Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Komitmen Polri dalam Pemulihan Pascabanjir, SD Negeri di Aceh Tamiang Siap Digunakan
Papuanewsonline.com, Aceh Tamiang - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmennya dalam pemulihan pascabencana dengan membantu pembersihan fasilitas pendidikan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui pengerahan personel Korps Brimob, Polri melaksanakan bakti sosial di SD Negeri 1 Karang Baru, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru.Kegiatan pembersihan dilakukan untuk memastikan lingkungan sekolah kembali bersih dan layak digunakan setelah terdampak banjir. Personel Brimob membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.Kepala SD Negeri 1 Karang Baru, Neti Suriyah, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Polri.“Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah mengirimkan pasukan Brimob ke sekolah kami untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah kami,” ujarnya.Neti menambahkan bahwa langkah cepat tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam menyiapkan sarana pendidikan menjelang hari pertama masuk sekolah.“Sehingga nanti pada tanggal 5 Januari 2026, kami bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kami seperti biasanya,” kata Neti.Dengan selesainya kegiatan pembersihan, SD Negeri 1 Karang Baru dipastikan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada hari pertama masuk sekolah. Bantuan ini juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi guru, siswa, serta orang tua murid.Aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana, khususnya di sektor pendidikan. Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri terus hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan sosial di wilayah terdampak bencana. PNO-12
03 Jan 2026, 18:55 WIT
Maksimalkan Bantuan dengan Kerahkan Alat Berat, Polri Percepat Pemulihan Bencana di Sumatra
Papuanewsonline.com, Sumatra - Kepolisian Negara Republik Indonesia terus memaksimalkan bantuan dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Hingga saat ini, Polri telah mengerahkan total 86 unit alat berat dan 18 unit dump truck yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pengerahan tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur untuk membersihkan lumpur dan material banjir, membuka akses jalan dan jembatan, menormalisasi aliran sungai, serta memulihkan fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, dan permukiman warga agar dapat kembali digunakan secepat mungkin.Di wilayah Aceh, alat berat Polri dikerahkan secara luas di berbagai kabupaten, mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, hingga Aceh Tenggara. Sedikitnya 27 unit alat berat bekerja setiap hari untuk membuka akses desa dan kecamatan yang sempat terisolasi, membersihkan rumah warga yang tertimbun lumpur, membangun serta memperkuat tanggul sungai, hingga mengamankan harta benda masyarakat. Di sejumlah lokasi, personel Polri bersama warga bahu membahu mengoperasikan alat berat demi mempercepat pemulihan lingkungan tempat tinggal.Sementara itu, di Sumatera Barat, Polri mengerahkan 12 unit alat berat dan 10 unit dump truck di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat. Alat berat difokuskan untuk membuka kembali akses nagari dan korong, membersihkan pemukiman dan fasilitas layanan publik, serta memastikan jalur distribusi logistik masyarakat dapat kembali berjalan. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan seiring masih ditemukannya lumpur tebal dan material banjir di sejumlah titik.Di Sumatera Utara, pengerahan 47 unit alat berat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Fokus utama diarahkan pada pembukaan jalur transportasi yang tertutup longsor, pembersihan material banjir di kawasan padat penduduk, serta pemulihan akses antarwilayah agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat segera pulih.Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa Polri memahami betul beratnya situasi yang dihadapi masyarakat terdampak bencana.“Kami merasakan langsung duka dan kelelahan masyarakat yang rumah, lingkungan, dan akses hidupnya tertimbun lumpur serta material. Polri tidak akan berhenti hingga seluruh akses di lokasi bencana benar-benar pulih. Masih ada desa, kecamatan, dan permukiman warga yang membutuhkan bantuan, dan kami terus berupaya maksimal untuk menjangkau semuanya,” ujar Trunoyudo dengan penuh empati.Ia juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kesabaran serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit ini.“Kami sangat salut atas kesabaran, ketabahan, dan kerja sama masyarakat. Polri mengajak para relawan dan seluruh elemen untuk terus bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Dengan kebersamaan, proses pemulihan akan jauh lebih cepat dan lebih kuat,” tambahnya.Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, mengerahkan alat berat dan seluruh kemampuan yang dimiliki, serta memastikan setiap upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan warga, hingga kehidupan masyarakat terdampak bencana di Sumatra benar-benar kembali pulih. PNO-12
02 Jan 2026, 21:54 WIT
Pemerintah Dorong Beras Satu Harga, Papua Ditargetkan Setara Jawa Mulai 2026
Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan
kebijakan beras satu harga mulai efektif diberlakukan pada tahun 2026 sebagai
langkah strategis mengakhiri kesenjangan harga pangan nasional, khususnya
antara wilayah barat dan timur Indonesia.Melalui kebijakan ini, harga beras di Papua ditargetkan sama
dengan harga di Pulau Jawa, menggantikan sistem zonasi harga eceran tertinggi
yang selama ini menyebabkan perbedaan harga cukup signifikan antarwilayah.Saat ini, harga beras di wilayah ujung timur Indonesia masih
tergolong tinggi dan di sejumlah daerah bahkan menembus angka lebih dari
Rp15.000 per kilogram, jauh di atas rata-rata harga di wilayah barat.Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan
bahwa kebijakan beras satu harga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk
mengakhiri disparitas harga pangan yang selama ini dirasakan masyarakat di
wilayah timur Indonesia.Dalam penerapannya, kebijakan ini membutuhkan revisi aturan
terkait peran dan margin penjualan Bulog. Saat ini, Bulog hanya memperoleh
keuntungan sekitar Rp150 miliar dari penjualan 3 juta ton Cadangan Beras
Pemerintah dengan margin sekitar Rp50 per kilogram.Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menutup biaya
logistik distribusi beras ke wilayah timur, sehingga pemerintah akan membahas
peningkatan margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).Saat ini, sistem harga beras nasional masih dibagi ke dalam
tiga zona, yakni Zona 1 sebesar Rp13.092 per kilogram, Zona 2 Rp13.740 per
kilogram, dan Zona 3 Rp15.558 per kilogram, dengan rata-rata nasional harga
beras medium mencapai Rp13.536 per kilogram.Rencana kebijakan beras satu harga akan difinalkan melalui
rapat koordinasi terbatas sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto
untuk kemudian ditetapkan dalam regulasi resmi.Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I
Gusti Ketut Astawa, menyebut kebijakan ini diharapkan mendorong industri pangan
untuk lebih fokus memproduksi beras medium dengan harga yang stabil di kisaran
Rp13.500 per kilogram, sehingga akses masyarakat terhadap beras dapat lebih
merata di seluruh Indonesia. Penulis: JidEditor: GF
31 Des 2025, 21:40 WIT
Polri Bantu Perbaikan 91 Jembatan, Perkuat Konektivitas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional. Melalui Korps Brimob Polri, Polri membantu perbaikan 91 jembatan di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas antardaerah di pelosok negeri.Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan, upaya tersebut merupakan bagian dari penguatan konektivitas nasional. “Korps Brimob Polri terus memperkuat konektivitas nasional melalui 91 jembatan,” ujarnya dalam konferensi pers rilis akhir tahun di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).Menurutnya, dari total 91 unit jembatan yang dibangun dengan bantuan Brimob Polri, sebanyak 19 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, 13 jembatan masih dalam tahap progres pembangunan dan 59 unit lainnya berada pada tahap persiapan.“Program ini adalah langkah nyata Polri mendukung mobilitas warga dan menjamin keamanan wilayah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.Komjen Fadil menegaskan, Brimob merupakan garda terdepan yang menjadi tumpuan Polri dalam penanganan situasi berisiko tinggi. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Brimob mengerahkan 4.085 personel untuk mendukung berbagai operasi besar. Pada 2025, sebanyak 1.951 personel Brimob difokuskan pada Operasi Damai Cartenz serta pengamanan hari raya.Selain itu, Brimob Polri juga mengerahkan ribuan personel untuk mengawal berbagai agenda internasional, mulai dari ajang olahraga, konferensi tingkat tinggi, hingga kunjungan diplomatik. “Polri memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan kondusif bagi komunitas internasional,” katanya.Sepanjang 2025, Korps Brimob juga mencatat keberhasilan dalam penanganan sejumlah kejadian menonjol, termasuk penindakan tegas terhadap DPO KKB dan sindikat senjata, operasi anti-narkoba, serta penanganan insiden radiasi di Cikande.“Kami juga merespons cepat ledakan di Jakarta, evakuasi WNA di Gunung Rinjani, serta penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” pungkasnya. PNO-12
31 Des 2025, 08:49 WIT
Kapolri Jabarkan Capaian Operasional dan Perkuat Pendekatan Humanis Berbasis Kepercayaan Publik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di seluruh penjuru negeri.Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran. PNO-12
31 Des 2025, 08:25 WIT
Pemkab Boven Digoel Arahkan Bantuan Alsintan untuk Perkuat Pertanian Orang Asli Papua
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari
Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya mendorong peningkatan
produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Selatan.Dalam sambutannya, Edoardus Kaize, S.S. menegaskan bahwa
bantuan alsintan yang disalurkan saat ini tidak disertai intervensi, namun
mulai tahun mendatang pemerintah daerah akan memprioritaskan bantuan tersebut
khusus bagi Orang Asli Papua (OAP).“Ke depan, kita akan fokus pada peningkatan produksi
pertanian di daerah, dan bantuan alsintan ini akan diprioritaskan untuk OAP,”
kata Edoardus Kaize, S.S. dalam sambutannya di Kabupaten Boven Digoel, Papua
Selatan, Selasa (30/12/2025).Ia juga mengingatkan agar alat dan mesin pertanian yang
diberikan tidak disewakan maupun diperjualbelikan, karena bantuan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat, bukan untuk
kepentingan komersial pribadi.Selain itu, Edoardus Kaize mendorong Pemerintah Daerah
Kabupaten Boven Digoel agar mengusulkan anggaran perawatan, perbaikan, serta
pengadaan suku cadang alsintan kepada Kementerian Pertanian, sehingga alat yang
diberikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Sementara itu, Bupati Boven Digoel Roni Omba menekankan
pentingnya peran Dinas Pertanian dalam menyiapkan data yang akurat, valid, dan
terintegrasi, agar pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian ke depan
benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.“Program bantuan tidak hanya tersedia di sektor pertanian,
tetapi juga mencakup peternakan, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.
Kita harus memanfaatkan peluang ini secara optimal,” kata Roni Omba.Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas
dukungan dan perhatian dari anggota DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan Papua
Selatan yang terus mendorong pembangunan daerah.Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat meningkatkan koordinasi
lintas sektor, meninggalkan ego sektoral, serta bekerja sama secara solid demi
percejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 23:18 WIT
Program Penerbangan Natal Freeport, 90 Ton Bahan Makanan Dikirim ke Lembah Terpencil
Papuanewsonline.com, Mimika — PT Freeport Indonesia (PTFI)
kembali menggelar program Community Christmas Flights dengan mengerahkan
helikopter untuk mengangkut sebanyak 90 ton bahan makanan dan kebutuhan Natal
bagi warga di Lembah Aroanop, Lembah Tsinga, dan Lembah Jila, dataran tinggi
Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Program ini menjadi agenda rutin perusahaan
sejak 2015 untuk mendukung masyarakat di sekitar wilayah operasional.Kegiatan ini bertujuan memudahkan warga memenuhi kebutuhan
perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa harus menghadapi keterbatasan akses
transportasi. Dari total muatan yang diangkut, sebanyak 8,4 ton merupakan
bantuan langsung dari PTFI, sementara seluruh barang telah melalui pemeriksaan
keamanan menggunakan X-Ray sebelum diterbangkan.Pelaksanaan penerbangan berlangsung selama periode 7 hingga
23 Desember 2025 dengan total 35 kali penerbangan dari Bandara Mozes Kilangin
Timika menuju sejumlah titik penurunan di wilayah pegunungan. Setiap
penerbangan menempuh waktu sekitar satu jam pulang-pergi, menyesuaikan kondisi
cuaca dan medan.Untuk efisiensi distribusi, helikopter menggunakan metode
sling load, yakni kargo digantung di bagian bawah helikopter. Metode ini
dinilai efektif karena memungkinkan barang diturunkan langsung di lokasi
terdekat dengan permukiman warga tanpa harus dijemput jauh dari kampung.Wilayah yang terlayani dalam program ini mencakup tujuh
kampung di Lembah Aroanop, delapan kampung di Lembah Tsinga, dan 12 kampung di
Lembah Jila. Di kawasan tersebut tidak tersedia akses kendaraan bermotor,
sehingga seluruh aktivitas mobilitas hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki
atau tenaga pikul.Setelah barang tiba di titik penurunan, warga masih harus
membawa logistik ke kampung masing-masing dengan berjalan kaki selama dua
hingga empat jam melalui jalur pegunungan dan menyeberangi sungai. Kondisi
geografis ini menjadi tantangan utama distribusi logistik di wilayah dataran
tinggi Mimika.Selain penerbangan kargo, PTFI juga memberikan dukungan
angkutan darat bagi warga di Kampung Banti 1, Banti 2, Kimbeli, dan Opitawak
pada 15 hingga 24 Desember 2025. Dukungan tersebut mencakup 36 perjalanan bus
yang mengangkut 1.473 penumpang serta 126 ton barang kebutuhan masyarakat.Di wilayah dataran rendah, PTFI turut mendukung mobilitas
warga Suku Kamoro di Kampung Koperapoka, Nayaro, Tipuka, Ayuka, dan Nawaripi.
Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga
kelancaran distribusi logistik serta mempererat hubungan dengan masyarakat
sekitar wilayah operasional.
Penulis: JidEditor: GF
30 Des 2025, 14:56 WIT
Disposisi Sudah Terbit, Warga Mimika Masih Menanti Kepastian Ganti Rugi Tanah dari Pemkab
Papuanewsonline.com, Mimika — Sejumlah warga di Kabupaten
Mimika hingga akhir tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi
tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk kepentingan
pembangunan fasilitas publik. Penantian panjang tersebut memunculkan keresahan,
terutama karena proses administrasi disebut telah berjalan dan bahkan telah
memperoleh disposisi dari pimpinan daerah.Tanah-tanah milik warga tersebut diketahui telah
dimanfaatkan pemerintah untuk berbagai kepentingan, mulai dari perkantoran
distrik hingga fasilitas pendidikan dan perpustakaan. Namun hingga kini, hak
pemilik tanah berupa pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya direalisasikan oleh
pemerintah daerah.Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat tiga nama warga
yang tanahnya telah mendapatkan disposisi dari Bupati Mimika. Mereka adalah
Paulus Pinimet atas penggunaan tanah untuk Kantor Distrik Kuala Kencana,
Theodurus Boyau atas tanah yang digunakan untuk Persekolahan SMP Negeri 8
Wania, serta Ice Naiwapa atas lahan yang dipakai untuk pembangunan Perpustakaan
Timika Indah.Salah satu pemilik tanah, Paulus Pinimet, mengungkapkan
bahwa sesuai informasi yang diterimanya, pembayaran ganti rugi seharusnya
dilakukan pada 25 November 2025. Namun hingga memasuki penghujung Desember,
belum ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan direalisasikan.Menurut Paulus, seluruh persyaratan administratif yang
diminta pemerintah telah dipenuhi sejak lama. Mulai dari dokumen kepemilikan
tanah, proses verifikasi, hingga disposisi internal di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika telah dilalui tanpa kendala berarti.“Kami sudah mengikuti semua prosedur yang diminta. Berkas
lengkap, proses sudah jalan, bahkan sudah ada disposisi. Tapi sampai sekarang
belum ada kepastian pembayaran,” ujar Paulus saat ditemui wartawan.Ia menuturkan bahwa penantian tersebut bukan hanya soal
materi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan
pemilik tanah. Tanah, menurutnya, memiliki nilai sosial dan historis yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Mimika.Upaya komunikasi dengan pihak pemerintah daerah pun, kata
Paulus, telah dilakukan berulang kali. Namun jawaban yang diterima masih
sebatas janji dan penjelasan normatif tanpa kejelasan waktu pembayaran.“Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami
dipenuhi sesuai kesepakatan dan nilai tanah yang sudah ditentukan. Ini soal
keadilan,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Mimika
belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi
tersebut. Belum diketahui apakah keterlambatan ini disebabkan oleh kendala
anggaran, administrasi, atau faktor lainnya.Kondisi ini menimbulkan perhatian di tengah masyarakat,
terutama karena pembangunan fasilitas publik seharusnya berjalan seiring dengan
pemenuhan hak-hak warga yang lahannya digunakan negara. Transparansi dan
kepastian hukum menjadi tuntutan yang terus disuarakan.Sejumlah warga menilai, keterlambatan pembayaran ganti rugi
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika
tidak segera diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab.Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola
pengadaan tanah yang adil dan berkeadilan, khususnya di wilayah Papua yang
memiliki karakteristik sosial dan adat yang kuat dalam penguasaan tanah.Para pemilik tanah berharap, memasuki tahun anggaran
berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat segera merealisasikan pembayaran
ganti rugi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada warganya dan
demi menjaga kepercayaan publik. Penulis: HendrikEditor: GF
30 Des 2025, 13:58 WIT
Melalui Dokkes Polres Langkat, Polri Hadir Beri Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat
Papuanewsonline.com, Langkat - Pada hari Senin, 29 Desember 2025, Polri melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Langkat melaksanakan bakti kesehatan berupa obat-obatan kepada masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pasca bencana alam banjir yang melanda wilayah tersebut.Bantuan obat-obatan yang diberikan meliputi vitamin, obat batuk, obat pilek, obat penurun demam, obat luka, serta sirup penunjang peningkatan imunitas tubuh. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan membantu masyarakat tetap menjaga daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana banjir.Selain memberikan bantuan medis, Tim Dokkes Polres Langkat juga memberikan dukungan moril kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan semangat dan empati. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan optimisme serta semangat baru bagi warga untuk bangkit dan menjalani kehidupan pasca bencana alam yang berdampak besar terhadap tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari mereka.Akibat bencana banjir tersebut, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumah yang mereka huni hanyut terbawa arus banjir atau mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dihuni lagi. Berdasarkan data di Desa Harapan Makmur, terdapat 11 rumah hilang terbawa arus, 10 rumah mengalami rusak parah, dan 15 rumah rusak ringan. Kondisi permukiman di sepanjang perjalanan menuju Desa Sei Pakis juga menunjukkan banyak rumah warga yang terdampak, baik yang hancur maupun yang masih dapat dihuni setelah dilakukan pembersihan lumpur dan sisa genangan air.Masyarakat menyampaikan harapan agar bantuan dan perhatian dari berbagai pihak terus berlanjut, khususnya untuk membantu pemulihan kehidupan dan perbaikan tempat tinggal mereka. Warga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri dan seluruh pihak terkait atas kepedulian dan bantuan yang telah diberikan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan pasca bencana alam. PNO-12
29 Des 2025, 22:54 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
