Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Warga Jila Mengungsi Akibat Trauma Pasca Penindakan OPM: Masyarakat Minta TNI Ditarik
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana duka dan ketakutan masih menyelimuti Distrik Jila, Kabupaten Mimika,
setelah operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM)
yang berlangsung Sabtu (31/10/2025). Hingga kini, lebih dari 1.500 warga dari
tujuh kampung di Distrik Jila masih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih
aman. Mereka mengaku trauma mendalam
akibat suara tembakan dan kehadiran aparat bersenjata di sekitar permukiman.
Dalam suasana mencekam itu, warga menuntut agar pasukan TNI tambahan ditarik
dari wilayah Jila, dan agar pemerintah turun tangan memberikan jaminan rasa
aman serta pemulihan bagi masyarakat sipil. Ribuan warga melalui perwakilan
mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika, aparat TNI-Polri, dan perwakilan pemerintah daerah di
Timika, Selasa (4/11/2025). Dalam pertemuan itu, perwakilan
warga menyerahkan dokumen berisi sejumlah tuntutan resmi, termasuk desakan agar
operasi militer di Jila dihentikan sementara demi menenangkan situasi. “Masyarakat kami dari tujuh
kampung masih mengungsi karena trauma. Tidak ada korban dari warga, tapi
ketakutan itu nyata. Mereka tidak berani kembali ke rumah,” ujar Oto Tsunme,
perwakilan masyarakat Jila, dengan suara bergetar. Ia menjelaskan bahwa sebagian
besar pengungsi kini menumpang di rumah kerabat di distrik tetangga, sementara
sebagian lainnya bertahan di hutan karena takut akan kehadiran aparat. Dalam dokumen resmi yang
diserahkan ke DPRK Mimika, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan,
di antaranya: Meminta DPRK dan Pemkab Mimika
meninjau langsung kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila. Menuntut Dandim 1710/Mimika untuk
menarik pasukan tambahan TNI dari wilayah tersebut demi menghindari trauma
berkelanjutan. Meminta pemerintah menyediakan
bantuan kemanusiaan bagi warga yang masih mengungsi. Mendorong adanya dialog damai
antara aparat dan masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali
berjalan normal. Menjamin keamanan warga sipil,
khususnya perempuan dan anak-anak, selama masa pemulihan pasca-konflik. “Kami tidak ingin konflik ini
terus berlanjut. Kami ingin hidup tenang, bisa berkebun dan bersekolah lagi
seperti dulu,” tambah Ely Dolame, tokoh masyarakat Jila lainnya. Ia juga menegaskan bahwa warga
akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua
DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat
yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan DPRK akan
segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi keamanan
untuk menindaklanjuti tuntutan warga. “Kami mendengar langsung keluhan
masyarakat Jila dan akan segera menindaklanjutinya. DPRK akan mendorong agar
ada langkah cepat, termasuk penanganan pengungsi dan evaluasi operasi
keamanan,” ujar Primus. Sementara itu, Kapten Kav Dolvie,
yang mewakili Dandim 1710/Mimika, menyampaikan bahwa pihak TNI memahami
kekhawatiran warga dan akan meneruskan aspirasi mereka ke komando atas. “Kami akan tampung dan sampaikan
aspirasi masyarakat ini. TNI hadir untuk menjaga, bukan menakuti. Semua langkah
akan disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres
Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan bahwa TNI-Polri tetap
berkomitmen menjaga keamanan masyarakat, namun dengan mengedepankan pendekatan
humanis dan dialogis. “Kami ingin memastikan masyarakat
merasa aman. Tidak boleh ada lagi kekerasan, baik dari pihak mana pun,” ucap
Kapolres Billyandha. Hingga kini, sebagian besar
pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara yang difasilitasi oleh
gereja dan organisasi kemanusiaan lokal. Kondisi mereka cukup memprihatinkan,
dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan. Sejumlah lembaga kemanusiaan juga
mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara pemerintah daerah tengah
menyiapkan tim khusus untuk pemulihan pascakonflik dan pendataan pengungsi. Meski diliputi trauma, warga Jila
berharap agar pemerintah dan aparat benar-benar menepati janji mereka untuk
memulihkan keamanan dan membuka jalan bagi kepulangan warga ke kampung halaman. “Kami hanya ingin kedamaian.
Jangan ada lagi suara tembakan di kampung kami,” kata seorang ibu pengungsi
sambil menenangkan anaknya yang ketakutan. Rapat tersebut ditutup dengan
komitmen bersama dari DPRK, TNI-Polri, dan Pemkab Mimika untuk membentuk tim
investigasi lapangan dan mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga
terdampak. Situasi di Distrik Jila kini
masih dipantau dengan ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan agar
stabilitas keamanan dapat segera pulih, sementara warga menunggu realisasi
janji untuk bisa kembali hidup dalam kedamaian di tanah sendiri. Penulis: Abim Editor: GF
05 Nov 2025, 15:13 WIT
Polri Gelar FGD Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama.FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul Choiri.Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,” ungkapnya.Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi. PNO-12
05 Nov 2025, 14:45 WIT
Sholat Subuh di Masjid Nurul Mujahidin, Kapolda Maluku Ajak Warga Perkuat Toleransi dan Keamanan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid Nurul Mujahidin, Lorong Permi, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa, (04/11). Sholat subuh keliling ini merupakan salah satu program Polda Maluku dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.Saat menjalankan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Direktur Polairud, dan Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolsek Nusaniwe dan sejumlah personel.Imam Masjid Nurul Mujahidin, serta para jamaah yang memenuhi masjid dengan penuh kekhusyukan.Sholat subuh berjamaah diimami Imam Masjid Nurul Mujahidin yang menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat, sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas.Kapolda Maluku mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman, tenteram, dan harmonis di Maluku.“Mari kita jaga bersama kenyamanan dan ketentraman wilayah Maluku ini. Toleransi yang terjaga merupakan cerminan hidup orang basudara di Maluku yang menjadi identitas dan kekuatan kita. Laeng sayang laeng, laeng jaga laeng. Mari katong terus bikin bae, berbuat baik par sesama, dengan semua yang ada di Maluku ini. Maluku maju, Maluku aman,” ajak Kapolda.Pesan tersebut disampaikan dengan penuh kehangatan dan menggunakan bahasa lokal, yang mencerminkan kedekatan serta kepedulian Kapolda terhadap masyarakat Maluku. Beliau menegaskan pentingnya merawat semangat persaudaraan dan kasih sayang dalam keberagaman. Sebab, hal ini merupakan fondasi utama terciptanya perdamaian di daerah Para Raja-raja ini.Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan setiap persoalan, sekecil apa pun, hendaknya diselesaikan secara baik dan bermusyawarah, bukan dengan kekerasan.“Sikap main hakim sendiri harus kita tinggalkan. Kalau ada permasalahan sekecil apa pun, mari katong duduk sama-sama, bicara bae-bae. Kalau memang butuh polisi, katong Polri siap, dan 1 x 24 jam ada untuk masyarakat Maluku,” tegas Kapolda.Lebih lanjut dikatakan Kapolda, Polri akan selalu hadir dan siap membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. Ia juga mengajak seluruh warga untuk meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup untuk menciptakan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera.“Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, mari kita pancarkan dan buktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya hidup katong semua jadi damai, tentram, dan sejahtera,” pungkasnya.Sholat Subuh Berjamaah bersama Kapolda Maluku tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga momentum spiritual yang memperkuat rasa persaudaraan serta komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di provinsi Kepulauan.Para jamaah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Maluku dan jajaran Polda Maluku yang menunjukkan kedekatan serta kepedulian nyata terhadap masyarakat.Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat terus terjalin kuat, sehingga visi Maluku yang aman, damai, dan maju dapat terwujud bersama. PNO-12
05 Nov 2025, 14:33 WIT
Gubernur Papua Umumkan Pemprov Siapkan Program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru 2026
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Dalam semangat menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat yang
ingin pulang ke kampung halaman. Program ini merupakan bentuk kepedulian
pemerintah terhadap warga yang selama ini kesulitan pulang akibat tingginya
biaya transportasi antarwilayah di Papua. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri
menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memastikan seluruh warga,
terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dapat menikmati momen Natal
dan Tahun Baru bersama keluarga tanpa beban biaya perjalanan. “Kami ingin semua warga Papua
bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Banyak
yang tidak bisa pulang karena keterbatasan biaya, dan pemerintah harus hadir
untuk membantu,” ujar Gubernur Fakhiri saat memberikan keterangan pers di
Jayapura, Selasa (4/11/2025). Menurut Gubernur Fakhiri, program
mudik gratis ini akan dilaksanakan melalui kerja sama lintas lembaga,
melibatkan Kementerian Perhubungan, BUMN transportasi, serta pemerintah
kabupaten/kota. Pihaknya menjelaskan bahwa saat
ini pemerintah tengah menyusun mekanisme teknis pelaksanaan, termasuk rute,
jadwal keberangkatan, jenis transportasi, dan kuota peserta. “Untuk teknis seperti apa nanti
akan kami bahas bersama instansi terkait. Tapi intinya, pemerintah ingin
memastikan semua berjalan lancar dan masyarakat benar-benar terbantu,” katanya. Selain menyediakan transportasi
gratis, Pemprov Papua juga berencana menyiapkan posko pelayanan mudik dan pos
pengamanan terpadu untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang selama
perjalanan. Dalam kesempatan yang sama,
Gubernur Fakhiri menekankan bahwa pemerataan akses transportasi menjadi
perhatian penting dalam program ini. Pemerintah akan memastikan agar
transportasi tidak hanya terpusat di kota besar seperti Jayapura, tetapi juga
menjangkau wilayah pesisir dan kepulauan di seluruh Tanah Papua. “Kami akan bekerja sama dengan
Kementerian Perhubungan untuk memastikan konektivitas transportasi berjalan
baik, terutama di pelabuhan-pelabuhan seperti Biak dan Yapen, serta akses
menuju kampung-kampung terpencil,” terang Fakhiri. Ia menambahkan, pelaksanaan
program ini juga akan memperhatikan keamanan dan ketertiban selama masa libur
panjang, dengan dukungan aparat TNI-Polri dalam pengawasan di terminal,
pelabuhan, dan bandara. Program mudik gratis ini, menurut
Fakhiri, bukan hanya tentang mobilitas, tetapi juga merupakan wujud nyata
kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Natal dan Tahun Baru adalah
momen penuh kasih. Kami ingin rakyat Papua merasakannya dengan sukacita, tanpa
terbebani biaya perjalanan. Pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya,”
ujar Gubernur Fakhiri penuh empati. Ia berharap, program ini dapat
terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan transparan, serta menjadi agenda
tahunan yang terus ditingkatkan kualitasnya. “Kita ingin program ini berjalan
tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata. Semoga bisa mempererat tali
persaudaraan antarwarga di Tanah Papua,” tambahnya. Rencana program mudik gratis ini
disambut antusias oleh masyarakat Papua, khususnya para perantau yang bekerja
di Jayapura dan kota-kota besar lainnya. Mereka menilai program ini sangat
membantu, mengingat biaya transportasi antarwilayah di Papua cukup tinggi,
terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. “Biasanya tiket kapal atau
pesawat naik dua kali lipat menjelang Natal. Kalau ada program gratis seperti
ini, tentu sangat membantu kami bisa pulang berkumpul dengan keluarga,” ujar
seorang warga asal Biak yang bekerja di Jayapura. Dengan langkah ini, Gubernur
Mathius Fakhiri kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan
yang humanis, responsif, dan berpihak kepada rakyat kecil. Program mudik gratis ini diharapkan menjadi awal dari tradisi baru pelayanan
publik yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat semangat persaudaraan
di seluruh Tanah Papua. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:26 WIT
Gubernur Papua Sidak Dua Dinas: Tegaskan Disiplin ASN dan Dorong Pelayanan Publik yang Bersih
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Gubernur Papua Mathius Fakhiri kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan
disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan membangun birokrasi bersih di lingkup
pemerintahan provinsi. Pada Selasa (4/11/2025) pagi, ia
melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi penting, yakni Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal Provinsi
Papua. Langkah tak terduga ini sontak
mengejutkan para pegawai di dua dinas tersebut. Beberapa pegawai bahkan tampak
tergesa menempati posisi kerja masing-masing saat mendengar kabar kedatangan
orang nomor satu di Papua itu. Dalam arahannya kepada seluruh
jajaran ASN, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa tugas utama aparatur pemerintah
adalah melayani, bukan dilayani. Ia mengingatkan agar para pejabat dan pegawai
tidak menyepelekan tanggung jawab yang telah diberikan. “Saya minta kepala dinas dan
seluruh ASN jangan main-main dalam menjalankan tugas, apalagi soal pelayanan
publik. Masyarakat harus benar-benar dilayani dengan baik dan cepat. Jangan
buat rakyat menunggu karena kelalaian birokrasi,” tegas Fakhiri. Ia juga menyoroti masih adanya
perilaku pegawai yang kurang disiplin, seperti datang terlambat atau
meninggalkan kantor tanpa alasan jelas. Menurutnya, hal tersebut tidak
mencerminkan semangat pengabdian yang diharapkan pemerintah daerah. “Disiplin itu ukuran dasar bagi
ASN yang mau melayani dengan hati. Kalau hal kecil seperti waktu kerja saja
tidak dijaga, bagaimana bisa dipercaya memimpin proyek atau pelayanan besar?”
ujarnya menegur. Dalam sidak tersebut, Gubernur
juga memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan
kebiasaan menerima “uang kaget” dalam proses perizinan maupun proyek
pembangunan. “Jangan sampai ada yang main
proyek dengan cara kotor. Kalau masih ada yang melakukan pungli atau menerima
uang di bawah meja, saya pastikan akan diproses secara hukum. Tidak ada
kompromi untuk pelanggaran seperti itu,” tegas Fakhiri di hadapan para pejabat
dan staf dinas. Ia menambahkan bahwa semua proyek
pembangunan di Papua harus berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak
langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi
memberi ruang bagi perilaku yang mencederai kepercayaan publik. Lebih lanjut, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada peningkatan sumber
daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang
benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pembangunan tidak boleh hanya
jadi angka di laporan. Harus terasa oleh rakyat, terutama di kampung-kampung,
di pegunungan, dan daerah terpencil. Kita ingin Papua yang maju dan
berkeadilan,” ujar Fakhiri. Ia juga meminta agar Dinas PUPR
dan Dinas Penanaman Modal bekerja sinergis dalam mendukung investasi yang
berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Sidak mendadak ini menjadi bagian
dari rangkaian agenda pengawasan langsung yang rutin dilakukan Gubernur untuk
memastikan sistem pemerintahan berjalan baik dan jauh dari praktik korupsi. Langkah tersebut diapresiasi oleh
sejumlah pegawai dan masyarakat yang menilai bahwa gaya kepemimpinan Fakhiri
mencerminkan ketegasan sekaligus kepedulian terhadap rakyat. “Kita harus membangun birokrasi
yang bersih, disiplin, dan bisa dipercaya. Tidak ada lagi tempat bagi pegawai
malas dan pelaku pungli di pemerintahan Papua,” tutup Gubernur Fakhiri. Dengan sikap tegasnya, Mathius
Fakhiri menegaskan bahwa reformasi birokrasi Papua bukan sekadar slogan,
melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat,
transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:22 WIT
Gubernur Papua Copot Direktur RSUD Dok II Jayapura Usai Lakukan Sidak
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Langkah tegas diambil Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam upayanya
memperbaiki sistem kesehatan di Bumi Cenderawasih. Pada Selasa (4/11/2025),
Fakhiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dok II Jayapura, rumah
sakit rujukan terbesar di Papua. Hasilnya, ia langsung memberhentikan Direktur
RSUD dan seluruh jajaran manajemen rumah sakit tersebut. Keputusan mengejutkan ini menjadi
titik awal reformasi besar-besaran di sektor kesehatan Papua, yang selama ini
dianggap masih tertinggal dari sisi manajemen, pelayanan, hingga distribusi
tenaga medis. Dalam sidak yang berlangsung
selama beberapa jam, Gubernur meninjau Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat
inap, hingga ruang administrasi pelayanan pasien. Ia mendapati berbagai
persoalan mendasar, mulai dari kurangnya kebersihan, antrian pasien yang
menumpuk, hingga keluhan soal lambannya pelayanan. Dengan ekspresi tegas, Gubernur
Fakhiri menyampaikan keprihatinannya di hadapan para pegawai rumah sakit. “Kesehatan bagi saya sangat
penting. Banyak pelayanan kesehatan tidak terjangkau bukan karena tenaga medis
tidak mampu, tetapi karena manajemen rumah sakit dan dinas yang semrawut,” ujar
Fakhiri dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa RSUD Dok II
Jayapura seharusnya menjadi simbol kemajuan pelayanan kesehatan di Papua, bukan
sebaliknya. “Saya pastikan hari ini seluruh
manajemen saya berhentikan. Akan ada perombakan besar-besaran. Ini bukan
sekadar inspeksi, ini adalah awal dari transformasi,” tegas Gubernur yang juga
mantan Kapolda Papua itu. Menurut Fakhiri, persoalan utama
bukan pada tenaga medis, melainkan buruknya tata kelola dan lemahnya sistem
manajemen yang berdampak langsung pada kualitas layanan pasien. Karena itu, ia
memutuskan untuk melakukan reformasi total mulai dari struktur kepemimpinan
hingga sistem administrasi rumah sakit. “Pelayanan kesehatan tidak boleh
lagi diskriminatif. Semua pasien, khususnya masyarakat Papua, harus mendapatkan
pelayanan yang manusiawi, cepat, dan profesional,” tegasnya. Fakhiri juga menegaskan bahwa
pihaknya akan menempatkan manajemen baru yang memiliki kompetensi tinggi dan
integritas kuat, agar RSUD Dok II benar-benar mampu menjadi rumah sakit rujukan
regional yang membanggakan. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga medis dan perawat yang
tetap bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas
dan dukungan sistem. “Saya berterima kasih kepada para
perawat dan dokter yang tetap setia melayani masyarakat. Kalian adalah garda
terdepan dalam menjaga nyawa dan harapan rakyat Papua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah
provinsi akan memperbaiki sistem distribusi tenaga kesehatan, terutama di
wilayah pedalaman dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Langkah Fakhiri ini mendapat
perhatian luas di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan
berani ini adalah sinyal kuat dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan
disiplin dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Fakhiri memastikan bahwa sidak
serupa akan terus dilakukan secara mendadak di berbagai rumah sakit lain di
Papua, termasuk rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten. “Reformasi kesehatan harus
dimulai dari keberanian mengambil keputusan. Saya akan turun langsung
memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan rakyat,” pungkasnya. Kebijakan ini menandai babak baru
dalam sistem kesehatan Papua — sebuah gerakan reformasi yang menempatkan
pelayanan rakyat di atas kepentingan birokrasi. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:15 WIT
Gubernur Papua Selatan Tegaskan Komitmen Tindak Tegas Peredaran Miras
Papuanewsonline.com, Merauke –
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunjukkan ketegasan dalam menjaga keamanan
wilayahnya. Dipimpin langsung oleh Gubernur Apolo Safanpo, jajaran Forkopimda
Papua Selatan menggelar rapat koordinasi intensif guna menindaklanjuti maraknya
kasus kriminalitas yang diduga kuat dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras
(miras) di masyarakat. Pertemuan yang digelar pada Senin,
4 November 2025 di Merauke tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting.
Gubernur Apolo menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap
kondisi sosial yang kian memprihatinkan akibat peredaran miras ilegal. “Kehadiran adik-adik mahasiswa
dan masyarakat hari ini menyuarakan keresahan yang nyata. Miras telah menjadi
pemicu utama meningkatnya tindak kriminal dan gangguan kamtibmas di Papua
Selatan,” ujar Gubernur Apolo dalam keterangannya usai berdialog dengan
perwakilan Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan. Ia menegaskan, berbagai tindak
kekerasan yang terjadi belakangan ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan
telah mengancam rasa aman dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Kami telah berkoordinasi dengan
seluruh unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten, termasuk Pangdam XXIV/Mandala
Trikora, LO Polda, LO Kabinda, serta perwakilan kelompok masyarakat untuk
mencari solusi bersama. Pertemuan ini berlangsung satu hari penuh dengan hasil
yang konkret,” lanjutnya. Dari rapat tersebut, disepakati tiga
langkah penanganan komprehensif: Pertama, langkah jangka pendek,
yakni melakukan razia gabungan dan menertibkan tempat-tempat penjualan miras
ilegal. Kedua, langkah jangka menengah,
berupa penyusunan peraturan daerah dan penguatan koordinasi antarinstansi
terkait. Ketiga, langkah jangka panjang,
dengan fokus pada edukasi masyarakat dan pembinaan generasi muda agar menjauhi
konsumsi miras. Gubernur Apolo menegaskan,
Pemprov Papua Selatan berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman,
bermartabat, dan bebas dari pengaruh negatif miras. “Kami ingin Papua Selatan menjadi
tanah yang damai dan bermartabat. Pemerintah bersama aparat keamanan akan
menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam stabilitas dan keselamatan
warga,” tegasnya. Langkah strategis ini mendapat
dukungan penuh dari Forkopimda serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam
pertemuan. Mereka menilai kebijakan Gubernur Apolo merupakan langkah nyata dan
berani dalam memulihkan citra keamanan Papua Selatan. Dengan adanya kebijakan terarah
ini, diharapkan angka kriminalitas dapat ditekan, dan Papua Selatan kembali
menjadi wilayah yang aman, kondusif, serta menjadi contoh penegakan ketertiban
sosial di Tanah Papua. Penulis: Hendrik Editor: GF
04 Nov 2025, 16:08 WIT
Kapolda Maluku Tinjau Ekowisata Sagu Negeri Rutong
Papuanewsonline.com, Ambon - Dalam upaya memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi masyarakat, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Ekowisata Sagu Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Senin (3/11/2025).Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam mendukung pelestarian kearifan lokal sekaligus penguatan potensi ekonomi berbasis masyarakat adat.Kapolda Maluku hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., Ketua Bhayangkari Daerah Maluku beserta Wakil Ketua dan Pengurus Bhayangkari, serta jajaran Pejabat Utama Polda Maluku, antara lain Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Lantas, Dir Reskrimsus, Dir Resnarkoba, dan Kabid Humas Polda Maluku.Turut mendampingi pula Wakapolresta Ambon dan Kapolsek Leitimur Selatan.Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Maluku bersama rombongan secara langsung meninjau seluruh proses pengolahan sagu mulai dari pengambilan bahan baku mentah di hutan sagu hingga pengolahan menjadi tepung sagu siap konsumsi.Irjen Pol Dadang Hartanto juga berinteraksi dengan masyarakat dan pengelola ekowisata, mendengarkan langsung pengalaman mereka dalam menjaga hutan adat serta mengembangkan potensi wisata berbasis sagu. Serta pak kapolda dan wakapolda langsung melakukan praktek bagaimana proses nani sagu menggunakan alat nani, dimana proses ini merupakan cara pukul sagu guna penghancuran empelur/ isi batang sagu dari kulit batang sagu diiringi ukulele dan nyanyian lagu anak-anak SD rutong.“Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol budaya, ketahanan pangan, dan identitas masyarakat Maluku. Pelestariannya berarti menjaga masa depan generasi mendatang,” ujar Kapolda di sela kegiatan peninjauan.Sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal, Kapolda Maluku juga mencicipi berbagai kuliner khas Maluku yang diolah dari bahan dasar sagu, mulai dari mie sagu, sinole, hingga olahan minuman hasil inovasi masyarakat Rutong seperti jus tomi-tomi, teh kelor..Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menyampaikan bahwa kunjungan Kapolda Maluku ke Negeri Rutong merupakan bagian dari sinergi POLRI dengan pemerintah daerah dalam upaya mendukung program pelestarian budaya dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas.“Kunjungan Bapak Kapolda ini adalah bagian dari sinergi Polri dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam melestarikan budaya dan memajukan sektor ekowisata berbasis komunitas. Diharapkan Ekowisata Sagu Rutong dapat menjadi pilot project yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Kabid Humas.Selain menjadi objek wisata alam dan budaya, Ekowisata Sagu Rutong juga berperan sebagai ruang edukasi tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan nilai ekonomi produk lokal.Kunjungan kerja ini juga mempertegas bahwa pendekatan keamanan berbasis budaya menjadi salah satu strategi prioritas Polda Maluku dalam menjaga Kamtibmas yang berkelanjutan.Melalui kemitraan dengan masyarakat adat, POLRI berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keamanan dan kesejahteraan harus dibangun bersama.“Kami ingin masyarakat merasa aman sekaligus berdaya. Dengan menjaga budaya dan potensi lokal seperti sagu, maka keamanan sosial juga akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri,” ungkap Kapolda Maluku.Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah.Kunjungan Kapolda Maluku ke Ekowisata Sagu Negeri Rutong menandai babak baru pendekatan humanis Polri di daerah, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif mendukung pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya lokal.Langkah ini sejalan dengan semangat “Polri Presisi”, yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial.Pendekatan berbasis komunitas seperti Ekowisata Sagu Rutong membuktikan bahwa keamanan dan pembangunan dapat berjalan beriringan ketika aparat hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas.Inisiatif ini diharapkan menjadi model kemitraan Polri–masyarakat adat di Indonesia Timur, di mana pelestarian budaya menjadi pilar penting dalam membangun stabilitas, ekonomi, dan harmoni sosial di bumi Maluku. PNO-12
04 Nov 2025, 14:03 WIT
Kapolda Maluku Canangkan Rutong Sebagai Negeri Binaan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam membangun keamanan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si., ke Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Senin (3/11/2025).Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara POLRI dan masyarakat adat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), sekaligus mendorong terwujudnya model pembangunan berkelanjutan di tingkat negeri (desa adat).Kapolda Maluku hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H., sejumlah Pejabat Utama Polda Maluku, serta Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Maluku. Rombongan disambut hangat secara adat oleh Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, para tetua adat, dan masyarakat setempat.Dalam momentum bersejarah itu, dilaksanakan penyerahan draf Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Maluku dan Pemerintah Negeri Rutong oleh raja negeri rutong, dengan semangat Masohi (gotong royong). MoU tersebut menjadi dasar pelaksanaan delapan program kolaborasi strategis yang menjadikan Negeri Rutong sebagai Negeri Binaan Polda Maluku, sekaligus model percontohan pengembangan keamanan berbasis budaya di Indonesia Timur.Delapan program dimaksud mencakup:1. Negeri Berintegritas – Mendorong tata kelola pemerintahan adat yang bersih dan transparan.2. Negeri Bebas Miras dan Narkoba – Pembinaan generasi muda untuk menjauhi kriminalitas.3. Police Cadet Camp & Pembinaan Generasi Muda – Menyiapkan calon pemimpin berkarakter.4. Kamtibmas Semesta dan Polmas Negeri – Mengembangkan keamanan berbasis budaya kolektif.5. Ketahanan Pangan Adat – Pemanfaatan potensi lokal seperti sagu dan tanaman endemik.6. Ekowisata dan Spiritual Tourism – Pengembangan potensi hutan sagu adat Rutong.7. Restorative Justice Adat - Harmonisasi hukum positif dan hukum adat.8. Pembinaan UMKM dan Produk Kreatif - Pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemuda adat.Dalam sambutannya, Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran Kapolda dan jajaran Polda Maluku di tanah adat mereka.“Kehadiran Kapolda Maluku menandakan bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat adat. Kami berkomitmen bahwa keamanan bukan hanya tugas POLRI, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negeri,” ujar Raja Reza.Ia juga menegaskan bahwa pengembangan Negeri Rutong akan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, dengan mengintegrasikan aspek keamanan, ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan pelestarian budaya.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menekankan bahwa kemitraan dengan masyarakat adat merupakan wujud nyata pendekatan keamanan modern yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.“Saya hadir di sini agar Negeri Rutong dapat membangun kehidupan yang harmonis di Maluku ini, dan menjadi contoh bagi negeri-negeri lainnya. Kita harus memutus hidup dalam kekerasan dan membangun hidup yang penuh dengan kedamaian,” tegas Kapolda.Kapolda juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Negeri Rutong yang berorientasi pada pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal melalui pengolahan sagu. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi POLRI untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan dan tumbuh dari masyarakat sendiri.Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi pengolahan sagu adat, simbol penting ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat adat Maluku.Melalui kemitraan ini, Polda Maluku berkomitmen untuk terus hadir mendukung pembangunan negeri yang aman, mandiri, dan berintegritas , dimulai dari akar budaya masyarakat adat yang menjadi sumber harmoni di bumi seribu pulau.Langkah Polda Maluku menjalin kolaborasi strategis dengan Negeri Rutong menunjukkan transformasi nyata wajah POLRI di daerah, dari institusi penegak hukum menjadi mitra sosial yang aktif membangun kehidupan masyarakat.Pendekatan berbasis kearifan lokal seperti yang diinisiasi di Negeri Rutong menjadi contoh bagaimana keamanan dapat dibangun dari bawah, berakar pada budaya, solidaritas, dan nilai gotong royong.Program ini tidak hanya memperkuat keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan yang menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama.Inisiatif seperti ini diharapkan dapat menjadi model sinergi POLRI dan masyarakat adat di wilayah lain di Indonesia Timur, menuju Maluku yang damai, berdaya, dan berkeadilan. PNO-12
04 Nov 2025, 13:52 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
