kegiatan apel tersebut. Sebanyak 200 driver ojol menerima layanan bakti kesehatan yang mencakup poli umum, poli mata, poli THT, kulit dan kelamin, poli penyakit dalam, poli bedah, layanan khitan, laboratorium sederhana, dan apotek. Selain itu, 100 driver ojol mendapatkan layanan perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, servis motor ringan, serta pembagian sembako. Polda Lampung juga membagikan 1.200 rompi keselamatan dan 15 helm kepada para peserta sebagai bentuk dukungan keselamatan berkendara.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri memimpin pelepasan 14 truk bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut terdiri dari 12.489 kilogram beras, 197 koli pakaian, 464 dus bahan makanan, 280 dus minuman, 5.763 dus mi instan, 150 dus mi telur, 5 kotak obat-obatan, 15 dus sembako, 1.515 selimut, 3 dus minyak, 12 mukena, 20 sarung, 2.537 bal popok, 1.213 dus air mineral, serta 1.778 kilogram gula. Kabid Humas menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga terdampak bencana. “Bantuan dalam jumlah besar yang dilepas langsung oleh Wakapolri ini menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan untuk membantu sesama,” ucapnya.Kabid Humas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rangkaian apel ojol ini semakin memperkuat kemitraan Polri dan masyarakat. Ia menyebut bahwa seluruh kegiatan, mulai dari layanan kesehatan, pelayanan administrasi, distribusi sembako, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, adalah gambaran Polri yang selalu hadir dan bekerja untuk masyarakat. PNO-12 03 Des 2025, 19:55 WIT
Indonesia–Belanda Sepakati Pengaturan Teknis Pemulangan Dua Narapidana Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi menandatangani Practical Arrangement dengan Pemerintah Kerajaan Belanda pada Selasa, 2 Desember 2025. Penandatanganan yang digelar secara daring ini menghadirkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia, sementara pihak Belanda diwakili oleh Menteri Luar Negeri D. M. van Weel.Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang sejak awal 2025 dan menjadi tonggak penting dalam pengaturan pemindahan dua narapidana warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia. Yusril menyatakan bahwa penyusunan kesepahaman ini didasarkan pada prinsip ketertiban proses hukum serta pemenuhan standar kemanusiaan dalam setiap tahapan pemindahan.Practical Arrangement ini memuat pengaturan teknis dan administratif yang harus dipatuhi kedua negara. Ruang lingkupnya mencakup tata cara pelaksanaan pemindahan, mekanisme penanganan kesehatan narapidana, pengaturan logistik perjalanan, hingga pembiayaan penuh yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Belanda. Seluruh detail prosedural telah dibahas dalam rangkaian rapat sejak 28 Februari hingga 1 Desember 2025.Dua narapidana yang menjadi subjek pemindahan adalah Siegfried Mets, 74 tahun, terpidana mati dengan riwayat perawatan medis akibat fraktur lengan, serta Ali Tokman, 65 tahun, terpidana seumur hidup kasus narkotika yang memiliki riwayat hipertensi. Keduanya dijadwalkan berangkat menuju Amsterdam melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada 8 Desember 2025.Yusril menegaskan bahwa kesepakatan ini menunjukkan profesionalisme hubungan bilateral Indonesia dan Belanda dalam menangani isu pemindahan narapidana lintas negara. Ia menambahkan bahwa kerja sama semacam ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak individu yang sedang menjalani pidana.Penandatanganan ini sekaligus memperkuat komitmen kedua negara untuk menjaga seluruh prosedur tetap berada dalam koridor hukum nasional maupun prinsip kerja sama internasional. Pemerintah Belanda juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan dan koordinasi intensif selama persiapan pemindahan berlangsung.Kerja sama ini dipandang sebagai wujud diplomasi hukum yang menempatkan aspek kemanusiaan dan akuntabilitas sebagai prioritas. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses pemindahan dilakukan secara transparan, terukur, dan tidak mengabaikan kondisi kesehatan narapidana yang bersangkutan. Penulis: PNO-1 Editor: GF 03 Des 2025, 09:55 WIT
Polda Sumut Kerahkan Unit K9 Percepat Pencarian Korban Banjir dan Longsor di Tapteng–Sibolga Papuanewsonline.com, Medan – Upaya pencarian korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Utara terus diperkuat. Polda Sumatera Utara mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak terlatih untuk membantu proses penyisiran di sejumlah titik terdampak, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang merupakan lokasi dengan dampak terparah.Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pengerahan K9 ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pencarian di area-area yang sulit ditembus oleh tim SAR konvensional. Unit K9 tersebut didatangkan sebagai perbantuan dari Mabes Polri, lengkap dengan handler profesional dan peralatan pendukung.“Tim K9 ini diperbantukan untuk mendukung proses pencarian korban yang masih dilaporkan hilang akibat banjir bandang dan longsor,” ujar Kapolda Whisnu, Senin (1/12/25).Menurutnya, anjing pelacak memiliki kemampuan deteksi yang sangat tinggi, terutama dalam mengidentifikasi keberadaan manusia di bawah tumpukan lumpur, reruntuhan material, atau area yang tidak dapat diakses kendaraan maupun alat berat. Karena itu, kehadiran unsur K9 menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat proses pencarian.Kapolda Sumut menegaskan bahwa seluruh personel handler dan anjing pelacak yang diterjunkan berada dalam kondisi optimal dan telah dilengkapi perlengkapan khusus untuk operasi di medan bencana. Polda Sumut juga memastikan dukungan logistik, komunikasi, serta koordinasi lintas instansi berjalan maksimal.“Kecepatan menemukan korban adalah bagian dari menyelamatkan martabat kemanusiaan. Setiap nyawa sangat berharga, dan kita bekerja maksimal dengan semua sumber daya yang ada, termasuk K9,” tegasnya.Selain unit K9, Polda Sumut bersama Basarnas, TNI, BPBD, dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pencarian melalui penyisiran darat, pengerahan alat berat, serta pemetaan ulang titik-titik yang berpotensi masih terdapat korban tertimbun. Kondisi cuaca yang berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri, namun sinergi antarinstansi disebut tetap solid.Kapolda Whisnu menambahkan bahwa operasi pencarian akan dilaksanakan tanpa henti hingga seluruh warga yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan, baik dalam kondisi selamat maupun tidak.Dengan dukungan tambahan kekuatan K9 ini, Polda Sumut berharap proses pencarian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan jawaban bagi keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya. PNO-12 02 Des 2025, 19:04 WIT
Kapolri Bagikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Lhokseumawe Papuanewsonline.com, Lhokseumawe – Kapolri kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan penanganan bencana dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan Pesawat Poludara CN 295/P-4501 dan langsung diarahkan untuk mendukung kebutuhan warga serta petugas yang bekerja di lapangan.Dalam penyalurannya, Astamaops Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, hadir mewakili Kapolri untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut di lokasi terdampak. Selain menyerahkan bantuan, Astamaops Kapolri juga melaksanakan giat memberikan support moril kepada seluruh anggota Polri dan petugas gabungan yang terus berjibaku menanggulangi bencana alam di wilayah tersebut.Adapun bantuan dari Kapolri yang disampaikan melalui Astamaops Kapolri meliputi:1. Perahu karet 1 unit2. Mesin Yamaha 1 unit3. Alas perahu 1 unit4. Power station 2 unit5. Solar panel 4 unit6. MPT-FT 20 dus7. Pemanas MTP 10 dus8. Makanan siap saji 27 dus9. Tenda 1 unitDalam kesempatan tersebut, Astamaops Kapolri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian langsung dari Kapolri terhadap kondisi masyarakat di Aceh.“Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk memastikan bantuan ini tiba tepat waktu dan langsung diterima masyarakat yang membutuhkan. Polri hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus memastikan seluruh personel yang bertugas tetap bersemangat menjalankan misi kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (2/12).Ia juga menegaskan bahwa Kapolri memberikan instruksi agar proses penanganan bencana dilakukan dengan cepat, humanis, dan terkoordinasi.“Pesan Bapak Kapolri sangat jelas: pastikan masyarakat mendapatkan bantuan, pastikan petugas tetap kuat, dan pastikan Polri selalu berada di garis terdepan untuk membantu negara dalam situasi darurat,” tambahnya.Dengan dukungan logistik dan penguatan personel dari Kapolri ini, diharapkan penanganan bencana di Lhokseumawe dapat berjalan lebih optimal serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. PNO-12 02 Des 2025, 18:50 WIT
Peringati HUT ke-75 Polairud, Kapolda Maluku Tekankan Jaga Keamanan Wilayah Kepulauan Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si memimpin langsung kegiatan Doa Bersama dan Syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Polairud.Kegiatan yang berlangsung di Mako Ditpolairud Polda Maluku, Senin (1/12/2025) ini, Kapolda menekankan pentingnya peran Polairud Polda Maluku dalam menjaga keamanan di wilayah Kepulauan.Doa bersama dan syukuran berlangsung khidmat, penuh kekeluargaan, yang diikuti oleh seluruh jajaran Ditpolairud, para Kasat Polairud Polres jajaran, pilot dan kru Pesawat Beechcraft 1900D Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, serta tokoh agama dan para tamu undangan.Syukuran HUT Polairud dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus momentum evaluasi atas perjalanan panjang fungsi Kepolisian Perairan dan Udara, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah pesisir dan laut Maluku yang memiliki karakteristik unik sebagai provinsi kepulauan terbesar kedua di Indonesia.Dalam arahannya, Kapolda Maluku menegaskan nilai historis kehadiran Polairud dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembentukan Kepolisian Perairan pada 1 Desember 1950, kata Kapolda, tidak terlepas dari perjalanan bangsa pasca proklamasi.“Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan belum selesai. Belanda datang kembali membonceng NICA untuk berusaha menguasai wilayah kita. Setelah situasi berangsur terkendali pada 1949, lahirlah kebutuhan untuk membangun sistem keamanan yang sesuai karakter negara kepulauan. Dari sinilah Polair dibentuk,” ungkap Kapolda.Irjen Dadang, menambahkan, sejak awal, Polair hadir sebagai unsur polisi berseragam yang memiliki mandat khusus menjaga perairan, termasuk melakukan fungsi penyidikan di wilayah laut. Polair dan kepolisian udara kemudian mengalami perubahan struktur hingga berada di bawah Korpolairud Baharkam Polri seperti saat ini.Kapolda secara tegas menyoroti konteks geografis Maluku yang membuat peran Ditpolairud tidak dapat digantikan oleh satuan lain.“Wilayah Maluku ini 93 persen adalah lautan dan hanya 7 persen daratan. Karena itu Polairud memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.Ia menjelaskan, aktivitas masyarakat Maluku sangat bergantung pada laut. mulai dari perikanan, pelayaran antar-pulau, perdagangan, hingga sektor pariwisata yang berkembang pesat seperti di Banda Neira dan Pantai Ora.“Setiap hari ribuan kapal melintas di wilayah perairan kita. Kekayaan laut Maluku menjadi magnet bagi kapal-kapal dari wilayah lain, baik dari kawasan tengah, barat, hingga dekat Papua. Ini membuat pengawasan Polairud menjadi krusial agar aktivitas berjalan aman, tertib, dan bebas tindak pidana,” jelas Kapolda.Kapolda juga menekankan bahwa beberapa kasus penting pernah ditangani Ditpolairud, termasuk temuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kapal asing hingga operasi penyelamatan kecelakaan laut.Ia menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi pedoman Ditpolairud dalam meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah perairan. Di antaranya pertama, menjamin keselamatan transportasi laut.Kapolda meminta Ditpolairud memperluas kerja sama dengan stakeholder untuk memastikan standar keselamatan.“Walaupun bukan pemberi izin transportasi air, Polair wajib menginformasikan temuan lapangan dan memberikan peringatan agar kecelakaan dapat dicegah. Tanggung jawab moral kita adalah memastikan masyarakat merasa aman naik kapal,” tegasnya.Kedua, Penanganan Cepat Orang Hilang dan Kecelakaan Laut. Kapolda menekankan pentingnya konsep golden time. “Kita harus cepat mengetahui kejadian, cepat menerima laporan, dan cepat bergerak. Beberapa kasus orang hilang, kapal terbakar, hingga awak hilang harus menjadi pelajaran. Koordinasi dengan Basarnas dan pihak lainnya wajib diperkuat,” ujarnya.Ketiga, Mencegah Potensi Konflik Antarwilayah. Ia mengingatkan bahwa perairan juga rentan terhadap konflik antarkelompok. “Memang Polair tidak selalu bersentuhan langsung dengan konflik darat, tetapi ketika eskalasi meningkat, personel Polair harus siap menjadi kekuatan penambah,” tutur Kapolda.Kapolda tidak menutup mata terhadap terbatasnya jumlah kapal yang dimiliki Ditpolairud. Saat ini terdapat 18 kapal serta kapal kecil di sejumlah wilayah yang harus mengcover perairan luas.“Medan laut Maluku tidak mudah, gelombang besar dan kondisi cuaca yang cepat berubah. Namun kita tidak boleh kalah oleh keterbatasan. Kita harus memperkuat kerja sama dengan TNI AL, Bakamla, Basarnas, KKP, dan seluruh institusi maritim lainnya,” katanya.KAPOLDA DORONG PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEAMANAN PERAIRANKapolda juga mendorong pembentukan Komunitas Keamanan Perairan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang beraktivitas di laut maupun di pelabuhan.“Banyak ekosistem maritim di pelabuhan yang harus kita pahami satu per satu. Komunitas ini akan membantu percepatan informasi dan penguatan keamanan perairan,” ujarnya.Mengakhiri sambutan, Kapolda menegaskan bahwa inti tugas Kepolisian, termasuk Polairud, adalah pelayanan manusiawi dan perlindungan publik.“Polisi itu tugasnya menolong, membantu, dan melindungi masyarakat. Kita hadir untuk memberikan rasa aman. Jika ada yang melanggar hukum barulah kita tindak. Saya berharap moralitas dan semangat pengabdian terus dijaga,” tutur Kapolda sembari menyampaikan “Selamat HUT Polairud ke-75. Teruslah berkarya dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi setiap langkah dan tugas kita,” pungkasnya. PNO-12 02 Des 2025, 17:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT