Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Kapolda Maluku Sapa Masyarakat Desa Fiditan
Papuanewsonline.com, Tual – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menyapa masyarakat desa Fiditan kecamatan Pulau Dullah Utara, kota Tual dalam kegiatan tatap muka dan silaturahmi.Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al-Hijrah Lingkungan Baru Desa Fiditan pada Rabu (7/1/2026) siang ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban, religius, dan kekeluargaan.Tatap muka yang dilaksanakan Kapolda Maluku bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, serta memperkuat sinergi antara Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban lingkungan.Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua MUI Provinsi Maluku, Direktur Intelkam, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direktur Binmas, Dansat Brimob Polda Maluku, serta Kapolres Tual dan jajaran. Turut hadir pejabat Polres Tual, Kapolsek Dullah Utara, Penjabat Desa Fiditan beserta staf, Badan Saniri Ohoi (BSO) Fiditan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga Desa Fiditan.Kehadiran seluruh elemen tokoh masyarakat ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara.Kapolda Maluku dalam pertemuan yang berlangsung secara sederhana dan penuh humanis ini menyampaikan rasa syukur atas tugas yang diemban di Provinsi Maluku. Menurutnya, provinsi Maluku merupakan wilayah yang sangat indah, kaya sumber daya alam, serta memiliki masyarakat yang cerdas dan berkarakter kuat.Kapolda menekankan kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh situasi keamanan. Tanpa rasa aman, aktivitas masyarakat akan terganggu dan pembangunan tidak dapat berjalan optimal.“Persyaratan utama sebuah masyarakat untuk maju adalah aman. Kalau kita terus berkelahi dan berkonflik, maka sulit bagi daerah ini untuk berkembang. Keamanan bukan hanya tugas Polri dan pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tegas Kapolda.Seluruh masyarakat diajak untuk memiliki rasa terhadap keamanan lingkungan dan negeri, serta menumbuhkan semangat persatuan sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.Kapolda menekankan pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan. Ia mengingatkan bahwa manusia diciptakan dengan kesempurnaan akal dan budi, sehingga harus mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.“Ketika kita hadir di suatu lingkungan, lingkungan itu harus tersenyum karena kehadiran kita. Jangan sampai kita hadir justru untuk memperkeruh suasana, menciptakan konflik dan bentrok. Mari kita perjuangkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat,” pintanya.Kapolda menegaskan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Maluku merupakan kekuatan dan pemersatu bangsa, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan.Untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, Kapolda turut menyoroti peran strategis orang tua dalam membina dan mengawasi anak-anak, khususnya generasi muda. Ia mengingatkan tantangan generasi saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama akibat derasnya arus informasi dari media sosial dan internet.“Internet punya sisi positif dan negatif. Anak-anak kita mudah meniru apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak, toleran, dan bertanggung jawab,” harapnya.Generasi muda, kata Kapolda, adalah penyambung hidup bangsa. Olehnya itu mereka harus dijaga dan dibina bersama agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan adalah bagian dari kehidupan, namun harus disikapi dengan bijaksana. Sehingga ditekankan dua hal utama dalam menghadapi masalah, yakni beribadah dan bersabar.“Jika kita tidak sabar dan tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hawa nafsu dan kebencian akan muncul, yang akhirnya mendorong kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Mari kita selesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin,” pesan Kapolda.Orang nomor 1 Polda Maluku ini berharap masyarakat Desa Fiditan dan Kota Tual pada umumnya dapat terus menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan kondusif.Dalam kesempatan yang sama, sejalan dengan penyampaian Kapolda Maluku, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Prof. Dr. Hi. Abdullah Latuapo, M.Ag turut menyampaikan pesan moral dan keagamaan kepada masyarakat Desa Fiditan agar terus menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan sebagai bagian dari nilai-nilai ajaran agama.Ketua MUI menegaskan bahwa menjaga kamtibmas merupakan bagian dari ibadah sosial yang memiliki nilai pahala besar di sisi Allah SWT. Menurutnya, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab menjaga kedamaian dan keharmonisan antar sesama.“Keamanan dan persatuan adalah amanah. Ketika lingkungan aman dan masyarakat hidup rukun, maka ibadah dapat dijalankan dengan khusyuk, pendidikan berjalan baik, dan ekonomi masyarakat akan tumbuh. Karena itu, menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama,” ujar Ketua MUI.Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, baik yang beredar di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial. “Mari kita saring setiap informasi sebelum menyebarkannya. Ketua MUI mengingatkan bahwa fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi dapat merusak persaudaraan serta berpotensi memicu konflik. Sesunggunya orang islam itu adalah bersaudara, maka kalau ada salah paham, mohon supaya kita cepat-cepat islah, saling memaafkan satu dengan yang lain.Jadikan akhlak dan nilai keagamaan sebagai benteng dalam menyikapi perbedaan. Persatuan umat dan persaudaraan kebangsaan harus selalu kita jaga,” imbaunya.Ketua MUI juga mengajak para orang tua, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membina generasi muda agar tumbuh dalam nilai keimanan, toleransi, dan cinta damai, sehingga mampu menjadi agen persatuan di tengah keberagaman Maluku.Mengakhiri pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Fiditan atas sambutan hangat dan perhatian yang diberikan. Ia berharap tali silaturahmi dapat memperkuat persaudaraan dan menjadi amal ibadah bagi seluruh pihak.“Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan membawa kebaikan bagi kita semua,” tutup Kapolda. PNO-12
08 Jan 2026, 13:27 WIT
Densus 88 AT Polri Temukan True Crime Community
Papuanewsonline.com, Jakarta - Densus 88 AT Polri mengungkap temuan serius terkait paparan konten kekerasan dan ideologi ekstrem di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Penanganan Anak Terpapar Konten Kekerasan di Ruang Digital yang digelar di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026).Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardana, S.I.K., menjelaskan bahwa pihaknya menemukan keberadaan komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.“Kami membenarkan apa yang telah disampaikan Kepala BNPT, bahwa Densus 88 menemukan sebuah komunitas yang dibingkai dalam grup media sosial. Ini bukan satu-satunya, melainkan salah satu dari puluhan grup serupa yang telah kami identifikasi,” ujar Kombes Mayndra.Ia menjelaskan, kelompok-kelompok tersebut mulai terdeteksi sejak tahun 2025 dan hingga kini masih terus dilakukan intervensi bersama kementerian dan lembaga terkait di berbagai daerah. Konten yang disebarkan dikemas secara menarik, mulai dari video pendek, animasi, meme, hingga musik, yang berpotensi menumbuhkan ketertarikan dan simpati terhadap ideologi kekerasan.Menurutnya, kondisi ini menjadi sangat berbahaya ketika bersinggungan dengan psikologis anak-anak yang masih berada pada fase pencarian jati diri.“Anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang dan cenderung mencari pengakuan. Paparan radikalisme dan kekerasan di media sosial dapat dengan cepat memengaruhi perilaku, emosi, dan pola pikir mereka,” jelasnya.Salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius adalah berkembangnya True Crime Community di kalangan remaja. Kombes Mayendra menegaskan, komunitas ini tumbuh secara sporadis tanpa tokoh atau organisasi resmi, namun memanfaatkan sifat ruang digital yang transnasional dan sensasional.Ia juga memaparkan sejumlah kasus kekerasan global yang melibatkan remaja sepanjang tahun 2025, yang diketahui terinspirasi dari konten ekstrem di media sosial. Salah satu kasus terbaru terjadi di Moskow, Rusia, pada Desember 2025, di mana pelaku bahkan menuliskan frasa “Jakarta Bombing 2025” pada senjata yang digunakan.“Tulisan itu diambil dan diunggah ke komunitas digital terkait. Ini menunjukkan bagaimana narasi kekerasan dapat melintasi batas negara dan menjadi inspirasi aksi nyata,” ungkapnya.Kombes Mayndra menambahkan, Densus 88 sebenarnya telah mengidentifikasi potensi ancaman ini jauh sebelum insiden di SMA Negeri 72 Jakarta terjadi. Namun, karakter pelaku yang tertutup dan menarik diri dari lingkungan sosial membuat deteksi dini menjadi sulit.Pasca insiden tersebut, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait melakukan intervensi lanjutan di berbagai daerah, hingga pada 22 Desember 2025 dilakukan penanganan serentak terhadap lebih dari 70 anak yang teridentifikasi dalam komunitas ini.“Dari hasil wawancara, kami menemukan adanya rencana aksi kekerasan ekstrem, termasuk pengeboman sekolah, penusukan, hingga rencana bunuh diri setelah melakukan aksi,” kata Kombes Mayndra.Ia mengungkapkan, dari 70 anak yang tersebar di 19 provinsi, sebanyak 67 anak telah menjalani asesmen, pemetaan, konseling, dan pendampingan. Mayoritas berada pada rentang usia 11–18 tahun, dengan dominasi usia 15 tahun.Faktor pemicu keterlibatan mereka beragam, mulai dari perundungan, kondisi keluarga tidak harmonis, trauma, minimnya perhatian orang tua, hingga paparan konten pornografi dan kekerasan.Menutup keterangannya, Kombes Mayndra mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak.“Ciri-ciri yang perlu diwaspadai antara lain ketertarikan berlebihan pada simbol dan tokoh pelaku kekerasan, menarik diri dari pergaulan, menyukai konten sadistik, marah saat gawainya diperiksa, serta membawa benda yang identik dengan kekerasan ke sekolah,” pungkasnya. PNO-12
08 Jan 2026, 12:45 WIT
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polri Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
Papuanewsonline.com, Karawang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita Presiden. Penganugerahan tersebut berlangsung dalam momentum Panen Raya Nasional di Kabupaten Karawang, yang dihadiri ribuan petani serta pemangku kepentingan sektor pertanian dari seluruh Indonesia.Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, pemerintah daerah, hingga unsur TNI–Polri.Dalam penganugerahan tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya sebagai bentuk apresiasi negara atas peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas, pengamanan, serta pendampingan program ketahanan pangan nasional.Selain Wakapolri, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat dan personel Polri yang dinilai konsisten mendukung penguatan ketahanan pangan nasional melalui fungsi pembinaan, pengamanan wilayah, serta pendampingan program di lapangan.Adapun penerima Satyalancana Wira Karya dari unsur Polri, yaitu:1. Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;2. Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Kapolri;3. Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Tengah;4. Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jawa Barat;5. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Lampung;6. Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalimantan Barat;7. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., Kapolda Kalimantan Selatan;8. Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., Karobinkar SSDM Polri;9. Brigjen Pol. Djoko Prihadi, S.H., Analis Kebijakan Ahli Utama Polri;10. Kombes Pol. Dr. Boy Jeckson Situmorang, S.H., S.I.K., M.H., Karo SDM Polda Riau;11. AKBP Alsyahendra, S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat;12. AKBP Rivanda, S.I.K., Kapolres Blitar;13. AKBP Toni Kasmini, S.I.K., S.H., M.H., Kapolres Lampung Selatan;14. AKBP Ike Yulianto W., S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Grobogan;15. AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Kapolres Garut;16. AKBP Wawan Andi Susanto, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Blora;17. AKBP Sugeng Setyo Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla., Kapolres Bone;18. AKBP Wahyu Sulistyo, S.H., S.I.K., M.P.M., Kapolres Wonogiri;19. AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si., Kapolres Sukabumi; dan20. AKBP Syahrul Awab, S.Sos., S.I.K., Kapolres Bengkayang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi amanah bagi Polri untuk terus menjaga konsistensi pengabdian kepada masyarakat.“Penghargaan ini dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung, agar program yang dicanangkan Presiden berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Trunoyudo, Rabu (7/1).Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat capaian strategis berupa peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton, sehingga total produksi mencapai 16.501.555,66 ton. Akselerasi tertinggi terjadi pada kuartal IV, seiring optimalisasi lahan seluas 651.196 hektare dengan hasil produksi sekitar 3.479.432 ton.Penyerapan jagung oleh Bulog sebesar 101.713 ton atau 63,8 persen dari target turut berkontribusi menjaga stabilitas harga di tingkat petani serta mencegah spekulasi pasar.Melalui capaian dan penghargaan tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir, bekerja secara profesional, serta mengawal ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. PNO-12
08 Jan 2026, 12:30 WIT
Gugatan Tanah Bundaran Petrosea Bergulir ke Pengadilan, Panitia Diduga Langgar Prosedur Hukum
Papuanewsonline.com, Mimika — Persoalan pengadaan tanah
Bundaran Petrosea kini memasuki babak hukum setelah gugatan resmi diajukan ke
Pengadilan Negeri Timika. Gugatan tersebut diajukan oleh Helena Beanal yang
menilai telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tanah yang
melibatkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan pihak perusahaan.Dalam gugatannya, penggugat menyoroti pertemuan yang digelar
pada 29 Desember 2023 sebagai momen krusial lahirnya keputusan bermasalah.
Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat teknis, di antaranya Kepala Dinas
PUPR Mimika Robet H. Mayaut, Sekretaris PUPR Piter Efowav, Kepala Bidang Marga
Aldi Padua, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Suharso,
Kepala Kantor BPN Mimika Yosepn Simon Done, serta perwakilan PT Petrosea Tbk,
Reynold Donny Kabiai.Penggugat menilai bahwa panitia pengadaan tanah dalam
pertemuan tersebut secara sepihak memutuskan penyerahan uang ganti rugi tanah
senilai Rp19.457.600.000 ke rekening PT Petrosea, tanpa melibatkan dirinya
sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas objek tanah dimaksud.“Kami merasa tidak adil dengan proses pengadaan tanah ini,”
kata Helena Beanal.Keputusan panitia pengadaan tanah tersebut dipersoalkan
karena menetapkan PT Petrosea sebagai pihak penerima ganti rugi, meskipun
status kepemilikan perusahaan disebut hanya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan
(SHGB). Penggugat menilai keputusan itu diambil tanpa pertimbangan hukum yang
cermat.“PT. Petrosea hanya memiliki SHGB dan ada Tim Pengadaan dari
Kantor BPN Kabupaten Mimika. Seharusnya bisa memutuskan hak bisa diberikan,
kenapa semua panitia berani memutuskan yang berhak menerima adalah Pihak
Petrosea,” tambah Helena Beanal.Atas dasar itu, penggugat meminta agar dana ganti rugi yang
telah disalurkan tersebut dikembalikan ke negara. Ia juga menekankan pentingnya
tanggung jawab panitia pengadaan tanah dan tim terpadu dalam setiap pengambilan
keputusan yang menyangkut uang negara dan hak masyarakat.“Kasus ini harusnya menjadi pembelajaran bagi panitia
pengadaan tanah dan Tim Terpadu untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan
pembayaran ganti rugi tanah. Kami berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas
dan uang negara dapat dikembalikan,” tutup Helena Beanal. Penulis: HendrikEditor: GF
07 Jan 2026, 19:06 WIT
Biro SDM Polda Maluku Gelar Rakor Kesiapan Open Bidding Penyidik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Biro Sumberdaya Manusia (SDM) akan menggelar kegiatan open bidding atau penawaran terbuka terhadap pengadaan peralatan operasional dalam mendukung tugas-tugas penyidikan.Sebelum kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ini dihelat, Biro SDM Polda Maluku terlebih dahulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihelat di ruang kerja Karo SDM, Rabu (7/1/2026).Rakor yang dipimpin Karo SDM Kombes Pol. Jemi Junaidi S.I.K, ini dihadiri Direktur Kriminal Khusus, Kabid Hukum, Staf Ahli Kapolda Maluku serta para perwira dari Reskrim Umum, Reskrim Khusus, Reskrim Narkoba, Bidang Hukum dan Paminal dari Bid Propam Polda Maluku.Kombes Jemi Junaidi dalam arahannya menekankan pentingnya rakor yang dihelat untuk kesiapan kegiatan open bidding yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat."Kami berharap rakor ini nantinya dapat melahirkan satu kebijakan dan kesepakatan aturan yang nantinya akan direalisasikan dalam pelaksanaan open bidding penyidik dan penyidik pembantu di lingkup jajaran Reskrim Polda Maluku," harapnya.Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, Kombes Jemi berharap para peserta dapat memberikan saran dan masukan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku."Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan sukses dalam mendukung tugas-tugas kepolisian ke depan," pungkasnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:34 WIT
Polda NTT Konfirmasi Penemuan 1 Jenazah di Bangkai KM Putri Sakinah
Papuanewsonline.com, Manggarai Barat - Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah yang diduga merupakan korban hilang tenggelamnya KM Putri Sakinah di Pantai Pede, Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa (6/1/2026).Jenazah ditemukan pada koordinat -8°38,87163’ 119°28,62259’ di kawasan perairan Selat Padar, Taman Nasional Komodo (TNK).Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H membenarkan penemuan tersebut.“Benar, hari ini telah ditemukan satu jenazah yang diduga korban tenggelamnya KM Putri Sakinah. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi di RS Komodo Labuan Bajo,” jelas Kabidhumas Polda NTT.Kabidhumas menjelaskan, penemuan jenazah bermula sekitar pukul 13.00 Wita, ketika dua nelayan Pulau Komodo bernama Saiful dan Hadi Kusuma menemukan bangkai kamar kapal yang diduga bagian dari KM Putri Sakinah, kapal yang dilaporkan tenggelam di Selat Padar Utara pada 26 Desember 2025.Kedua nelayan tersebut kemudian mengajak nelayan lain di sekitar lokasi untuk menarik bangkai kamar kapal ke Pantai Pede menggunakan perahu. Setibanya di pantai, tercium bau menyengat sehingga bangkai kamar kapal dibongkar dan ditemukan satu jenazah di dalamnya.“Setelah temuan tersebut, nelayan segera menghubungi tim SAR gabungan untuk dilakukan evakuasi,” tambahnya.Sekitar pukul 14.00 Wita, tim SAR gabungan bertolak dari perairan Padar Utara menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB Syahbandar Labuan Bajo, RIB Basarnas Labuan Bajo, serta KN Puntadewa SAR Maumere. Tim tiba di lokasi pada pukul 14.30 Wita dan langsung mengevakuasi jenazah menggunakan kantong jenazah.Jenazah kemudian diberangkatkan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo pada pukul 16.40 Wita dan tiba sekitar pukul 18.10 Wita.Selanjutnya, jenazah dibawa ke RS Komodo Labuan Bajo untuk proses identifikasi lebih lanjut.Menurut Kabidhumas Polda NTT, proses identifikasi masih dilakukan oleh Tim DVI Polda NTT, dalam hal ini Kabiddokkes Polda NTT dan untuk kepastian identitas korban masih menunggu hasil DVI, termasuk pemeriksaan bukti primer seperti data gigi.Ia juga menambahkan, Polda NTT menghormati permintaan pihak keluarga korban agar jenazah tidak ditampilkan ke publik, baik dalam dokumentasi maupun pemberitaan, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi dan nilai kemanusiaan.“Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang diduga masih hilang. Situasi di lapangan aman dan terkendali,” tutupnya. PNO-12
07 Jan 2026, 15:27 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Kanwil Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Estty Purwadiani Hidayatie, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Maluku, Anang Rohmawan, Selasa (6/1/2026).Ajang silaturahmi yang berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku ini menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi, koordinasi, dan sinergi lintas instansi, khususnya dalam mendukung penegakan hukum, pengamanan penerimaan negara, serta pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku.Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku pada kesempatan itu menyampaikan kedatangan pihaknya bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai, Perbendaharaan, dan Polda Maluku."Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kapolda beserta jajaran atas kesediaan menerima audiensi hari ini," katanya.Ia juga berharap sinergi lintas instansi yang selalam ini berlangsung baik, ke depan dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung tugas-tugas pengawasan, penindakan, serta pengamanan terhadap potensi pelanggaran yang berdampak pada penerimaan dan keuangan negara.Kedatangan rombongan dari kantor Bea Cukai dan Perbendaharaan disambut hangat oleh Kapolda Maluku yang didampingi Irwasda, Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, Direktur Reskrimum dan Direktur Resnarkoba Polda Maluku. Ia memberikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi tersebut.Polda Maluku, kata Kapolda, pada prinsipnya selalu terbuka dengan semua pihak untuk bekerja sama dengan seluruh pihak dan instansi terkait demi kemajuan Provinsi Maluku.Menurutnya, kerja sama lintas instansi memiliki peran strategis, khususnya dalam menjaga dan mengamankan sektor keuangan negara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah.“Salah satu faktor pokok dalam sebuah negara adalah keuangan dan pemasukan negara. Kewenangan Polri dalam penegakan hukum harus mampu membantu dan mendukung rekan-rekan di instansi yang bertugas menghasilkan dan mengamankan keuangan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Kapolda.Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas kamtibmas merupakan prasyarat utama dalam menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Daerah yang aman dan kondusif akan secara langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Maluku juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan strategi terpadu dalam membangun Maluku, yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.Ia menekankan pentingnya diskusi interaktif dan koordinasi berkelanjutan antara Polri, instansi vertikal, dan pemerintah daerah sebagai kunci dalam mengelola sumber daya secara optimal, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut selain Kepala Bea Cukai dan Perbendaharaan Maluku, turut hadir sejumlah pejabat struktural, antara lain Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kepala Bea Cukai Ambon, Kepala KPPN Ambon, serta para Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran. PNO-12
07 Jan 2026, 11:53 WIT
Tokoh Masyarakat Maximus Tipagau Mendesak Penegakan Hukum Tegas atas Konflik Kwamki Narama
Papuanewsonline.com, Mimika — Tokoh masyarakat sekaligus
pengusaha muda asli Papua, Maximus Tipagau, menyuarakan desakan keras kepada
Polres Mimika agar bertindak tegas dan tanpa kompromi dalam menangani konflik
dua kelompok warga yang terus berulang di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten
Mimika, Papua Tengah.Menurut Tipagau, konflik yang diwarnai aksi saling balas
panah tersebut telah menunjukkan wajah kekerasan yang tidak manusiawi dan
mencerminkan kegagalan penegakan hukum. Ia menilai, aparat kepolisian tidak
boleh lagi bersikap setengah hati dalam menghadapi konflik yang telah memakan
banyak korban jiwa.“Konflik di Kwamki Narama sangat tidak manusiawi. Kepala
perang dari kedua kubu harus segera ditangkap dan diproses hukum. Negara harus
hadir dan menunjukkan tidak ada pihak yang kebal hukum,” tegas Tipagau di
Timika, Senin (05/01/2026).Konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 itu
kembali pecah pada Minggu hingga Senin (4–5/1/2026), menambah dua korban
meninggal dunia. Dengan insiden terbaru tersebut, total korban tewas akibat
konflik Kwamki Narama kini mencapai 10 orang, memperlihatkan eskalasi kekerasan
yang semakin mengkhawatirkan.Tipagau menilai, konflik berkepanjangan ini tidak hanya
mengganggu rasa aman masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah, tetapi juga
telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyangkut kemanusiaan,
keamanan, serta kewibawaan negara di mata publik.“Saya sangat prihatin. Pemerintah daerah memiliki tanggung
jawab konstitusional untuk hadir dan menjadi penengah. Konflik ini tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut,” katanya.Ia juga mengingatkan bahwa upaya mediasi pernah dilakukan
oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa bersama Forkopimda Mimika dan
Kabupaten Puncak pada awal Desember 2025. Namun, hingga kini upaya tersebut
belum mampu menghadirkan perdamaian permanen, bahkan konflik kembali memakan
korban, termasuk dari unsur kepolisian yang mengalami luka.Selain aspek keamanan, Tipagau menyoroti lemahnya pendataan
administrasi kependudukan di wilayah konflik. Ia meminta Pemerintah Kabupaten
Mimika melakukan pendataan secara menyeluruh guna memastikan kejelasan status
warga dan mencegah saling lempar tanggung jawab antar pemerintah daerah.“Harus jelas mana warga ber-KTP Mimika dan mana warga
Kabupaten Puncak. Ini penting agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab
antar pemerintah daerah,” ujarnya.Meski mendorong penegakan hukum secara tegas, Tipagau
menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup. Ia meminta kedua
kepala daerah membuka kembali ruang dialog dengan mengedepankan hukum positif
yang berjalan seiring dengan hukum adat, agar perdamaian yang terbangun
bersifat jangka panjang dan berakar pada nilai-nilai lokal.“Pendekatan humanis dan musyawarah adat akan melahirkan
perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan dibanding sekadar penjagaan
aparat,” jelasnya.Sebagai solusi jangka panjang, Tipagau mengusulkan agar
tradisi konflik dialihkan menjadi kegiatan budaya positif, seperti Festival
Kamoro Kakuru, yang dapat menjadi ruang ekspresi budaya tanpa kekerasan. Ia
menegaskan bahwa dengan dukungan Otonomi Khusus dan APBD Mimika yang besar,
masyarakat asli Papua seharusnya menikmati rasa aman, kesejahteraan, serta
penghormatan atas hak-haknya. Penulis: JidEditor: GF
06 Jan 2026, 20:57 WIT
Kapolda Maluku Bersama Forkopimda Tinjau Langsung Lokasi Bentrok di Liang
Papuanewsonline.com, Salahatu - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto S.H., S.I.K., M.Si bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo meninjau kondisi lokasi terdampak bentrok antar sekelompok warga di desa Liang, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah, Senin (5/1/2026).Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat yang terlibat konflik diajak untuk dapat menahan diri agar tidak memperuncing persoalan yang hanya akan merugikan warga setempat.Dalam kunjungan tersebut, hadir juga Direktur Intelkam, Direktur Krimum, dan Kabid Humas Polda Maluku, beserta Bupati Maluku Tengah, Kapolresta Ambon, Dandim 1504/Ambon maupun pejabat terkait lainnya.Kedatangan rombongan Forkopimda Provinsi Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah disambut dengan penuh antusias oleh Raja Negeri Liang bersama perangkat desa.Masyarakat Desa Liang diminta untuk tidak memperuncing persoalan dengan tetap menahan diri, tidak melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat memperparah situasi."Kami sebagai pimpinan di daerah tidak mau lagi ada permasalahan yang berkelanjutan di desa ini," pinta Gubernur Hendrik Lewerissa.Kehadiran Forkopimda Maluku, lanjut Hendrik, menunjukkan pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak diam melihat persoalan yang terjadi."Kami sangat berharap bapak dan ibu semua bisa mendukung kami Pemerintah dan aparat keamanan dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat memperburuk kondisi saat ini sehingga permasalahan yang sudah terjadi kemarin nantinya akan dapat segera diselesaikan dengan baik dan cepat," harapnya.Saat berdialog dengan masyarakat yang terkena dampak, Gubernur berjanji akan membantu merenovasi rumah yang rusak akibat bentrok tersebut."Kami Pemerintah Daerah akan membantu merenovasi rumah yang rusak dan di sini juga ada Pak Bupati nanti beliau yang mengatur semuanya," ungkapnya.Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat di negeri Liang agar dapat bersama membantu menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif."Saya minta untuk tetap jaga situasi yang mulai kondusif ini sehingga proses penyelesaian masalah ini akan cepat terselesaikan," pintanya.Selain berdialog dengan masyarakat, rombongan Kapolda, Gubernur dan Pangdam juga mengunjungi bekas bangunan Pos Polisi Desa Liang yang sedang direnovasi. Bangunan ini akan kembali diaktifkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Desa Liang dan sekitarnya. PNO-12
06 Jan 2026, 14:38 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
