Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Smart Air Juarai Danlanud Cup 2025, Komandan Lanud YKU Apresiasi Semangat Sportivitas
Papuanewsonline.com, Timika —
Turnamen futsal Danlanud Cup 2025 resmi berakhir dengan kemenangan dramatis tim
Smart Air, yang berhasil menundukkan Denkav Mimika melalui adu penalti dalam
laga final yang berlangsung di GOR SP5, Kabupaten Mimika, pada Senin malam
(4/11/2025). Pertandingan puncak ini menjadi
tontonan yang menegangkan dan penuh semangat sportivitas. Kedua tim tampil
ngotot sejak menit awal, saling menekan dan menunjukkan kualitas permainan
terbaik mereka. Skor imbang 3-3 di waktu normal membuat pertandingan harus
ditentukan lewat adu penalti, yang akhirnya dimenangkan oleh Smart Air dengan
skor 4-2. Sementara itu, dalam laga
perebutan juara tiga, tim AFT Mozes Kilangin berhasil menundukkan Brimob Mimika
dengan skor meyakinkan 7-4. Komandan Lanud Yohanis Kapiyau
(YKU) Timika, Kolonel Pnb Asri Efendi Rangkuti, menyampaikan apresiasi dan rasa
bangganya kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi. Menurutnya, turnamen
ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat
kebersamaan dan semangat sportivitas antarinstansi di wilayah Mimika. “Turnamen ini tidak semata-mata
mencari pemenang, tetapi bagaimana kita semua bisa belajar dari semangat tim,
disiplin, dan kebersamaan. Sportivitas yang ditunjukkan semua peserta patut
diapresiasi,” ujar Kolonel Asri Efendi Rangkuti dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa kegiatan
seperti ini akan terus digalakkan oleh Lanud YKU sebagai bentuk komitmen TNI AU
untuk mendukung pengembangan olahraga di daerah, sekaligus mempererat sinergi
dengan masyarakat sipil dan instansi lain. Danlanud Cup 2025 merupakan
rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Turnamen ini diikuti oleh berbagai instansi, baik
dari unsur militer, kepolisian, pemerintahan daerah, maupun masyarakat umum. Kegiatan ini sekaligus menjadi
simbol kolaborasi dan keharmonisan antara TNI dan masyarakat dalam membangun
semangat positif di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. “Kami ingin HUT TNI tahun ini
tidak hanya diperingati dengan upacara dan seremoni, tetapi juga melalui
kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, seperti olahraga yang mempersatukan,”
tambah Kolonel Asri. Sepanjang jalannya turnamen,
antusiasme masyarakat Mimika terlihat begitu tinggi. Ratusan penonton memadati
GOR SP5 setiap harinya untuk menyaksikan laga-laga seru antarinstansi. Sorakan
dan dukungan penonton membuat suasana semakin meriah, menambah semangat para
pemain di lapangan. Para pemain dari Smart Air
menunjukkan kekompakan luar biasa, terutama di babak final. Kiper mereka tampil
gemilang saat adu penalti dengan menggagalkan dua tendangan lawan, memastikan
timnya meraih gelar juara pertama. “Kami bermain dengan hati dan
kebersamaan. Semua pemain memberikan yang terbaik. Kemenangan ini untuk semua
rekan tim dan masyarakat Mimika,” ungkap salah satu pemain Smart Air usai
pertandingan dengan penuh haru. Selain menjadi ajang silaturahmi,
turnamen ini juga diharapkan menjadi sarana untuk menemukan bibit-bibit atlet
futsal potensial yang dapat membawa nama baik Mimika di tingkat regional maupun
nasional. Kolonel Asri menegaskan bahwa
Lanud YKU akan terus mendukung kegiatan positif seperti ini ke depannya, bahkan
membuka peluang untuk mengadakan kompetisi serupa di tingkat provinsi. “Kita berharap dari ajang ini
lahir pemain-pemain berbakat yang bisa membawa nama Papua ke ajang lebih
tinggi. Lanud YKU siap menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkembang lewat
olahraga,” ujarnya menutup kegiatan. Keberhasilan Smart Air menjuarai
Danlanud Cup 2025 menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Mimika. Lebih
dari sekadar prestasi, kemenangan ini mencerminkan semangat persaudaraan dan
kebersamaan yang menjadi nilai utama dalam peringatan HUT ke-80 TNI. Turnamen berakhir dengan
penyerahan piala, medali, dan piagam penghargaan kepada para pemenang, serta
sesi foto bersama yang penuh kehangatan dan rasa persaudaraan. Dengan suksesnya penyelenggaraan
Danlanud Cup 2025, Mimika kembali membuktikan diri sebagai daerah yang kaya
akan potensi olahraga, solidaritas, dan semangat kebersamaan di Tanah Papua. Penulis: Abim Editor: GF
05 Nov 2025, 15:20 WIT
FH Uncen Resmikan Kelas Magister Ilmu Hukum di Mimika
Papuanewsonline.com, Timika —
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi membuka Program Magister
Ilmu Hukum di Kabupaten Mimika, menandai babak baru dalam pengembangan sumber
daya manusia (SDM) di wilayah yang menjadi jantung ekonomi Papua. Peresmian
program ini disertai kegiatan matrikulasi perdana yang berlangsung di Timika,
Selasa (4/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran akademisi, pejabat pemerintah
daerah, serta tokoh masyarakat. Langkah strategis ini diharapkan
mampu menjawab kebutuhan pendidikan hukum lanjutan di Mimika, sekaligus
mendukung pembangunan daerah yang berbasis pada supremasi hukum dan keadilan
sosial. Dekan Fakultas Hukum Uncen, Dr.
Yustus Pondayar, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas
terselenggaranya pembukaan kelas magister ini. Ia menegaskan bahwa kehadiran
program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Uncen dalam memperluas
jangkauan pendidikan tinggi berkualitas ke daerah-daerah strategis di Papua. “Kehadiran kelas magister ini
adalah bukti komitmen kami untuk mendekatkan pendidikan hukum berkualitas
kepada masyarakat. Kami ingin memberi ruang bagi aparatur pemerintahan, aparat
penegak hukum, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan semua pihak yang berperan
dalam pembangunan daerah,” ujar Pondayar. Program ini tidak hanya sekadar
memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam
membangun generasi pemimpin masa depan Papua yang memiliki landasan hukum yang
kuat, berpikir kritis, dan berintegritas tinggi. Kurikulum Program Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Uncen dirancang dengan tiga pilar utama, yaitu, mengembangkan
kemampuan berpikir analitis dan kritis terhadap sistem hukum nasional dan
global, menanamkan kepekaan etika dalam penegakan hukum dan penyusunan
kebijakan publik dan memberikan ruang akademik untuk mengkaji hukum adat dan
kearifan lokal Papua. Yustus Pondayar menjelaskan bahwa
Mimika, sebagai pusat ekonomi yang dinamis dengan kehadiran perusahaan besar
seperti PT Freeport Indonesia, membutuhkan pemimpin dan profesional hukum yang
tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu mengelola konflik, menegakkan
keadilan, dan menjaga harmoni sosial di tengah kompleksitas ekonomi daerah. “Dinamika sosial dan ekonomi di
Mimika menuntut hadirnya pemimpin lokal yang berkarakter dan berwawasan hukum
kuat. Kami ingin menyiapkan mereka agar mampu menjadi pengambil kebijakan yang
bijak, profesional, dan berintegritas,” tegasnya. Pondayar juga memberikan
apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, yang telah memberikan dukungan
penuh terhadap pembukaan program ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah
daerah dan perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan dalam upaya memperkuat
kapasitas SDM Papua di berbagai sektor. “Tanpa dukungan Pemkab Mimika dan
berbagai pihak, program ini tidak mungkin terwujud. Ini adalah bukti bahwa
dunia akademik dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi membangun SDM Papua
dari akar rumput,” ujarnya. Selain itu, pihak Uncen juga
berencana menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga hukum, pengadilan, dan
kejaksaan di Mimika agar mahasiswa magister dapat mendapat pengalaman langsung
dalam praktik hukum dan penyusunan kebijakan publik. Kepada mahasiswa angkatan pertama
Program Magister Ilmu Hukum Mimika, Dekan Yustus Pondayar memberikan pesan
penuh makna agar menjadikan kesempatan belajar ini sebagai momentum perubahan
diri dan kontribusi nyata bagi daerah. “Hadirlah sebagai pribadi
pembelajar yang rendah hati namun berprinsip. Kalian adalah calon pemimpin
hukum Papua masa depan. Gunakan ilmu ini untuk membangun daerah, bukan hanya
untuk status,” pesannya disambut tepuk tangan hadirin. Dengan dibukanya Program Magister
Ilmu Hukum Uncen di Timika, Kabupaten Mimika semakin mengokohkan diri sebagai
salah satu pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Papua
Tengah. Program ini diharapkan menjadi wadah lahirnya sarjana hukum berkualitas,
berjiwa nasionalis, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial di Tanah
Papua. Langkah Fakultas Hukum Uncen ini
juga sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mendistribusikan akses
pendidikan tinggi ke wilayah-wilayah potensial di luar Jayapura, sehingga tidak
semua mahasiswa harus ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan studi lanjutan. Pembukaan kelas magister ini
bukan sekadar seremoni akademik, tetapi simbol dari semangat perubahan dalam
mencetak SDM Papua yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional. Fakultas Hukum Uncen menegaskan akan terus mendukung program-program pendidikan
berbasis daerah yang berpihak pada masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan
berkelanjutan di Papua. Penulis: Abim Editor: GF
05 Nov 2025, 15:17 WIT
Warga Jila Mengungsi Akibat Trauma Pasca Penindakan OPM: Masyarakat Minta TNI Ditarik
Papuanewsonline.com, Timika —
Suasana duka dan ketakutan masih menyelimuti Distrik Jila, Kabupaten Mimika,
setelah operasi penindakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM)
yang berlangsung Sabtu (31/10/2025). Hingga kini, lebih dari 1.500 warga dari
tujuh kampung di Distrik Jila masih mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih
aman. Mereka mengaku trauma mendalam
akibat suara tembakan dan kehadiran aparat bersenjata di sekitar permukiman.
Dalam suasana mencekam itu, warga menuntut agar pasukan TNI tambahan ditarik
dari wilayah Jila, dan agar pemerintah turun tangan memberikan jaminan rasa
aman serta pemulihan bagi masyarakat sipil. Ribuan warga melalui perwakilan
mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK) Mimika, aparat TNI-Polri, dan perwakilan pemerintah daerah di
Timika, Selasa (4/11/2025). Dalam pertemuan itu, perwakilan
warga menyerahkan dokumen berisi sejumlah tuntutan resmi, termasuk desakan agar
operasi militer di Jila dihentikan sementara demi menenangkan situasi. “Masyarakat kami dari tujuh
kampung masih mengungsi karena trauma. Tidak ada korban dari warga, tapi
ketakutan itu nyata. Mereka tidak berani kembali ke rumah,” ujar Oto Tsunme,
perwakilan masyarakat Jila, dengan suara bergetar. Ia menjelaskan bahwa sebagian
besar pengungsi kini menumpang di rumah kerabat di distrik tetangga, sementara
sebagian lainnya bertahan di hutan karena takut akan kehadiran aparat. Dalam dokumen resmi yang
diserahkan ke DPRK Mimika, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan,
di antaranya: Meminta DPRK dan Pemkab Mimika
meninjau langsung kondisi keamanan masyarakat sipil di Distrik Jila. Menuntut Dandim 1710/Mimika untuk
menarik pasukan tambahan TNI dari wilayah tersebut demi menghindari trauma
berkelanjutan. Meminta pemerintah menyediakan
bantuan kemanusiaan bagi warga yang masih mengungsi. Mendorong adanya dialog damai
antara aparat dan masyarakat agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali
berjalan normal. Menjamin keamanan warga sipil,
khususnya perempuan dan anak-anak, selama masa pemulihan pasca-konflik. “Kami tidak ingin konflik ini
terus berlanjut. Kami ingin hidup tenang, bisa berkebun dan bersekolah lagi
seperti dulu,” tambah Ely Dolame, tokoh masyarakat Jila lainnya. Ia juga menegaskan bahwa warga
akan kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua
DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan apresiasi atas sikap masyarakat
yang memilih jalur dialog dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan DPRK akan
segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi keamanan
untuk menindaklanjuti tuntutan warga. “Kami mendengar langsung keluhan
masyarakat Jila dan akan segera menindaklanjutinya. DPRK akan mendorong agar
ada langkah cepat, termasuk penanganan pengungsi dan evaluasi operasi
keamanan,” ujar Primus. Sementara itu, Kapten Kav Dolvie,
yang mewakili Dandim 1710/Mimika, menyampaikan bahwa pihak TNI memahami
kekhawatiran warga dan akan meneruskan aspirasi mereka ke komando atas. “Kami akan tampung dan sampaikan
aspirasi masyarakat ini. TNI hadir untuk menjaga, bukan menakuti. Semua langkah
akan disesuaikan dengan kebijakan pusat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kapolres
Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menegaskan bahwa TNI-Polri tetap
berkomitmen menjaga keamanan masyarakat, namun dengan mengedepankan pendekatan
humanis dan dialogis. “Kami ingin memastikan masyarakat
merasa aman. Tidak boleh ada lagi kekerasan, baik dari pihak mana pun,” ucap
Kapolres Billyandha. Hingga kini, sebagian besar
pengungsi masih berada di lokasi penampungan sementara yang difasilitasi oleh
gereja dan organisasi kemanusiaan lokal. Kondisi mereka cukup memprihatinkan,
dengan keterbatasan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan. Sejumlah lembaga kemanusiaan juga
mulai menyalurkan bantuan darurat, sementara pemerintah daerah tengah
menyiapkan tim khusus untuk pemulihan pascakonflik dan pendataan pengungsi. Meski diliputi trauma, warga Jila
berharap agar pemerintah dan aparat benar-benar menepati janji mereka untuk
memulihkan keamanan dan membuka jalan bagi kepulangan warga ke kampung halaman. “Kami hanya ingin kedamaian.
Jangan ada lagi suara tembakan di kampung kami,” kata seorang ibu pengungsi
sambil menenangkan anaknya yang ketakutan. Rapat tersebut ditutup dengan
komitmen bersama dari DPRK, TNI-Polri, dan Pemkab Mimika untuk membentuk tim
investigasi lapangan dan mengatur penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga
terdampak. Situasi di Distrik Jila kini
masih dipantau dengan ketat. Pemerintah daerah berupaya memastikan agar
stabilitas keamanan dapat segera pulih, sementara warga menunggu realisasi
janji untuk bisa kembali hidup dalam kedamaian di tanah sendiri. Penulis: Abim Editor: GF
05 Nov 2025, 15:13 WIT
Polri Gelar FGD Sinergi Antar Lembaga Lindungi Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, bertempat di Grand Ballroom Hotel Ambara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).Kegiatan ini menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si. sebagai narasumber utama.FGD ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang diinisiasi oleh Polri untuk mencari solusi terbaik dalam perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang sempat terlibat dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.Dalam penyampaiannya, Menteri PPPA menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif perlindungan anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Ia mencontohkan beberapa kasus di Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sejumlah anak ikut dalam aksi demonstrasi tanpa memahami risiko yang ditimbulkan.“Kami menemukan banyak anak yang tidak tahu bahwa demonstrasi yang mereka ikuti bisa berujung anarki. Mereka ikut karena rasa ingin tahu, ajakan teman, atau informasi di media sosial,” ujar Arifatul Choiri.Ia menjelaskan, sebagian anak bahkan diajak dengan dalih kegiatan lain seperti konser musik atau pertandingan sepak bola, namun akhirnya justru diturunkan di lokasi aksi.Hal ini membuat banyak orang tua terkejut dan khawatir karena anak mereka harus berhadapan dengan proses hukum.Meski demikian, Arifatul menegaskan bahwa pemerintah bersama Polri dan lembaga terkait berkomitmen memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.“Berkat sinergi yang kami lakukan, anak-anak yang sedang menjalani proses hukum tetap bisa mendapatkan hak pendidikannya. Mereka tetap bersekolah secara daring,” ungkapnya.Ia menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan perlindungan anak sesuai dengan arahan Presiden RI.“Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa berjalan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan bersinergi. Hari ini kita melaksanakan semangat itu bersama,” tegas Arifatul Choiri.FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam mencegah keterlibatan anak dalam situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak anak tetap terlindungi. PNO-12
05 Nov 2025, 14:45 WIT
Sholat Subuh di Masjid Nurul Mujahidin, Kapolda Maluku Ajak Warga Perkuat Toleransi dan Keamanan
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid Nurul Mujahidin, Lorong Permi, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa, (04/11). Sholat subuh keliling ini merupakan salah satu program Polda Maluku dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.Saat menjalankan sholat subuh berjamaah dengan masyarakat, Kapolda didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Turut hadir Direktur Polairud, dan Dansat Brimob Polda Maluku, Kapolsek Nusaniwe dan sejumlah personel.Imam Masjid Nurul Mujahidin, serta para jamaah yang memenuhi masjid dengan penuh kekhusyukan.Sholat subuh berjamaah diimami Imam Masjid Nurul Mujahidin yang menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Polda Maluku dalam mempererat silaturahmi dengan masyarakat, sekaligus menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas menjaga kamtibmas.Kapolda Maluku mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi kamtibmas yang aman, tenteram, dan harmonis di Maluku.“Mari kita jaga bersama kenyamanan dan ketentraman wilayah Maluku ini. Toleransi yang terjaga merupakan cerminan hidup orang basudara di Maluku yang menjadi identitas dan kekuatan kita. Laeng sayang laeng, laeng jaga laeng. Mari katong terus bikin bae, berbuat baik par sesama, dengan semua yang ada di Maluku ini. Maluku maju, Maluku aman,” ajak Kapolda.Pesan tersebut disampaikan dengan penuh kehangatan dan menggunakan bahasa lokal, yang mencerminkan kedekatan serta kepedulian Kapolda terhadap masyarakat Maluku. Beliau menegaskan pentingnya merawat semangat persaudaraan dan kasih sayang dalam keberagaman. Sebab, hal ini merupakan fondasi utama terciptanya perdamaian di daerah Para Raja-raja ini.Dalam kesempatan yang sama, Kapolda juga mengingatkan masyarakat untuk menjauhi tindakan main hakim sendiri. Ia menegaskan setiap persoalan, sekecil apa pun, hendaknya diselesaikan secara baik dan bermusyawarah, bukan dengan kekerasan.“Sikap main hakim sendiri harus kita tinggalkan. Kalau ada permasalahan sekecil apa pun, mari katong duduk sama-sama, bicara bae-bae. Kalau memang butuh polisi, katong Polri siap, dan 1 x 24 jam ada untuk masyarakat Maluku,” tegas Kapolda.Lebih lanjut dikatakan Kapolda, Polri akan selalu hadir dan siap membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan. Ia juga mengajak seluruh warga untuk meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW, dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidup untuk menciptakan kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera.“Apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, mari kita pancarkan dan buktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya hidup katong semua jadi damai, tentram, dan sejahtera,” pungkasnya.Sholat Subuh Berjamaah bersama Kapolda Maluku tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga momentum spiritual yang memperkuat rasa persaudaraan serta komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di provinsi Kepulauan.Para jamaah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Maluku dan jajaran Polda Maluku yang menunjukkan kedekatan serta kepedulian nyata terhadap masyarakat.Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat terus terjalin kuat, sehingga visi Maluku yang aman, damai, dan maju dapat terwujud bersama. PNO-12
05 Nov 2025, 14:33 WIT
Gubernur Papua Umumkan Pemprov Siapkan Program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru 2026
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Dalam semangat menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat yang
ingin pulang ke kampung halaman. Program ini merupakan bentuk kepedulian
pemerintah terhadap warga yang selama ini kesulitan pulang akibat tingginya
biaya transportasi antarwilayah di Papua. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri
menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk memastikan seluruh warga,
terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dapat menikmati momen Natal
dan Tahun Baru bersama keluarga tanpa beban biaya perjalanan. “Kami ingin semua warga Papua
bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman. Banyak
yang tidak bisa pulang karena keterbatasan biaya, dan pemerintah harus hadir
untuk membantu,” ujar Gubernur Fakhiri saat memberikan keterangan pers di
Jayapura, Selasa (4/11/2025). Menurut Gubernur Fakhiri, program
mudik gratis ini akan dilaksanakan melalui kerja sama lintas lembaga,
melibatkan Kementerian Perhubungan, BUMN transportasi, serta pemerintah
kabupaten/kota. Pihaknya menjelaskan bahwa saat
ini pemerintah tengah menyusun mekanisme teknis pelaksanaan, termasuk rute,
jadwal keberangkatan, jenis transportasi, dan kuota peserta. “Untuk teknis seperti apa nanti
akan kami bahas bersama instansi terkait. Tapi intinya, pemerintah ingin
memastikan semua berjalan lancar dan masyarakat benar-benar terbantu,” katanya. Selain menyediakan transportasi
gratis, Pemprov Papua juga berencana menyiapkan posko pelayanan mudik dan pos
pengamanan terpadu untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan penumpang selama
perjalanan. Dalam kesempatan yang sama,
Gubernur Fakhiri menekankan bahwa pemerataan akses transportasi menjadi
perhatian penting dalam program ini. Pemerintah akan memastikan agar
transportasi tidak hanya terpusat di kota besar seperti Jayapura, tetapi juga
menjangkau wilayah pesisir dan kepulauan di seluruh Tanah Papua. “Kami akan bekerja sama dengan
Kementerian Perhubungan untuk memastikan konektivitas transportasi berjalan
baik, terutama di pelabuhan-pelabuhan seperti Biak dan Yapen, serta akses
menuju kampung-kampung terpencil,” terang Fakhiri. Ia menambahkan, pelaksanaan
program ini juga akan memperhatikan keamanan dan ketertiban selama masa libur
panjang, dengan dukungan aparat TNI-Polri dalam pengawasan di terminal,
pelabuhan, dan bandara. Program mudik gratis ini, menurut
Fakhiri, bukan hanya tentang mobilitas, tetapi juga merupakan wujud nyata
kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Natal dan Tahun Baru adalah
momen penuh kasih. Kami ingin rakyat Papua merasakannya dengan sukacita, tanpa
terbebani biaya perjalanan. Pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sebaliknya,”
ujar Gubernur Fakhiri penuh empati. Ia berharap, program ini dapat
terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan transparan, serta menjadi agenda
tahunan yang terus ditingkatkan kualitasnya. “Kita ingin program ini berjalan
tertib, aman, dan memberikan manfaat nyata. Semoga bisa mempererat tali
persaudaraan antarwarga di Tanah Papua,” tambahnya. Rencana program mudik gratis ini
disambut antusias oleh masyarakat Papua, khususnya para perantau yang bekerja
di Jayapura dan kota-kota besar lainnya. Mereka menilai program ini sangat
membantu, mengingat biaya transportasi antarwilayah di Papua cukup tinggi,
terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. “Biasanya tiket kapal atau
pesawat naik dua kali lipat menjelang Natal. Kalau ada program gratis seperti
ini, tentu sangat membantu kami bisa pulang berkumpul dengan keluarga,” ujar
seorang warga asal Biak yang bekerja di Jayapura. Dengan langkah ini, Gubernur
Mathius Fakhiri kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan
yang humanis, responsif, dan berpihak kepada rakyat kecil. Program mudik gratis ini diharapkan menjadi awal dari tradisi baru pelayanan
publik yang lebih dekat dengan masyarakat dan memperkuat semangat persaudaraan
di seluruh Tanah Papua. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:26 WIT
Gubernur Papua Sidak Dua Dinas: Tegaskan Disiplin ASN dan Dorong Pelayanan Publik yang Bersih
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Gubernur Papua Mathius Fakhiri kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan
disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan membangun birokrasi bersih di lingkup
pemerintahan provinsi. Pada Selasa (4/11/2025) pagi, ia
melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi penting, yakni Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal Provinsi
Papua. Langkah tak terduga ini sontak
mengejutkan para pegawai di dua dinas tersebut. Beberapa pegawai bahkan tampak
tergesa menempati posisi kerja masing-masing saat mendengar kabar kedatangan
orang nomor satu di Papua itu. Dalam arahannya kepada seluruh
jajaran ASN, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa tugas utama aparatur pemerintah
adalah melayani, bukan dilayani. Ia mengingatkan agar para pejabat dan pegawai
tidak menyepelekan tanggung jawab yang telah diberikan. “Saya minta kepala dinas dan
seluruh ASN jangan main-main dalam menjalankan tugas, apalagi soal pelayanan
publik. Masyarakat harus benar-benar dilayani dengan baik dan cepat. Jangan
buat rakyat menunggu karena kelalaian birokrasi,” tegas Fakhiri. Ia juga menyoroti masih adanya
perilaku pegawai yang kurang disiplin, seperti datang terlambat atau
meninggalkan kantor tanpa alasan jelas. Menurutnya, hal tersebut tidak
mencerminkan semangat pengabdian yang diharapkan pemerintah daerah. “Disiplin itu ukuran dasar bagi
ASN yang mau melayani dengan hati. Kalau hal kecil seperti waktu kerja saja
tidak dijaga, bagaimana bisa dipercaya memimpin proyek atau pelayanan besar?”
ujarnya menegur. Dalam sidak tersebut, Gubernur
juga memberikan peringatan keras terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan
kebiasaan menerima “uang kaget” dalam proses perizinan maupun proyek
pembangunan. “Jangan sampai ada yang main
proyek dengan cara kotor. Kalau masih ada yang melakukan pungli atau menerima
uang di bawah meja, saya pastikan akan diproses secara hukum. Tidak ada
kompromi untuk pelanggaran seperti itu,” tegas Fakhiri di hadapan para pejabat
dan staf dinas. Ia menambahkan bahwa semua proyek
pembangunan di Papua harus berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak
langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak boleh lagi
memberi ruang bagi perilaku yang mencederai kepercayaan publik. Lebih lanjut, Gubernur Fakhiri
menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berpijak pada peningkatan sumber
daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang
benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Pembangunan tidak boleh hanya
jadi angka di laporan. Harus terasa oleh rakyat, terutama di kampung-kampung,
di pegunungan, dan daerah terpencil. Kita ingin Papua yang maju dan
berkeadilan,” ujar Fakhiri. Ia juga meminta agar Dinas PUPR
dan Dinas Penanaman Modal bekerja sinergis dalam mendukung investasi yang
berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan hidup. Sidak mendadak ini menjadi bagian
dari rangkaian agenda pengawasan langsung yang rutin dilakukan Gubernur untuk
memastikan sistem pemerintahan berjalan baik dan jauh dari praktik korupsi. Langkah tersebut diapresiasi oleh
sejumlah pegawai dan masyarakat yang menilai bahwa gaya kepemimpinan Fakhiri
mencerminkan ketegasan sekaligus kepedulian terhadap rakyat. “Kita harus membangun birokrasi
yang bersih, disiplin, dan bisa dipercaya. Tidak ada lagi tempat bagi pegawai
malas dan pelaku pungli di pemerintahan Papua,” tutup Gubernur Fakhiri. Dengan sikap tegasnya, Mathius
Fakhiri menegaskan bahwa reformasi birokrasi Papua bukan sekadar slogan,
melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat,
transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:22 WIT
Gubernur Papua Copot Direktur RSUD Dok II Jayapura Usai Lakukan Sidak
Papuanewsonline.com, Jayapura —
Langkah tegas diambil Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam upayanya
memperbaiki sistem kesehatan di Bumi Cenderawasih. Pada Selasa (4/11/2025),
Fakhiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dok II Jayapura, rumah
sakit rujukan terbesar di Papua. Hasilnya, ia langsung memberhentikan Direktur
RSUD dan seluruh jajaran manajemen rumah sakit tersebut. Keputusan mengejutkan ini menjadi
titik awal reformasi besar-besaran di sektor kesehatan Papua, yang selama ini
dianggap masih tertinggal dari sisi manajemen, pelayanan, hingga distribusi
tenaga medis. Dalam sidak yang berlangsung
selama beberapa jam, Gubernur meninjau Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat
inap, hingga ruang administrasi pelayanan pasien. Ia mendapati berbagai
persoalan mendasar, mulai dari kurangnya kebersihan, antrian pasien yang
menumpuk, hingga keluhan soal lambannya pelayanan. Dengan ekspresi tegas, Gubernur
Fakhiri menyampaikan keprihatinannya di hadapan para pegawai rumah sakit. “Kesehatan bagi saya sangat
penting. Banyak pelayanan kesehatan tidak terjangkau bukan karena tenaga medis
tidak mampu, tetapi karena manajemen rumah sakit dan dinas yang semrawut,” ujar
Fakhiri dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa RSUD Dok II
Jayapura seharusnya menjadi simbol kemajuan pelayanan kesehatan di Papua, bukan
sebaliknya. “Saya pastikan hari ini seluruh
manajemen saya berhentikan. Akan ada perombakan besar-besaran. Ini bukan
sekadar inspeksi, ini adalah awal dari transformasi,” tegas Gubernur yang juga
mantan Kapolda Papua itu. Menurut Fakhiri, persoalan utama
bukan pada tenaga medis, melainkan buruknya tata kelola dan lemahnya sistem
manajemen yang berdampak langsung pada kualitas layanan pasien. Karena itu, ia
memutuskan untuk melakukan reformasi total mulai dari struktur kepemimpinan
hingga sistem administrasi rumah sakit. “Pelayanan kesehatan tidak boleh
lagi diskriminatif. Semua pasien, khususnya masyarakat Papua, harus mendapatkan
pelayanan yang manusiawi, cepat, dan profesional,” tegasnya. Fakhiri juga menegaskan bahwa
pihaknya akan menempatkan manajemen baru yang memiliki kompetensi tinggi dan
integritas kuat, agar RSUD Dok II benar-benar mampu menjadi rumah sakit rujukan
regional yang membanggakan. Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga medis dan perawat yang
tetap bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas
dan dukungan sistem. “Saya berterima kasih kepada para
perawat dan dokter yang tetap setia melayani masyarakat. Kalian adalah garda
terdepan dalam menjaga nyawa dan harapan rakyat Papua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah
provinsi akan memperbaiki sistem distribusi tenaga kesehatan, terutama di
wilayah pedalaman dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Langkah Fakhiri ini mendapat
perhatian luas di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan
berani ini adalah sinyal kuat dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan
disiplin dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Fakhiri memastikan bahwa sidak
serupa akan terus dilakukan secara mendadak di berbagai rumah sakit lain di
Papua, termasuk rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten. “Reformasi kesehatan harus
dimulai dari keberanian mengambil keputusan. Saya akan turun langsung
memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan rakyat,” pungkasnya. Kebijakan ini menandai babak baru
dalam sistem kesehatan Papua — sebuah gerakan reformasi yang menempatkan
pelayanan rakyat di atas kepentingan birokrasi. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 23:15 WIT
DPR Papua Tengah Gelar Konsultasi Publik Bahas 10 Ranperdasus dan Ranperdasi di Timika
Papuanewsonline.com, Timika —
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat
komitmennya terhadap pembangunan berbasis kearifan lokal dan keadilan hukum
bagi masyarakat adat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi publik
untuk membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) dan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) yang digelar di Hotel Horison Diana,
Timika, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini merupakan hasil
kerja sama antara DPR Papua Tengah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika,
yang bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan daerah yang berdampak langsung bagi warga, khususnya Orang
Asli Papua (OAP). Acara tersebut dihadiri oleh
berbagai unsur penting, di antaranya perwakilan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Pemkab Mimika, anggota DPRD Mimika, akademisi STIH Mimika, perwakilan LSM
dan pelaku usaha, serta tokoh masyarakat adat seperti Lembaga Masyarakat Adat
Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko). Turut hadir pula
tokoh perempuan dan pemuda adat yang memberikan pandangan kritis terhadap
substansi rancangan regulasi tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan
bahwa masyarakat menginginkan produk hukum daerah yang inklusif, berpihak pada
masyarakat adat, serta menjawab kebutuhan sosial dan ekonomi lokal. Wakil Ketua Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Tengah, Ardi, ST, menjelaskan bahwa
kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari proses harmonisasi yang telah
dilakukan sebelumnya. “Sepuluh Ranperdasi dan
Ranperdasus yang dibahas di Timika ini sudah melalui proses harmonisasi.
Sekarang kami masuk pada tahap konsultasi publik untuk menyerap aspirasi dan
masukan dari berbagai pihak,” ungkap Ardi. Ia juga menambahkan bahwa 19
rancangan peraturan lainnya masih dalam tahap harmonisasi, dan diharapkan
seluruhnya dapat rampung sebelum masa sidang berikutnya. Beberapa Ranperdasus yang dibahas
mencakup pengaturan perlindungan hak-hak OAP, tata kelola sumber daya alam
berbasis masyarakat adat, pemberdayaan ekonomi lokal, pendidikan kontekstual
Papua, dan kebijakan sosial budaya khas Papua Tengah. Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua
Tengah, John NR Gobai, menyoroti salah satu rancangan penting, yakni Ranperdasi
tentang tugas-tugas kepolisian daerah yang menyangkut keberadaan polisi adat
atau penjaga wilayah adat. “Masyarakat adat menilai
keberadaan polisi adat merupakan kebutuhan hukum yang sangat penting. Karena
itu, Ranperdasi ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penjaga wilayah
adat,” tegas John. John juga meminta agar Polda
Papua Tengah turut memberikan dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan tersebut, agar implementasinya berjalan efektif di lapangan dan tidak
sekadar menjadi dokumen hukum tanpa daya guna. Melalui kegiatan ini, DPR Papua
Tengah berharap proses legislasi daerah dapat menjadi lebih partisipatif,
transparan, dan kontekstual dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Papua
Tengah. Konsultasi publik juga menjadi
bagian dari upaya memperkuat otonomi khusus Papua, dengan memastikan bahwa setiap
regulasi yang lahir benar-benar berpihak kepada masyarakat adat dan mendorong
kesejahteraan mereka. “Kami ingin agar Ranperdasus dan
Ranperdasi ini bukan hanya simbol otonomi, tetapi instrumen nyata untuk
memperkuat eksistensi dan hak-hak Orang Asli Papua,” tutur Ardi menutup
kegiatan. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto
bersama seluruh peserta dan panitia penyelenggara, menandai semangat kolaborasi
antara lembaga legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem
hukum daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua Tengah. Penulis: Jid Editor: GF
04 Nov 2025, 20:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
