logo-website
Selasa, 31 Mar 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
Hijaukan Ambarawa, Alumni Akpol 90 Tanam Puluhan Pohon di Monumen Palagan Papuanewsonline.com, Semarang  – Setelah menggelar berbagai rangkaian bakti sosial mulai dari pembagian bantuan sosial dan layanan kesehatan di Sayung, kegiatan sosial di Genuk, hingga pasar murah di Pedurungan, Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata menutup rangkaian kegiatan mereka dengan sebuah aksi peduli lingkungan yang sarat makna. Pada Sabtu siang, rombongan alumni yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., melaksanakan penanaman puluhan bibit pohon dan tanaman hias di kawasan Monumen Palagan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen Palagan Ambarawa dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan ini memiliki nilai historis yang tinggi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Di tempat inilah semangat perjuangan rakyat dan TNI melawan penjajah pernah berkobar. “Penanaman pohon di Monumen Palagan ini adalah simbol kepedulian kami terhadap lingkungan sekaligus penghormatan atas nilai-nilai perjuangan yang pernah lahir di sini,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo saat memberikan sambutan. Menurutnya, pohon yang ditanam akan menjadi warisan hijau bagi generasi mendatang, sekaligus pengingat bahwa perjuangan menjaga bangsa tidak hanya melalui senjata, tetapi juga melalui kepedulian terhadap manusia dan alam. Kedatangan rombongan alumni disambut hangat oleh Pejabat Utama Polda Jawa Tengah dan Kapolres Semarang, AKBP Ratna Quratul Ainy. Suasana akrab terlihat ketika para alumni bersama masyarakat sekitar bahu-membahu menanam pohon. Wakapolri menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi puncak sekaligus penegas semangat kebersamaan antara Polri, alumni, dan masyarakat. “Kami berharap rangkaian kegiatan mulai dari baksos, layanan kesehatan, pasar murah, hingga penanaman pohon ini dapat memberi manfaat nyata serta meninggalkan jejak positif yang dirasakan masyarakat luas,” ungkapnya. Program ini menunjukkan bahwa kepedulian Polri tidak hanya terhenti pada aspek keamanan, tetapi juga menjangkau dimensi sosial dan lingkungan. Dengan menanam pohon, Alumni Akpol 90 ingin meninggalkan warisan ekologis yang kelak memberi manfaat bagi anak cucu bangsa. Selain memberi keteduhan dan memperbaiki kualitas udara, penanaman pohon juga diyakini dapat memperindah kawasan Monumen Palagan sebagai destinasi sejarah dan wisata edukasi. “Polri hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata dalam bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Itu adalah bentuk Polri yang humanis,” tegas Komjen Pol Dedi. Dengan ditutupnya rangkaian bakti sosial ini, Alumni Akpol 90 menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi rakyat. Puluhan pohon yang ditanam di Monumen Palagan Ambarawa kini menjadi simbol harapan dan keberlanjutan, bahwa kepedulian yang ditanam hari ini akan menjadi buah kebaikan di masa depan.   Penulis: GF Editor: GF  24 Agu 2025, 15:22 WIT
Pasar Murah Polri di Semarang: Alumni Akpol 90 Hadirkan Harga Terjangkau untuk Rakyat Papuanewsonline.com, Semarang – Kepedulian Polri terhadap masyarakat bukan sekadar jargon. Melalui Gerakan Pangan Murah Polri, jajaran kepolisian di seluruh Indonesia terus menunjukkan bakti nyata dalam menjaga kestabilan harga dan membantu rakyat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Di Kota Semarang, Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata turun langsung menggelar Pasar Murah di Kecamatan Pedurungan pada Sabtu (23/8/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan dukungan Perum Bulog sebagai mitra strategis dalam menyediakan bahan pangan berkualitas. Acara di Pedurungan ini tidak hanya menjadi ajang distribusi pangan murah, tetapi juga momentum silaturahmi Polri dengan masyarakat. Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., hadir secara langsung dan disambut hangat oleh Karo SDM Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Noviana Tursanurohmad, serta sejumlah Pejabat Utama Polda Jateng. Kehadiran Wakapolri menambah semangat masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi. Senyum, sapaan, hingga interaksi hangat tercipta di tengah suasana pasar murah yang penuh antusiasme. Tidak heran bila lokasi pasar murah dipadati ratusan warga. Pasalnya, harga bahan pokok yang dijual benar-benar di bawah pasaran. Adapun bahan pangan yang disalurkan antara lain: 600 kilogram telur dengan harga Rp 23.000/kg, 500 kilogram gula pasir dengan harga Rp 15.000/kg, 300 kilogram tepung dengan harga Rp 10.000/kg, 2.000 liter minyak goreng dengan harga Rp 15.000/liter dan 8 ton beras SPHP dengan harga Rp 55.000 per karung (5 kg). Warga menyambut dengan sukacita. Salah satunya, Ibu Anis dari Kelurahan Palebon, yang tampak bahagia setelah membawa belanjaannya. “Tadi saya beli beras 2 kantong, minyak 2 liter, telur 1 kg. Harganya jauh lebih murah, Pak, dibanding pasar. Makanya begitu tahu ada pasar murah, saya langsung datang,” ujarnya penuh senyum. Pasar murah ini bukan hanya soal harga terjangkau. Lebih jauh, kegiatan ini menghadirkan kedekatan emosional antara aparat kepolisian dan masyarakat. Suasana hangat terlihat ketika anggota Polri membantu warga memilih bahan pangan dan menenteng belanjaan mereka. Selain itu, program ini juga memberi rasa aman dan kepercayaan bahwa negara, melalui Polri dan Bulog, hadir di tengah rakyat saat mereka membutuhkan. Kegiatan yang digelar oleh Alumni Akpol 90 di Semarang hanyalah salah satu titik dari ribuan kegiatan serupa di Indonesia. Tercatat, Polri telah menjalankan hampir 20.000 titik pasar murah dan menyalurkan puluhan ribu ton beras ke berbagai pelosok negeri. “Gerakan ini akan terus berlanjut. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat langsung dari hadirnya Polri di tengah kehidupan sehari-hari,” demikian pesan Wakapolri.   Penulis: GF Editor: GF   24 Agu 2025, 15:17 WIT
DPRK Mimika Sidak Telkomsel: Transparansi & Solusi Konkret Jadi Tuntutan Papuanewsonline.com, Mimika – Keluhan masyarakat Mimika terkait buruknya layanan internet akhirnya direspons serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika. Pada Jumat (22/8/2025), Komisi II DPRK Mimika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PT Telkomsel Timika guna meminta klarifikasi langsung atas gangguan jaringan yang dirasakan warga sejak beberapa waktu terakhir. Rombongan Komisi II yang dipimpin Wakil Ketua II, Mariunus Tandiseno, bersama Sekretaris Komisi Adrian Andhika Thie dan sejumlah anggota lainnya, menegaskan bahwa pihak operator tidak boleh membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Dalam pertemuan itu, Mariunus Tandiseno menyampaikan bahwa transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa dibohongi atau dibiarkan menebak-nebak penyebab gangguan. "Kami minta Telkom dan Telkomsel terbuka kepada masyarakat. Dewan juga perlu informasi yang jelas agar bisa meneruskan kepada konstituen kami. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," tegas Mariunus. Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II Adrian Andhika Thie juga menyoroti pentingnya komunikasi yang jujur dan tepat waktu. "Masyarakat perlu tahu kapan jaringan bisa pulih kembali. Jangan hanya janji-janji. Selain itu, kompensasi harus dipikirkan, karena layanan sudah dibayar penuh oleh pelanggan," ujar Adrian. Ia bahkan mengusulkan agar Telkomsel menyediakan perangkat alternatif seperti Starlink sebagai solusi sementara, terutama untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintahan yang sangat bergantung pada internet. Menanggapi desakan DPRK, Kepala Telkom Timika, Jangkir Simbiak, menjelaskan bahwa gangguan disebabkan oleh perbaikan kabel bawah laut yang rusak. Menurutnya, pengerjaan teknis tengah dilakukan secara intensif dan diperkirakan rampung pada awal hingga akhir September. Sementara itu, Manager Telkomsel Timika Bagian Network, Efra, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Mimika. "Kami memahami betul keresahan masyarakat. Perbaikan sedang berjalan, dan kami berharap jaringan segera normal kembali agar pelanggan dapat menikmati layanan tanpa hambatan," katanya. Sidak ini diikuti oleh jajaran Komisi II DPRK Mimika: Wakil Ketua II Marianus Tandiseno, Sekretaris Adrian Andhika Thie, serta anggota Dessy Putrika Ross Rante, Luther Beanal, dan Merry Pongutan. Langkah DPRK Mimika ini menjadi bukti keseriusan wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Warga berharap pengawasan ketat dari DPRK dapat memastikan Telkomsel tidak sekadar memberikan janji, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh pelanggan.   Penulis: Jidan Editor: GF 24 Agu 2025, 14:37 WIT
Mimika Juara Paritrana Award 2025, Perda Jaminan Sosial Jadi Kuncinya Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika kembali menorehkan sejarah gemilang dengan berhasil meraih peringkat pertama Paritrana Award 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Tengah. Penghargaan bergengsi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam acara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Timika, Kamis (21/8/2025). Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja terus konsisten, bahkan membawa Mimika menjadi salah satu daerah dengan inovasi terbaik di Indonesia. Paritrana Award 2025 bukanlah prestasi pertama bagi Mimika. Tahun sebelumnya, Mimika bahkan mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan cakupan perlindungan terbaik di tingkat nasional untuk zona Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Capaian ini menunjukkan bahwa Mimika tidak sekadar mengejar penghargaan, melainkan benar-benar menjalankan kebijakan berkelanjutan yang berpihak pada pekerja, khususnya pekerja rentan. Kesuksesan Mimika dalam ajang ini tidak lepas dari kerja nyata dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. Data menunjukkan, 1.424 tenaga honorer OPD hingga tingkat kecamatan, 409 guru honorer, 4.852 penyelenggara Pemilu, serta 2.500 aparat desa dan RT/RW telah masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa Pemkab Mimika berusaha keras memastikan tidak ada pekerja yang luput dari perlindungan sosial, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan rentan. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah kebutuhan semua lapisan pekerja, bukan hanya milik Aparatur Sipil Negara (ASN). “Harus dikampanyekan ke rakyat bahwa tidak harus jadi pegawai negeri untuk mendapat pensiun. Kalau bisa kerja di swasta dan punya jaminan sosial, masa depan itu ada,” ujar Nawipa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, BPJS, dan dunia usaha untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat Papua. Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pemkab Mimika aktif mendorong perusahaan untuk melibatkan pekerja, terutama Orang Asli Papua (OAP), dalam program perlindungan sosial melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). “Kami juga memberikan penghargaan setiap tahun kepada perusahaan dan pelaku usaha yang berkomitmen melindungi pekerjanya. Harapannya, semua pekerja, terutama OAP, bisa ter-cover jaminan sosial,” tegas Rettob. Bahkan, Pemkab Mimika membuat aturan wajib bahwa setiap kegiatan resmi daerah, termasuk panitia HUT RI, harus memasukkan pekerja dalam perlindungan BPJS. Lebih jauh, Bupati Rettob menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari adanya Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Sosial, yang digagas sejak ia menjabat sebagai Wakil Bupati tahun 2019–2020. “Perda ini wajib dijalankan baik oleh pemerintah maupun swasta, agar semua pekerja, pegawai, dan masyarakat mendapat perlindungan yang layak,” ungkapnya. Dengan adanya Perda ini, Mimika kini tercatat sebagai salah satu dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki regulasi khusus tentang jaminan sosial, yang kemudian mengantarkan Mimika meraih Paritrana Award tingkat nasional. Capaian Mimika ini dinilai sebagai model keberhasilan yang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Papua maupun Indonesia Timur. Dengan strategi yang jelas, dukungan regulasi, serta komitmen kuat dari pemimpin daerah, Mimika mampu membuktikan bahwa jaminan sosial bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi negara bagi rakyatnya. Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 19:53 WIT
Sidak Harga Beras, Pj Gubernur Papua Ambil Langkah Jaga Stabilitas Pangan Papuanewsonline.com, Jayapura – Isu kenaikan harga beras di sejumlah daerah di Indonesia juga ikut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan gudang beras di Kota Jayapura, Jumat (22/8/2025). Langkah ini dilakukan untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, khususnya beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua. Dalam sidaknya, Fatoni menemukan fakta menarik. Sejumlah retail modern masih menjual beras dengan harga lama karena stok lama masih tersedia. Namun, di beberapa titik penjualan, terutama di pasar tradisional, harga beras mengalami kenaikan antara Rp2.000–Rp3.000 per kilogram. Menyikapi hal tersebut, Fatoni menekankan bahwa kunci pengendalian harga ada pada kelancaran distribusi. “Yang terpenting adalah stok tetap mengalir dari gudang ke pasar. Kalau stok lancar, harga bisa kita jaga agar tetap stabil,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengungkapkan kondisi ketersediaan pangan di Papua. Ia menyebutkan bahwa stok beras di Gudang Bulog Papua mencapai 10.000 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama empat bulan ke depan. Tak hanya itu, masih ada tambahan pasokan berupa 75 ton beras dari gudang swasta serta 300 ton yang saat ini berada di Pelabuhan Jayapura dan siap didistribusikan. “Dengan stok yang ada, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah menjamin kebutuhan pangan, khususnya beras, tetap tersedia,” ujar Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa Pemprov Papua akan memperketat pengawasan distribusi beras dengan melibatkan Bulog, OPD terkait, hingga pihak swasta. Tujuannya, agar tidak ada hambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pasar serta untuk menekan potensi permainan harga oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan skema intervensi pasar jika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Di akhir sidaknya, Fatoni mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu kelangkaan pangan dan tidak melakukan aksi borong yang justru bisa memperburuk keadaan. “Pemerintah akan terus mengawal dan memastikan harga pangan terkendali. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, karena stok beras kita aman,” pungkasnya. Dengan langkah antisipatif ini, pemerintah daerah berharap stabilitas pangan di Papua tetap terjaga, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah situasi fluktuasi harga pangan nasional.   Penulis : Jidan Editor : GF  23 Agu 2025, 19:10 WIT
Pj Gubernur Papua Ajak Warga Jaga Kedamaian Pasca-PSU Papuanewsonline.com, Jayapura – Pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua, suasana politik di Bumi Cenderawasih memasuki fase krusial. Menyikapi hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan persatuan demi stabilitas Papua. Dalam keterangan persnya di Jayapura, Jumat (22/8/2025), Fatoni didampingi sejumlah tokoh masyarakat, agama, adat, serta pemuda Papua. Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya sikap dewasa dan kedewasaan politik seluruh elemen masyarakat setelah melewati proses demokrasi yang melelahkan. Agus Fatoni menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat menerima hasil dengan lapang dada. “Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi persaudaraan, dan menghormati hukum. Jangan mudah terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah kita,” tegas Fatoni di hadapan awak media. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk merusak kerukunan yang sudah terjalin. Justru, momentum pasca-PSU ini harus dijadikan ajang memperkuat solidaritas antarwarga. Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi Papua masih berlanjut. Setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). “Apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik untuk Papua. Mari kita hormati keputusan MK dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya. Menurut Fatoni, menjaga kedamaian selama menunggu putusan MK adalah wujud kedewasaan politik sekaligus kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Papua. Seruan Fatoni mendapat dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat Papua. Tokoh adat menekankan bahwa budaya Papua selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan rekonsiliasi. Tokoh agama pun menyerukan doa bersama lintas gereja dan masjid agar Papua tetap dalam suasana damai. Sementara itu, para pemuda menegaskan komitmennya untuk tidak terprovokasi serta terus menjadi motor penggerak kedamaian di tengah masyarakat. Lebih jauh, Fatoni berharap seluruh masyarakat dapat melihat PSU bukan sebagai ajang perpecahan, melainkan sebagai bukti kedewasaan demokrasi Papua di mata nasional maupun internasional. “Jika kita bisa menjaga kedamaian, itu artinya kita sudah menang lebih dulu. Menang bukan hanya karena politik, tapi karena kita bisa merawat Papua agar tetap maju dan damai,” pungkasnya. Dengan semangat persatuan ini, Papua diharapkan mampu melewati fase politik pasca-PSU dengan tenang, tanpa gejolak, dan tetap fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.   Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 19:02 WIT
Sekjen Kemhan RI Evaluasi Pembangunan di Lanud Yohanis Kapiyau, Pastikan Tepat Sasaran Papuanewsonline.com, Mimika – Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam kunjungan kerja ke Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua Tengah, Jumat (22/8/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) pembangunan fasilitas pertahanan, memastikan seluruh proyek yang berjalan di Lanud YKU tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Agenda kunjungan diawali dengan peninjauan progres pembangunan Base Operation (Baseops) Lanud Yohanis Kapiyau. Di lokasi tersebut, Sekjen Kemhan RI menerima paparan detail dari tim pelaksana proyek mengenai tahapan pembangunan, capaian pekerjaan, serta target penyelesaian. Setelah itu, rombongan bergerak ke area pembangunan Mess Terpadu, yang dirancang untuk menjadi fasilitas penunjang kesejahteraan sekaligus efisiensi penempatan personel TNI AU di Lanud YKU. Menurut Danlanud YKU, pembangunan kedua fasilitas ini merupakan bagian penting dari peningkatan sarana prasarana Lanud, mengingat Timika memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang kawasan timur Indonesia. “Baseops dan Mess Terpadu ini akan menjadi tulang punggung kesiapan operasional Lanud Yohanis Kapiyau. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Lanud dapat bergerak lebih cepat dan responsif terhadap berbagai tantangan di wilayah Papua,” jelas Kolonel Asri Efendi Rangkuti. Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Tri Budi Utomo menegaskan pentingnya pengawasan langsung terhadap proyek-proyek strategis Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas pertahanan tidak boleh hanya selesai secara fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kemampuan pertahanan negara. “Kami hadir langsung untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara dikelola dengan penuh tanggung jawab. Pembangunan harus tepat sasaran, efisien, dan berkualitas sehingga benar-benar mendukung kesiapan pertahanan, khususnya di wilayah Papua,” tegas Sekjen Kemhan RI. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa pembangunan di Lanud YKU juga menjadi bagian dari strategi besar pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan timur, yang kerap menghadapi tantangan geografis sekaligus strategis. Selain fokus pada infrastruktur, kunjungan ini juga membawa pesan moral bagi seluruh prajurit TNI AU yang bertugas di Lanud YKU. Kehadiran pejabat tinggi negara menjadi dorongan motivasi bagi personel untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme. “Ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun semangat dan moril prajurit agar semakin siap mengemban tugas negara,” tambah Danlanud YKU. Dengan adanya pengawasan langsung ini, diharapkan setiap proyek di Lanud Yohanis Kapiyau dapat diselesaikan sesuai jadwal, memberikan dukungan penuh bagi operasional TNI AU, serta memperkuat peran strategis Papua sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia.   Penulis : Jidan Editor : GF   23 Agu 2025, 18:57 WIT
Sekjen Kemhan RI Tiba di Timika, Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Sambut Penuh Kehormatan Papuanewsonline.com, Mimika – Suasana hangat penuh kehormatan terasa di Bandara Mozes Kilangin, Timika, saat Komandan Lanud Yohanis Kapiyau (YKU), Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyambut langsung kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI), Letjen TNI Tri Budi Utomo, beserta rombongan, Kamis (21/8/2025). Penyambutan ini dilakukan dengan penuh kehormatan militer, sebagai bentuk penghargaan atas kunjungan pejabat tinggi negara di wilayah Papua Tengah. Rombongan Sekjen Kemhan RI tiba menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sebelum melanjutkan agenda penting di Kabupaten Mimika. Kunjungan kerja Letjen TNI Tri Budi Utomo ke Timika bukan sekadar agenda seremonial. Kehadirannya bertujuan untuk meninjau aspek strategis pertahanan dan keamanan, termasuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI yang bertugas di Papua Tengah. Selain itu, agenda kunjungan ini juga melibatkan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, guna memastikan sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah, yang tidak hanya penting dari sisi pertahanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti menegaskan kesiapan Lanud YKU untuk mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan Sekjen Kemhan RI selama berada di Timika. “Kami siap memberikan dukungan penuh dan memastikan seluruh agenda kunjungan Bapak Sekjen Kemhan berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan protokoler yang berlaku,” tegas Danlanud YKU. Kunjungan Sekjen Kemhan RI ini dinilai memiliki arti penting dalam upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Dengan kondisi geografis Papua yang strategis sekaligus penuh tantangan, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas keamanan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain aspek militer, kunjungan ini diharapkan juga memberi dorongan terhadap iklim pembangunan di Mimika, mengingat keamanan yang kondusif menjadi salah satu syarat utama bagi masuknya investasi serta keberlangsungan program pemerintah daerah. Penyambutan yang berlangsung aman dan tertib di Bandara Mozes Kilangin mencerminkan profesionalisme Lanud Yohanis Kapiyau dalam menjalankan tugas-tugas protokoler dan operasional. Momen ini juga menjadi bukti nyata kesiapan TNI AU dalam menjaga wilayah udara serta memastikan bahwa setiap kunjungan pejabat tinggi negara berjalan dengan standar keamanan terbaik. Diharapkan, kunjungan Letjen TNI Tri Budi Utomo dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghasilkan keputusan strategis yang memberi dampak positif bagi pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.   Penulis : Corri Editor : GF 23 Agu 2025, 18:35 WIT
Mimika ‘Go Digital’! Ratusan Pelaku Usaha Antusias Ikuti Sosialisasi OSS Berbasis Risiko Papuanewsonline.com, Mimika – Kabupaten Mimika semakin serius mendorong transformasi digital dalam dunia usaha. Sebanyak 200 pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi hadir dan mengikuti Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika. Acara ini berlangsung meriah di Hotel Grand Tembaga, Kamis (21/8/2025), dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu. Suasana pembukaan terasa semakin semangat ketika ditandai dengan bunyi tifa yang dipukul bersama-sama, simbol semangat gotong royong menuju era baru kemudahan berusaha di Mimika. Dalam sambutannya, Frans Kambu menegaskan bahwa penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) adalah amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat proses perizinan, sehingga para pelaku usaha tidak lagi terbebani prosedur rumit. “Pelaku usaha perlu memahami bahwa dalam OSS RBA terdapat tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan berdasarkan tingkat risiko tersebut. Dengan begitu, proses perizinan menjadi lebih jelas, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Frans Kambu. OSS RBA juga memungkinkan seluruh perizinan usaha diintegrasikan ke dalam satu sistem resmi pemerintah. Hal ini tidak hanya memberi legalitas sah bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi mereka di mata hukum, sehingga potensi konflik izin maupun sengketa lokasi bisa diminimalisir. Sosialisasi ini diikuti dengan penuh antusias oleh ratusan pelaku usaha lokal, mulai dari sektor UMKM, perdagangan, perikanan, konstruksi, hingga jasa. Banyak peserta yang sebelumnya mengaku masih bingung dengan prosedur OSS merasa lebih tercerahkan setelah mendapat penjelasan detail dari narasumber. Frans Kambu menekankan bahwa sistem OSS RBA bukan hanya memudahkan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. “Dengan sistem ini, investor akan lebih yakin menanamkan modalnya karena prosedur perizinan lebih sederhana, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengawasan lebih efektif, memastikan para pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku sesuai tingkat risikonya. Pemerintah Kabupaten Mimika berharap implementasi OSS RBA menjadi titik awal terbentuknya iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan sistem ini, setiap pelaku usaha—baik skala kecil maupun besar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa terhambat urusan administrasi. DPMPTSP Mimika juga berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku usaha, memberikan bimbingan teknis, serta membuka akses informasi agar sistem OSS RBA bisa diimplementasikan secara maksimal di daerah. Sosialisasi ini bukan hanya sekadar forum penjelasan, melainkan juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen Mimika dalam mendukung dunia usaha lokal menuju era digital yang lebih modern, transparan, dan kompetitif.   Penulis : Jidan Editor : GF 23 Agu 2025, 18:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT