Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Hijaukan Ambarawa, Alumni Akpol 90 Tanam Puluhan Pohon di Monumen Palagan
Papuanewsonline.com, Semarang – Setelah menggelar berbagai rangkaian bakti
sosial mulai dari pembagian bantuan sosial dan layanan kesehatan di Sayung,
kegiatan sosial di Genuk, hingga pasar murah di Pedurungan, Alumni Akademi
Kepolisian (Akpol) Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata menutup rangkaian
kegiatan mereka dengan sebuah aksi peduli lingkungan yang sarat makna. Pada Sabtu siang, rombongan
alumni yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi
Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., melaksanakan penanaman puluhan bibit pohon
dan tanaman hias di kawasan Monumen Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen Palagan Ambarawa dipilih
bukan tanpa alasan. Kawasan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi
perjalanan bangsa Indonesia. Di tempat inilah semangat perjuangan rakyat dan
TNI melawan penjajah pernah berkobar. “Penanaman pohon di Monumen
Palagan ini adalah simbol kepedulian kami terhadap lingkungan sekaligus
penghormatan atas nilai-nilai perjuangan yang pernah lahir di sini,” ujar
Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memberikan sambutan. Menurutnya, pohon yang ditanam
akan menjadi warisan hijau bagi generasi mendatang, sekaligus pengingat bahwa
perjuangan menjaga bangsa tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui kepedulian
terhadap manusia dan alam. Kedatangan rombongan alumni
disambut hangat oleh Pejabat Utama Polda Jawa Tengah dan Kapolres Semarang,
AKBP Ratna Quratul Ainy. Suasana akrab terlihat ketika para alumni bersama
masyarakat sekitar bahu-membahu menanam pohon. Wakapolri menyampaikan bahwa
kegiatan ini menjadi puncak sekaligus penegas semangat kebersamaan antara
Polri, alumni, dan masyarakat.
“Kami berharap rangkaian kegiatan mulai dari baksos, layanan kesehatan, pasar
murah, hingga penanaman pohon ini dapat memberi manfaat nyata serta
meninggalkan jejak positif yang dirasakan masyarakat luas,” ungkapnya. Program ini menunjukkan bahwa
kepedulian Polri tidak hanya terhenti pada aspek keamanan, tetapi juga
menjangkau dimensi sosial dan lingkungan. Dengan menanam pohon, Alumni Akpol 90
ingin meninggalkan warisan ekologis yang kelak memberi manfaat bagi anak cucu
bangsa. Selain memberi keteduhan dan
memperbaiki kualitas udara, penanaman pohon juga diyakini dapat memperindah
kawasan Monumen Palagan sebagai destinasi sejarah dan wisata edukasi. “Polri hadir bukan hanya menjaga
keamanan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam bidang sosial,
kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Itu adalah bentuk Polri yang humanis,”
tegas Komjen Pol Dedi. Dengan ditutupnya rangkaian bakti
sosial ini, Alumni Akpol 90 menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi
rakyat. Puluhan pohon yang ditanam di Monumen Palagan Ambarawa kini menjadi simbol
harapan dan keberlanjutan, bahwa kepedulian yang ditanam hari ini akan menjadi
buah kebaikan di masa depan. Penulis: GF Editor: GF
24 Agu 2025, 15:22 WIT
Pasar Murah Polri di Semarang: Alumni Akpol 90 Hadirkan Harga Terjangkau untuk Rakyat
Papuanewsonline.com, Semarang –
Kepedulian Polri terhadap masyarakat bukan sekadar jargon. Melalui Gerakan
Pangan Murah Polri, jajaran kepolisian di seluruh Indonesia terus menunjukkan
bakti nyata dalam menjaga kestabilan harga dan membantu rakyat memenuhi
kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Di Kota Semarang, Alumni Akademi
Kepolisian (Akpol) Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata turun langsung menggelar Pasar
Murah di Kecamatan Pedurungan pada Sabtu (23/8/2025). Kegiatan ini berlangsung
meriah dengan dukungan Perum Bulog sebagai mitra strategis dalam menyediakan
bahan pangan berkualitas. Acara di Pedurungan ini tidak
hanya menjadi ajang distribusi pangan murah, tetapi juga momentum silaturahmi
Polri dengan masyarakat. Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H.,
M.Hum., M.Si., M.M., hadir secara langsung dan disambut hangat oleh Karo SDM
Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Noviana Tursanurohmad, serta sejumlah Pejabat
Utama Polda Jateng. Kehadiran Wakapolri menambah
semangat masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi. Senyum, sapaan,
hingga interaksi hangat tercipta di tengah suasana pasar murah yang penuh
antusiasme. Tidak heran bila lokasi pasar
murah dipadati ratusan warga. Pasalnya, harga bahan pokok yang dijual
benar-benar di bawah pasaran. Adapun bahan pangan yang disalurkan antara lain: 600
kilogram telur dengan harga Rp 23.000/kg, 500 kilogram gula pasir dengan harga
Rp 15.000/kg, 300 kilogram tepung dengan harga Rp 10.000/kg, 2.000 liter minyak
goreng dengan harga Rp 15.000/liter dan 8 ton beras SPHP dengan harga Rp 55.000
per karung (5 kg). Warga menyambut dengan sukacita.
Salah satunya, Ibu Anis dari Kelurahan Palebon, yang tampak bahagia setelah
membawa belanjaannya.
“Tadi saya beli beras 2 kantong, minyak 2 liter, telur 1 kg. Harganya jauh
lebih murah, Pak, dibanding pasar. Makanya begitu tahu ada pasar murah, saya
langsung datang,” ujarnya penuh senyum. Pasar murah ini bukan hanya soal
harga terjangkau. Lebih jauh, kegiatan ini menghadirkan kedekatan emosional
antara aparat kepolisian dan masyarakat. Suasana hangat terlihat ketika anggota
Polri membantu warga memilih bahan pangan dan menenteng belanjaan mereka. Selain itu, program ini juga
memberi rasa aman dan kepercayaan bahwa negara, melalui Polri dan Bulog, hadir
di tengah rakyat saat mereka membutuhkan. Kegiatan yang digelar oleh Alumni
Akpol 90 di Semarang hanyalah salah satu titik dari ribuan kegiatan serupa di
Indonesia. Tercatat, Polri telah menjalankan hampir 20.000 titik pasar murah
dan menyalurkan puluhan ribu ton beras ke berbagai pelosok negeri. “Gerakan ini akan terus
berlanjut. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari
hadirnya Polri di tengah kehidupan sehari-hari,” demikian pesan Wakapolri. Penulis: GF Editor: GF
24 Agu 2025, 15:17 WIT
DPRK Mimika Sidak Telkomsel: Transparansi & Solusi Konkret Jadi Tuntutan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Keluhan masyarakat Mimika terkait buruknya layanan internet akhirnya direspons
serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Pada Jumat
(22/8/2025), Komisi II DPRK Mimika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
kantor PT Telkomsel Timika guna meminta klarifikasi langsung atas gangguan
jaringan yang dirasakan warga sejak beberapa waktu terakhir. Rombongan Komisi II yang dipimpin
Wakil Ketua II, Mariunus Tandiseno, bersama Sekretaris Komisi Adrian Andhika
Thie dan sejumlah anggota lainnya, menegaskan bahwa pihak operator tidak boleh
membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Dalam pertemuan itu, Mariunus
Tandiseno menyampaikan bahwa transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak
merasa dibohongi atau dibiarkan menebak-nebak penyebab gangguan. "Kami minta Telkom dan
Telkomsel terbuka kepada masyarakat. Dewan juga perlu informasi yang jelas agar
bisa meneruskan kepada konstituen kami. Jangan sampai masyarakat merasa
dirugikan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tegas Mariunus. Senada dengan itu, Sekretaris
Komisi II Adrian Andhika Thie juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jujur
dan tepat waktu. "Masyarakat perlu tahu kapan
jaringan bisa pulih kembali. Jangan hanya janji-janji. Selain itu, kompensasi
harus dipikirkan, karena layanan sudah dibayar penuh oleh pelanggan," ujar
Adrian. Ia bahkan mengusulkan agar
Telkomsel menyediakan perangkat alternatif seperti Starlink sebagai solusi
sementara, terutama untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan
kantor pemerintahan yang sangat bergantung pada internet. Menanggapi desakan DPRK, Kepala
Telkom Timika, Jangkir Simbiak, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh
perbaikan kabel bawah laut yang rusak. Menurutnya, pengerjaan teknis tengah
dilakukan secara intensif dan diperkirakan rampung pada awal hingga akhir
September. Sementara itu, Manager Telkomsel
Timika Bagian Network, Efra, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada
masyarakat Mimika. "Kami memahami betul
keresahan masyarakat. Perbaikan sedang berjalan, dan kami berharap jaringan
segera normal kembali agar pelanggan dapat menikmati layanan tanpa
hambatan," katanya. Sidak ini diikuti oleh jajaran
Komisi II DPRK Mimika: Wakil Ketua II Marianus Tandiseno, Sekretaris Adrian
Andhika Thie, serta anggota Dessy Putrika Ross Rante, Luther Beanal, dan Merry
Pongutan. Langkah DPRK Mimika ini menjadi
bukti keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Warga berharap pengawasan ketat dari DPRK dapat memastikan Telkomsel tidak
sekadar memberikan janji, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang bisa
dirasakan langsung oleh pelanggan. Penulis: Jidan Editor: GF
24 Agu 2025, 14:37 WIT
Mimika Juara Paritrana Award 2025, Perda Jaminan Sosial Jadi Kuncinya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika kembali menorehkan sejarah gemilang dengan berhasil meraih peringkat
pertama Paritrana Award 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tengah.
Penghargaan bergengsi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan ini diserahkan
langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, kepada Bupati Mimika,
Johannes Rettob, dalam acara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Timika,
Kamis (21/8/2025). Capaian ini menjadi bukti nyata
bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan perlindungan sosial
kepada pekerja terus konsisten, bahkan membawa Mimika menjadi salah satu daerah
dengan inovasi terbaik di Indonesia. Paritrana Award 2025 bukanlah
prestasi pertama bagi Mimika. Tahun sebelumnya, Mimika bahkan mencatatkan diri
sebagai kabupaten dengan cakupan perlindungan terbaik di tingkat nasional untuk
zona Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Capaian ini menunjukkan bahwa
Mimika tidak sekadar mengejar penghargaan, melainkan benar-benar menjalankan kebijakan
berkelanjutan yang berpihak pada pekerja, khususnya pekerja rentan. Kesuksesan Mimika dalam ajang ini
tidak lepas dari kerja nyata dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan
sosial. Data menunjukkan, 1.424 tenaga honorer OPD hingga tingkat kecamatan,
409 guru honorer, 4.852 penyelenggara Pemilu, serta 2.500 aparat desa dan RT/RW
telah masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini menjadi bukti kuat
bahwa Pemkab Mimika berusaha keras memastikan tidak ada pekerja yang luput dari
perlindungan sosial, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan
rentan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua
Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah kebutuhan
semua lapisan pekerja, bukan hanya milik Aparatur Sipil Negara (ASN). “Harus dikampanyekan ke rakyat
bahwa tidak harus jadi pegawai negeri untuk mendapat pensiun. Kalau bisa kerja
di swasta dan punya jaminan sosial, masa depan itu ada,” ujar Nawipa. Ia menekankan pentingnya
kolaborasi pemerintah daerah, BPJS, dan dunia usaha untuk memperluas jangkauan
perlindungan sosial bagi masyarakat Papua. Bupati Mimika, Johannes Rettob,
dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemkab Mimika aktif mendorong perusahaan
untuk melibatkan pekerja, terutama Orang Asli Papua (OAP), dalam program
perlindungan sosial melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). “Kami juga memberikan
penghargaan setiap tahun kepada perusahaan dan pelaku usaha yang berkomitmen
melindungi pekerjanya. Harapannya, semua pekerja, terutama OAP, bisa ter-cover
jaminan sosial,” tegas Rettob. Bahkan, Pemkab Mimika membuat aturan
wajib bahwa setiap kegiatan resmi daerah, termasuk panitia HUT RI, harus
memasukkan pekerja dalam perlindungan BPJS. Lebih jauh, Bupati Rettob
menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari adanya Peraturan Daerah
(Perda) Jaminan Sosial, yang digagas sejak ia menjabat sebagai Wakil Bupati
tahun 2019–2020. “Perda ini wajib dijalankan
baik oleh pemerintah maupun swasta, agar semua pekerja, pegawai, dan masyarakat
mendapat perlindungan yang layak,” ungkapnya. Dengan adanya Perda ini, Mimika
kini tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang
memiliki regulasi khusus tentang jaminan sosial, yang kemudian mengantarkan
Mimika meraih Paritrana Award tingkat nasional. Capaian Mimika ini dinilai
sebagai model keberhasilan yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di
Papua maupun Indonesia Timur. Dengan strategi yang jelas, dukungan regulasi,
serta komitmen kuat dari pemimpin daerah, Mimika mampu membuktikan bahwa jaminan
sosial bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar yang harus
dipenuhi negara bagi rakyatnya. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:53 WIT
Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Isu kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia juga ikut menjadi
perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi di
lapangan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan inspeksi
mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan gudang beras di Kota
Jayapura, Jumat (22/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk
menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan
bahan pangan pokok, khususnya beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat
Papua. Dalam sidaknya, Fatoni menemukan
fakta menarik. Sejumlah retail modern masih menjual beras dengan harga lama
karena stok lama masih tersedia. Namun, di beberapa titik penjualan, terutama
di pasar tradisional, harga beras mengalami kenaikan antara Rp2.000–Rp3.000 per
kilogram. Menyikapi hal tersebut, Fatoni
menekankan bahwa kunci pengendalian harga ada pada kelancaran distribusi. “Yang terpenting adalah stok
tetap mengalir dari gudang ke pasar. Kalau stok lancar, harga bisa kita jaga
agar tetap stabil,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga
mengungkapkan kondisi ketersediaan pangan di Papua. Ia menyebutkan bahwa stok
beras di Gudang Bulog Papua mencapai 10.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat selama empat bulan ke depan. Tak hanya itu, masih ada tambahan
pasokan berupa 75 ton beras dari gudang swasta serta 300 ton yang saat ini
berada di Pelabuhan Jayapura dan siap didistribusikan. “Dengan stok yang ada,
masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin kebutuhan pangan, khususnya
beras, tetap tersedia,” ujar Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan
bahwa Pemprov Papua akan memperketat pengawasan distribusi beras dengan
melibatkan Bulog, OPD terkait, hingga pihak swasta. Tujuannya, agar tidak ada
hambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pasar serta untuk menekan potensi
permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan
menyiapkan skema intervensi pasar jika ditemukan kenaikan harga yang tidak
wajar. Di akhir sidaknya, Fatoni
mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu kelangkaan pangan dan
tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperburuk keadaan. “Pemerintah akan terus
mengawal dan memastikan harga pangan terkendali. Mari kita hadapi situasi ini
dengan tenang, karena stok beras kita aman,” pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini,
pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Papua tetap terjaga, sekaligus
memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah situasi fluktuasi harga pangan
nasional. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:10 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua,
suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk
tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di
Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat,
agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya
sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati
proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa
demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan
masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa
masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi
persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang
bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan
pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah
terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat
solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan
bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil
PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah
Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah
yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan
penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian
selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi
nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan
luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya
Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama
pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam
suasana damai. Sementara itu, para pemuda
menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor
penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap
seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan
sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga
kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena
politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,”
pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini,
Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa
gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 19:02 WIT
Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti,
mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
(Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam kunjungan kerja ke Lanud
Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Jumat (22/8/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari
agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pembangunan fasilitas pertahanan,
memastikan seluruh proyek yang berjalan di Lanud YKU tepat sasaran, tepat mutu,
dan tepat waktu. Agenda kunjungan diawali dengan
peninjauan progres pembangunan Base Operation (Baseops) Lanud Yohanis Kapiyau.
Di lokasi tersebut, Sekjen Kemhan RI menerima paparan detail dari tim pelaksana
proyek mengenai tahapan pembangunan, capaian pekerjaan, serta target
penyelesaian. Setelah itu, rombongan bergerak
ke area pembangunan Mess Terpadu, yang dirancang untuk menjadi fasilitas
penunjang kesejahteraan sekaligus efisiensi penempatan personel TNI AU di Lanud
YKU. Menurut Danlanud YKU, pembangunan
kedua fasilitas ini merupakan bagian penting dari peningkatan sarana prasarana
Lanud, mengingat Timika memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu
gerbang kawasan timur Indonesia. “Baseops dan Mess Terpadu ini
akan menjadi tulang punggung kesiapan operasional Lanud Yohanis Kapiyau. Dengan
fasilitas yang lebih memadai, Lanud dapat bergerak lebih cepat dan responsif
terhadap berbagai tantangan di wilayah Papua,” jelas Kolonel Asri Efendi
Rangkuti. Dalam kesempatan tersebut, Letjen
TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap
proyek-proyek strategis Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa pembangunan
fasilitas pertahanan tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus
memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan negara. “Kami hadir langsung untuk
memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara dikelola dengan penuh
tanggung jawab. Pembangunan harus tepat sasaran, efisien, dan berkualitas
sehingga benar-benar mendukung kesiapan pertahanan, khususnya di wilayah Papua,”
tegas Sekjen Kemhan RI. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa
pembangunan di Lanud YKU juga menjadi bagian dari strategi besar pertahanan
Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan timur, yang kerap
menghadapi tantangan geografis sekaligus strategis. Selain fokus pada infrastruktur,
kunjungan ini juga membawa pesan moral bagi seluruh prajurit TNI AU yang
bertugas di Lanud YKU. Kehadiran pejabat tinggi negara menjadi dorongan
motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme. “Ini bukan hanya tentang
bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan moril prajurit agar
semakin siap mengemban tugas negara,” tambah Danlanud YKU. Dengan adanya pengawasan langsung
ini, diharapkan setiap proyek di Lanud Yohanis Kapiyau dapat diselesaikan
sesuai jadwal, memberikan dukungan penuh bagi operasional TNI AU, serta
memperkuat peran strategis Papua sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 18:57 WIT
Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan
Papuanewsonline.com, Mimika –
Suasana hangat penuh kehormatan terasa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, saat Komandan
Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyambut
langsung kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, beserta rombongan,
Kamis (21/8/2025). Penyambutan ini dilakukan dengan
penuh kehormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pejabat
tinggi negara di wilayah Papua Tengah. Rombongan Sekjen Kemhan RI tiba
menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sebelum
melanjutkan agenda penting di Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja Letjen TNI Tri
Budi Utomo ke Timika bukan sekadar agenda seremonial. Kehadirannya bertujuan
untuk meninjau aspek strategis pertahanan dan keamanan, termasuk memperkuat
koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI yang bertugas di
Papua Tengah. Selain itu, agenda kunjungan ini
juga melibatkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, guna memastikan
sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah, yang tidak hanya penting dari sisi
pertahanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan mendukung
pembangunan daerah. Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti
menegaskan kesiapan Lanud YKU untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan
Sekjen Kemhan RI selama berada di Timika. “Kami siap memberikan dukungan
penuh dan memastikan seluruh agenda kunjungan Bapak Sekjen Kemhan berjalan
aman, lancar, dan sesuai dengan protokoler yang berlaku,” tegas Danlanud
YKU. Kunjungan Sekjen Kemhan RI ini
dinilai memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan
daerah. Dengan kondisi geografis Papua yang strategis sekaligus penuh
tantangan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah
sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, dan mendukung
kesejahteraan masyarakat. Selain aspek militer, kunjungan
ini diharapkan juga memberi dorongan terhadap iklim pembangunan di Mimika,
mengingat keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat utama bagi masuknya
investasi serta keberlangsungan program pemerintah daerah. Penyambutan yang berlangsung aman
dan tertib di Bandara Mozes Kilangin mencerminkan profesionalisme Lanud Yohanis
Kapiyau dalam menjalankan tugas-tugas protokoler dan operasional. Momen ini juga menjadi bukti
nyata kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara serta memastikan bahwa setiap
kunjungan pejabat tinggi negara berjalan dengan standar keamanan terbaik. Diharapkan, kunjungan Letjen TNI
Tri Budi Utomo dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan
keputusan strategis yang memberi dampak positif bagi pertahanan negara dan
kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. Penulis : Corri Editor : GF
23 Agu 2025, 18:35 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia
usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan
mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel
Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan
terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul
bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha
di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu
menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS
RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini
hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan
mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani
prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami
bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko
tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan
tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh
perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini
tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat
posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa
lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan
penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM,
perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya
mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah
mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa
sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan
kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan
lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana,
terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat
melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi
aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika
berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi
yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil
maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen
untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta
membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara
maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya
sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan
komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih
modern, transparan, dan kompetitif. Penulis : Jidan Editor : GF
23 Agu 2025, 18:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru